Tag: Gus Halim

  • Mendesa PDTT: Desa Cerdas Harus Sejahterakan Warga

    peloporberita.com/ – Program smart village bukan hanya proyek digitalisasi desa. Tetapi, Desa cerdas adalah program inisiatif dengan tujuan warga desa sejahtera dan bahagia. Sedangkan teknologi digital hanya alat untuk memudahkan dan mempercepat proses transformasi desa menjadi berkembang dan maju.

    Hal ini, diungkapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat berdiskusi dengan Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor di ruang kerjanya, Selasa (28/12/2021).

    “Smart village itu harus berarti smart environment, smart mobility, smart government, smart economy, smart living, dan smart people,”

    “Desa cerdas bukan sekadar berkait dengan digitalisasi, desa cerdas berkait erat dengan dimensi lingkungan, infrastruktur dan mobilitas warga, tata kelola pemerintahan desa, ekonomi warga, kualitas hidup warga desa, serta keterampilan dan inovasi warga desa. Ringkasnya, desa cerdas itu punya misi menyejahterakan dan membahagiakan warga desa,” tutur penerima gelar doktor honoris causa dari UNY Yogyakarta yang akrab dipanggil Gus Halim itu.

    Smart village atau desa cerdas merupakan konsep yang diadopsi dari konsep smart city. Bedanya, dalam adopsi ini ada proses pelokalan pada komponen-komponen dan indikator-indikatornya agar konsep ini lebih cocok dengan konteks desa dan kelurahan. Sayangnya menurut Gus Halim, ada kesan penyederhanaan dalam pelaksanaannya menjadi hanya proses digitalisasi desa.

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menerima audiensi Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor, di ruang kerjanya, di Jakarta Selasa, (28/12/2021).
    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menerima audiensi Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor, di ruang kerjanya, di Jakarta Selasa, (28/12/2021). (Foto:Pelopor.id/Kemendes PDTT)

    “Padahal, smart village itu harus berarti smart environment, smart mobility, smart government, smart economy, smart living, dan smart people,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Bupati Halikinnor sempat menyampaikan usulan agar mempercepat pembangunan di kabupaten mereka.

    “Hanya minta izin ke Pak Menteri, nanti kami berkomunikasi dengan Pak Dirjen, mungkin ada beberapa usulan kami yang bisa dibantu oleh Kemendes PDTT. Karena, untuk 2022 ada desa-desa kami yang masuk daerah tertinggal, tapi juga ada desa kami yang masuk program smart village,” ungkap Bupati Halikinnor.

    Disparitas status desa, yang tertinggal dan akan mendapatkan program desa cerdas, membuat Bupati Kotawaringin Timur merasa perlu untuk mengakselerasi kemajuan desa-desa di kabupatennya. Di sisi lain, kabupaten ini memiliki lebih dari 30 desa transmigrasi yang terbilang cukup maju dan sejahtera.

    “Di Kalimantan Tengah, Sampit itu masuk program smart village pada 2022,” sebut Halikinnor.

    Gus Halim terkesan dengan penjelasan Bupati Kotawaringin Timur. Kemudian, Politikus PKB ini berjanji selekasnya berkunjung ke kabupaten yang secara administratif masuk ke Provinsi Kalimantan Tengah ini.

    “Kami usahakan bisa segera ke sana. Ya, pokoknya awal-awal 2022 nanti diusahakan,” tandas mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu. []

  • Gus Halim Siapkan Lomba Promosi Desa Wisata Berhadiah 1 Miliar

    peloporberita.com/ – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyiapkan lomba promosi desa wisata dengan total hadiahnya lebih dari Rp1 Miliar. Tujuan lomba ini, agar seluruh desa berlomba-lomba memberikan promosi terbaik bagi desa wisatanya.

    “Seluruh desa dapat mengikuti lomba ini. Siapkan promosi sekreatif mungkin, hadiahnya 1 miliar lebih. Untuk ketentuannya akan segera dipublikasikan,” tutur Gus Halim panggilan akrabnya dalam kunjungan ke Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (6/12/2021).

    “Saya berharap dari desa nantinya muncul virtual tour, video atau film pendek yang menarik tentang desanya. Inovasi ini penting untuk promosi yang berkelanjutan terkait potensi wisata desa kita.”

