Tag: Johnny G. Plate

  • Banyak Fintech Ilegal, Kebocoran Data, dan Hoaks, Kominfo Gandeng Cisco

    Jakarta – Menteri Komunikasi dan Infomatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengajak Cisco berpartisipasi membangun dan memperkuat keamanan teknologi digital di Indonesia.

    Keterlibatan perusahaan teknologi raksaksa di Amerika Serikat itu diharapkan dapat menjaga ruang digital tetap bersih dimana saat ini Indonesia menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara.

    “Kemarin bertemu Cisco membicarakan tentang bagaimana cyber security khususnya technology security agar menjaga ruang digital tetap berish, apalagi di Indonesia banyak illegal fintech, kebocoran data, dan hoaks,” tutur Menkominfo di sela-sela pertemuan World Economy Forum di Davos, Swiss, Rabu (25/05/2022).

    Johnny menegaskan, Cyber Security menjadi pekerjaan rumah kementerian yang dipimpinya agar bisa mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

    Cisco sendiri memiliki komitmen membantu pemerintah Indonesia menyiapkan teknologi yang tepat untuk membersihkan ruang digital.

    [irp]

    “Cisco tentu mempunyai teknologinya dan bersama-sama kita akan merumuskan pilihan teknologi yang tepat khususnya berkaitan dengan fisik, jangan sampai nanti ruang digital kita kotor,” ungkapnya.

    World Economic Forum Annual Meeting merupakan konferensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh beberapa kepala negara, pimpinan perusahaan global, pemimpin organisasi politik, penemu-penemu di bidang sains dan kebudayaan dari 90 negara.

    Dalam kunjungan sebelumnya ke Davos, Swiss Menkominfo telah melakukan beberapa pertemuan bilateral diantaranya dengan President Google Asia Pacific Scott Beaumont, Presiden Qualcomm Alex Roger, Presiden President Traveloka Caesar Indra dan Vice President Sisco Jonathan Davidson. []

    [irp]

  • TV Analog Dimatikan Secara Bertahap Mulai Besok

    Jakarta – Mulai besok sabtu, Pemerintah akan mematikan siaran TV analog secara bertahap, sehingga masyarakat dihimbau untuk segera beralih ke siaran TV Digital. Hal ini, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, tentang penghentian siaran analog mulai tanggal 30 April 2022.

    Menurut Menkominfo Johnny G Plate, ASO Tahap I akan berlangsung di 3 wilayah siaran yang terdiri atas 6 kabupaten dan 2 kota.

    “Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kominfo, penghentian tetap layanan siaran analog televisi akan dimulai pada tanggal 30 April Tahun 2022 Pukul 24.00 atau besok malam,” tuturnya Menkominfo dalam Konferensi Pers Kick Off Analog Switch Off (ASO) Tahap I di Base Penerbangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Jumat (29/04/2022).

    Menkominfo menjelaskan, persiapan penghentian tetap siaran analog televisi dan dimulainya siaran digital penuh televisi di Indonesia. Menurutnya, infrastruktur multipleksing di 56 wilayah siaran yang terdiri dari 166 kabupaten dan kota telah selesai dan siap digunakan.

    “Tepatnya di Provinsi Riau untuk Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Meranti, wilayah siaran Riau-4. Lalu, wilayah siaran Nusa Tenggara Timur-3 di 3 kabupaten yakni Kabupaten Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka. Dan wilayah siaran Papua Barat-1 di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong,” tegasnya.

    Kepada masyarakat, Menteri Johnny menyampaikan bagi yang memiliki televisi dan belum bisa menerima siaran digital, Menkominfo mengharapkan mereka untuk segera memasang perangkat Set-Top-Box (STB) agar bisa menerima siaran digital.

    “Kepada masyarakat yang dikategorikan masyarakat miskin yang Set-Top-Box atau perangkat connector-nya, sesuai amanat Peraturan Pemerintah akan disediakan oleh pemerintah dan Lembaga Penyiaran Swasta Penyelenggara Multipleksing,” tandasnya. []

    [irp]

  • Menkominfo: Tahun ini 80 Juta Orang Mudik Bareng

    Jakarta – Menteri Kominfo Johnny G. Plate memprediksi, pada lebaran tahun 2022 ini akan ada 80 juta masyarakat yang akan mudik lebaran. Hal ini disampaikannya dalam sambutan sebelum melepas “Mudik Bareng Kominfo 2022”, dari halaman depan Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (28/04/2022).

