peloporberita.com

Tag: Jawa Tengah

  • Presiden Jokowi: Jangan Ada Lahan Terlantar

    Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa semua lahan harus produktif. Untuk itu, Kepala Negara memerintahkan jajarannya agar tidak membiarkan ada lahan perhutanan sosial yang terlantar dan tidak produktif. Pernyataan ini, disampaikan Jokowi saat menghadiri acara syukuran hasil bumi Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial yang digelar di Lapangan Omah Tani, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Rabu, (08/06/2022).

    “Jangan sampai kita biarkan ada lahan yang terlantar, ada lahan yang tidak produktif, benar? Ada lahan yang tidak digunakan apa-apa dibiarkan, nggak boleh. Semuanya harus produktif. Nanti itu urusannya Bu Menteri Kehutanan. Ada lahan misalnya HGU sudah lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun tidak diapa-apain, itu nanti urusannya Bu Menteri LHK plus Pak Menteri BPN,” tutur Presiden.

    Jokowi menegaskan, lahan perhutanan sosial memiliki peranan penting dalam rangka membuka usaha bagi para petani dan rakyat. Oleh sebab itu, ia meminta kepada jajarannya, dalam hal ini Menteri BUMN dan Gubernur Jawa Tengah, untuk memberikan pendampingan baik terkait manajemen maupun sarana dan prasarana.

    “Saya juga minta agar para petani perhutanan sosial ini juga diperhatikan sarana dan prasarananya betul? Setuju mboten? Nggih? Sekarang kembali ke Bu Siti karena yang memberikan SK itu Bu Siti. Saya minta juga agar ada percepatan dalam rangka redistribusi lahan maupun juga SK-nya. Nggih setuju nggih? Bu Siti mohon didengarkan beliau-beliau ini,” ungkap Presiden.

    Kepala Negara juga menyampaikan situasi dunia yang sulit saat ini akibat pandemi Covid-19, ditambah perang Ukraina, hingga banyak negara mengalami kekurangan pangan. Sehingga Jokowi mengajak para petani dan masyarakat untuk mengambil peluang dan memanfaatkan lahan yang mereka kelola dengan menanam tanaman pangan pokok seperti padi, jagung, porang, hingga sorgum.

    [irp]

    “Saya mengajak kita semuanya untuk menanam tanaman-tanaman yang menghasilkan bahan pangan pokok. Saudara-Saudara bisa ditanami, silakan tanami padi silakan, benar. Mau ditanami apa lagi yang pangan? Jagung? Silakan. Harga jagung ini pas naik. Mau ditanami porang silakan. Porang juga pasti akan naik harganya karena dunia membutuhkan itu. Kemarin saya ke NTT tanami sorgum silakan, karena NTT yang paling pas adalah tanam sorgum karena kalau tanam padi airnya agak sulit dan top soil-nya hanya tipis banget. Yang pas apa? Sorgum,” tandasnya.

    Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. []

    [irp]

  • Indonesia Resmi Memulai Pembangunan Fasilitas Produksi Kendaraan Listrik Terintegrasi

    Jakarta – Indonesia memulai babak baru produksi kendaraan listrik yang ramah lingkungan setelah Presiden Joko Widodo secara resmi memulai tahapan pembangunan industri baterai listrik terintegrasi pada Rabu, (8/06/2022), di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

    Presiden dalam pidato sambutannya menyebut, investasi ini merupakan investasi pertama di dunia yang mengintegrasikan produksi kendaraan listrik dari hulu sampai hilir.

    “Dimulai dengan penambangan nikel, smelter, pabrik prekursor, pabrik katoda, kemudian baterai listrik, battery pack, hingga mobil listrik, masih ditambah lagi dengan industri daur ulang baterai. Dari hulu sampai hilir, end to end semuanya kerjakan dalam investasi ini,” tutur Kepala Negara.

    Presiden berterima kasih atas kerja sama semua pihak sehingga pembangunan industri baterai listrik terintegrasi ini bisa segera dimulai. Industri ini pun memiliki nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja yang sangat besar.

