peloporberita.com

Tag: E-Commerce

  • Selama Pandemi 1.852 BUMDes Rambah E-Commerce

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmsigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, 1.852 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merambah ke e-commerce, menyusul menurunnya aktivitas pasar konvensional selama pandemi covid-19.

    “Dana desa sangat support utamanya untuk fasilitas internet di spot spot publik, misalnya di kantor desa, balai pertemuan, pokoknya spot publik. Justru kita dorong agar disediakan jaringan internet.”

    Selain itu, ribuan BUMDes lainnya juga aktif memasarkan produk unggulannya melalui media sosial. Hal itu, diungkap Mendes saat menjadi pembicara pada Jateng Digital Conference 2021 secara daring, Rabu, 29 September 2021.

    “BUMDes-BUMDes ini terus berpacu dengan kondisi kebutuhan supaya produknya bisa dipasarkan,” tuturnya Gus Menteri panggilan akrab Mendes PDTT.

    Halim Iskandar mengatakan, peningkatan jumlah BUMDes yang masuk ke dunia e-commerce menjadi tanda kemajuan digital di desa-desa. Menurutnya, semakin banyaknya partisipasi generasi muda menyebabkan proses pembangunan di desa semakin melek digital.

    “Selama ini seakan-akan ada kontradiksi antara digital dan desa. Padahal sekarang sudah berjalan seiring,” ungkapnya.

    Gus Menteri juga mengungkapkan semakin banyaknya antar desa yang membangun kesepakatan untuk membangun sebuah BUMDes Bersama. Sebagian diantaranya juga memanfaatkan dunia digital untuk merambah pasar yang lebih luas.

    “Misalnya di (Desa) Panggungharjo, sepuluh desa bikin kerja sama pasardesa.id. sekarang sudah miliaran omzetnya,” sebutnya.

    Menurut Gus Menteri, dari total 74.961 desa di Indonesia, sebanyak 3.700 desa diantaranya masih belum mendapatkan jaringan internet. Menurutnya, pemerintah saat ini terus menggenjot agar semua desa dapat segera mendapatkan jaringan internet.

    “Dana desa sangat support utamanya untuk fasilitas internet di spot spot publik, misalnya di kantor desa, balai pertemuan, pokoknya spot publik. Justru kita dorong agar disediakan jaringan internet,” tegasnya.

    Penggunaan dana desa sendiri, lanjutnya, dialokasikan berdasarkan kebutuhan ril desa dengan mengacu pada SDGs Desa. Ia berharap, dana desa dapat memberikan dampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.

    “Pengentasan kemiskinan ekstrem kakau ditangani tingkat mikro yakni level desa akan mudah, tidak sulit. Karena permasalahannya jelas dan bisa disentuh,” tandasnya. []

  • Tokopedia Jadi E-commerce dengan Pengunjung Web Bulanan Terbanyak

    peloporberita.com/ | Jakarta –  E-Commerce Tokopedia kini menduduki posisi pertama dalam hal pengunjung web bulanan menurut data persaingan toko online di Indonesia milik iPrice yang dilansir Rabu, 22 Agustus 2021.

    Adapun pengunjung Tokopedia  mencapai 147 koma 79 juta. Sedangkan di posisi kedua ada Shopee dengan pengunjung sebanyak 126 koma 99 juta.

    Baca juga : Bukalapak Sebut Banyak Potensi Kerjasama dengan Grup Salim

    Data itu merupakan data per kuartal kedua tahun ini. Posisi pertama telah direbut Tokopedia sejak kuartal pertama lalu, setelah sebelumnya Shopee terus menduduki posisi puncak.

    Shopee menjadi jawara sejak kuartal keempat 2019 dan terus menempati posisi pertama dalam pengunjung web bulanan hingga kuartal keempat 2020 secara berturut-turut. []

  • Pemerintah Siapkan Bantuan Permodalan DigiKU, Target Penyaluran Kredit Rp 16 Triliun

    peloporberita.com/ | Jakarta – Pemerintah terus mendorong kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), pemberian stimulus BBI serta penyediaan modal melalui DigiKU, untuk meningkatkan permintaan produk Artisan Indonesia (UMKM/IKM). DigiKu adalah program penyaluran kredit untuk UMKM yang disediakan pemerintah melalui HIMBARA, yang dapat menjadi alternatif pembiayaan yang aman dan terjangkau bagi UMKM/UKM/Artisan.

    “Menyangkut seperti program stimulus, menurut saya programnya sangat bagus sekali, karena jumlah yang masuk sekarang juga meningkat untuk UMKM,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat koordinasi, Selasa (31/08/2021).

    Baca juga: Menkop UKM: 60 Persen Perekonomian RI Tergantung Pada UMKM

    Pada pertemuan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Odo R. M. Manuhutu menjelaskan bahwa telah terjadi penurunan permintaan terhadap produk Artisan Indonesia selama masa Pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah akan meningkatkan pendampingan, yang meliputi kampanye Gernas BBI, pemberian Stimulus BBI, serta penyediaan permodalan UMKM melalui DigiKU. 