    “Dari informasi yang saya peroleh mudik kali ini sekitar 80 juta orang, menurut riset yang dilakukan Kementerian Perhubungan, yang akan melaksanakan mudik bareng. Saya secara pribadi memperkirakan bisa saja lebih bahkan. Besar jumlahnya menggunakan angkutan umum, menggunakan angkutan pribadi terlebih dahulu atau yang akan berangkat kemudian,” tuturnya.

    Menteri Johnny berharap mudik kali ini dapat dilakukan dengan baik. Menkominfo juga mengharapkan semua perjalanan pemudik aman sampai ke tempat tujuan.

    “Agar nanti dapat kembali ke Jakarta, termasuk ke Merdeka Barat Nomor 9 ini dalam keadaan sehat dengan hati yang gembira,” sebutnya.

    Menteri Johnny juga menyampaikan, sudah hampir dua tahun masyarakat Indonesia tidak bisa mudik bareng akibat pandemi Covid-19. Pandemi, juga telah mendorong setiap individu melakukan kebiasaan hidup baru physical distancing.

    “Saat ini hampir seluruh warga bangsa Indonesia baik yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan (umat muslim) maupun yang nonmuslim, dalam hatinya sedang menggelora keinginan untuk melaksanakan kegiatan kultural, mudik yang hibernasi lebih dari dua tahun,” tegasnya.

    Menkominfo menegaskan, agar para pemudik menghindari hal-hal yang bisa memicu penularan Covid-19 dan mengurangi kontak fisik selama dalam perjalanan. Terlepas dari itu, Menteri Johnny mengimbau agar pemudik tetap gembira dan menjaga keakraban.

    “Secara khusus hindariah kontak-kontak fisik yang tidak perlu dalam perjalanan. Jaga dan pertahankan suasana batin yang gembira, jaga dan pertahankan suasana kekerabatan dan keakraban dalam perjalanannya,” pungkasnya. []

  • Soal Aksi Demonstrasi Mahasiswa, Johnny G Plate: Bebas Berekspresi, Tapi Jangan Sebar Hoaks!

    Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengimbau kelompok mahasiswa yang akan menggelar aksi demonstrasi dapat menyampaikan aspirasi sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak menyebarkan hoaks.

    “Kita bebas berekspresi tapi sejalan dengan undang-undang, kita boleh berpikir yang sophisticated, analisa yang rumit, tapi sejalan dengan undang-undang. Jangan ada hoaks, jangan ada disinformasi, jangan ada misinformasi yang diproduksi dan diedarkan di ruang digital,” tuturnya di Jakarta Selatan, Minggu (10/04/2022).

    Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari edukasi politik kepada masyarakat. Namun, Menkominfo mewanti-wanti agar hal itu tidak ditunggangi atau dimanfaatkan dengan penyebaran hoaks.

    “Jadi sekali menyebarkan hoaks, itu sudah melanggar undang-undang. Bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia pun demikian,” tegasnya.

    Johnny pun mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya kaum pemuda untuk mengantisipasi sebaran hoaks yang masif menjelang aksi demonstrasi. Menurutnya, kemkominfo mendapat amanat untuk membersihkan atau melakukan takedown terhadap berbagai berita bohong.

    “Kami akan membersihkannya, karena itu tidak sejalan dengan peraturan dan jangan langgar undang-undang. Sekali lagi, saya menyampaikan ini dengan harapan bahwa jangan sampai ada hoaks yang disebarkan berulang-ulang kali yang bisa dianggap sebagai kebenaran,” ungkapnya.

    Patroli Siber Nonstop

    Selain itu, Johnny juga menyatakan Kemkominfo selalu melakukan patroli siber 7×24 jam dan 365 hari setahun. Tidak saja hanya konten-konten tertentu, tetapi juga untuk keseluruhan informasi yang dinilai termasuk kategori hoaks, disinformasi, malinformasi dan sejenisnya.

