Jakarta – Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid Sa’adi meminta agar simbol agama jangan dijadikan olokan lantaran hal tersebut bisa melukai perasaan umat beragama yang bersangkutan. Hal ini disampaikannya menanggapi viral postingan di media sosial tentang meme stupa Borobudur mirip Jokowi.
“Apa pun alasannya, tindakan tersebut tidak etis dan tidak dibenarkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan SARA,” tutur Wamenag dikutip Sabtu, (18/06/2022)
Zainut mengimbau agar kebebasan menyampaikan pendapat seperti kritik atau saran dilakukan dengan cara yang santun, bijak, dan menghormati etika. Selain itu, jangan sampai melakukan kritik dengan cara yang sarkastik serta melanggar norma susila, hukum, dan agama.
Masyarakat pun diminta bijak dalam menggunakan media sosial. Serta tidak cepat memposting atau menyebarkan berita, baik berita yang berupa foto, video, meme atau konten narasi yang mengandung ujaran kebencian, fitnah, dan SARA.
Terkait postingan meme stupa Borobudur yang diedit mirip Jokowi, Ia menyerahkan pada pihak kepolisian untuk mengusut pelakunya.
“Saya menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk mendalami masalah tersebut dan mengusut semua pihak yang terlibat untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku,” tegasnya.
[irp]
Sebelumnya, mantan menteri pemuda dan olahraga (menpora) Roy Suryo lewat akun Twitternya, mengunggah foto editan sebuah stupa patung dewa di Candi Borobudur dengan kepala mirip Presiden Jokowi pada Jumat (10/6/2022), menyinggung soal kenaikan harga tiket naik ke puncak Candi Borobudur yang menjadi Rp750 ribu.
“Mumpung akhir pekan, ringan2 saja Twit-nya. Sejalan dgn Protes Rencana Kenaikan Harga Tiket naik ke Candi Borobudur (dari 50rb) ke 750rb yg (sdh sewarasnya) DITUNDA itu, Banyak Kreativitas Netizen mengubah Salahsatu Stupa terbuka yg Ikonik di Borobudur itu, LUCU, he-3x ???? AMBYAR,” cuit Roy Suryo kala itu.
[irp]
Kemudian pada Kamis, (16/06/22), ia meminta maaf atas hal tersebut serta telah melaporkan ke polisi terkait para pengunggah awal meme sesungguhnya.
“Malam ini (Kamis, 16/06/22) Kuasa Hukum saya, Pitra Romadhoni Nasution SH MH, membuat LP ke Polda Metro Jaya utk Para Pengunggah Meme Awal sesungguhnya -yg digoreng2 BuzzerRp- “seolah2 Editan saya”. Namun demikian secara gentle saya tetap Mohon maaf, khususnya kpd Ummat Budha,” cuit Roy lewat akun KRMTRoySuryo2. []
Jakarta – Presiden RI Joko Widodo, mengumumkan reshuffle kabinet di Kabinet Indonesia Maju, pada Rabu, (15/06/2022) di Istana Negara. Berikut nama Menteri dan Wakil Menteri yang baru dilantik Kepala Negara:
Menteri
1. Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi
2. Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Sofyan Djalil.
Wakil Menteri
1. Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri
2. Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja
3. Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). []
Jakarta – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI dr. Dante Saksono Harbuwono mengatakan, One Health menjadi salah satu upaya mencegah terjadinya outbreak di masa mendatang.
“One Health menjadi salah satu perhatian kita semua supaya tidak terjadi outbreak di masa datang dan tidak menjadi penyakit baru di masa yang akan datang,” tuturnya pada konferensi pers usai Side Event One Health di Lombok, Rabu (08/06/2022).
One Health, adalah salah satu konsep baru bagaimana penyakit pada hewan berpindah ke manusia. oleh sebab itu, Wamenkes menegaskan bahwa One Health bukan mengatasi penyakit yang sebelumnya ada dalam manusia, tetapi ada dalam hewan yang pindah ke manusia.
“Untuk itu kita terus berbenah diri, melakukan evaluasi, dan melakukan implementasi untuk membuat one health ini menjadi isu yang penting di tiap-tiap negara, terutama negara-negara yang kaya dengan keanekaragaman hewani dan hayati seperti Indonesia,” ungkap dr. Dante.
