peloporberita.com

Tag: Gus Halim

  • Tetapkan 10 Desa Anti Korupsi Bersama KPK, Gus Halim Ingin Desa Jadi Motor Gerakan Antikorupsi

    Jakarta – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) ingin pencegahan korupsi di desa dapat dilaksanakan lebih cepat dan tepat. Menurutnya, tidak terlalu sulit mengawasi korupsi di level desa.

    Hal ini disampaikan Gus Halim, panggilan akrab Mendes PDTT saat launching acara pembentukan Percontohan Desa Antikorupsi Tahun Anggaran 2022 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Selasa (07/05/2022).

    “Semua pihak dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap kebijakan maupun pembangunan yang dilaksanakan (di desa),” tuturnya.

    Oleh sebab itu, Kemendes PDTT membentuk percontohan 10 Desa AntiKorupsi sebagai kampanye gerakan Antikorupsi ke seluruh Indonesia bersama KPK.

    Gus Halim optimis dengan pembentukan percontohan desa antikorupsi ini akan meningkatkan kepedulian, pengawasan dan peran aktif warga desa dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

    Dengan partisipasi aktif, lanjut Gus Halim, masyarakat Desa selaku stakeholder akan mengetahui kinerja dan laporan keuangan dari pemerintah desa serta peningkatan pengawasan apabila di temukan pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai rencana dan spesifikasinya.

    [irp]

    ”Misalnya pembangunan gorong-gorong di desa X, itu semua warga desa pasti tahu. Itulah makanya hasil APBDes diminta untuk ditampilkan yang besar dan di tempat strategis bisa tahu APBdes atau dana desa digunakan untuk apa saja, dimana, berapa biayanya,” ungkapnya.

    Ketua KPK Firli Bahuri dalam kesempatan yang sama menyampaikan hal serupa, menurutnya tujuan pembentukan percontohan desa antikorupsi ini adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan hal ini membutuhkan peran penting masyarakat desa sebagai pengawas utama.

    “Kita sangat paham bahwa begitu penting peran desa. Kalau 74 ribu lebih desa bebas korupsi tentu gambaran kabupaten kita bebas korupsi. Harapannya, budaya antikorupsi lahir dari level masyarakat desa dan terus menyebar hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi,” tegas Firli.

    Sebagai informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersinergi dalam pembentukan Percontohan Desa Antikorupsi Tahun Anggaran 2022 pada 10 desa di Indonesia.

    Adapun 10 desa tersebut adalah sebagai berikut:

    1. Desa kamang Hilia, Sumatera Barat
    2. Desa Hanura, Lampung
    3. Desa Cibiru Wetan, Jawa Barat
    4. Desa Banyubiru, Jawa Tengah
    5. Desa Sukojati, Jawa Timur
    6. Desa Kutuh, Bali
    7. Desa Kumbung, NTB
    8. Desa Detusoko Barat, NTT
    9. Desa Mungguk, Kalimantan Barat
    10. Desa Pakattau, Sulawesi Selatan

    Proses pembentukan percontohan desa antikorupsi dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu observasi, bimbingan teknis, dan penilaian.

    [irp]

    Hadir juga dalam acara Pembentukan Percontohan Desa Antikorupsi TA 2022 pada 10 Provinsi di Indonesia Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Yusharto Huntoyungo, Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh, Deputi Bidang Pencegahan BNN Sufyan Syarif.

    Selain itu Gubernur dari Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Lampung, perwakilan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, perwakilan Kalimantan Barat.

    Selanjutnya ada di perwakilan Gubernur Bali, perwakilan NTB, dan perwakilan NTT, Bupati Gowa, Bupati/Walikota se-Sulawesi Selatan, Camat, Kepala Desa, Perwakilan Desa, dan Pendamping Desa. []

    [irp]

  • Gus Halim: SDGs Desa Dasarnya Budaya 74.961 Desa di Indonesia

    Jakarta – Kebangkitan Indonesia bakal dimulai dari Desa. Kejelasan arah pembangunan desa, terangkum dalam SDGs Desa yang dasarnya budaya seluruh desa yang ada di Indonesia. Serta, didukung basis data mumpuni yang bakal menjadi kunci percepatan capaian kesejahteraan warga desa.

