peloporberita.com

Tag: Xi Jinping

  • Filipina Protes Larangan Penangkapan Ikan oleh Tiongkok

    Jakarta | Filipina telah mengajukan protes diplomatik dengan Tiongkok lantaran secara sepihak menyatakan larangan penangkapan ikan di Laut Tiongkok Selatan dan juga mengeluhkan pelecehan dan pelanggaran yurisdiksinya oleh penjaga pantai Beijing.

    Dalam pernyataan yang dikutip Reuters, kementerian luar negeri menuduh kapal-kapal Tiongkok mengganggu misi penelitian ilmiah kelautan bersama dan kegiatan eksplorasi energi di dua lokasi di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina.

    Dalam pernyataan lain, Filipina mengecam pengenaan moratorium penangkapan ikan oleh Tiongkok yang bertujuan untuk regenerasi stok ikan, larangan tahunan yang mencakup perairan di dalam ZEE Vietnam dan Filipina.

    Kedutaan Tiongkok di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Filipina, yang mengacu pada perkembangan bulan Maret dan April.

    Kementerian luar negeri mengatakan tindakan penjaga pantai itu tidak konsisten dengan lintas damai dan jelas merupakan pelanggaran yurisdiksi maritim Filipina.

    Protes tersebut menunjukkan tantangan ke depan bagi Presiden terpilih Ferdinand Marcos Jr., yang akan memiliki tindakan penyeimbangan yang rumit dalam mengejar hubungan ekonomi yang lebih kuat dengan Tiongkok, sementara tidak tampak menyerah atas apa yang dilihat militer sebagai provokasi Beijing yang melanggar hukum di laut.

    Sebelumnya pekan lalu, Marcos sempat mengatakan akan mempertahankan wilayah berdaulat dan menentang perambahan Tiongkok, dalam komentar terkuatnya tentang kebijakan luar negeri.

    Itu mengikuti percakapan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, di mana dia mengatakan akan meningkatkan hubungan bilateral ke tingkat yang baru.

    Filipina dan Tiongkok secara historis memiliki hubungan yang sulit atas klaim teritorial Beijing yang luas dan perilaku penjaga pantai dan armada penangkapan ikannya di Laut Tiongkok Selatan, yang dilalui setidaknya USD 2,4 juta perdagangan laut setiap tahun.[]

  • Blinken: Tiongkok Tantangan Jangka Panjang Paling Serius bagi Tatanan Global

    Jakarta | Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menyerukan persaingan ketat dengan Tiongkok untuk melestarikan tatanan global yang ada, namun mengatakan bahwa AS tidak mencari “Perang Dingin”.

    Blinken juga mengatakan bahwa Beijing merupakan tantangan jangka panjang paling serius bagi tatanan internasional, meskipun berbulan-bulan AS fokus pada invasi Rusia ke Ukraina. Pidato Blinken pun disebut sebagai pernyataan paling komprehensif hingga kini tentang Tiongkok oleh pemerintahan Joe Biden.

    “Visi Beijing akan menjauhkan kita dari nilai-nilai universal yang telah menopang begitu banyak kemajuan dunia selama 75 tahun terakhir. Presiden Biden percaya dekade ini akan menentukan,” katanya seperti dikutip dari AFP.

    Pemerintahan Biden baru-baru ini meluncurkan kerangka perdagangan baru yang longgar di seluruh Asia dan telah membentuk forum dengan Uni Eropa (UE) untuk menetapkan standar teknologi, upaya yang bertujuan menyatukan negara-negara yang berpikiran sama saat Tiongkok mendominasi bidang baru, seperti kecerdasan buatan.

    Blinken mengakui konsensus yang berkembang bahwa negara-negara lain tidak dapat mengubah lintasan Tiongkok, dengan mengatakan di bawah Presiden Xi Jinping telah menjadi lebih represif di dalam negeri, lebih agresif di luar negeri.

    Tanpa retorika bombastis atau kejutan, Blinken menarik kontras implisit dengan pendekatan pemerintahan Donald Trump sebelumnya, yang berbicara secara gamblang tentang konflik global habis-habisan dengan Tiongkok.

    Dalam perjalanan ke Afrika dan Amerika Latin, di mana Tiongkok telah menginvestasikan miliaran dolar untuk infrastruktur, Blinken meremehkan persaingan dan tidak meminta negara untuk berpihak.

    “Kami tidak mencari konflik atau Perang Dingin baru. Sebaliknya, kami bertekad untuk menghindari keduanya,” ujar Blinken.[]

  • Ferdinand Marcos Jr. Bakal Tingkatkan Hubungan dengan Tiongkok

    Jakarta | Presiden terpilih Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan, hubungan negaranya dengan Tiongkok akan berkembang dan bergeser ke tingkat yang lebih tinggi di bawah pemerintahannya.