Sementara tantangan dalam implementasi one health adalah kolaborasi dan finansial. Menurut Wamenkes, kolaborasi penting supaya lintas departemen dan lembaga lebih memperhatikan one health. Sehingga one health, menjadi isu prioritas di beberapa tempat yang memang menunjukkan fluktuasi peningkatan kasus tinggi yang disebabkan oleh hewan.
Terkait masalah finansial, dr. Dante menjelaskan saat ini hal tersebut masih menjadi pembahasan di beberapa tempat atau pertemuan.
“Jadi memang ini harus dikolaborasikan untuk one health,” tegas dr. Dante.
[irp]
Namun yang perlu diperhatikan, lanjutnya, adalah penularan penyakit dari hewan liar ke hewan yang ada di pemukiman manusia. Hal ini, menjadi bahaya ketika menular ke manusia. Yang paling penting menurut Wamenkes, adalah penguatan surveilans. Sistem surveilans untuk penyakit-penyakit yang berasal dari hewan ini menjadi salah satu indikator kuat yang harus diperbaiki.
“Kalau nanti di tingkat pusat sudah teridentifikasi penyakit berdasarkan surveilans yang kuat, maka kebijakan one health bisa diimplementasikan ke tingkat desa,” tandasnya. []
Jakarta – Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menegaskan, pemerintah memberikan atensi lebih terhadap pasar rakyat dan pedagang pasar rakyat guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional selama pandemi Covid-19. Atensi ini ditunjukkan melalui program digitalisasi pasar rakyat dengan menerapkan pembayaran retribusi secara nontunai atau digital (e-retribusi).
“Penggunaan e-retribusi dipandang sebagai jawaban atas transaksi pembayaran digital yang semakin masif. Saat ini, telah banyak penyedia layanan pembayaran digital yang bisa digunakan. Selain itu, e-retribusi juga dapat menjadikan kegiatan pembayaran retribusi semakin efektif dan efisien,” tutur Wamendag Jerry dalam peluncuran pembayaran retribusi digital di Pasar Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat kemarin, Senin (18/04/2022).
Wamendag juga mengungkapkan bahwa pihaknya mendorong para pedagang dan pengelola pasar rakyat untuk melakukan digitalisasi pasar. Caranya dengan melakukan transaksi secara daring, baik melalui platform media sosial, lokapasar (marketplace), maupun transaksi jual beli secara nontunai menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Hadirnya pembayaran retribusi secara digital, sangat penting lantaran dapat menjadi alat pembayaran yang sesuai dengan protokol kesehatan dalam rangka membantu mengurangi transaksi secara uang langsung atau tunai.
Wamendag juga menekankan pentingnya digitalisasi pasar, terutama retribusi, bahwa digitalisasi dapat membuka jangkauan pasar atau pembeli yang jauh lebih luas. Selain itu, produktivitas penjualan melalui daring bisa mencapai dua kali lipat dari penjualan luring.
“Penerapan digitalisasi bisa meningkatkan produktivitas tanpa harus meninggalkan lapak dagangan. Selain itu, semua transaksi tercatat dan tersimpan dengan baik,” ungkapnya.
Kementerian Perdagangan sendiri, saat ini menargetkan 1 juta UMKM dan 1.000 pasar rakyat untuk terdigitalisasi pada 2022. Data Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menyebutkan, 486 dari 3.705 pasar rakyat telah terdigitalisasi pada 2021. Sejumlah 328 pasar telah menerapkan e-retribusi, 114 pasar menerapkan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce), dan 54 pasar menerapkan pembayaran melalui sistem elektronik (e-payment). []
Jakarta – Kementerian Perdagangan meluncurkan InaExport, yakni platform pelayanan satu pintu untuk memfasilitasi ekspor nonmigas. Peluncuran itu dilakukan secara hibrida di Bogor dalam kegiatan bertajuk Soft Launch InaExport.
Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, pihaknya mengembangkan InaExport dengan tujuan menjadikannya sebagai platform untuk menghubungkan dan mempromosikan pelaku usaha atau eksportir Indonesia kebuyer internasional.
“InaExport menawarkan keuntungan. Tidak hanya membantu penjualan dan penjualan, tapi juga pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk siap menghadapai pasar global,” tuturnya Senin (11/04/2022).
Lewat Platform ini, eksportir Indonesia dapat keuntungan berupa informasi pelatihan dan informasi terbaru pameran dagang. Selain itu, juga para eksportir berpeluang besar untuk terdaftar dan ditemukan dengan mudah oleh buyer potensial di seluruh dunia.
