peloporberita.com

Tag: China

  • Tahun Depan Perekonomian Dunia Diprediksi Melampaui USD 100 Triliun

    peloporberita.com/ | Lembaga riset Inggris, Center for Economics and Business Research (CEBR), memprediksi output ekonomi dunia untuk pertama kalinya akan melampaui USD 100 triliun pada tahun 2022.

    Ini dua tahun lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Ini juga sejalan dengan perkiraan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF), yang memprediksi Produk Domestik Bruto (PDB) global diukur dalam dolar.

    PDB global akan dipengaruhi oleh pemulihan berkelanjutan dari pandemi, meski ada peluang inflasi berlanjut. Tidak hanya itu, CEBR juga memprediksi kemungkinan sulit bagi pembuat kebijakan untuk menghindari resesi.

    Saat ini, PDB Amerika Serikat (AS) sebesar USD 22,9 triliun, telah menyumbang sekitar 25% dari ekonomi global  bagian. Sejatinya, pencapaian itu telah berubah secara signifikan selama 60 tahun terakhir., seperti dikutip dari Reuters.

    Kontributor terbesar bagi perekonomian AS adalah industri keuangan, asuransi dan real estate dengan jumlah USD 4,7 triliun. Lalu diikuti oleh jasa profesional dan bisnis sebesar USD 2,7 triliun, dan sektor pemerintah senilai USD 2,6 triliun.

    Ekonomi China berada di urutan kedua secara nominal, dengan PDB mendekati USD 17 triliun. Namun, China tetap menjadi produsen terbesar di seluruh dunia berdasarkan output, dengan produksi baja, elektronik dan robotika yang ekstensif.

    CEBR memperkirakan, China akan menjadi ekonomi top dunia dalam dolar pada tahun 2030. []

    Baca juga: China Kalahkan AS Sebagai Negara Terkaya di Dunia

  • Ada Aturan Baru Bagi Perusahaan China yang Akan Listing di Negara Lain

    peloporberita.com/ | Komisi Regulasi Sekuritas China atau China Securities Regulatory Commission (CSRC) mengusulkan aturan pengetatan bagi perusahaan China yang listing di luar negeri. Aturan baru itu disebut akan meningkatkan pengawasan sambil memungkinkan perusahaan China masih bisa listing di bursa asing.

    CSRC menyatakan, aturan yang berlaku saat ini sudah usang dan aturan baru yang diusulkan mencerminkan keinginan China untuk bersikap lebih terbuka dan tidak hanya tentang pengetatan kebijakan. Adapun perluasan pengawasan CSRC atas listing off shore bagi perusahaan-perusahaan China dengan struktur variable interest entity (VIE).

    VIE kebanyakan digunakan oleh perusahaan yang terdaftar di pasar saham asing, terutama Amerika Serikat (AS), untuk menghindari aturan China yang membatasi investasi asing di sejumlah industri tertentu, seperti media dan telekomunikasi.

    Sebagian besar perusahaan teknologi China yang terdaftar di luar negeri, termasuk Alibaba Group Holdings dan JD.com Inc, menggunakan struktur VIE, yang memberi mereka lebih banyak fleksibilitas untuk meningkatkan modal, sekaligus melewati pengawasan dan proses pemeriksaan IPO yang panjang.

    “China mengencangkan sekrup pada daftar off shore tetapi tidak mematikan katup sepenuhnya,” kata Direktur Pelaksana Orient Capital Research Andrew Collier, seperti dikutip dari Reuters.

    Sebelumnya, regulator hanya akan memeriksa perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum di China yang mengajukan listing di luar negeri, seperti di Hong Kong.

    Seperti diketahui, Pemerintahan Xi Jinping telah mengeluarkan serangkaian pengetatan peraturan pada tahun ini. Termasuk, menekan perilaku anti-persaingan dan mengekang utang oleh pengembang properti dalam kampanye luas yang telah mengguncang pasar domestik dan global. []

    Baca juga: Kebijakan Xi Jinping Buat Tencent Terdepak dari Daftar 10 Perusahaan Teknologi Terbesar

  • Kebijakan Tiongkok, Bikin 10 Orang Kaya di Dunia ini Gigit Jari

    peloporberita.com/ – Sebanyak 10 orang kaya di dunia gigit jari di tengah pandemi. Sebab, kekayaan mereka terkikis akibat saham perusahaan yang terjun bebas hingga beban utang dari gagal bayar.