    Hal ini disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat menjadi narasumber dalam Ministerial Lecture, dalam mendukung Presidensi G20 Indonesia bertema Recover Together, Recover Stronger tentang Pembangunan Desa Berkelanjutan dan Kebangkitan Transmigrasi Modern untuk Kemajuan Bangsa di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (19/05/2022).

    “SDGs Desa merupakan pelokalan Sustainable Development Goals yang didasarkan pada konteks budaya 74.961 desa di Indonesia. SDGs Desa menjadi arah baru pembangunan desa yang memastikan kejelasan Indikator untuk mengukur kemajuan desa,” tutur Mendes PDTT yang biasa dipanggil Gus Halim ini.

    Ia juga menegaskan, kejelasan arah pembangunan desa merupakan hal krusial untuk benar-benar menyejahterakan desa-desa di Indonesia. Dengan kejelasan arah pembangunan desa ini, maka pemangku kepentingan (stakeholder) baik di level pusat, daerah, hingga pemerintah desa tidak lagi meraba-raba apa yang harus dilakukan untuk menyejahterakan warganya.

    “Di masa lalu, pembangunan desa hanya menjadi domain segelintir elit desa dengan indikator yang hanya ditentukan oleh mereka. Dengan adanya SDGs Desa hal itu tidak bisa lagi dilakukan karena ada kejelasan indikator yang harus dicapai sesuai dengan keunggulan lokal desa,” tegas Gus Halim.

    Selain untuk memastikan indikator capaian kemajuan desa, menurut Mendes PDTT, pembangunan desa dewasa ini harus didasarkan pada basis data yang jelas. Dalam 2,5 tahun terakhir Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) terus melakukan konsolidasi data desa. Sebanyak 1.547.684 relawan diterjunkan untuk memastikan kondisi warga desa by name by address individu atau keluarga.

    Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar memaparkan pembangunan desa berkelanjutan dan kebangkitan transmigrasi modern untuk kemajuan bangsa pada Minister Lecture di Kampus UGM, Yogyakarta, Kamis (19/5/2022). (Foto:Pelopor.id/Kemendes PDTT)
    Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar memaparkan pembangunan desa berkelanjutan dan kebangkitan transmigrasi modern untuk kemajuan bangsa pada Minister Lecture di Kampus UGM, Yogyakarta, Kamis (19/5/2022). (Foto:Pelopor.id/Kemendes PDTT)

    “Selain dari relawan, data ini juga dikumpulkan dari informasi warga desa. Dengan demikian data yang terkumpul benar-benar valid mencerminkan situasi objektif desa sehingga rencana pembangunan bisa disusun dengan target dan tujuan yang jelas,” tegasnya.

    Dengan adanya SDGs Desa dan data valid, para kepala dan sekretaris desa akan mampu merumuskan profil desa sekaligus membaca hasil 222 sasaran SDGs Desa. Kemampuan ini menurut Gus Halim, akan sangat berguna dalam membuat rekomendasi program pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing desa.

    “Dengan demikian pembangunan desa akan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing individu dan keluarga di masing-masing desa,” tandasnya.

    [irp]

    Gus Halim merincikan, jika SDGs Desa itu berkontribusi 84 persen terhadap Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Menurut Kemendagri, sebesar 91 persen adalah wilayah desa dan 11 Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan berkaitan erat dengan kewilayahan desa.

    “Aksi tercapainya 12 tujuan SDGs Desa berkontribusi 91 persen pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan,” pungkas Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

    Sementara dari aspek kewargaan, Kemendagri menyebut, sebanyak 71 persen penduduk berada di desa. Sehingga data hasil SDGs Desa menjadi rujukan dan milik desa yang memuat data detail soal warga desa berbasis RT. Data ini dikumpulkan oleh 1.547.684 relawan dengan menggunakan Dana Desa Rp1.572.553.390.689. Secara akumulatif, SDGs Desa level nasional mencapai 45,86 dengan capaian tujuan tertinggi sebanyak 97,96. []

    [irp]

  • PT KAI Minta BUM Desa Bayar Rp30 Juta Pertahun, Gus Halim Minta Keringanan

    Jakarta – Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bolali Maju, Desa Bolali, Wonosari, Klaten merasa keberatan harus membayar Rp30 juta per tahun lantaran crossing kabel fiber optic yang melintasi property PT Kereta Api Indonesia (KAI). Menindaklanjuti keberatan ini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar bergerak cepat mengunjungi PT KAI.

