peloporberita.com

Tag: Joe Biden

  • Ketanji Brown Jackson, Hakim Wanita Kulit Hitam Pertama di Mahkamah Agung AS

    Jakarta |Amerika Serikat (AS) membuat sejarah pada Kamis (07/04/2022) waktu setempat, ketika Senat mengukuhkan Ketanji Brown Jackson sebagai wanita kulit hitam pertama yang menjadi hakim di Mahkamah Agung.

    Mengutip AFP, Presiden AS Joe Biden menyebut keputusan ini sebagai momen bersejarah bagi bangsa AS. Demikian juga Pemimpin Mayoritas Senat Demokrat Chuck Schumer mengatakan Amerika mengambil langkah besar untuk membuat serikatnya lebih sempurna.

    Jackson mendapat dukungan dari tiga Senat Republik selama proses konfirmasi yang melelahkan. Hal ini memberikan Biden persetujuan bipartisan, 53-47 untuk calon Mahkamah Agung pertamanya.

    Ini adalah momen besar bagi presiden, yang memimpin Komite Kehakiman Senat pada 1980-an dan 90-an, yang berarti dia memiliki perbedaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menunjuk dan mengawasi penunjukan hakim agung.

    Sebagai keputusan akhir atas semua sengketa hukum perdata dan pidana, serta sebagai pelindung dan penafsir UUD, Mahkamah Agung berupaya menjamin keadilan yang sama di bawah hukum.

    Ini juga merupakan pemeriksaan pada kekuasaan yang dipegang oleh cabang-cabang pemerintahan lainnya dan penengah perselisihan yang mencakup semua aspek kehidupan AS, dari kebebasan beragama dan hak suara hingga kepemilikan senjata dan akses aborsi.

    Dengan masuknya Jackson, maka kini ada empat hakim perempuan dari total sembilan hakim anggota di pengadilan. []

  • VinFast Tanamkan Rp 28,6 T untuk Bangun Pabrik di AS

    Jakarta | Produsen mobil Vietnam, VinFast telah menandatangani kesepakatan awal untuk menginvestasikan USD 2 miliar atau sekitar Rp 28,6 triliun (kurs Rp 14.347 per USD) sebagai dana pembangunan pabrik di Carolina Utara, Amerika Serikat (AS).

    Rencananya, pabrik tersebut akan memproduksi bus listrik, kendaraan sport (SUV) dan juga baterai untuk kendaraan elektrik atau electric vehicle (EV). Kapasitas awal pabrik ditetapkan mencapai 150.000 unit per tahun.

    Induk usaha VinFast, Vingroup menyatakan berencana memiliki total investasi sebesar USD 4 miliar di kompleks pabrik pertama di AS. Setelah perusahaan mendapatkan izin, maka pembangunan konstruksi langsung dimulai dan ditargetkan selesai pada Juli 2024.

    “Dengan fasilitas manufaktur tepat di pasar AS, VinFast dapat menstabilkan harga dan mempersingkat waktu pengiriman produk, membuat EV kami lebih mudah diakses oleh pelanggan,” kata Wakil Ketua Vingroup sekaligus CEO VinFast Global Nguyen Thi Thu Thuy, seperti dikutip dari Reuters.

    VinFast pun menargetkan penjualan kendaraan listriknya bisa mencapai 42.000 unit secara global pada tahun ini.

    Kantor gubernur Carolina Utara menyebutkan dalam pernyataan resmi bahwa ekspansi ini akan menjadi pabrik mobil pertama di Carolina Utara dan menjadi pengumuman pembangunan ekonomi terbesar dalam sejarah negara bagian itu.

    Tak hanya itu, Presiden AS Joe Biden juga mengatakan bahwa investasi VinFast ini akan menciptakan lebih dari 7.000 pekerjaan.[]

  • AS Bakal Selidiki Impor Panel Surya dari 4 Negara Asia Tenggara

    Jakarta | Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) menyatakan akan melakukan penyelidikan yang dapat mengakibatkan perubahan tarif panel surya yang diimpor dari empat negara Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Thailand, Vietnam dan Kamboja.

    Keputusan itu berdasarkan petisi dari Auxin Solar, pabrikan surya dari California, yang meminta penyelidikan dengan alasan pabrikan Tiongkok mengalihkan produksi ke empat negara tersebut, untuk menghindari pembayaran bea masuk AS selama hampir satu dekade atas barang-barang solar buatan Tiongkok.

    Dalam memo yang diunggah di situs web Departemen Perdagangan AS juga disebutkan bahwa produk-produk yang dimaksud akan dikenakan bea masuk dan anti-dumping AS jika memang terbukti dibuat di Tiongkok.