    Forbes memperkirakan, setidaknya 10 miliarder itu kehilangan kekayaan hingga US$152 miliar atau setara Rp2.178 triliun. Berikut daftar 10 orang kaya yang kehilangan banyak harta tersebut.

    1. Colin Zheng Huang
    Tindakan keras Pemerintah China kepada perusahaan e-commerce Pinduoduo, membuat Colin selaku pendiri kehilangan kekayaannya secara tajam. Penurunan saham Pinduoduo, membuat kekayaan Colin turun 64 persen hingga US$40,2 miliar.

    2. Jack Ma
    Jak Ma, sebelumnya disebut memiliki kekayaan US$37 miliar, namun dalam setahun terakhir pendiri Alibaba ini harus kehilangan hartanya hingga US$21,4 miliar akibat kebijakan keras Pemerintah China. Seperti membatalkan rencana IPO Ant Group, perusahaan induk Alibaba, senilai $35 miliar pada November 2020. Juga mendenda Alibaba US$2,8 miliar pada April sebagai bentuk hukuman antimonopoli.

    3. Hui Ka Yan
    Pendiri Evergrande ini, harus kehilangan hartanya sebanyak US$18 miliar karena krisis keuangan yang dilanda perusahaan properti miliknya. Evergrande gagal membayar utang, sehingga nilai sahamnya di bursa Hong Kong turun menjadi US$0,19 per lembar. Hui kabarnya harus merogoh kocek pribadi sebesar US$1 miliar demi Evergrande. Hui Ka Yan juga harus membayar US$300 miliar agar utang bisnisnya tidak membengkak.

    4. Zhang Yong
    Zhang Yong kehilangan hartanya hingga US$15,9 miliar. Pria berkebangsaan Singapura pemilik perusahaan jaringan hotpot Haidilao di China ini, sebelumnya melakukan ekspansi bisnis dengan menggandakan jumlah restoran hingga 1.600. Namun pandemi membuat seluruh restorannya tidak dapat dikunjungi pelanggan dan membuat saham Haidilao turun 71 persen.

    5. Tadashi Yanai
    Pendiri Uniqlo dan Theory, Tadashi Yanai kehilangan hartanya hingga US$14 miliar dari total kekayaan sebesar US$30,4 miliar. Sepertiga hartanya rontok lantaran harga saham dua perusahaan miliknya rontok 34 persen akibat pandemi.

    6. Lei Jun
    Pendiri Xiaomi, Lei Jun sempat menjadi salah satu orang terkaya dunia dalam sektor ponsel pintar. Kekayaannya pernah menyentuh US$16,3 miliar, namun kini ia kehilangan hampir 90 persen uangnya. Penyebabnya sama, tekanan regulasi pemerintah China yang begitu keras terhadap perusahaan teknologi.

    7. Masayoshi Son
    Masayoshi Son yang menjabat sebagai CEO Softbank Group, kehilangan hartanya hingga US$13,6 miliar dari total kekayaan sebesar US$25,1 miliar. Uang Son menguap akibat menanggung rugi investasi ke perusahaan Tiongkok, seperti Alibaba yang mengalami tekanan dari Pemerintah China. Kekayaan Son pun turun sebesar 35 persen.

    8. Daniel Gilbert
    Pendiri Rocket Companies, Daniel Gilbert kehilangan US$13,2 miliar dari total kekayaan sebesar US$29,6 miliar. Miliarder hipotek tersebut, sempat menjadi salah satu dari 10 orang terkaya di dunia ketika kekayaannya melonjak tajam hingga US$80 miliar. Namun, saham perusahaannya jatuh 62% akibat perlambatan pendapatan dan keuntungan.