    “Pasti tidak mampu kalau BUM Desa disuruh bayar segitu, ini mungkin salah satu yang kami minta dukungannya PT KAI,” tutur Abdul Halim Iskandar yang biasa disapa Gus Halim di sela kunjungannya ke Kantor PT KAI, di Kawasan Gambir, Jakarta, Rabu (18/05/2022).

    BUM Desa Bolali Maju, diharuskan membayar Rp30 juta pertahun dan dibayar 2 tahun sekaligus untuk termin pertama sesuai aturan PT KAI. Mereka, merasa keberatan sehingga memohon dispensasi biaya crossing kabel fiber optik selama 2 tahun agar program penyediaan internet murah bagi warganya tidak terhambat.

    Gus Halim menyadari, PT KAI meminta biaya sebesar itu sudah sesuai aturan yang berlaku. Namun, kemampuan BUM Desa yang sebagian besar masih dalam status merintis usaha juga harus benar-benar dipertimbangkan.

    “Saya yakin bisa dijalankan cari jalan tengah karena ini sama-sama untuk kepentingan rakyat. Kami yakin PT KAI juga mempunyai komitmen besar dalam mendukung tumbuh kembangnya BUM Desa,” ungkapnya.

    Selain itu, Gus Halim menilai, kedepan potensi Kerjasama BUM Desa dengan PT KAI sangatlah besar. Apalagi saat ini BUM Desa sudah memiliki badan hukum jelas sehingga mempunyai potensi besar untuk berkembang dan bekerjasama dengan semua entitas usaha termasuk dengan PT KAI sebagai salah BUMN.

    “Jaringan PT KAI ini sebagian besar berada di desa-desa di Indonesia. Banyak stasiun dan jaringan rel yang melintasi banyak desa. Jika potensi ini dikembangkan maka akan banyak hal yang bisa dikerjasamakan antara BUM Desa dengan PT KAI,” tegasnya.

    Adapun Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo, menyambut baik kehadiran dan rencana kerja sama antara Kemendes PDTT dengan PT KAI. Sebagai langkah awal Didiek menginginkan ada teken MoU dan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) agar lebih kuat secara hukum.

    “Nanti dalam PKB itu apa saja yang bisa dikerjasamakan, biar ditindaklanjuti,” ungkap Didiek.

    Sebelumnya, BUM Desa Bolali Maju memiliki program penyediaan internet murah untuk membantu masyarakat desa dalam hal memperoleh informasi pendidikan dan rintisan usaha UMKM berbasis online. Dalam hal itu harus membangun crossing kabel fiber optik yang kebetulan melintasi properti milik PT KAI. []

  • Kemendes PDTT Terbitkan Buku Saku Panduan dan Sosialisasi Penanganan Bencana

    Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerbitkan Buku Saku panduan dan sosialisasi penanganan bencana menyasar desa-desa yang rawan bencana.

    Hal ini disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar, dalam Rapat Tingkat Menteri Evaluasi Persiapan Panitia Nasional Penyelenggara Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 tahun 2022 di Nusa Dua Bali.

    “Panduan Penanganan Bencana ini jadi acuan bagi Desa dalam merencanakan, menganggarkan, dan Melaksanakan penanganan bencana di Desa, Rekomendasi penanganan bencana tiap desa tersusun algoritmik sesuai arah Kebijakan SDGs Desa untuk penanganan bencana: SDGs Desa Tujuan 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16,” tuturnya Kamis (21/4/2022).

    Pria yang akrab disapa Gus Halim ini menjelaskan, Kebijakan Penanganan Bencana di Desa dimulai dengan Surat Mendes PDTT Tanggal 16 Oktober 2020 mengenai Persiapan penanganan bencana dan Koordinasi penanganan bencana.