    “Patroli siber ini nonstop. Memang harus, kalau tidak ruang cyber kita hancur. Jadi kalau hoaks itu selalu dari dulu, kalau soal besok saya belum periksa cyber drone Kominfo,” tandasnya.

    Lebih lanjut Menkominfo mengimbau agar masyarakat tidak menyebarkan foto maupun video lama saat aksi demonstrasi yang telah berlalu. Menurutnya, segala bentuk konten apapun di ruang digital jika tidak relevan maka tidak perlu disebarkan.

    “Mutilasi dokumen yang menciptakan dan memprovokasi, yang seperti itu jangan lah! Karena buang energi. Kan itu bukan tujuannya mahasiswa berdemo. Mahasiswa berdemo untuk menyampaikan atau menyalurkan aspirasi terkait dengan pembangunan negara dan jalannya pemerintahan, itu kan aspirasinya?,” pungkasnya. []

  • Jaga Ruang Digital Sehat, Kemkominfo dan Bappebti Tindak e-Commerce dan Fintech Ilegal

    Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berkomitmen menjaga ruang digital bersih, sehat dan produktif. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan, komitmen itu dilaksanakan dengan melakukan takedown terhadap platform e-commerce maupun financial technology (fintech) ilegal.

    [irp]

    “Pokoknya kita juga ruang digital bersih, yang tidak bersih kita pasti takedown,” tuturnya di Kantor Kemkominfo Jakarta Pusat, Jumat (08/04/2022).

    Menurut Menkominfo, pihaknya bekerja sama dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan mengambil tindakan tegas terhadap e-commerce ilegal. Selain itu ia berharap masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital agar tidak diisi konten atau platform yang ilegal.

    “Kerja sama antara Kominfo dan Bapperti itu dekat, sudah banyak sekali yang kita lakukan takedown. Saya tentu berharap ruang digital yang kita siapkan ini jangan diisi dengan e-commerce yang ilegal, fintech yang ilegal, jangan. Mari kita manfaatkan itu untuk e-commerce yang legal untuk membangun perekonomian kita dan membangun ekonomi digital kita,” ungkapnya.

    [irp]

    Setiap warga, lanjut Menteri Johnny bisa lebih selektif dengan memanfaatkan fintech legal yang diawasi lembaga negara. Hal tersebut dapat menumbuhkan digital banking dan mengembangkan platform e-commerce.

    “Mari kita manfaatkan itu untuk fintech yang legal dalam rangka digital banking, cashless banking yang benar-benar baik dan memberikan dukungan untuk ekonomi kita yang sehat dan financing atau sektor keuangan kita yang juga sehat,” tandasnya. []

  • Di Tengah Pro dan Kontra DPR Terkait Wacana e-Voting Pemilu 2024, Menkominfo: ini Gagasan KPU

    Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate mengatakan, bahwa gagasan penyelenggaraan Pemilu 2024 secara online atau e-voting bukan berasal dari dirinya, melainkan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Ini gagasan KPU tapi karena KPU punya agenda digitalisasi pemilihan, iya saya hadir di sana memberikan penjelasan terkait dengan potret infrastuktur dan kesiapan,” tutur Johnny di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (25/03/2022).

    Johnny menjelaskan, bahwa pemanfaatan digitalisasi sudah dimulai KPU jauh sebelumnya. Selain itu, dari sisi teknologi informasi dan komunikasi sudah tersedia dan Kominfo sudah menyiapkan pusat data nasional yang bisa memberikan dukungan kepada KPU.

    “Apabila, KPU ingin meningkatkan layanan pemilihan umum melalui ekosistem digital. Apakah itu, elektronik counting ataupun elektronik vooting. Kita, memberikan dukungan dan kita punya potensi untuk melakukannya,” tegasnya.

    Di sisi lain, sejumlah anggota DPR RI masih menyuarakan pro dan kontra terkait wacana e-voting dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menilai usulan Pemilu dilakukan secara e-voting belum diperlukan untuk saat ini. Ia justru melihat, digitalisasi Pemilu dapat diwujudkan dengan mulai melaksanakan e-rekap.