    “Total investasi ini juga bukan jumlah yang sedikit Rp142 triliun. Kalau didolarkan USD9,8 miliar. Dan yang paling saya senang, menyerap karyawan, SDM, tenaga kerja kita 20 ribu orang, ini jumlah yang tidak kecil. Di mana-mana di dunia sekarang ini pembukaan lapangan kerja merupakan kunci,” ungkap Jokowi.

    Presiden juga merasa gembira lantaran investasi dari hulu sampai hilir tersebut dilakukan tersebar di beberapa kawasan di Indonesia, tidak hanya di Jawa tetapi juga di luar Jawa.

    “Pertambangannya, peleburan smelternya untuk nikel berlokasi di Halmahera, di Maluku Utara. Kemudian untuk industri refinery  pemurnian serta industri prekursor, industri katodanya ada di Jawa Tengah, di Kawasan Industri di Batang. Kemudian pabrik baterai yang sedang juga dibangun di Karawang, dan pabrik mobil listriknya ada di Cikarang, tersebar, ini sangat baik,” ucap Jokowi.

    Lebih lanjut, Presiden berharap Indonesia sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, bisa menjadi produsen pertama dari produk-produk yang berbasis nikel.

    “Indonesia akan menjadi produsen utama produk-produk barang yang berbasis nikel, seperti litium baterai, baterai listrik, baterai kendaraan listrik. Dan ini merupakan sebuah kesempatan besar, merupakan kesempatan emas untuk membangun ekonomi hijau ke depan seperti yang kita rencanakan,” tandasnya.

    Selain membuka lapangan pekerjaan yang besar, investasi tersebut menurut Kepala Negara dapat memberikan tambahan pendapatan negara dan meningkatkan perekonomian.

    “Negara akan mendapatkan pendapatan tambahan dari investasi ini. Baik yang berupa PPh badan, PPh karyawan, PPn-nya, kemudian PNBP-nya semuanya akan kita dapatkan. Dan juga memperkuat neraca perdagangan kita, meskipun sekarang sudah surplus selama lebih dari 20 bulan dan kita harapkan mampu menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,” pungkasnya. []

  • Polda Jateng Buru Oknum Karyawan Bank yang Diduga Gelapkan Dana Calon Jamaah haji

    peloporberita.com/ – Seorang karyawan bank swasta di Kota Semarang diduga melakukan penggelapan dana rekening ibadah Haji dengan nilai total kerugian Rp918 juta. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes. Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, membenarkan adanya penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana yang merugikan puluhan orang jemaah calon haji itu.

    Djuhandhani menjelaskan, kronologi dugaan tindak pidana penggelapan dana haji itu bermula ketika salah satu bank swasta bekerja sama dengan Kementerian Agama membuka layanan pendaftaran ibadah haji di salah satu mal di Kota Semarang. Sedangkan terduga pelaku berinisial AA, merupakan tenaga pemasaran yang bertugas di tempat tersebut.

    Melalui layanan pendaftaran ibadah haji di mal itu, sebanyak 36 orang mendaftar dengan besaran biaya yang dibayarkan antara Rp25 juta hingga Rp25,5 juta per orang. Kecurigaan muncul saat nasabah diminta untuk melunasi biaya haji sebesar Rp11 juta per orang lantaran ada kuota kursi yang akan diberangkatkan 5 tahun ke depan.

    Nasabah yang curiga, kemudian mendatangi bank yang dimaksud untuk memastikan kebenaran biaya yang harus dibayarkan. “Saat dicek ke bank, ternyata terlapor ini sudah sepekan tidak masuk kerja tanpa alasan jelas,” ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng dikutip Senin, (14/03/2022).