    Kemudian ditindaklanjuti Kepmen Desa PDTT Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa yang berisi kegiatan dan anggaran pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

    Gus Halim memaparkan, dari 74.960 desa, terdapat 28 persen desa yang mengalami bencana pada tahun 2021. Fakta lainnya hingga tahun 2021, baru sekitar 20 persen desa yang siap dengan mitigasi bencana.

    “Oleh karena itu, buku panduan ini penting dan akan dicetak dalam bentuk Ringkasan Kepmendesa PDTT 71/2021 divisualisasikan dalam bentuk infografis dengan menyasar Desa Rawan Bencana,” ungkapnya.

    Gus Halim juga menerangkan penanganan Bencana di Desa terbagi dalam empat tahapan.

    1. Dimulai dengan Pencegahan dan Mitigasi. Pada tahapan ini, kelembagaan Posyandu, PKK, kader lingkungan, kader Kesehatan dan lain-lain diaktifkan.

    2. Gerakan hidup bersih dan sehat, Sosialisasi risiko bencana Desa antara lain menyebarluaskan selebaran, poster, dan spanduk mengenai risiko bencana.

    3. Program Padat Karya Tunai Desa membersihkan saluran air, membuat sumur resapan, reboisasi aliran sungai.

    4. Musyawarah Desa penetapan rencana pencegahan dan mitigasi bencana dan/atau Peraturan Desa tentang pencegahan dan mitigasi bencana.

    [irp]

    Dalam forum yang sama, Gus Halim juga menjelaskan Tahapan-tahapan mitigasi bencana desa.

    1. Mengintensifkan peringatan dini bencana diantaranya seperti penyebarluasan informasi dari stasiun BMKG, BNPB, PVMBG, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Air, dan Kementerian Desa PDTT.

    2. Kesiapsiagaan yang dimulai dengan mengaktifkan relawan desa lawan Covid-19 menjadi relawan darurat bencana kemudian pengembangan kapasitas: pelatihan, pendidikan, dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan penanganan bencana.

    Pengadaan peralatan bencana antara lain: peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan sebagainya. Pemantauan gejala alam dan potensi bencana melalui Siskamling dan kader lingkungan. Persiapan peralatan evakuasi diantaranya: tandu, kursi roda, mobil ambulan/angkutan darurat dan Penyiapan pos pengungsian yang aksesibel misalnya di: balai desa, sekolah, rumah ibadah.

    3. Tanggap Darurat yang bermaterikan Evakuasi korban bencana,  mengaktifkan pos pengungsian, penyiapan dapur umum, Pelayanan kesehatan darurat, pengamanan lokasi terdampak bencana dan pengungsian dan Pelayanan dukungan psikososial.

    4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi seperti Bantuan Tunai untuk korban bencana yang belum menerima bantuan dari skema perlindungan sosial pemerintah.

    [irp]

    “Rekonstruksi fasilitas sosial/umum dengan pola padat karya tunai dan evaluasi penanganan bencana,” tegas Gus Halim.

    Panduan ini, lanjut Gus Halim, juga dapat menjadi acuan bagi desa dalam penggunaan dana Desa untuk kegiatan tanggap darurat bencana. Serta acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam membina penyelenggaraan penanganan bencana di Desa.

    “ Dana Desa bisa digunakan untuk Penanganan Bencana dengan catatan sesuai dengan kewenangan dan diputuskan dalam musyawarah desa. Kami optimis buku panduan ini dapat memudahkan dalam mengorganisasikan sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.” Tandasnya. []

    [irp]

  • Gus Halim: Sebagai Ujung Tombak Desa, Gaji Pendamping Desa Masih Rendah

    Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa gaji Pendamping Lokal Desa (PLD) sebagai ujung tombak di level desa, secara umum masih relatif rendah dan sebagai penguatan eksistensi Pendamping desa maka gaji mereka perlu ditingkatkan lagi.

    Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten di Hotel Lorin, Senin (04/04/2022) malam.