    Sedangkan, Luqman Hakim, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, mengaku setuju dengan usulan penggunaan metode e-voting dalam Pemilu 2024 dan ia akan segera mendorong pemerintah untuk melaksanakan revisi UU Pemilu ke DPR. []

  • Kunjungi Prancis, Johnny G. Plate Raih Komitmen Pembiayaan USD 1,4 Miliar

    peloporberita.com/ | Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate melakukan kunjungan kerja ke Prancis. Dalam rangkaian pertemuan dari 2-6 Maret 2022, Johnny berhasil meraih komitmen pembiayaan sekitar USD 1,4 Miliar.

    “Pertama, di Cannes, Prancis. Di pertemuan itu membahas terkait progress pembangunan satelit SATRIA-I sebagai high-throughput satellite untuk menyediakan konektivitas internet di 150.000 titik layanan publik di Indonesia,” kata Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi di Jakarta, saat memberikan keterangan mengenai Kunjungan Kerja Menkominfo ke Eropa, Jumat (11/03/2022).

    Dedy mengatakan bahwa saat ini pembangunan satelit SATRIA-I telah mencapai hampir 70 persen. Satelit ini diharapkan dapat meluncur ke orbit sesuai jadwal pada Juni 2023 dan mulai beroperasi komersial pada kuartal 4 tahun 2023.

    Agenda kedua di Prancis, Menkominfo mengadakan rapat dengan CEO Thales International, Madam Pascale Sourisse, untuk memenuhi kebutuhan peluncuran high-throughput satellite Indonesia, yang rencananya dibiayai oleh Pemerintah Prancis melalui Public Investment Bank Prancis.

    Selanjutnya, Johnny bertemu Menteri Keuangan dan CEO BPI untuk membahas rencana tambahan investasi di bidang digital oleh Pemerintah Prancis di Indonesia. Menkominfo juga bertemu dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri Prancis Minister Franck Riester.

    “Pertemuan itu untuk menindaklanjuti rencana program satelit, digital broadcasting dan Pusat Data Nasional Pemerintah, di mana Minister Riester menyampaikan dukungan yang kuat dari Pemerintah Prancis untuk pembiayaan proyek-proyek tersebut,” ujar Dedy.

    Dedy Permadi menyatakan, pembiayaan pembangunan SATRIA-2A 150 Gbps yang diproduksi oleh Thales Alenia Space bernilai sekitar USD 600 Juta. Sedangkan, biaya pembangunan digital broadcasting di Indonesia untuk TVRI hampir USD 400 juta.

    “Lalu, terkait rencana pembangunan Pusat Data Nasional atau Government Cloud kedua pemerintah Indonesia yang dibiayai oleh pemerintah Prancis membutuhkan dana sebesar USD 400 Juta,” ungkapnya. []

  • Menkominfo Ucapkan Bela Sungkawa untuk 8 Korban Tewas Diserang KKB Papua

    peloporberita.com/ – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menyerang dan menembaki pekerja jaringan telekomunikasi yang sedang melakukan perbaikan tower di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Serangan itu menyebabkan delapan nyawa pekerja telekomunikasi melayang dalam peristiwa yang terjadi pada Rabu (2/03/2022) tersebut.

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Johnny G. Plate menyampaikan ucapan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga dari pekerja PT Tower Palapa Timur Telematika (PT PTT) yang menjadi korban insiden dan serangan bersenjata itu.

    Insiden ini, terjadi pada Site Repeater B3 (CO 53M 756085 9585257) Distrik Mulia, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua sekitar pukul 03.00 WIT. Saat itu, KKB menyerang 9 pekerja PTT dan mengakibatkan 8 karyawan meninggal di tempat sedangkan satu orang lainnya selamat. Selain korban jiwa, insiden keamanan tersebut mengakibatkan kerusakan beberapa bangunan serta infrastruktur fisik di sekitar Site Repeater B3.

    Adapun sejak 3 Maret 2022 hingga saat ini, PT PTT sedang dalam proses evakuasi para pekerja PT PTT baik korban yang meninggal maupun seorang staff yang selamat dari Site Repeater B3 dengan memperhatikan situasi keamanan dan keadaan cuaca setempat. Untuk memperlancar proses evakuasi sedang dilakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan berbagai pihak terkait di Papua.