Adapun keuntungan bagi buyer yaitu kemudahan mengakses katalog produk dari pemasok Indonesia yang terverifikasi, mengirim inkuiri atau permintaan pembelian hanya dengan satu klik. Menurut Wamendag, InaExport juga berusaha memberi kemudahan pengkinian data secara efektif dan efisien.
[irp]
“Bersama dengan seluruh perwakilan perdagangan di luar negeri dan jaringan buyer, InaExport bertujuan mendukung kesinambungan bagi pertumbuhan bisnis dalam keadaan yang nyaman bagi kedua belah pihak,” tegas Wamendag.
Adapun hingga saat ini, sebanyak 11.650 pemasok terverifikasi, 6.121 produk, 534 informasi pasar, 27 kegiatan, dan 48 perwakilan internasional telah tercatat dalam sistem InaExport. Angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah. []
peloporberita.com/ – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengatakan, penyelesaian legalisasi aset bagi masyarakat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi salah satu isu utama dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022.
Wakil Menteri ATR/Wakil kepala BPN, Surya Tjandra yang juga selaku Ketua Pelaksana menjelaskan, GTRA Summit 2022 yang akan berlangsung pada Maret 2022 dilatarbelakangi oleh situasi tumpang tindih perizinan antara perizinan kawasan laut, kawasan hutan dan non-hutan, kawasan tambang, kawasan masyarakat adat, dan lain sebagainya.
“Sehingga GTRA Summit 2022 ini mengusung tema besar Paduserasi Implementasi UUCK: Harmonisasi Tata Ruang, Reforma Agraria dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal,” tuturnya pada pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono di dikutip Senin, (24/01/2022).
Menurut Surya Tjandra, mempertegas tata ruang laut dan tata ruang darat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sangat urgent. Sebab, ini bertujuan agar kepastian izin dan hak dua kawasan tersebut menjadi jelas.
“Dalam kegiatan ini, mengusung tiga fokus, yaitu kepastian hukum, penataan aset, dan penataan akses. Perlu adanya legalisasi aset sekaligus pemberdayaan. Kalau legalisasi aset saja tanpa adanya pemberdayaan maka tidak akan berkembang,” ungkap Surya Tjandra.
Ragam capaian ini, lanjut Surya Tjandra, mulai dari kepastian hukum hak atas tanah, pemberdayaan masyarakat, dan perizinan berusaha menjadi saling tersambung dengan peran dan pekerjaan utama dengan pihak KKP.
“Rasanya ini kombinasi peluang-peluang antara mendorong investasi, menjaga ekologi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta melindungi masyarakat khususnya masyarakat tradisional atau masyarakat adat yang berada dalam kawasan tersebut,” ucap Wamen ATR/Waka BPN.
Dalam kesempatan yang sama Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono berkata KKP menyampaikan bahwa terdapat satu kesatuan antara tugas dan fungsi antara Kementerian KKP dengan Kementerian ATR/BPN.
“Kami dari KKP mengurusi perihal pesisir dan pulau-pulau kecil, dan untuk masalah sertipikasi berada di kewenangan Kementerian ATR/BPN,” katanya.
Sakti Wahyu Trenggono pun mengimbau, agar langkah dan kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada masyarakat sekitar pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Terkadang apa solusi yang menurut kita baik, ternyata tidak berdampak baik bagi masyarakat. Jadi fokus dan passion harus kepada manusia itu sendiri,” tegas Menteri KKP.
Terkait pertemuan kali ini, menurut Menteri KKP, pihaknya dan Kementerian ATR/BPN sudah satu visi dalam tujuan menyelesaikan persoalan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Sejauh ini, apa yang sudah kita kerjakan ternyata sudah sesuai. Kita juga tetap concern kepada ekologi, bagaimana ekologi itu terus menjadi panglima,” tandasnya. []
peloporberita.com/ – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan bahwa posisi wakil menteri (wamen) dalam beberapa kementerian memang ada secara kelembagaan. Tetapi bukan berarti harus selalu diisi.
“Wakil menteri memang kelembagaannya ada. Sebagian besar kementerian di perpres (peraturan presiden) kementeriannya itu memang ada posisi wakil menteri. Tetapi tidak berarti selalu diisi karena memang itu digunakan untuk mengantisipasi karena dunia ini cepat berubah, tantangan cepat berubah, sering kali ada hal-hal yang tidak terduga,” tuturnya di Jakarta, Jumat (07/01/2022).