    “Saya terus perjuangkan hal ini dengan kordinasi dengan berbagai pihak. Informasi yang saya terima sudah berada di meja Menkeu (Menteri Keuangan). Semoga segera ada jawaban atas ikhtiar ini,” tutur Gus Halim sapaan akrab nya.

    Selanjutnya penguatan eksistensi Pendamping desa adalah pengawasan dan peningkatan kinerja yang menjadi tolok ukur profesionalitas pendamping desa. Eksistensi profesionalitas pendamping desa, dibangun berdasarkan Merrit System atau penjenjangan karier.

    Yaitu promosi atau pengisian posisi di sebuah tempat diupayakan diisi oleh Pendamping pada level di bawahnya. Menurut Gus Halim, langkah ini penting, karena Pendamping Desa adalah anak kandung Kemendes PDTT, sehingga keberadaan Pendamping Desa turut menentukan eksistensi Kemendes PDTT.

    Menurut Gus Halim, Penopang eksistensi Kemendes itu, Pertama, Birokrat, Kedua adalah Pendamping Desa. Oleh sebab itu, pihaknya akan berusaha sekuat mungkin agar eksistensi Pendamping Desa itu berdasarkan kinerja dan harus dilakukan Merrit System atau penjenjangan karier.

    “Makanya saya tegaskan harus merekrut pada level PLD agar jenjang karier TPP juga jelas dan memberikan penghargaan kepada Pendamping yang berprestasi,” ungkap Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

    Lebih lanjut penguatan itu, adalah peningkatan kualitas SDM pendamping desa. Gus Halim menyebutkan, salah satunya melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa) yaitu penyetaraan pengalaman dan pengabdian di desa secara akademik untuk kualifikasi pendidikan tinggi yang diikuti Semua Pendamping Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengelola BUM Desa serta semua pegiat desa.

    “Saya juga akan percepat pertumbuhan SDM di desa salah satunya melalui RPL Desa. Kami bakal mencoba merayu salah satu di Jawa Barat atau Banten untuk memberikan beasiswa bagi Kades, Perangkat Desa dan Pendampingan desa untuk masuk dalam program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa,” tegasnya. []

  • Gus Halim Ingin Pembangunan Desa Bertumpu pada Akar Budaya Masyarakat

    Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, tujuan ke-18 dalam SDGs Desa adalah Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Menurutnya, tujuan tersebut penting untuk dilakukan dalam merancang pembangunan di desa.

    “Kenapa harus ada tujuan yang ke-18, berbeda dengan SDGs yang dirumuskan PBB? Karena saya tidak ingin pembangunan desa di Indonesia tidak bertumpu pada akar budaya masyarakat desa,” tutur Gus Halim sapaan akrab Mendes di Surabaya, Sabtu (26/03/2022).

    Gus Halim menjelaskan, pembangunan di desa tidak boleh didasarkan hanya pada keinginan elite desa. Atas dasar itu, Mendes mengambil arah kebijakan pembangunan global yang dirumuskan PBB dengan 193 negara, yang disebut SDGs.

    SDGs global tersebut kemudian diturunkan ke Perpres 59 Tahun 2017 dengan judul percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

    “Saya landingkan lagi ke desa. Jadi dari PBB, ke Indonesia, saya turunkan lagi ke desa. Dari PBB ada 17 tujuan kemudian di Indonesia jadi Perpres dengan 17 tujuan. Saya turunkan ke desa bukan 17 tapi 18 tujuan. Konkret, operasional. Jadi jelas, desa mau dibawa ke mana,” ungkap Gus Halim.

    SDGs Desa sendiri memiliki 18 tujuan yakni, Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan, Desa Tanpa Kesenjangan.

    Selanjutnya, Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, Desa Tanggap Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat, Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan Desa, serta Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

    SDGs Desa dengan 18 poin itu disempurnakan dengan 222 indikator yang selanjutnya menjadi acuan menentukan arah pembangunan di desa. SDGs Desa ini telah dipuji PBB, NGO Internasional hingga pejabat daerah sebagai konsep out of the box. []

  • Kemendes PDTT Gelar Lomba Promosi Desa Wisata Berhadiah Rp 1 Miliar

    peloporberita.com/ – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, menggelar Lomba Promosi Desa Wisata secara virtual via aplikasi Desa Wisata Nusantara yang berhadiah total Rp1 Miliar. Hal ini ia sampaikannya saat memberikan arahan terkait Promosi Desa Wisata Nusantara yang Mendapatkan 10 Like Tertinggi Periode Februari 2022.