    Marcos, yang memenangkan pemilihan Filipina pada pekan lalu, telah mengadakan pembicaraan telepon sangat substansial dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, yang setuju mengadakan diskusi masalah yang lebih komprehensif.

    Dia mengatakan bahwa Xi juga mengakui peran mendiang ayahnya, Ferdinand Marcos, mantan diktator Filipina yang terkenal kejam itu, dalam membuka hubungan diplomatik antara kedua negara.

    “Jalan ke depan adalah untuk memperluas hubungan kita tidak hanya diplomatik, tidak hanya perdagangan, tetapi juga dalam budaya, bahkan dalam pendidikan, bahkan dalam pengetahuan, bahkan dalam kesehatan untuk mengatasi ketidaksepakatan kecil apa pun yang kita miliki saat ini,” kata Marcos dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Reuters.

    Filipina dan Tiongkok memiliki hubungan yang sulit dalam beberapa tahun terakhir atas klaim teritorial Beijing yang luas dan tindakan penjaga pantai dan armada penangkapan ikannya di Laut Tiongkok Selatan, yang dilalui oleh setidaknya USD 3,4 triliun perdagangan tahunan.

    Dalam pernyataan terpisah, kedutaan besar Tiongkok di Manila menyebutkan bahwa percakapan telepon kedua pemimpin negara itu berfokus pada hubungan bilateral dan pembangunan regional.

    Marcos memenangkan kursi kepresidenan dengan hampir 59% suara pada pekan lalu. Dia akan menjabat pada akhir Juni.

    Banyak analis memprediksi Marcos mencari hubungan yang lebih kuat dengan Beijing, melanjutkan kebijakan pemulihan hubungan Presiden Rodrigo Duterte, sambil mempertahankan hubungan dekat dengan sekutu pertahanan dan bekas kekuatan kolonial Amerika Serikat.[]

  • Xi Jinping Teken Pakta Keamanan Baru dengan Kepulauan Solomon

    Jakarta | Presiden Tiongkok Xi Jinping telah menandatangani perjanjian atau pakta keamanan yang baru dengan Kepulauan Solomon. Hal itupun membuat banyak pihak khawatir Xi akan meningkatkan upaya mendapatkan seluruh Laut Tiongkok Selatan.

    Ketentuan dari versi rancangan perjanjian keamanan, yang bocor bulan lalu, menunjukkan pakta itu memungkinkan keamanan dan pengerahan angkatan laut Tiongkok ke Kepulauan Solomon.

    Melansir Al Jazeera, Rabu (20/04/2022), juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Ned Price mengatakan, penandatanganan pakta itu dapat meningkatkan destabilisasi di Kepulauan Solomon dan akan menjadi preseden yang mengkhawatirkan untuk wilayah Kepulauan Pasifik yang lebih luas.

    Meski hal ini menimbulkan kekhawatiran internasional, termasuk AS dan Australia, Tiongkok menyebut reaksi Barat berlebihan.

    Penguatan hubungan kedua negara mengikuti kerusuhan politik dan sosial di Kepulauan Solomon, yang sebagian terjadi akibat keputusan pemerintah mengalihkan kesetiaan diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok.

    Menurut juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Wang Wenbin, Barat sengaja membesar-besarkan ketegangan atas pakta tersebut, yang dia gambarkan sebagai pertukaran normal dan kerja sama antara dua negara berdaulat dan merdeka.

    Perdana Menteri Solomon Manasseh Sogavare telah berulang kali menyatakan tidak bermaksud mengizinkan Tiongkok membangun pangkalan militer di wilayahnya. Namun, menurut draf yang bocor, polisi bersenjata Tiongkok dapat dikerahkan di Solomon atas permintaan untuk menjaga ketertiban sosial.[]

  • Uji Coba Perluasan Pajak Properti di Tiongkok Resmi Ditunda

    Jakarta | Tiongkok memutuskan menunda rencana uji coba perluasan pajak properti, lantaran ada kekhawatiran hal itu bisa memicu kemerosotan pasar properti.

    Menurut Kementerian Keuangan Tiongkok yang dilansir dari Nikkei Asia, tidak ada waktu yang tepat pada tahun ini untuk menerapkan uji coba peluasan pajak properti.

    Stabilitas ekonomi adalah prioritas utama pemerintah Tiongkok jelang kongres Partai Komunis yang akan digelar pada musim gugur tahun ini, sekaligus momentum bagi Presiden Xi Jinping untuk mengamankan masa jabatannya memimpin partai Komunis untuk periode ketiga.

    Pasar kondominium Tiongkok merosot begitu pemerintah menerapkan pembatasan ketat pada pinjaman properti. Perluasan pajak properti pastinya dapat menekan permintaan dan membebani perekonomian yang hingga kini masih tertekan akibat pandemi dan harga komoditas melonjak akibat perang Rusia-Ukraina.