Pratikno menjelaskan, apabila sebuah kementerian dalam situasi tertentu memerlukan seorang wamen maka posisi tersebut sudah ada.
“Mungkin ada kementerian yang dalam situasi tertentu kemudian butuh wakil menteri, posisinya itu ada. Tapi kalau tidak diperlukan ya tidak perlu diadakan, tidak perlu diisi. Itulah kebijakan Bapak Presiden mengenai wakil menteri,” ungkapnya.
Terkait posisi sejumlah wamen yang kosong di beberapa kementerian, menurut Pratikno hingga saat ini belum ada rencana penambahan sama sekali. Sebab, pengisian wamen tetap didasarkan pada kebutuhan kementerian tersebut.
“Setahu saya belum ada rencana penambahan wamen sama sekali. Sekali lagi kan kita lihat situasinya. Misalnya, sekarang ini load-nya berat di (Kementerian) Kesehatan, dan di situ sudah ada wamennya. Jadi sementara ini enggak ada, belum ada rencana,” tandasnya.
Soal posisi wakil menteri sekretariat negara, Pratikno juga menegaskan bahwa tidak ada rencana penambahan wamen di kementerian yang dipimpinnya. Sebab saat ini, Kementerian Sekretariat Negara secara lembaga sudah kuat.
“Enggak, kita tidak ada rencana di Kementerian Sekretariat Negara ada wakil menteri. Kan kita timnya sudah kuat, ada Menteri Sekretaris Negara, ada Sekretaris Kabinet, dan ada Kantor Staf Presiden. Jadi enggak ada, di Kementerian Sekretariat Negara enggak ada rencana itu sama sekali,” sebutnya. []
peloporberita.com/ | Jakarta – Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan, pihaknya telah membangun Sistem Resi Gudang (SRG) sejak 2006 untuk membantu mengatasi tantangan petani daerah yang kesulitan dalam mendapatkan harga yang menguntungkan saat panen. Hal ini, salah satunya disebabkan karena petani tidak mempunyai gudang untuk menyimpan hasil pertanian.
“Untuk itu, Kemendag memberikan solusi dengan membangun gudang SRG sebagai instrumen tunda jual untuk membantu kesejahteraan petani,” tutur Jerry saat membuka Public Hearing “Membangun Ekosistem Sistem Resi Gudang di Indonesia” yang digelar secara hibrida, Jumat, 17 September 2021.
“SRG bermanfaat untuk menjaga stabilitas harga komoditi di pasar dan menjadi instrumen Pemerintah untuk persediaan pangan nasional.”
Menurutnya, diperlukan sinergi dengan berbagai pihak untuk membangun ekosistem SRG di Indonesia. Melalui sinergi tersebut, SRG dapat dilaksanakan secara optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia.
Jerry juga menyampaikan, untuk mendukung pelaksanaan SRG, Kemendag telah membangun gudang SRG beserta sarananya melalui APBN di daerah sentra produksi.
“Saat ini terdapat 123 gudang SRG yang dibangun Kemendag di berbagai daerah di Indonesia. Melalui SRG petani dapat menyimpan komoditas selama 3-5 bulan dan dijual kembali ketika harga menguntungkan,” ungkapnya.
Wamendag menyebut, SRG dapat digunakan sebagai instrumen sistem pembiayaan perdagangan melalui pemberian kredit untuk petani. Selain itu, SRG menjadi solusi untuk permasalahan kelebihan suplai.
“SRG bermanfaat untuk menjaga stabilitas harga komoditi di pasar dan menjadi instrumen Pemerintah untuk persediaan pangan nasional,” sebutnya.
Terdapat beberapa faktor yang diperlukan dalam membangun ekosistem SRG di daerah yaitu dukungan pemerintah pusat dan daerah serta lembaga SRG; pengelola gudang yang mandiri dan profesional, dukungan infrastruktur pendukung, terciptanya jaringan pemasaran, serta kelembagaan petani/nelayan/peternak di lokasi gudang SRG.
“Faktor tersebut akan membentuk ekosistem yang akan menunjang pelaksanaan SRG yang nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas. Merupakan pekerjaan rumah bagi kita bersama untuk membentuk ekosistem yang dapat mendukung pengembangan ekonomi untuk masyarakat ini semakin luas,” tandas Wamendag.
Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. (Foto:Pelopor.id/KBI)
Dalam kesempatan yang sama, Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) Fajar Wibhiyadi mengatakan, KBI sebagai pusat registrasi resi gudang berkewajiban melakukan pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan serta penyediaan sistem dan jaringan informasi resi gudang dan derivatif resi gudang.
Selain itu, KBI terus melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pemanfaatan SRG bersama pemangku kepentingan, khususnya ke daerah sentra komoditas.
“Seiring dengan perkembangan teknologi, KBI telah memperbarui aplikasi registrasi yaitu IsWare NextGen, dengan menggunakan teknologi Blockchain, dan Smart Contract. Dengan aplikasi ini, para pemilik komoditas dapat melakukan registrasi dengan mudah dan aman,” kata Fajar.
Fajar menjelaskan bahwa pusat registrasi resi gudang merupakan perwujudan dari tugas KBI sebagai akselerator ekonomi masyarakat.
“Untuk itu, KBI telah menjalankan program kemitraan dalam lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui pembiayaan untuk pemilik barang yang menyimpan di gudang resi gudang (RG) sebagai bukti kepemilikan barang yang dijaminkan,” sebutnya.
Terkait program kemitraan dengan jaminan resi gudang yang dijalankan KBI, hingga Agustus 2021 jumlah jaminan resi gudang melalui program kemitraan tercatat sebesar Rp 5,3 miliar untuk 14 resi gudang yang berasal dari 97 mitra. Nilai ini, naik 3,9 persen dari sepanjang 2020 yang tercatat sebesar Rp 5,1 miliar untuk 7 resi gudang dengan 95 mitra.
Hingga 2021, pelaksanaan SRG telah mencakup 20 komoditas, yang terdiri atas komoditas pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan dan telah dilaksanakan di 118 kabupaten/kota yang tersebar di 25 provinsi di Indonesia.
Terdapat peningkatan partisipasi pelaku usaha komoditas dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, terdapat 96 pengelola SRG yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti, 153 Gudang SRG, serta 70 Lembaga Penilaian Kesesuaian SRG yang mendukung pelaksanaan SRG di Indonesia. Peningkatan ini berdampak pada peningkatan nilai pemanfaatan SRG dalam tiga tahun terakhir.
Sementara pada periode Januari sampai September 2021, nilai transaksi resi gudang mencapai Rp329,21 miliar tumbuh 169 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini, diikuti naiknya pembiayaan berbasis SRG yang disalurkan yaitu mencapai Rp233,02 miliar atau naik 205 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya.
Adapun kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI).
Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Arifin Soedjayana. Sebagai pembicara antara lain Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) Widiastuti, Direktur Utama PT KBI Fajar Wibhiyadi.
Selanjutnya juga hadir SVP Commercial Banking Bank Mandiri Nita Prihutaminingrum, Chairman BUMN Center Universitas Padjajaran Bandung Yudi Azis, CEO ayoIndonesia.com Robert Purba, serta sebagai moderator Ahli Utama Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi Nusa Eka. []
peloporberita.com/ | Jakarta – Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahadiansyah menilai, kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditangan Sandiaga Salahudin Uno lebih baik.
“Kalo yang sekarang lebih lincah, lebih enerjik untuk membangkitkan wisata,” tuturnya saat diwawancara wartawan peloporberita.com/, Senin, 13 September 2021.
Namun menurutnya, kondisi saat ini sedang sulit akibat hantaman pandemi virus corona Covid-19, begitu juga dengan kondisi sektor pariwisata.
“Emang susahnya kan, Pariwisata di masa pandemi ini serupa, semua negara ngalamin. Juga karena aturan pemerintah yang berubah-ubah. Wisata jadi korban melulu karena dianggap tempat umum, terjadinya kerumunan,” tegasnya.
Sementara soal kinerja Wakil Menteri Pariwisata Angela Tanoesudibjo, Trubus mengatakan “Ga banyak berubah juga, ngga ada prestasi menggembirakan Angela.”
“Penambahan-penambahan Wakil Menteri itu ga menambah banyak kinerja dari Kementerian. Malah tambah gemuk, tambah boros,” tandasnya.