    9. Zhang Bangxin
    Pendiri perusahaan TAL Education, Zhang Bangxin kehilangan US$11,3 miliar hartanya disebabkan kebijakan Pemerintah China yang menyebut perusahaan bimbingan belajar telah memberikan terlalu banyak tekanan pada anak-anak dan orang tua. Kebijakan itu, membuat Kekayaan bersih Zhang turun hingga 90 persen.

    10. Zhong Huijuan
    Zhong menjadi satu-satunya wanita yang mengalami penurunan kekayaan hingga US$10,4 miliar. Sebagai CEO Hansoh Pharmaceutical, Zhong pernah menjadi salah satu wanita terkaya di dunia ketika perusahaannya IPO pada 2019. Namun, saham perusahaan telah jatuh hingga lebih dari 50 persen pada tahun 2021 dan kini nilainya hanya tersisa US$1,82 per lembar saham. Akibatnya, kekayaan Zhong turun 51 persen tahun ini.

  • China Mobile Incar Dana IPO Hingga USD 8,8 Miliar

    peloporberita.com/ | China Mobile menargetkan dapat meraih dana segar sebesar 56 miliar yuan, atau setara USD 8,8 miliar dalam rencana penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) di bursa Shanghai. China Mobile sendiri merupakan salah satu operator jaringan seluler terbesar di dunia, berdasarkan jumlah pelanggan.

    Rencananya, perusahaan tersebut akan menjual sebanyak-banyaknya 845 juta saham, dengan harga IPO di level 57,58 yuan per lembar saham, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (21/12/2021).

    Baca juga: Startup Tiongkok SenseTime Tetap Gelar IPO Meski Masuk Daftar Hitam AS

    China Mobile yang juga terdaftar di bursa saham Hong Kong, berencana menggelar IPO di Shanghai setelah dipaksa keluar dari Bursa Efek New York, terkait pembatasan investasi Amerika Serikat (AS). Mereka mengikuti kompetitornya, yaitu China Telecom dan China Unicom, yang juga diusir dari bursa AS.

    Sebenarnya, delisting berasal dari keputusan era pemerintahan Donald Trump yang membatasi investasi AS di perusahaan teknologi China.

    Setelah Amerika berganti presiden, ternyata kebijakan era Trump masih tetap dibiarkan dan tidak berubah oleh pemerintahan Joe Biden, di tengah berlanjutnya ketegangan antara Washington dan Beijing. []

    Baca juga: LG Energy Solution Berencana IPO Januari 2022

  • Dua Perusahaan China Bangun Seribu Sekolah di Irak

    peloporberita.com/ – Dua perusahaan China, menandatangani perjanjian dengan pemerintah Irak untuk membangun seribu sekolah di negara itu dalam jangka waktu dua tahun. Hal ini, disampaikan seorang pejabat pemerintah Irak.

    “Negara ini membutuhkan total 8.000 sekolah untuk mengisi kesenjangan di sektor pendidikan,” tutur Hassan Mejaham selaku pejabat Kementerian Perumahan dilandir dari kantor berita resmi Irak.

    Kesepakatan yang ditandatangani belum lama ini di hadapan Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhemi menyatakan, Power China akan membangun 679 sekolah dan Sinotech membangun sebanyak 321 sekolah.

    Irak yang sejatinya kaya akan minyak, telah menderita selama beberapa dekade dari kehancuran infrastruktur karena perang berturut -turut dan korupsi yang endemik. Pembangunan sekolah pun akan selesai dalam dua tahun.

    Mejaham menjelaskan, fase pertama serah terima dilakukan setahun setelah pekerjaan dimulai dalam waktu dekat. Ia menambahkan, pemerintah Irak akan membayar proyek tersebut dengan menggunakan produk minyak. Sedangkan fase kedua adalah rencana pembangunan 3.000 sekolah tambahan. Sebanyak 4.000 sekolah lagi akan dibangun di fase akhir.