    Menurutnya, salah satu aspek yang mempengaruhi cepat atau lambatnya perkembangan desa wisata adalah aspek promosi. Sementara promosi terbaik adalah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa untuk bersama-sama membuat konten-konten kreatif terkait potensi pariwisata di lingkungan sekitarnya. Namun, Kreatifitas tersebut tidak boleh keluar dari akar budaya sebagaimana tujuan SDGs Desa ke-18.

    Gus Halim
    Gus Halim Siapkan Lomba Promosi Desa Wisata Berhadiah 1 Miliar. (Foto:Pelopor.id/Kemendes PDTT)

    “Wisata itu yang penting promosinya. Kalau promosinya bagus, orang juga pasti tertarik. Dan promosi terbaik adalah partisipasi semua masyarakat luas, termasuk kreatifitas para millennial. Saya berharap dari desa nantinya muncul virtual tour, video atau film pendek yang menarik tentang desanya. Inovasi ini penting untuk promosi yang berkelanjutan terkait potensi wisata desa kita,” ungkap Mendes PDTT.

    Baca juga : 

    Kunjungan Gus Halim ke NTT, adalah dalam rangka Peresmian Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengembangan Objek Wisata Tahun 2021 Desa Wae Lolos dan Sano di Manggarai Barat serta Desa Nanga Mbaur dan Desa Compang Ndeijeng di Kabupaten Manggarai Timur.

    Masing-masing desa tersebut, mendapatkan bantuan sebesar 600 Juta Rupiah. Beberapa fasilitas yang berhasil dibangun di desa Wae Lolos dari bantuan tersebut adalah toilet di desa wisata, kolam air panas, dan gazebo. []

  • Gus Halim: Penanganan Stunting Sasaran Prioritas SDGs Desa

    peloporberita.com/ | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memastikan, penanggulangan stunting di desa menjadi salah satu program prioritas pembangunan desa. Ia menyampaikan hal itu pada acara Sapa Indonesia, Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Indonesia Bebas Stunting, Jumat (12/11/2021).

    “Kementerian Desa punya alat kebijakan pembangunan desa yang kita sebut dengan SDGs Desa, disitu ada 18 goals. Goals pertama dan kedua terkait dengan stunting yaitu desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan. Dua hal ini jelas mengarah pada stunting kemudian bicara tentang goals kelima sanitasi dan air bersih. Ini juga terkait dengan stunting,” ujar Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar alias Gus Halim.

    Gus Halim menegaskan bahwa penanggulangan stunting di desa dapat menggunakan dana desa. Menurutnya, kebijakan penanganan stunting di desa telah tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sejak 2019. “Kebijakan kita terkait dengan prioritas penggunaan dana desa direkomendasikan untuk urusan misalnya penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita itu juga direkomendasikan dalam penggunaan dana desa,” katanya.

    Baca juga: Pemerintah Luncurkan Program Mahasiswa Peduli Stunting

    Stunting adalah salah satu permasalahan yang masih terjadi di Indonesia. Pemerintah berupaya menyelesaikan masalah tersebut sebagai salah satu kunci menuju Indonesia emas 2045. Sampai pada tahun 2019, data BKKBN menunjukkan bahwa stunting di Indonesia mencapai 27,67 persen. Meskipun telah turun daripada tahun sebelumnya, namun angka tersebut masih terhitung tinggi karena melebihi batas minimum yang ditetapkan oleh WHO.

    “Masalah stunting bukan hanya soal makanan bergizi dan seterusnya tapi juga pemahaman. Stunting juga bisa dialami oleh masyarakat kelas menengah. Bukan karena miskin tapi tidak paham dan pola makannya rusak. Makanya pelatihan berkaitan pencegahan stunting juga masuk dalam prioritas pemanfaatan dana desa,” tutup mantan Ketua DPRD Jawa Timur tersebut. []

  • Gus Menteri dan Bupati Mamuju Bahas Tahapan Penurunan Miskin Ekstrem

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menerima audiensi Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi beserta rombongan, di kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Selasa (28/09/2021). Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas tentang rencana penurunan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Mamuju.

    Baca juga: Gus Menteri Blusukan Keliling Desa Blora Meninjau Potensi BUMDes

    Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini menjelaskan sejumlah tahapan yang akan ditawarkan untuk menuntaskan penanganan warga miskin ekstrem;

    1. Pemetaan awal.
    2. Peta warga miskin ekstrem per kabupaten.
    3. Penyusunan rencana anggaran dan PIC.
    4. Konsolidasi data dan lapangan.
    5. Rencana aksi.
    6. Monitoring keberlanjutan.