    Petisi Auxin merupakan yang terbaru dari serangkaian upaya produsen solar AS untuk membendung aliran panel murah Asia, yang dianggap membuat produk mereka kalah bersaing.

    Menurut kelompok industri American Clean Power Association, impor dari empat negara tersebut menyumbang sekitar 80% dari panel yang diharapkan akan dipasang di AS tahun ini. Penyelidikan itu pun diyakini akan menghambat pengembangan proyek dan membahayakan kemajuan AS dalam mengatasi perubahan iklim.

    “Keputusan ini secara efektif membekukan pengembangan di industri surya AS. Terus terang, tindakan Departemen Perdagangan untuk memulai penyelidikan ini adalah bencana bagi industri kami,” kata CEO asosiasi Heather Zichal seperti dikutip dari Reuters.

    Untuk diketahui, Presiden AS Joe Biden telah menetapkan target menyapih sektor listrik AS dari bahan bakar fosil pada tahun 2035, mendorong tenaga surya untuk memasok hingga 40% dari kebutuhan listrik AS, naik dari 3% saat ini.[]

  • Biden Incar Konglomerat AS, Usulkan Pajak Minimum 20%

    Jakarta | Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengajukan usulan pajak minimum 20% bagi konglomerat di AS dengan pendapatan lebih dari USD 100 juta. Diperkirakan, Biden akan mengumumkan rencana ini bersamaan dengan rilis anggaran belanja AS tahun 2023.

    Penerapan pajak baru ini diharapkan dapat mendatangkan pendapatan baru bagi AS sekitar USD 360 miliar untuk dekade berikutnya. Angka itu mewakili lebih dari sepertiga pemotongan defisit USD 1 triliun yang diproyeksi White House.

    Biden pun menyebut program ini sebagai Pajak Penghasilan Minimum Miliarder. Pasalnya, ia melihat kenaikan yang cukup signifikan terhadap pendapatan konglomerat AS, di tengah pandemi yang menghantam bisnis kelas kecil dan menengah.

    “Pajak minimum ini akan memastikan bahwa orang Amerika kaya tidak lagi membayar tarif pajak yang lebih rendah dari guru dan petugas pemadam kebakaran,” kata dokumen yang dikutip dari CNBC International.

    Jika para taipan itu sudah membayar 20% dari pendapatan penuhnya, maka mereka tidak akan membayar pajak tambahan berdasarkan proposal tersebut. Namun, jika mereka membayar kurang dari 20%, mereka akan berutang pembayaran isi ulang untuk memenuhi minimum baru.

    Pada tahun fiskal 2021, defisit federal AS hampir mencapai USD 2,8 triliun. Kebanyakan defisit ini lari ke insentif pemerintah dalam menangani pandemi. Meski demikian, dana itu membantu ekonomi AS tumbuh 5,7% pada tahun yang sama.[]

  • Uni Eropa Sepakat Membeli dan Menyimpan Gas Secara Kolektif

    Jakarta | Negara-negara Uni Eropa (UE) sepakat membeli dan menyimpan gas, hidrogen dan gas alam cair secara kolektif, untuk mengatasi ketergantungan energi pada Rusia sekaligus melindungi Eropa dari melonjaknya biaya energi. Namun, mereka berhenti memaksakan batas atas harga energi.

    Para pemimpin Eropa mengumumkan keputusan tersebut pada Jumat (25/03/2022) waktu setempat, setelah serangkaian pertemuan puncak bersejarah bersama Organisasi Perjanjian Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization (NATO) dan Kelompok 7 negara industri.

    Mereka bergabung dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dengan tujuan mengumpulkan sekutu melawan Rusia.

    “Kami sekarang akan menggunakan kekuatan tawar-menawar kolektif kami, daripada saling mengalahkan dan menaikkan harga, kami akan mengumpulkan permintaan kami,” kata Presiden Komisi Ursula von der Leyen, seperti dikutip dari The New York Times.

    Anggota UE yang bersedia dapat bekerja sama dan merundingkan pembelian gas, meningkatkan daya tawar mereka dengan harapan dapat mempengaruhi harga energi.

    Disebutkan juga bahwa Ukraina, Georgia dan Moldova, serta negara-negara Balkan barat, dapat bergabung dalam pembelian gas kolektif. Kapasitas penyimpanan dapat dibagi, sehingga persediaan energi akan cukup untuk musim dingin nanti.

    Para pemimpin juga mendukung proposal Komisi Eropa, cabang eksekutif blok tersebut, untuk mengisi 80% fasilitas penyimpanan bawah tanah mereka pada November, dan 90% pada 2023, yang membutuhkan pembelian massal dalam beberapa bulan mendatang.