    “Konflik puluhan tahun dan kurangnya investasi di Irak telah menghancurkan apa yang dulunya merupakan sistem pendidikan terbaik di wilayah tersebut,” ungkap UNICEF di situs web resminya, Senin (20/12/2021).

    Menurut UNICEF, satu dari setiap dua sekolah sekarang dalam keadaan rusak dan membutuhkan rehabilitasi. Di negara berpenduduk 40 juta orang, ada hampir 3,2 juta anak-anak Irak usia sekolah yang tidak bersekolah.

    Sementara Pengusaha Tiongkok Chen Xianzhong mengatakan, proyek sekolah ini mewakili minat perusahaan Tiongkok yang tumbuh di negara di sepanjang Inisiatif Infrastruktur Belt and Road (BRI).

    Menurut pengusaha China yang telah berinvestasi di Irak selama lebih dari 20 tahun ini, Investasi Tiongkok keluar dari bantuan kemanusiaan dan pertimbangan politik. Sekolah yang akan dibangun tersebut tersebar di seluruh Irak, yang berarti biaya keamanan sangat besar di tengah ketidakstabilan politik yang tersisa dan keuntungan bagi perusahaan milik negara Tiongkok sangat tipis. []

  • Tiongkok Pangkas Suku Bunga Pinjaman Pertama Kali Dalam 20 Bulan

    peloporberita.com/ | Bank Sentral Tiongkok, People’s Bank of China (PBOC), pada awal pekan ini memangkas suku bunga pinjaman (LPR) untuk pertama kalinya dalam 20 bulan terakhir. Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya menopang ekonomi yang melambat.

    LPR satu tahun diturunkan 5 basis poin menjadi 3,80% dari sebelumnya 3,85%, sedangkan LPR lima tahun tetap di 4,65%, seperti dikutip dari Reuters, Senin (20/12/2021).

    Beberapa analis mengaitkan penurunan LPR satu tahun untuk mengurangi biaya pendanaan di bank, menyusul dua pemotongan rasio persyaratan cadangan (RRR) oleh bank sentral pada tahun ini. Kepala Ekonom Asia di Capital Economics Mark Williams pun mengharapkan akan adanya pemotongan 45 basis poin lebih lanjut, untuk LPR satu tahun selama 2022.

    “Tanda-tanda awalnya adalah ini akan dilonggarkan, tetapi tidak terlalu besar. Kesan keseluruhan, termasuk dari pengumuman hari ini adalah bahwa kebijakan sedang dilonggarkan tetapi tidak secara dramatis,” ujar Mark.

    Sebelumnya, PBOC memotong jumlah uang tunai yang harus disimpan bank sebagai cadangan pada minggu lalu, dengan melepaskan 1,2 triliun yuan dalam likuiditas jangka panjang. Beberapa analis memperkirakan, pemerintah dapat melakukan pelonggaran lebih lanjut untuk menahan perlambatan ekonomi.

    Sejumlah indikator ekonomi baru-baru ini termasuk penjualan ritel dan pertumbuhan investasi, menunjukkan ekonomi yang melambat. Sedangkan pembatasan peraturan pada sektor teknologi telah meredam sentimen investor dan pembatasan baru untuk memerangi meningkatnya kasus COVID-19 dapat menekan pertumbuhan ekonomi. []

    Baca juga: China Kalahkan AS Sebagai Negara Terkaya di Dunia

  • Perbedaan Krisis Evergrande dengan Lehman Brothers

    peloporberita.com/ – Krisis utang raksasa properti Tiongkok, Evergrande senilai 300 miliar dolar Amerika menyita perhatian publik. Banyak yang membandingkan krisis utang ini dengan momen krisis Lehman Brothers.

    Menurut Analis Silk Road Research Motwani yang dilansir dari BBC, Evergrande mengalami krisis setelah terkena kebijakan tiga garis merah yang diumumkan lebih dari setahun yang lalu.Tiga garis merah adalah serangkaian ambang batas utang yang membatasi kemampuan pengembang properti tertentu untuk meminjam.

    Selama beberapa dekade, sektor properti telah melakukan banyak pinjaman yang tidak terkendali. Sesuatu yang oleh bank sentral China, yakni People’s Bank of China (PBOC) dinilai sebagai langkah sembrono.