    Badan pemerintah tertinggi Tiongkok, Komite Stabilitas Keuangan Dewan Negara telah menekankan kehati-hatian dalam memperkenalkan kebijakan yang berisiko merugikan pasar.

    Selain menunda perluasan pajak properti, Tiongkok juga tampaknya menghentikan rencana menaikkan usia pensiun menurut undang-undang.

    Sebelumnya, pemerintah ingin menambah lima tahun secara bertahap pada 2025, namun para pekerja menentang gagasan itu, lantaran khawatir akan menerima manfaat pensiun keseluruhan yang lebih rendah.[]

  • Tiongkok Berkomitmen Menindak Lebih Keras Para Koruptor

    peloporberita.com/ | Pemerintah Tiongkok berkomitmen akan bertindak lebih keras dan tidak menunjukkan belas kasihan terhadap segala bentuk korupsi. Janji ini diutarakan ketika Partai Komunis Tiongkok bersiap melakukan pertemuan penting yang akan mengamankan masa jabatan ketiga Presiden Tiongkok Xi Jinping.

    Dengan adanya pengumuman ini, terlihat bahwa pihak otoritas tidak berniat mengurangi penyelidikan yang melanda industri teknologi Tiongkok tahun lalu. Bahkan, pihak berwenang berkomitmen akan melanjutkan penyelidikan korupsi berkelanjutan, yang telah menjatuhkan politisi papan atas dan taipan yang berpengaruh di Negeri Tirai Bambu.

    “Tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang terlibat dalam geng politik, lingkaran kecil, dan kepentingan pribadi di dalam partai,” bunyi pengumuman dari pengawas disiplin Partai Komunis yang disampaikan oleh kantor berita Xinhua.

    Laporan Xinhua juga menjelaskan bahwa pihak berwenang Tiongkok akan menghukum setiap unsur yang terlibat korupsi.

    Selain itu diingatkan juga mengenai penyelidikan lanjutan terhadap korupsi di sektor keuangan dan perusahaan milik negara. Menanggapi pengumuman ini, sejumlah kritikus berpendapat, kampanye anti korupsi oleh Pemerintah Tiongkok berfungsi sebagai cara untuk menyingkirkan musuh politik sejak Xi Jinping berkuasa pada 2013.

    Peringatan baru ini muncul setelah penayangan program televisi pemerintah pada Rabu (19/01/2022). Tayangan itu menyiratkan keterlibatan Ant Group yang berafiliasi dengan Alibaba, perusahaan teknologi milik Jack Ma, dalam skandal korupsi. []

    Baca juga: Profil Xi Jinping yang Sering Mencekal Perusahaan Teknologi China

  • Omricon Meradang, China Akan Kirim 1 Miliar Vaksin ke Afrika

    peloporberita.com/ | Presiden China Xi Jinping menyatakan akan mengirim vaksin Covid-19 sebanyak satu miliar dosis ke kawasan Afrika, dalam tiga tahun mendatang. Langkah ini dilakukan seiring dengan kondisi Afrika yang kini sedang menjadi sorotan dunia, akibat kemunculan Covid-19 varian Omicron yang disebut lebih mudah menular disbanding varian-varian sebelumnya.

    Dalam pernyataannya di konferensi Kerja Sama China-Afrika itu, Xi Jinping menjelaskan bahwa 600 juta dari 1 miliar dosis vaksin yang dikirim adalah murni donasi. Sedangkan sisanya disalurkan lewat produksi bersama antara perusahaan China dengan negara-negara Afrika.

    Selain itu disebutkan juga bahwa China akan membuka 10 proyek kesehatan dan mengirim 1.500 ahli kesehatan ke kawasan Afrika, seperti dikutip dari CNN.

    Seperti diketahui, begitu Afrika Selatan (Afsel) mengumumkan temuan varian Omricon, sejumlah negara langsung menutup pintunya bagi pendatang dari Afrika. Menanggapi hal itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) pun sontak mengkritik langkah negara-negara tersebut.

    Direktur WHO untuk Afrika Matshidiso Moeti menyatakan bahwa seharusnya negara-negara lain mengambil keputusan berdasarkan data ilmiah dan regulasi kesehatan internasional. “Larangan perjalanan kemungkinan hanya berdampak sedikit untuk mengurangi penyebaran Covid-19, tapi menyengsarakan kehidupan,” ujar Moeti, seperti dikutip dari Associated Press.