    Pejabat komisi mengatakan langkah tersebut akan menjadi lompatan besar dari tingkat penyimpanan saat ini yang sekitar 25%.[]

  • Ada 352 Produk Tiongkok Dihapus dari Daftar Pengenaan Tarif AS

    Jakarta | Amerika Serikat (AS) menghapus 352 produk Tiongkok dari daftar pengenaan tarif. Hal ini menunjukkan perang dagang AS-Tiongkok tampaknya mulai melonggar.

    Seperti diketahui, pada tahun 2020, AS masih memberlakukan tarif terhadap 549 produk Tiongkok, sejak menerapkan sanksi pada 2018 saat mereka memulai perang dagang. Kemudian, Presiden AS Joe Biden pada Oktober lalu mulai mengumpulkan masukan tentang barang apa saja dari 549 produk itu yang memenuhi syarat untuk dikecualikan dari tarif.

    Mengutip Reuters, produk yang dikecualikan itu mencakup berbagi impor Tiongkok yang awalnya diperkirakan senilai USD 370 miliar, namun dipukul rata oleh mantan Presiden Donald Trump dengan tarif hukuman sebesar 7,5%-25%.

    Daftar yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang AS atau Office of the US Trade Representative (USTR) tersebut mencakup komponen industry, seperti pompa dan motor listrik, suku cadang mobil dan bahan kimia tertentu, ransel, sepeda, penyedot debu dan barang konsumsi lainnya.

    “Di tengah lonjakan inflasi dan tantangan terhadap pemulihan ekonomi global, kami berharap AS dapat menghapus semua tarif produk China sesegera mungkin untuk kepentingan mendasar konsumen dan produsen di China dan AS,” kata Juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok Shu Jueting.

    Awalnya, Trump memberikan lebih dari 2.200 pengecualian pada tarif untuk memberikan bantuan kepada industri dan pengecer tertentu. Sebagian besar diizinkan berakhir, namun sebanyak 549 produk diperpanjang selama satu tahun, dan telah berakhir pada 2020.[]

  • AS dan Inggris Sepakat Akhiri Tarif Impor Baja dan Aluminium

    Jakarta | Amerika Serikat (AS) mengumumkan kesepakatan dengan Inggris untuk mengakhiri tarif impor baja dan aluminium yang dikenakan oleh mantan presiden Donald Trump.

    “Dengan mengizinkan aliran baja dan aluminium bebas bea dari Inggris, kami semakin mengurangi kesenjangan antara pasokan dan permintaan untuk produk-produk ini di Amerika Serikat,” kata Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari AFP.

    Raimondo juga menyatakan bahwa dengan menghapus tarif pembalasan Inggris, maka pihaknya membuka kembali pasar Inggris untuk produk-produk Amerika yang dicintai.

    Kesepakatan ini adalah yang terbaru dalam serangkaian upaya oleh Presiden AS Joe Biden untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan dengan sekutu AS. Beberapa di antaranya sudah berjalan lama, dan yang lainnya dimulai di bawah pemerintahan Trump.

    Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pun menyambut gembira pengumuman kesepakatan itu. Melalui akun Twitternya, ia mengatakan bahwa ini adalah berita fantastis dan dorongan yang sangat disambut baik untuk industri baja dan aluminium Inggris.

    Di bawah kesepakatan tersebut, Inggris akan mencabut tarif pembalasan yang dikenakan terhadap USD 500 juta dalam impor Amerika, termasuk alkohol dan barang-barang konsumen.

    Ini juga menetapkan bahwa setiap perusahaan baja Inggris yang dimiliki oleh entitas Tiongkok harus melakukan audit atas catatan keuangan mereka untuk menilai pengaruh dari pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, yang hasilnya akan dibagikan dengan Amerika Serikat.

    Sebelumnya, perselisihan dimulai pada 2018 ketika Trump mengenakan pungutan 25% untuk baja dan 10% untuk impor aluminium dari Inggris dan negara-negara lain, untuk melindungi industri AS.[]

  • Tanggapan Joe Biden Mengenai Potensi Perang Nuklir Amerika dengan Rusia

    peloporberita.com/ – Joe Biden menanggapi potensi perang nuklir akibat ketegangan dengan Rusia dan krisis di Ukraina. Presiden Amerika Serikat (AS) itu menyatakan, negaranya tidak takut ancaman Rusia.

    Hal ini diketahui lewat jawaban Biden atas pertanyaan seorang wartawan di Gedung Putih, Washington Senin (28/02/2022). Saat itu Biden ditanya apakah rakyat AS takut dengan kemungkinan perang nuklir. Ia pun dengan tegas menjawab “tidak” seperti dikutip dari Reuters.

    Sehari sebelumnya, Juru Bicara Gedung Putih, Jen Psaki mengatakan bahwa AS tak melihat adanya alasan untuk mengubah tingkat siaga nuklirnya saat ini. Meski mereka terus mempelajari arahan Putin terkait nuklir.