    Sementara Beijing menangani situasi krisis ini dengan cara sangat berbeda dengan Washington menangani kebangkrutan Lehman Brothers pada 2008. Perbedaan utama krisis Evergrande dan Lehman Brothers adalah pada peran pemerintah.

    Di Amerika Serikat pemerintah menilai perlu untuk bertindak. Mereka harus mengeluarkan undang-undang agar memiliki wewenang untuk campur tangan, tetapi berbeda dengan pemerintah Tiongkok yang enggan melakukan hal tersebut.

    Tiongkok jauh lebih selektif dengan tindakannya daripada Amerika. Tidak seperti Washington yang menyelamatkan beberapa bank terbesar di dunia, Partai Komunis Tiongkok mengambil pendekatan yang sedikit demi sedikit.

    Para ahli memperkirakan, restrukturisasi Evergrande bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kepala Riset China dan Asia di perusahaan penasihat investasi TS Lombard, Rory Green mengatakan bahwa skenario restrukturisasi paling mudah bagi Evergrande adalah memecah perusahaan menjadi unit kecil yang terpisah-pisah.

    Skenario ini membuat bank-bank regional ditugaskan menangani unit-unit terpisah itu untuk memastikan stabilitas sektor dan ekonomi. []

  • Badai Utang Evergrande Gerus Kekayaan Bos Properti China

    peloporberita.com/ – Taipan properti China yang masuk dalam daftar 500 orang terkaya di dunia, kehilangan lebih dari US$ 46 miliar atau sekitar Rp 611,8 triliun sepanjang tahun ini berdasarkan catatan Bloomberg.

    Penyebabnya, kejatuhan Evergrande yang tidak hanya berimbas ke sektor properti secara keseluruhan di negeri tersebut. Selain bos Evergrande, Hui Ka Yan yang merana karena kehilangan kekayaan, kekayaan sejumlah miliarder Tiongkok yang berbisnis properti melorot drastis.

    Baca juga : Alibaba Targetkan USD 100 Miliar Untuk Pasar e-Commerce Asia Tenggara

    Setidaknya, para taipan real estat China mengalami tahun terburuk mereka sejak tahun 2012. Kala, Pemerintah Xi Jinping mendistribusikan kembali kekayaan rakyat China, untuk membawa kemakmuran bersama.

    Adapun kekayaan Hui, telah berkurang sebesar US$ 17,2 miliar, yang menjadi salah satu penurunan terbesar untuk tahun 2021. Hui, pernah menjadi orang terkaya kedua di kawasan Asia dengan kekayaan US$ 42 miliar, namun sekarang kekayaannya tinggal US$ 6,1 miliar.

    Penurunan ini, setelah harga saham unit kerajaan bisnisnya jatuh. Ditambah dengan sikap pemerintah China yang mendesaknya agar menggunakan kekayaan pribadinya untuk membayar kembali investor.

    Selain Evergrande, gejolak juga melanda salah satu perusahaan yang dianggap sebagai salah satu pemain kuat di properti, Shimao Group Holdings Ltd. Obligasi dan sahamnya jatuh di tengah kekhawatiran krisis arus kas, sementara kesepakatan antara dua unit usahanya menimbulkan kekhawatiran atas tata kelola perusahaannya.

    Kekayaan Pendiri Shimao Group, Hui Wing Mau, yang memulai investasi real estat pada akhir 1980-an, berkurang lebih dari setengahnya pada tahun ini. kekayaannya itu turun US$ 5,2 miliar menjadi US$ 4,4 miliar.

    Sementara taipan yang telah kehilangan gelar sebagai milliader, antara lain pemilik Kaisa Group Holdings Ltd yang telah kehilangan kekayaan hampir 90% tahun ini menjadi sekitar US$ 160 juta, dan Zhang Yuanlin dari Sinic Holdings Group Co yang sahamnya telah anjlok 75%. []

  • Kejatuhan Evergrande Pengaruhi Seluruh Taipan Properti di Tiongkok

    peloporberita.com/ | Kejatuhan Evergrande Group telah mempengaruhi sektor properti di Tiongkok. Seperti diketahui, utang dan saham Evergrande diperdagangkan mendekati rekor terendah setelah gagal memenuhi kewajibannya, dan Fitch Ratings melabelinya sebagai mangkir.