    Deputi Odo juga mengatakan bahwa DigiKU akan diluncurkan kembali dalam waktu dekat. “DigiKU rencananya dalam waktu dekat akan diluncurkan kembali dengan target penyaluran kredit sebesar 16 triliun rupiah,” tutur Odo. 

    Baca juga: Menko Luhut: Kembangkan Ekosistem Logistik Nasional Perlu Kerja Sama Semua Pihak

    Sementara itu, hingga Juli 2021, jumlah UMKM/IKM/Artisan on-boarding telah mencapai 7.217.201 unit atau mengalami peningkatan sebesar 90% sejak BBI diluncurkan, sehingga total saat ini sudah mencapai 15,2 juta unit. Selanjutnya, Kampanye Gernas BBI juga akan dilanjutkan secara berkesinambungan untuk September-November 2021 yang turut dilakukan oleh KKP di Aceh, Kemendes PDTT di Kalimantan Timur, serta Kemendikbud Ristek di Maluku. Kampanye tersebut dilakukan guna meningkatkan literasi digital dan finansial, serta mendorong peningkatan transaksi belanja produk artisan.

    Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan Stimulus BBI, yang merupakan program dukungan yang diberikan melalui pemberian insentif untuk belanja. Penerima stimulus BBI adalah merchant/pelaku UMKM yang ada di e-commerce dan tergabung dalam program, serta secara tidak langsung adalah pembeli/konsumen akhir yang berbelanja. Stimulus BBI diberikan kepada pelaku ekonomi kreatif subsektor Fesyen, Kuliner, dan Kriya dengan total anggaran senilai Rp 200 miliar rupiah. []

  • Kemendag Take Down 2.453 Pencetakan Kartu Vaksin di E-Commerce

    peloporberita.com/ | Jakarta – Kemendag bekerja sama dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) telah melakukan pengawasan perdagangan jasa pencetakan kartu vaksin secara daring yang ditawarkan di E-commerce.

    Untuk itu, Ditjen PKTN telah melakukan proses penurunan (take down) tautan tersebut dan memblokir kata kunci (keyword) yang mengandung frase “sertifikat vaksin”,“ jasa cetak vaksin”, dan sejenisnya.

    “Sejauh ini sudah dilakukan pemblokiran sebanyak 137 kata kunci (keywords) dan 2453 produk dan jasa pencetakan kartu vaksin. Kemendag mengajak konsumen lebih hati-hati dalam bertransaksi elektronik, khususnya dalam memercayakan data pribadi untuk mencetak kartu vaksin demi keamanan konsumen itu sendiri,” tutur Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Veri Anggrijono melalui pesan elektronik dikutip peloporberita.com/, Minggu, 15 Agustus 2021.

    Kegiatan pencetakan kartu vaksin memungkinkan melanggar hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf a, Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur mengenai hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

    “Sejauh ini sudah dilakukan pemblokiran sebanyak 137 kata kunci (keywords) dan 2453 produk dan jasa pencetakan kartu vaksin.”

    Selain itu, juga tertuang dalam Pasal 10 huruf c UUPK yang melarang pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.

    Penawaran pelaku usaha pencetakan kartu sudah vaksin Covid-19, yang tidak menyebutkan risiko terhadap pembukaan data pribadi dapat dikategorikan penawaran yang menyesatkan dan mengakibatkan konsumen menyerahkan data pribadi tanpa mengetahui risiko yang dapat timbul.

    Selain itu, pelaku usaha yang menawarkan jasa pencetakan kartu sudah vaksin Covid-19 wajib sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) untuk menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.

    Hal ini termasuk persyaratan teknis jasa yang ditawarkan, yang mencakup penggunaan data pribadi konsumen. Sementara, Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Ivan Fithriyanto menegaskan, pengawasan yang dilakukan terhadap jasa layanan cetak kartu vaksin di platform lokapasar untuk mengantisipasi pencurian data konsumen Indonesia.

    Selain itu, untuk mencegah manipulasi data yang dapat dimanfaatkan oleh oknum guna mencetak sertifikat vaksin palsu atau kepentingan lainnya yang nantinya merugikan konsumen itu sendiri. Kemendag berharap, idEA dapat konsisten menjamin perlindungan konsumen dengan memastikan legalitas seluruh pedagang pada platform e-commerce dan produk yang dijual sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah disampaikan pada Surat Edaran Ditjen PKTN kepada idEA.

    “Kemendag meminta pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah. Apabila ditemukan penggunaan data pribadi konsumen yang tidak sesuai, Ditjen PKTN tidak segan untuk menindak sesuai ketentuan,” tandas Ivan.[]