    “Lomba ini akan ada hadiah uang dari Kemendes PDTT yang bisa digunakan untuk menambah modal desa wisata. Makanya, kita adakan lomba ini, supaya ada semangat kompetisi. Dan nanti yang banyak likenya pada pertengahan juni nanti kita akan kasih hadiah,” tutur Gus Halim panggilan akrabnya secara virtual pada Jumat (25/2/2022).

    Lomba yang diikuti Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan BUM Desa Bersama yang mengelola wisata desa atau yang bekerjasama dengan pihak ketiga ini, mempertandingkan jumlah like terbanyak yang akan diumumkan pada bulan Juni dan November 2022.

    Hingga saat ini, sebanyak 964 desa wisata telah mendaftar untuk promosi, dan sebanyak 541 desa wisata yang dikelola BUM Desa telah mulai berlomba dalam mempromosikan daya tarik wisatanya masing-masing.

    Gus Halim juga menegaskan aplikasi desa wisata nusantara dibuat untuk kepentingan warga desa dan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tngkat desa melalui desa wisata. Semua biaya pembuatan dan operasional aplikasi ini, ditanggung Kemendes PDTT. Oleh karenanya, pengelola desa wisata tak perlu mengeluarkan uang untuk memasukkan profil desa wisata mereka.

    “Proses pemulihan ekonomi yang paling cepat itu ternyata salah satunya adalah wisata. Peluang yang sangat bagus ini, mari kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin mempromosikan desa wisata kita masing-masing,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

    Promosi Desa Wisata Nusantara, setiap bulannya akan diumumkan oleh Kemendes PDTT diikuti rekomendasi perbaikan dari fotografer atau traveler. Adapun pada Periode Februari 2022 ini terdapat 10 desa wisata yang memiliki like tertinggi yakni:

    1. Taman Wisata Menanti Laburan di Desa Padang Panjang Kalsel (6.445 like)
    2. Mini Ranch Sapi di Desa Cibeureum Jawa Barat (5.231 like)
    3. Wisata Mangrove Kedatim di Desa Kebun Dadap Timur Jawa Timur (4.546 like)
    4. Wisata Teba Majalangu di Desa Kesiman Kertalangu Bali (4.424 like)
    5. Embung Tali Asmoro di Desa Asembu Mulya Sulawesi Tenggara (3.606 like).
    6. Obyek Wisata Pesona Ngiroboyo di Desa Sendang Jawa Timur (3.514 like)
    7. Kawasan Wisata Pantai Menung di Desa Kayu besi Kepulauan Bangka Belitung (2.728 like)
    8.Taman Mergayas Gumiwang di Desa Gumiwang Jawa Tengah (2.647 like)
    9. Desa Wisata Religius Bubohu Bongo di Desa Bongo Gorontalo (2.516 like)
    10. Desa Wisata Cipta Karya di Desa Cipta Karya Kalimantan Barat (2.441 like).[]

  • Gus Halim Siap Kembangkan Desa Wisata di Bukit Lawang dan Tangkahan

    peloporberita.com/ | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memastikan akan menfasilitasi pengembangan desa wisata di di Bukit Lawang dan Tangkahan. Potensi wisata alamnya yang komplit diprediksi akan menjadi destinasi yang prospektif bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.

    “Saya akan mengirim tim untuk memastikan prioritas yang paling memungkinkan dilakukan percepatan sebagai pilot project termasuk pemanfaatan dana desanya,” ujar Mendes PDTT ketika menerima kunjungan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara Musa Rajekshah di kantor Kemendes PDTT di Jakarta, Kamis (6/1/2022).

    Untuk mendukung publikasi wisata alam di Bukit Lawang dan Tangkahan, pria yang akrab disapa Gus Halim itu mengungkapkan, Kemendes PDTT sedang menyiapkan platform promosi dan pemanfaatan desa wisata.