    Kombes. Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro menduga, pelaku tidak memasukkan dana setoran biaya haji para nasabah ini ke kas bank. Saat ini, Reskrimum Polda Jawa Tengah masih memburu pelaku yang diperkirakan kabur ke luar Pulau Jawa. []

  • Kemenko Marves Inventarisasi Penyebab Kebakaran Kapal di Tegal

    peloporberita.com/ – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melakukan Kunjungan Kerja dalam rangka pengumpulan data dan informasi awal terkait insiden kebakaran kapal di PT Pelindo, Tegal, Jawa Tengah pada 24-25 Februari 2022 sebagai tindaklanjut dari beberapa insiden kecelakaan kebakaran kapal yang pernah terjadi di wilayah tersebut.

    “Insiden kebakaran kapal berulang di Tegal cukup mengkhawatirkan dan meresahkan berbagai pihak, khususnya bagi keselamatan para Anak Buah Kapal dan nelayan. Kami ingin mendalami dan menginventarisasi penyebab, faktor, dan merumuskan solusi yang menyeluruh demi mengatasi kejadian serupa terulang kembali,” tutur Asisten Deputi Bidang Navigasi dan Keselamatan Maritim Nanang Widiyatmojo pada kunjungan kerjanya ke PT. Pelindo di hari pertama.

    Sebelumnya pada 17 November 2021 sebanyak 15 kapal terbakar di Pelabuhan Tegal, disusul dengan dua kapal nelayan di dermaga Kluwut pada 23 Desember 2021. Tak hanya itu, sedikitnya 16 kapal di Pelabuhan PT Pelindo Kota Tegal juga terbakar pada 29 Januari 2022.

    Kejadian beruntun ini,diduga terjadi akibat beberapa penyebab, seperti arus pendek listrik. Sampai saat ini, proses investigasi penyebab kecelakaan masih berlangsung.

    “Kapal yang terbakar berukuran 50-97 GT. Kapal yang terbakar rata-rata berjenis kapal perikanan, yang menumpang berlabuh di pelabuhan ini,” kata General Manager PT. Pelindo Tegal, Andri Kartiko.

    Andri Kartiko menjelaskan, Kepadatan parkir kapal-kapal ikan ini menjadi salah satu faktor penting yang digarisbawahi dari mudahnya api menyambar jika terjadi kecelakaan. Selain itu, kurangnya penjagaan dan peralatan mitigasi kebakaran seperti Fire Hydrant System masih belum disiapkan.

    Akibat kebakaran ini, terdapat beberapa kerugian seperti kerusakan fender dermaga, tumpahan solar, dan bangkai kapal yang harus diangkut, dan tentunya kerugian materil.

    “Beberapa kapal juga belum memiliki asuransi dan menyebabkan kerugian yang cukup besar,” ujar Amperanto Kusnardi selaku Kepala PPP Tegalsari.

    Overload capacity dan keramaian lalu lintas kapal beberapa pelabuhan di Kota Tegal ini juga patut diperhatikan. Selian itu, koordinasi berbagai pemangku kepentingan juga diperlukan, mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, PPP Tegalsari, dan lainnya demi menciptakan solusi nyata dari kejadian ini.

    “Banyak aspek penting, mulai dari payung hukum, asuransi, lalu lintas dan daya tampung dermaga, perizinan, sistem keamanan, alat mitigasi kebakaran dan lainnya,” jelas Asdep Nanang.

    Beberapa inventarisasi solusi penting didapatkan dari kunjungan kerja ini, seperti diperlukannya kejelasan perbedaan antara pelabuhan resmi dengan tidak resmi, pemenuhan fasilitas pelabuhan dan pengawakan, koordinasi sistematika izin operasional penangkapan ikan dengan BASARNAS, serta akomodasi ABK. []

  • Kemensos Fasilitasi Puluhan ODGJ di Jawa Tengah Rekam KTP-el

    peloporberita.com/ – Kementerian Sosial bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Pati belum lama ini melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) kepada 15 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atau Penyandang Disabilitas Mental (PDM) penerima manfaat Balai Margo Laras Pati.

    Langkah ini, sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak mereka, sesuai dengan arahan Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk untuk mewujudkan komitmen pemenuhan hak-hak sipil bagi penyandang disabilitas.