    Baca juga: Gus Menteri & Bupati Jepara Bahas Pengentasan Kemiskinan di Desa

    “Rencana aksi ini wilayahnya Bupati. Kenapa Bupati? Karena Bupati yang tahu wilayah dan yang punya wilayah. Sehingga road mapnya Bupati yang kasih gambaran berdasarkan hasil konsolidasi data ini,” ungkap Gus Menteri.

    Saat ini, setidaknya ada 35 Kabupaten di 7 provinsi yang menjadi pilot project atau fase pertama penurunan kemiskinan ekstrem, yang ditargetkan tuntas pada akhir 2021. Selanjutnya ada gelombang atau fase kedua untuk kabupaten/kota lain yang dijadikan sebagai tempat untuk mewujudkan kemiskinan ekstrem, sesuai dengan target pemerintah, menuntaskan kemiskinan ekstrem pada 2024.

    “Gelombang kedua, Kabupaten Mamuju pasti masuk. Nah ini usulan saya ke Pak Wapres, kalau mau betul-betul mewujudkan nol persen, ya ini tahapannya,” kata Gus Menteri. []

  • Lampung Juara Umum Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional ke-22

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Acara Puncak Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional ke-22 di Balai Makarti Muktitama yang digelar secara hybrid, Senin (20/09/2021).

    Pria yang juga akrab disapa Gus Menteri ini, dalam sambutannya mengatakan, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, membutuhkan fokus serta penanganan lengkap dan terintegrasi, berdasarkan kebutuhan warga desa, berbasis data mikro yang dikumpulkan oleh desa.

    Baca juga: Gus Menteri Blusukan Keliling Desa Blora Meninjau Potensi BUMDes

    Olehnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), sejak tahun 2021 menggunakan SDGs Desa sebagai upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

    “SDGs Desa, Pembangunan Desa berjalan diatas prinsip No One Left Behind yaitu Pembangunan yang tidak meninggalkan satu orang pun terlewatkan, pembangunan desa yang tidak menyisakan satu warga desa pun yang tidak dapat menikmati hasil pembangunan desa,” kata Gus Menteri. SDGs Desa memiliki 18 tujuan, dengan 222 indikator pemenuhan kebutuhan warga, pembangunan wilayah desa, serta kelembagaan desa.

    Baca juga: Gus Menteri & Bupati Jepara Bahas Pengentasan Kemiskinan di Desa

    Gus Menteri mengatakan, teknologi tepat guna bagian dari inovasi desa tercatat sebagai capaian SDGs Desa Tujuan ke 9: Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. Inovasi dan teknologi tepat guna berperan mempercepat laju kemajuan desa. Percepatan laju pembangunan menjadi ukuran peningkatan daya saing desa.

    “Tahun 2019 sebanyak 78.030 inovasi dan teknologi tepat guna diterapkan di desa, mencakup 23.964 unit bidang infrastruktur, 31.031 unit bidang kewirausahaan, dan 23.032 unit bidang peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya.

    Baca juga: Gus Menteri Ungkap Pentingnya Data Dalam Pembangunan Desa di Papua

    Sebanyak Rp2 triliun APBDes dianggarkan oleh 24.890 desa inovatif. Desa-desa itulah yang mengalami peningkatan skor IDM (Indeks Desa Membangun) lebih cepat. Pemilihan teknologi yang tepat, dapat meningkatkan nilai tambah, sebaliknya penggunaan teknologi yang kurang tepat, akan menjadi kontra produktif atau menempatkan masyarakat dalam ketidakberdayaan.

    “Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

    Baca juga: Gus Menteri Gandeng KfW Jerman untuk Kembangkan BUMDes

    Ia juga meminta pemerintah daerah dapat terus memfasilitasi masyarakat, untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna, diantaranya dengan memanfaatkan kelembagaan masyarakat yang telah dibentuk yaitu Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek), baik yang ada di kecamatan maupun desa/kelurahan. 

    Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional ini, kata Gus Menteri, jadi upaya strategis dalam penyebaran dan pemerataan informasi teknologi, karena event ini merupakan tempat bertemunya para inventor, creator, dan innovator teknologi, dari berbagai daerah di tanah air. Ia pun menyerahkan para pemenang lomba TTG Nasional ke-22 dengan Provinsi Lampung menjadi Juara Umum yang diterima Gubernur Arinal Junaidi. []