    Platform tersebut disiapkan untuk mempermudah calon wisatawan sekaligus untuk menarik investor. Menurutnya, platform promosi media sosial mempunyai pangsa pasar yang tidak terbatas, sehingga sangat efektif dimanfaatkan sebagai media promosi.

    “Di antara isinya adalah desa wisata yang dikelola BUM Desa atau BUM Desa yang kerjasama dengan pihak ketiga. Serta isi lainnya yang berkaitan dengan potensi yang ada di desa,” katanya.

    Gus Halim juga menyarankan pengelolaan wisata melalui badan usaha milik desa (BUM Desa) guna mendorong pemberdayaan masyarakat desa sekitar Bukit Lawang dan Tangkahan.

    Ia menilai, dana desa dapat dimanfaatkan untuk mendirikan BUM Desa. Gus Halim juga menegaskan bahwa sebagai lembaga sosial dan komersial, pengelolaan BUM Desa harus profesional dan transparan, agar secara kelembangaan dapat memperkuat perekonomian warga desa.

    Seperti diketahui, kunjungan Wagub Sumatera Utara Musa Rajekshah adalah dalam rangka membahas pembangunan dan pemberdayaan desa di Provinsi Sumut. Dalam hal ini, pria yang akrab disapa Ijeck itu akan mendorong pariwisata. Salah satunya di Kabupaten Langkat, yaitu destinasi wisata Bukit Lawang dan Tangkahan.

    “Diharapkan anggaran dana desa bisa dimanfaatkan untuk desa wisata yang nantinya para UKM bisa muncul untuk mendorong perekonomian di desa,” kata Ijeck.

    Ia juga menginformasikan bahwa wisata bukit lawang masuk lingkup Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan daerah konservasi Orang Utan. Sedangkan Tangkahan terdapat Gajah Sumatera. []

    Baca juga: Fakta, Dana Desa Sukses Tumbuhkan Ekonomi Desa

     

  • Fakta, Dana Desa Sukses Tumbuhkan Ekonomi Desa

    peloporberita.com/ – Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan, Dana desa terbukti telah memperlancar pertumbuhan ekonomi pada level desa.

    Beberapa indikator ekonomi diantaranya tingkat kemiskinan, pendapatan dan tingkat ketimpangan ekonomi semakin memperkuat fakta tersebut.

    "Semua indikator ini menunjukkan Dana Desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat dan Alokasi Dana Desa memperlihatkan pembangunan dan perekonomian di desa tetap berjalan dan meningkat sepanjang pandemi Covid-19," tuturnya berdasarkan keterangan tertulis yang dikutip peloporberita.com/ Sabtu (1/1/2022).

    Pria yang biasa disapa Gus Halim ini menjelaskan, bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak luar biasa pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan selain dampaknya terhadap aspek kesehatan masyarakat.

    Menurutnua, salah satu program penanggulangannya adalah dengan PKTD dan BLT Dana Desa yang merupakan program jaring pengaman sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak  pandemi Covid-19.

    Hal tersebut berkonotasi secara langsung pada tingginya pemanfaatan dan penyerapan dana desa. Gus Halim merincikan penyerapan dana Desa tahun 2021 sangat tinggi, mencapai 99,80 persen atau setara Rp71,85 triliun.

    Gus Halim

    Sedangkan Dana Desa untuk Desa Aman Covid-19 sebesar Rp5,76 triliun atau terserap 99,98% dari target. Dana Desa untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Rp4,71 triliun.

    “Dana Desa untuk BLT Dana Desa terserap 99 persen yang setara Rp20,2 triliun dari target, ini artinya seluruh dana desa telah termanfaatkan di desa,” ungkap Mantan Ketua DPRD Jawa Timur.

    Sementara peningkatan alokasi Dana Desa sudah pasti akan berdampak pada naiknya APBdes. Sumber pendapatan Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes) sendiri, adalah bagi hasil dan Retribusi, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan hingga hibah atau sumbangan yang tidak mengikat.