    Bahkan, tahun 2021 terbilang menjadi periode terburuk bagi para taipan properti di Negeri Tirai Bambu sejak 2012. Banyak di antara mereka yang akhirnya kehilangan status miliarder.

    Bloomberg Billionaires Index menunjukkan, taipan properti Tiongkok yang masuk daftar 500 orang terkaya di dunia telah kehilangan lebih dari USD 46 miliar sepanjang tahun 2021. Kekayaan bos Evergrande Hui Ka Yan sendiri telah berkurang sebesar USD 17,2 miliar, dan menjadi salah satu penurunan terbesar untuk tahun 2021.

    Pernah menjadi orang terkaya kedua di Asia, kekayaan Hui sekarang hanya sekitar USD 6,1 miliar lantaran saham unit kerajaan bisnisnya telah jatuh dan Pemerintah Tiongkok mendesaknya menggunakan kekayaan pribadinya untuk membantu membayar utang.

    Awal bulan ini, Gubernur Bank Sentral Tiongkok mengatakan gejolak Evergrande harus ditangani oleh pasar, menandakan bahwa pemerintah tidak akan menyelamatkan pengembang yang saat ini memiliki utang terbesar di dunia, yaitu lebih dari USD 300 miliar.

    Mengutip Bloomberg, Jumat (17/12/2021), Profesor Ekonomi Universitas China Hong Kong Terence Chong memprediksi sektor properti akan melambat dengan penyaluran kredit yang lebih rendah dari bank. Bahkan menurutnya, properti akan jadi sektor yang kurang mainstream di masa depan. []

    Baca juga: Susul Evergrande, Pengembang Sunshine 100 China Gagal Bayar Obligasi

  • Pemerintah Tiongkok Lakukan Intervensi Terhadap Masalah Evergrande

    peloporberita.com/ | Perusahaan properti Tiongkok, Evergrande mengalami masalah gagal bayar utang, sehingga mendorong pemerintah melakukan intervensi.

    Salah satunya terlihat dari keputusan bank sentral yang akan mengalirkan dana sebesar USD 188 miliar atau sekitar Rp 2.688 triliun (kurs Rp 14.300/USD). Kebijakan itu diambil untuk mencegah terjadinya keruntuhan di sektor real estat Tiongkok.

    Selain itu, pemerintah daerah di Guangdong, yang merupakan markas Evergrande, telah menyatakan akan mengirim sejumlah petugas ke perusahaan tersebut, untuk mengawasi manajemen risiko dan memperkuat kendali internal.

    Sejatinya, sejumlah analis telah memperingati bahwa keruntuhan Evergrande tidak hanya memicu risiko untuk pasar properti Tiongkok, tapi juga sistem keuangan yang lebih luas. Mengingat besarnya pengaruh perusahaan Evergrande di Negeri Tirai Bambu.

    Melansir dari CNN, Evergrande memiliki sekitar 200.000 karyawan, meraup lebih dari USD 110 miliar atau sekitar Rp 1.573 triliun dalam penjualan tahun lalu, dan memiliki lebih dari 1.300 pengembangan di lebih dari 280 kota di Tiongkok.

    Pada awal pekan ini, Evergrande juga telah mengumumkan akan membentuk komite manajemen risiko, termasuk perwakilan pemerintah, untuk mengurangi dan menghilangkan risiko di masa depan.

    Dampak masalah Evergrande memang tidak bisa dianggap remeh. Pasalnya, sektor real estat dan industri terkait adalah salah satu sektor terbesar di Tiongkok, menyumbang sebanyak 30% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara itu. []

    Baca juga: Susul Evergrande, Pengembang Sunshine 100 China Gagal Bayar Obligasi