    “Kami sangat mengecam insiden pembunuhan dan tindakan kekerasan fisik yang akibatkan hilangnya nyawa para pekerja dan tehnisi lapangan PT PTT di tengah upaya menjalankan tugas melakukan percepatan pemerataan konektivitas digital di Indonesia dan secara khusus di Papua. Kami harapkan agar penegakan hukum dan pemulihan keamanan dapat segera dilakukan oleh pihak yang berwenang,” tutur Menkominfo melalui keterangan resmi, Jumat, (4/03/2022).

    “ Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama tetap menjaga dan menciptakan situasi yang aman agar pembangunan infrastruktur Telekomunikasi dapat dilakukan dengan lancar di Papua,” sambungnya. []

  • Inggris Tertarik Danai Satria-2 Meski Satria-1 Belum Meluncur

    peloporberita.com/ | Inggris menyatakan tertarik mendanai Satelit Republik Indonesia (Satria) generasi kedua atau Satria-2, meski Satria-1 saja belum diluncurkan.

    Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste HE Owen Jenkins dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, yang menindaklanjuti diskusi tentang UK Ekspor Finance untuk mendukung Satria-2.

    “Dan dalam rangka itu, saya juga akan segera berkunjung ke Inggris untuk membicarakan dengan Airbus dan pemerintah Inggris untuk menindaklanjutinya,” kata Johnny dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/02/2022).

    Untuk diketahui, satelit Satria-1 dan Satria-2 sama-sama berjenis High Throughput Satellite (HTS) dan berkapasitas 150 Gbps. Bedanya adalah Satria-1 dirancang oleh Thales Alenia Space, sedangkan generasi yang kedua rencananya dirakit oleh Airbus.

    Satelit Satria-2 sudah masuk dalam Green Book Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sehingga memungkinkan skema yang dilakukan melalui direct lending ke Pemerintah Indonesia.

    “Untuk itu, dokumen-dokumen pembiayaannya nanti akan dibicarakan antara UK Export Financing dengan Kementerian Keuangan,” katanya.

    Sementara itu, Jenkins mengatakan, pertemuan ini akan memperkuat jalinan kerja sama antara Indonesia dan Inggris, terutama di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah Inggris dan Airbus yang didukung melalui pembiayaan UK Export Financing, dapat membantu Indonesia dalam menyiapkan kebutuhan akses internet.[]

  • Semakin Populer, Kemkominfo Awasi Transaksi NTF di Indonesia

    peloporberita.com/ – Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Johnny G. Plate telah memerintahkan jajaran terkait di Kementerian Kominfo untuk mengawasi kegiatan transaksi Non-Fungible Token (NFT) yang berjalan di Indonesia. Serta melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan (Bappebti) selaku Lembaga berwenang dalam tata kelola perdagangan aset kripto.

    Langkah ini, untuk menyikapi fenomena pemanfaatan teknologi NFT yang semakin populer beberapa waktu terakhir. Kemkominfo pun mengingatkan para platfom transaksi NFT untuk memastikan platformnya tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik berupa pelanggaran ketentuan pelindungan data pribadi, hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual.

    Ketentuan itu, terkandung dalam Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya dan peraturan pelaksananya, mewajibkan seluruh PSE untuk memastikan platformnya tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

    Adapun pelanggaran terhadap kewajiban yang ada dalam UU tersebut dapat dikenakan sanksi administratif termasuk di antaranya pemutusan akses platform bagi pengguna dari Indonesia.

    Selain itu, Kemkominfo juga mengimbau masyarakat untuk dapat merespon tren transaksi NFT dengan lebih bijak sehingga potensi ekonomi dari pemanfaatan NFT tidak menimbulkan dampak negatif maupun melanggar hukum, serta terus meningkatkan literasi digital agar semakin cakap dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif, dan kondusif.

    Selanjutnya, Kemkominfo akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan koordinasi bersama Bappebti, Kepolisian, dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk melakukan tindakan hukum bagi pengguna platform transaksi NFT yang menggunakan tersebut untuk melanggar hukum. []