Trubus juga mengungkapkan, bahwa hampir semua Kementerian RI yang memiliki wakil menteri kinerjanya lemah.
“Mau (Wakil) Menteri luar negeri kek, desa tertinggal, kementerian hukum dan HAM, ga banyak berubah. Ada Wakil Menteri juga ga banyak berubah. Ya sama saja,” tegasnya.
“(Di Kementerian Hukum dan HAM) adanya penambahan meteri nggak berubah kinerjanya. Dulu juga banyak kebakaran, kemudian banyak napi yang keluar, yang melarikan diri, bandar narkoba yang dari dalam juga (ada),” sambungnya.
Trubus pun mencontohkan Kementerian Kesehatan yang memiliki Wakil Menteri tetapi menurutnya memiliki kinerja yang sama dengan sebelum punya wakil Menteri.
“Kementerian kesehatan yang ada Wakil Menterinya juga sama saja, ga ada bedanya waktu belum ada wakil menterinya. Waktu Pak Terawan sama yang sekarang kan sama saja,” ungkapnya.
“Penambahan-penambahan Wakil Menteri itu ga menambah banyak kinerja dari Kementerian. Malah tambah gemuk, tambah boros.”
Menurut Trubus, adanya sejumlah Wakil Menteri juga kontraproduktif dengan pernyataan presiden sebelumnya yang ingin adanya perampingan birokrasi dan proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
“Kalo wakil menteri mau ditambah atau diganti itu hak prerogatif presiden. Tapi kan persoalannya itu cuman karena tidak sesuai dengan janji presiden awalnya bahwa itu harus ada perampingan-perampingan,” tandasnya.
Adapun Sebelumnya, terbit Peraturan Presiden (Perpres) nomor 62, 63, 64, dan 81 tahun 2021 yang memperbolehkan penambahan Wakil Menteri di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan di Kementerian Investasi serta penambahan Wakil kepala BKPM. []
peloporberita.com/ | Jakarta – Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai, kinerja Kementerian-kementerian RI yang memiliki Wakil Menteri tidak banyak mengalami perubahan.
“Kementerian-kementerian yang ada wakilnya ga banyak berubah, kinerjanya sama. Selama Pandemi ini hampir ga banyak kinerja yang ditampilkan,” tuturnya saat diwawancarai peloporberita.com/, Senin, 13 Sepember 2021.
Mengenai hal ini, ia mencontohkan Kementerian Kesehatan yang memiliki Wakil Menteri tetapi menurutnya memiliki kinerja yang sama dengan sebelum punya wakil Menteri.
“Kementerian kesehatan yang ada Wakil Menterinya juga sama saja, ga ada bedanya waktu belum ada wakil menterinya. Waktu Pak Terawan sama yang sekarang kan sama saja,” ucapnya.
“Kementerian-kementerian yang ada wakilnya ga banyak berubah, kinerjanya sama.
Menurut Trubus, adanya sejumlah Wakil Menteri kontraproduktif dengan pernyataan presiden sebelumnya yang ingin adanya perampingan birokrasi dan proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
“Kalo wakil menteri mau ditambah atau diganti itu hak prerogatif presiden. Tapi kan persoalannya itu cuman karena tidak sesuai dengan janji presiden awalnya bahwa itu harus ada perampingan-perampingan,” tegasnya
Trubus juga menyebut bahwa hampir semua Kementerian RI yang memiliki wakil menteri kinerjanya lemah.
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. (Foto:Pelopor.id/IG Trubus)
“Mau (Wakil) Menteri luar negeri kek, desa tertinggal, kementerian hukum dan HAM, ga banyak berubah. Ada Wakil Meteri juga ga banyak berubah. Ya sama saja,” sebutnya.
“(Di Kementerian Hukum dan HAM) adanya penambahan meteri nggak berubah kinerjanya. Dulu juga banyak kebakaran, kemudian banyak napi yang keluar, yang melarikan diri, bandar narkoba yang dari dalam juga (ada),” lanjutnya.
Adapun belum lama ini, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 81 tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Isinya, Bappenas dapat memiliki Wakil Kepala Bappenas/Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
Sebelum itu, Presiden juga menerbitkan Perpres nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Serta Perpres nomor 63 tahun 2021 tentang Kementerian Investasi dan Perpres nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Melalui ketiga beleid tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Investasi/BKPM bisa memiliki wakil menteri dan wakil menteri/wakil kepala. []