    Kepala Balai Margo Laras Pati, Jiwaningsih mengatakan, seluruh penerima manfaat sangat kooperatif dalam menjalani proses perekaman KTP-el, mulai dari uji biometrik, periksa iris mata, hingga sidik jari. Proses perekaman KTP-el juga dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

    Jiwaningsih juga menyampaikan pada tahun lalu, 100 Penerima Manfaat rujukan Liponsos (Lingkungan Pondok Sosial) Keputih Surabaya juga sudah direkam dan berhasil ditracing (ditelusuri) serta reunifikasi kepada keluarga.

    Selain di Pati, perekaman KTP-el juga dilakukan kepada 50 orang penerima manfaat Balai Besar Soeharso Surakarta yang terdiri dari 40 ODGJ dan 10 orang penerima manfaat dari keluarga terlantar. Perekaman dilakukan pada 14-16 Februari 2022 bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.

    Laman: 1 2

  • PGN Gelar Audiensi Pembangunan Jargas dengan Kepala Daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta

    peloporberita.com/ | PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk sebagai Subholding Gas Pertamina melaksanakan audiensi dengan sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah bagian selatan dan Yogyakarta untuk mengakselerasi pembangunan jaringan gas bumi di wilayah tersebut.

    Audiensi dilakukan dengan Wali Kota Yogyakarta, Bupati Kebumen, Bupati Kulonprogo, Bupati Sleman, Bupati Bantul, Bupati Purworejo dan Bupati Gunung Kidul.

    Langkah ini dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan jaringan gas bumi (jargas), agar bisa memenuhi target pemerintah, yaitu empat juta sambungan jargas rumah tangga pada tahun 2024-2025.

    “Sinergi tersebut meliputi penyelarasan program jargas dengan pengembangan fasilitas dan infrastruktur daerah yang ada,” ujar Direktur Utama PGN M. Haryo Yunianto, pada Selasa (15/02/2022).

    Sinergi lain dengan pemerintah daerah juga diperlukan agar dapat mensosialasikan pemanfaatan gas bumi kepada masyarakat setempat agar lebih familiar dengan gas bumi.

    Mengutip situs resmi PGN, keunggulan gas bumi adalah lebih praktis, lebih aman, lebih ramah lingkungan, dan ketersediaannya lebih terjamin.

    “Kami tidak bisa berjalan sendiri dalam kesuksesan program jargas ini. Kami membutuhkan sinergi, termasuk dengan BUMN, BUMD atau Perusda dalam pengoperasian dan pemeliharaan jargas,” imbuh Haryo.

    Jawa Tengah Bagian Selatan belum dilalui oleh jalur pipa distribusi gas bumi. Meski begitu, potensi pemanfaatannya cukup baik, di mana wilayah selatan Jawa juga terdapat potensi sumber gas, yang jika dimanfaatkan dengan optimal, dapat menggenjot pergerakan ekonomi bagi wilayah tersebut.

    Terkait hal itu, PGN membutuhkan skema transportasi logistik untuk membawa sumber gas yang akan diutilisasi untuk masyarakat setempat, yang salah satunya dengan menggunakan kereta api.

    Pembangunan jargas rumah tangga juga berpotensi menyerap mitra dan tenaga kerja lokal. Benefitnya adalah perputaran ekonomi bisa berjalan dan dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. []

  • Atasi Konflik di Desa Wadas, Komisi III DPR Berikan 7 Poin Rekomendasi

    peloporberita.com/ – Ketua Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa, pada Senin (14/2/2022) malam, menyampaikan 7 rekomendasi dan 13 item catatan lapangan yang dihasilkan Komisi III terkait konflik yang terjadi di Desa Wadas.

    Rekomendasi ini, merupakan hasil laporan kunjungan kerja spesifik Komisi III ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada 10-11 Februari 2022 lalu. Tujuh rekomendasi itu adalah:

    1. Komisi III DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk melakukan pendekatan dialogis untuk sosialisasi dan komunikasi secara intensif terhadap warga masyarakat di lokasi Proyek Proyek Strategis Nasional maupun daerah sekitar atau penunjang (baik yang setuju maupun belum setuju dengan pengalihan hak).