    Moeti pun memuji Afsel yang mengikuti regulasi kesehatan internasional dengan langsung menginformasikan kepada WHO, setelah laboratorium negaranya mengidentifikasi varian Omicron. “WHO mendukung negara-negara Afrika yang punya keberanian untuk memberikan informasi kesehatan publik yang menyelamatkan nyawa,” kata Moeti. []

    Baca juga: Mengenal Virus Corona Baru “Omicron” Asal Afrika dan Kemungkinan Vaksin Booster

  • China Denda Perusahaan Teknologi Hingga Miliaran Rupiah

    peloporberita.com/ | Pemerintahan Xi Jinping menjatuhkan denda terhadap sejumlah perusahaan teknologi di negaranya, termasuk Alibaba dan Tencent. Seperti diketahui, belakangan ini China memang sedang memperketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan raksasa di negaranya.

    Berdasarkan laporan dari CNN, disebutkan bahwa Alibaba, Tencent, Baidu dan sejumlah perusahaan lain didenda oleh otoritas China selama akhir pekan akibat dianggap melanggar undang-undang antitrust.

    Baca juga: Festival Belanja Online 11.11 di China Picu Praktik Dagang Tak Sehat

    Kali ini, Administrasi Regulasi Pasar (SAMR) selaku pihak otoritas China mendaftarkan setidaknya 43 pelanggaran terpisah, dengan sejumlah pelanggaran berasal dari tahun-tahun sebelumnya. Perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran itu akan didenda sebesar 500.000 yuan atau USD 78.000 atau sekitar Rp 1,1 miliar (kurs Rp 14.200).

    “Kasus-kasus yang diumumkan kali ini adalah semua transaksi yang seharusnya dinyatakan, tetapi tidak dinyatakan di masa lalu,” ujar SAMR dalam pernyataannya.

    Baca juga: TikTok Tegaskan Tidak Beri Data Pengguna AS ke Pemerintah China

    Setelah kabar ini diberitakan, saham Alibaba, Tencent (Tcehy), Baidu (Bidu) dan sejumlah perusahaan lainnya mengalami penurunan di bursa efek Hong Kong. Saham Baidu jatuh paling rendah hingga turun 2,1%, sedangkan saham Tencent merosot 0,3%, dan saham Alibaba turun 1,6%. []

    Baca juga: China Kalahkan AS Sebagai Negara Terkaya di Dunia

  • Profil Xi Jinping yang Sering Mencekal Perusahaan Teknologi China

    peloporberita.com/ | Melesatnya ekonomi China tentunya didukung oleh kesuksesan para raksasa teknologi China, seperti Ant Group, Alibaba, Tencent dan lain-lain. Namun belakangan, Pemerintah China di bawah kepemimpinan Xi Jinping seolah-olah mencekal perusahaan-perusahaan itu. 

    Seperti halnya Jack Ma. Selain tidak pernah muncul lagi, perusahaannya Ant Group dan Alibaba, juga seperti dibatasi ruang geraknya. Belum lama ini, aplikasi raksasa taksi online Didi Chuxing juga dihapus dari toko online. Tidak hanya itu, saham Tencent terpangkas cukup signifikan, setelah media pemerintah China, Xinhua, menyebut game online sebagai narkoba elektronik.

    Sejumlah alasannya adalah penyalahgunaan data, terlalu memonopoli dan makin besarnya kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Namun ada juga yang berpendapat, razia itu karena para pentolan teknologi terlalu populer, hingga mengalahkan Presiden Xi Jinping.

    Baca juga: Raih Medali Emas Pertama Olimpiade Tokyo, Penembak Asal China Kalungkan Sendiri Mendalinya

    Baca juga: China Dilanda Banjir Bandang, Provinsi Henan Paling Terdampak

    Profil Xi Jinping

    Xi Jinping lahir di Beijing, China, pada 15 Juni 1953. Ayahnya adalah salah satu pendiri gerakan gerilya komunis di Shaanxi dan mantan Wakil Perdana Menteri. Pemikiran Xi Jinping tentang Sosialisme dengan Watak China di Era Baru, dimasukkan dalam konstitusi Partai Komunis pada kongres partai di Beijing, 24 Oktober 2017, oleh peserta dengan suara bulat sehingga membuatnya menjadi pemimpin China terkuat setelah Mao Zedong.

    Xi Jinping pertama kali memutuskan terjun ke politik saat ia masih 18 tahun, dengan bergabung menjadi anggota Liga Pemuda Komunis. Ia mendapat banyak penolakan karena ayahnya pernah dipenjara, namun Xi akhirnya resmi menjadi anggota penuh Partai Komunis saat berumur 21 tahun. Karier politik Xi Jinping pun makin melejit berkat bantuan koneksi ayahnya. 

    Ketika didaulat sebagai ketua Partai Komunis sekaligus pemimpin China, Xi Jinping fokus pada konsolidasi kekuasaan. Maka tak heran jika ada orang yang dianggap mengancam atau merusak persatuan partai akan disingkirkan. Xi Jinping juga mendeklarasikan pemerintahannya untuk perang melawan korupsi. []