    Meski, Kementerian Pertahanan Rusia telah menyatakan menempatkan nuklir dan armada Utara serta Pasifik dalam siaga penuh untuk meningkatkan kekuatan tempur sesuai dengan perintah Putin.

    Lebih lanjut, Psaki mengungkapkan 30 anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara beserta AS tidak memiliki keinginan untuk konflik dengan Rusia. Menurut Psaki, retorika provokatif tentang senjata nuklir amat berbahaya, menambah risiko kesalahan perhitungan dan harus dihindari dan pihaknya tak ingin persoalan menjadi panjang. []

  • Serang Ukraina, Rusia Dikeroyok Sanksi dari Berbagai Negara

    peloporberita.com/ | Setelah melancarkan serangan terhadap Ukraina, Rusia kini menuai sanksi dari berbagai negara, seperti Amerika Serikat (AS), Kanada, Jepang, hingga negara-negara Eropa.

    Presiden AS Joe Biden melarang lembaga keuangan Amerika memproses transaksi untuk bank utama Rusia, VEB dan bank militernya, PSB dari transaksi yang melibatkan dolar amerika, yang selama ini menjadi mata uang cadangan global. Selain itu, mengutip AFP, Biden juga melarang bank-bank Amerika memperdagangkan saham atau meminjamkan dana.

    Kemudian, Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau akan melarang warganya terlibat dalam pembelian surat utang negara Rusia. Transaksi keuangan ke bank-bank Rusia juga tidak akan diizinkan, termasuk dengan Donetsk dan Lugansk.

    Sementara Jepang memberikan sanksi berupa larangan mengeluarkan visa, membekukan aset dan melarang perdagangan. PM Jepang Fumio Kishida menyatakan pihaknya juga akan melarang penerbitan dan perdagangan obligasi pemerintah Rusia di Jepang serta menghentikan ekspor barang keperluan militer, seperti semikonduktor.

    Sedangkan, Kerajaan Inggris menjatuhkan sanksi terhadap lima bank Rusia, termasuk Rossiya dan Promsvyazbank. Inggris juga memberikan sanksi kepada tiga orang terkaya negeri tersebut, yaitu Gennady Timchenko, Boris Rotenberg dan Igor Rotenberg.

    Demikian juga negara-negara Uni Eropa menyetujui paket sanksi baru terhadap Rusia. Sanksi itu akan menargetkan anggota parlemen Rusia yang mendukung pengakuan wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina. Targetnya adalah pembekuan aset dan larangan visa, termasuk 351 anggota Duma, majelis rendah parlemen Rusia. []

  • Joe Biden Minta Taliban Bebaskan Warga AS yang Disandera

    peloporberita.com/ | Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden meminta Taliban segera membebaskan pria yang diyakini sebagai sandera Amerika terakhir di Afghanistan. Biden menyampaikan seruan ini menjelang peringatan dua tahun penculikan Mark Frerichs, veteran Angkatan Laut AS yang menghabiskan satu dekade di Afghanistan sebagai insinyur sipil.

    “Taliban harus segera membebaskan Mark sebelum bisa mengharapkan pertimbangan bagi aspirasinya untuk legitimasi. Ini tidak bisa dinegosiasikan,” ucap Biden dalam pernyataannya, seperti dikutip dari AFP.

    Biden juga mengatakan bahwa penyanderaan dan juga tindakan mengancam keselamatan warga AS atau setiap warga sipil yang tidak bersalah adalah tindakan kejam dan pengecut.

    Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki menyatakan bahwa Departemen Luar Negeri AS dan para pejabat AS tengah terlibat dalam upaya mendorong pembebasan Frerichs.

    “Mereka terus menekan Taliban untuk pembebasannya, terus membahas statusnya dalam keterlibatan level senior,” ujar Psaki.

    Berdasarkan sejumlah laporan, para perunding Taliban pernah mengusulkan pertukaran tahanan yaitu Frerichs dengan Bashir Noorzai, panglima perang suku Afghanistan dan sekutu Taliban yang dipenjara seumur hidup di AS akibat menyelundupkan heroin. Namun AS tidak tertarik dengan tawaran itu.

    Sebelumnya, AS telah menarik seluruh tentaranya dari Afghanistan pada Agustus 2021, yang mengakhiri perang selama dua dekade.

    Namun hal itu bukan berarti AS mengakui kepemimpinan Taliban. Otoritas AS berulang kali mengatakan kepada Taliban bahwa mereka harus memperoleh legitimasi, sebelum bisa diakui oleh komunitas internasional. []

    Baca juga: Presiden AS Joe Biden Cabut Larangan Perjalanan dari Afsel