    Khususnya, terkait rencana pemerintah dalam mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sesuai dengan kemanfaatan dan ketentuan perundang-undangan, mekanisme proses dan pembayaran akibat pengalihan hak atau ganti rugi, rencana pemerintah untuk dapat mendukung kesejahteraan warga pasca pengalihan hak, skema reklamasi atau perbaikan tanah pasca proyek dan lokasi penambangan, dan manfaat dari PSN bagi warga setempat.

    2. Pemerintah, khususnya Gubernur, BPN, dan BBWS agar melakukan kajian, evaluasi, dan penghitungan kembali akan kebutuhan dan sumber batu kuari andesit sebagai penunjang pembangunan Bendungan Bener. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan kembali lokasi-lokasi sumber batu andesit yang dapat dilakukan pengalihan hak agar sesuai dengan kebutuhan dan mengurangi risiko protes atau penolakan warga di sekitar PSN.

    3. Gubernur Jawa Tengah bersama dengan BPN dan BBWS dimintab untuk melakukan re-evaluasi terhadap pemetaan lokasi tanah yang disesuaikan dengan kebutuhan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener dan penyelesaian proses ganti rugi.

    “Komisi III DPR RI meminta peta kebutuhan batu andesit di wilayah Desa Wadas (warga yang setuju),” tutur Desmond dalam laporannya.

    4. Meminta BBWS agar merealisasikan komitmen pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI pada 11 Februari 2022 untuk menetapkan lokasi jalan yang tidak mengganggu kegiatan warga masyarakat dan tidak memberikan pekerjaan tersebut pada pihak ketiga atau pihak lain.

    5. Meminta Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan pendekatan dialogis dan humanis yang berpedoman pada Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibiltas, dan Transparansi Berkeadilan) terhadap seluruh warga (baik yang setuju maupun tidak setuju), serta mengedepankan keadilan restoratif dalam rangka menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

    6. Pemerintah diminta segera menuntaskan pembayaran ganti rugi terhadap warga masyarakat yang berada di lokasi PSN Bendungan Bener yang telah setuju untuk mengalihkan haknya secara cepat melalui diskresi atau keputusan menteri.

    7. Komisi III DPR RI akan melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap proses penyelesaian sengketa secara berkeadilan antara Pemerintah dengan warga pemilik tanah. []

  • DPR: Penolakan Warga Terhadap Tambang di Desa Wadas Tak Menyalahi Aturan

    peloporberita.com/ | Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menilai langkah warga menolak menolak rencana penambangan quarry atau penambangan batu andesit di Desa Wadas tidak menyalahi aturan apapun.

    Pasalnya, menurut Desmond, Desa Wadas di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah (Jateng) bukan wilayah proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener.

    “Kalau secara hukum, kalau ini wilayah bendungan, maka ada peraturan yang posisinya masyarakat bisa menerima. Di sisi yang luar bendungan, masyarakat untuk sementara ini bisa menolak karena tidak melanggar aturan apa-apa,” kata Desmond, seperti dikutip dari detikcom.

    Meski begitu, Desmond meminta agar warga yang pro dan kontra bisa akur kembali. Ia berharap masalah yang terjadi di Desa Wadas bisa segera diselesaikan dengan baik.

    Untuk diketahui, Anggota Divisi Kampanye dan Jaringan LBH Yogyakarta Dhanil Al Ghifary menyebutkan, selama ini warga Desa Wadas tidak pernah menolak pembangunan Bendungan Bener.

    “Warga enggak resisten terhadap bendungan, silakan, tapi jangan ada pertambangan di Wadas,” ujar Dhanil.

    Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) di Desa Wadas.

    Menurutnya, penyusunan Amdal (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) harus dilakukan secara baik dengan menyebutkan soal penolakan warga Desa Wadas.

    “Penambangan ini tidak menyajikan Amdal yang akurat dan tidak melaporkan adanya penolakan dari warga,” kata Mulyanto dalam keterangannya. []

  • Warga Wadas Hilang Viral di Medsos, Hoaks

    peloporberita.com/ – Polda Jawa Tengah (Jateng) menepis kabar adanya orang hilang saat dilakukan pengukuran di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, pada Selasa (8/2/2022).

    Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy menegaskan isu yang beredar di media sosial itu adalah Hoaks atau berita bohong. Sebab menurut Iqbal, orang tersebut saat ini sedang diperiksa di Polsek Bener dan diperlakukan secara humanis.

    “Orang tersebut berinisial MS dan yang bersangkutan sehari sebelumnya terdeteksi memposting kegiatan kepolisian yang ada di Purworejo. Termasuk memposting di akun sipil dan Wadas serta memberi caption provokatif,” tuturnya dikutip dari dilaman resmi milik Polri.

    Iqbal menjelaskan, pada pukul 07.00 yang bersangkutan membonceng istrinya menggunakan sepeda dan dihentikan petugas. Saat itu juga, petugas menghentikan dan mengamankannya di Polsek untuk dilakukan introgasi.

    “Hasil introgasi yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Yang bersangkutan mengaku memiliki tanah tetapi belum bersertifikat,” ungkap Iqbal.

    Disisi lain, Iqbal juga menyampaikan bahwa pada saat pengukuran, ada 23 orang yang diamankan lantaran membawa senjata tajam dan memprovokasi.

    “Serta membuat friksi dengan pihak yang pro pembangunan. Saat ini, 23 orang tesebut diperiksa di Polsek Bener,” tegasnya.

    Sementara proses pengukuran tanah sendiri berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh pemilik tanah

    “Terakhir Polri siap memfasilitasi siapapun warga termasuk yang kontra dengan pembangunan. Silahkan sampaikan aspirasi untuk disalurkan ke pihak terkait,” tandasnya.

    Sebelumnya, akun wadas_melawan menghembuskan kabar hoax tersebut di media sosial facebook. Akun ini, memposting foto orang yang dinyatakan hilang berinisial MS.

    Pada postingan itu juga disematkan captions bertuliskan “Salah satu warga Wadas pagi ini ditangkap paksa tanpa adanya kesalahan apapun saat makan di warung, saat ini warga tersebut dibawa ke Polsek Bener. Kondisi saat ini, internet di Wadas juga sedang down, sehingga menyulitkan berkabar di media sosial.” []

  • Foxconn Investasi US$ 8 Miliar di Sektor Kendaraan Listrik RI

    peloporberita.com/ – Perusahaan kontrak manufaktur asal Taiwan, Hon Hai Precision Industry Co Ltd (Foxconn), akan membenamkan investasi hingga US$ 8 miliar di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah. Hal ini disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (31/1/2022).

    Bahlil menjelaskan, pihaknya datang langsung ke Taiwan untuk mengejar rencana investasi Foxconn yang tidak juga terealisasi. Hasilnya pada pekan lalu, mereka berhasil meneken nota kesepahaman dengan Foxconn dan mitranya, yakni Gogoro Inc, PT Industri Baterai Indonesia (IBC), dan PT Indika Energy Tbk.

    “Foxconn akan masuk ke Batang, akan lakukan investasi di mobil listrik, baterai listrik, motor listrik, dan akan membangun pabrik sparepart telekomunikasi dengan mengembangkan pabriknya dari negara lain di Indonesia,” tutur Bahlil.

    Menteri Investasi BKPM menjelaskan, berdasarkan nota kesepahaman yang telah diteken, Foxconn bersama Gogoro, IBC, dan Indika akan menjajaki kerja sama investasi ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang komprehensif di Indonesia, mulai dari pembuatan baterai listrik termasuk sel baterai, modul baterai, dan baterai, hingga ke pengembangan industri kendaraan listrik roda empat, roda dua, dan bus listrik (EBus).

    Sementara lingkup kerja samanya mencakup pengembangan industri penunjang EV yang meliputi energy storage system (ESS), stasiun penukaran baterai, fasilitas daur ulang baterai, serta riset dan pengembangan di bidang baterai elektrik dan EV. []