    Pada tahun 2014 atau sebelum ada Dana Desa, rata-rata APBDes per desa itu Rp329 juta/desa. Tahun 2015 saat Dana Desa dikucurkan langsung melesat menjadi Rp701 juta/desa, bahkan pada tahun 2021, rata-rata APBDes melonjak hingga Rp1,6 Miliar/desa.

    “Sepanjang pandemi, APBDes masih meningkat dari total Rp117 triliun pada 2019 menjadi Rp121 triliun pada 2021,” sebutnya.

    Terkait indikator tingkat kemiskinan, pendapatan dan tingkat ketimpangan ekonomi, Gus Halim menegaskan Dana desa memang diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

    Sepanjang pandemi Covid-19, tingkat pengangguran terbuka di desa tetap rendah, dan hanya naik dari 3,92% menjadi 4,71%. Padahal di kota naik dari 6,29% menjadi 8,98%.

    Begitu juga tingkat kemiskinan di desa bahkan sempat menurun dari 12,85% pada 2019 menjadi 12,82% pada 2020, sebelum naik sedikit menjadi 13,10% pada 2021. Padahal di kota naik terus dari 6,69% pada 2019 menjadi 7,89% pada 2021.

    “ Indikator tersebut menegaskan Dana desa sebagai stimulus mendorong perekonomian desa menjadi lebih cepat maju. Program pemberdayaan dalam bentuk padat karya tunai desa dan BLT telah berdampak positif pada tingkat pengangguran dan kemiskinan,” tandasnya.

    Gus Halim juga menguraikan bahwa Pendapatan warga desa tetap meningkat dari Rp882.829 perkapita/bulan menjadi Rp 971.445 perkapita/bulan. Hal ini berasal dari berbagai sumber seperti dari Dana Desa pada Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

    Asas PKTD adalah pengelolaan pembangunan infrastruktur di desa harus menggunakan pendekatan swakelola yang menyerap tenaga kerja di desa. Sementara itu, ketimpangan ekonomi di desa tetap terjaga rendah dan terus merata, dari indeks Gini 0,320 pada 2019 menjadi 0,315 pada 2021.

    “Ini artinya ekonomi desa tetap positif, bahkan menjadi penyangga ekonomi nasional sepanjang pandemi Covid-19 sejak 2020 hingga 2021,” pungkas Gus Halim. []

  • Mendes PDTT: Jatim Jadi Provinsi Bebas Desa Tertinggal

    peloporberita.com/ – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengapresiasi Jawa Timur lantaran menjadi provinsi bebas desa tertinggal dan sangat tertinggal.

    Hal ini, diungkapkan Gus Halim sapaan akrabnya saat memberikan penghargaan percepatan pembangunan desa tahun 2021 kepada Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Batu,dan 29 Bupati se-Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (29/12/2021).

    “Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal berhasil dientaskan hingga nol. Selain itu jumlah desa mandiri meningkat secara signifikan. Ini merupakan keberhasilan yang patut kita apresiasi luar biasa,” tuturnya.

    Gus Halim berharap, capaian tinggi dari Jawa Timur ini tidak membuat puas diri. Keberhasilan Jawa Timur mengentaskan desa tertinggal dan sangat tertinggal harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan warga desa. Menurutnya, hal itu bisa diwujudkan salah satunya dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

    “Hal lain yang harus kita kerjakan bersama-sama adalah pengembangan BUMDesa karena pemulihan ekonomi nasional level desa efektif dilakukan, mendorong BUMDesa agar dapat ekspor dan mengembangkan potensi lokal seperti pariwisata,” ungkapnya.

    Secara khusus, Gus Halim memuji program program rancangan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendukung peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) seperti Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Penguatan Permodalan BUMDesa (Paman Desa), serta program Desa Berdaya.

    Selain itu juga ada program Desa Berdaya KIP (Kreatif, Inovatif dan Produktif) yang oleh gubernur dijadikan penghargaan kepada desa-desa yang mampu mempertahankan status desa mandiri.

    “Adapun di Jawa Timur sudah terdapat 548 desa yang dijangkau dengan total anggaran kurang lebih Rp48 miliar,” tegasnya. []