peloporberita.com

Tag: Utang

  • Kantor Manajemen Utang Tak Terpengaruh Pembayaran Bunga Pinjaman

    Jakarta | Direktur Jenderal Kantor Manajemen Utang Publik Thailand atau Public Debt Management Office (PDMO) Patricia Mongkhonvanit menegaskan, beban negara dalam hal pembayaran bunga pinjaman selama lima tahun ke depan tidak akan melebihi tingkat standar internasional.

    Patricia mengatakan, rasio beban bunga terhadap perkiraan pendapatan tahunan negara diprediksi mencapai 8% pada akhir tahun fiskal 2022 dan tetap di bawah 10% selama lima tahun ke depan. Standar internasional untuk rasio ini adalah 10% atau kurang.

    Menurutnya, Thailand harus melanjutkan kebijakan fiskal ekspansif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Mengutip Bangkok Post, selama 2015-2021, pemerintah menginvestasikan lebih dari 2,6 triliun baht di 178 mega proyek, yang mencakup transportasi, utilitas dan energi.

    PDMO juga mengembangkan rencana pengelolaan utang publik 2022-2026 untuk memenuhi rencana pengeluaran pemerintah sebesar 840 miliar baht untuk mega-proyek hingga 2026.

    Dia mengatakan pinjaman lokal menyumbang 98% dari pinjaman kantor, menunjukkan eksposur yang rendah terhadap risiko valuta asing. Selain itu, lebih dari 83% dari total pinjaman memiliki tingkat bunga tetap.

    Pemerintah Thailand menaikkan pagu rasio utang publik terhadap PDB dari 60% menjadi 70%, untuk menyediakan lebih banyak ruang fiskal untuk mengakomodasi kemungkinan pinjaman tambahan di masa depan karena Thailand terus memerangi dampak pandemi.

    Patricia menegaskan, pemerintah dapat meninjau pagu utang setelah situasi ekonomi normal ke depannya.[]

  • Evergrande Terancam Kena Tindakan Hukum dari Investor Utang Barat

    Jakarta | Perusahaan properti Tiongkok, Evergrande menghadapi tekanan yang semakin meningkat dengan sekelompok investor utang dari Amerika Serikat (AS) dan Inggris yang dilaporkan mempertimbangkan tindakan hukum terhadap Evergrande.

    Berdasarkan laporan Financial Times yang mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, baru-baru ini ditemukan janji lebih dari USD 2 miliar atau sekitar Rp 28,7 triliun (kurs Rp 14.372 per USD) untuk jaminan pihak ketiga, dengan pemberi pinjaman yang dirahasiakan identitasnya.

    Investor yang terlibat antara lain Saba Capital, Redwood Capital Management dan Ashmore.

    Inspirasi pertimbangan tindakan hukum muncul ketika Evergande mengumumkan bahwa pemberi pinjaman yang dirahasiakan telah menyita deposito senilai 13,4 miliar yuan atau setara USD 2,1 miliar di unit layanan propertinya yang dijanjikan sebagai jaminan.

    Pemegang obligasi berpendapat bahwa langkah mengejutkan itu secara tidak adil menghilangkan uang tunai dari perusahaan yang bisa digunakan untuk pembayaran kewajiban utang yang berjumlah lebih dari USD 300 miliar. Angka itu membuat Evergande menjadi perusahaan dengan nilai utang terbesar di seluruh dunia.

    Pada bulan Januari, sekelompok pemegang obligasi internasional telah menyewa firma hukum Harneys dalam upaya untuk mempertimbangkan secara serius tindakan penegakan hukum terhadap Evergrande, lantaran gagal terlibat dengan mereka.[]

  • Banyak Utang, Sri Lanka Tak Mampu Impor Minyak

    peloporberita.com/ – Pemerintah Sri Lanka, pada Jumat,(18/2/2022) mengumumkan tidak mampu lagi membiayai impor minyak lantaran kehabisan uang tunai. Menteri Energi Sri Lanka Udaya Gammanpila mengatakan, masalah kekurangan bahan bakar di seluruh negeri bisa memburuk.

    Pasalnya, Perusahaan Migas milik Pemerintah setempat, Ceylon Petroleum Corporation (CPC) terus merugi sehingga kehabisan uang untuk mengimpor pasokan minyak dari luar negeri. Menurut Menteri Gammanpila, CPC menderita kerugian hingga 42% atas penjualan solar dengan mengikuti harga yang ditentukan pemerintah.

    Sementara transportasi umum di Sri Lanka, umumnya menggunakan Solar sebagai bahan bakar. Kekurangan stok BBM juga dilaporkan oleh para pengendara di luar ibu kota Kolombo. Masyarakat melaporkan, antrian panjang bahan bakar terjadi di sejumlah SPBU akibat kekurangan stok.

    “Sebelumnya, kami kekurangan dolar untuk mengimpor minyak. Sekarang kami tidak memiliki rupee untuk membeli dolar,” tutur Gammanpila.

    Sepanjang tahun lalu, CPC mencatat kerugian 83 miliar rupee (US$ 415 juta) menurut Gammanpila, bahkan jika pajak atas penjualan minyak dicabut, tidak akan cukup untuk menutupi kerugian tersebut.

    “Kekurangan parah tidak bisa dihindari, kecuali kita menaikkan harga atau perbendaharaan menawarkan bailout (dana talangan),” tegasnya.

    Cadangan devisa Sri Lanka, tercatat telah berkurang dari US$7,5 miliar pada 2019 atau sejak Presiden Gotabaya Rajapaksa menjabat menjadi US$3,1 miliar pada Desember 2021 lalu, sebab pendapatan utamanya dari sektor pariwisata menyusut di tengah pandemi.

    Sebuah perdebatan berkecamuk, tentang apakah pemerintah harus memprioritaskan kewajiban utang luar negeri daripada memberi makan rakyatnya yang kelaparan. Kolombo, memiliki utang luar negeri hampir US$7,3 miliar yang jatuh tempo tahun ini. Sedangkan rakyatnya menghadapi kekurangan pangan akut dan inflasi sebesar 14%.

    “Kami memiliki utang yang tinggi dari tiga negara China, Jepang dan India,” ucap Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa belum lama ini seperti dikutip dari straitstimes. []

  • Evergrande Jual Tanah di Hong Kong Buat Bayar Utang

    peloporberita.com/ – Evergrande Group masih berusaha sekuat tenaga menyelesaikan masalah utang mereka. Kali ini konglomerasi milik taipan Hui Ka Yan tersebut mengumumkan akan melepas tanah di distrik pedesaan Hong Kong yang belum dikembangkan.

    Tanah di kawasan Yuen Long, Hong Kong itu akan dijadikan jaminan utang. Aset tersebut dibebankan sebagai jaminan untuk utang sebesar US$ 520 juta atau sekitar Rp7,4 triliun yang diajukan Evergrande pada Januari 2021 dikutip dari Reuters, Senin, (31/1/2022).

    Sebuah sumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, kreditur yang mendapatkan jaminan aset tanah itu adalah Oaktree Capital dari Amerika Serikat.

    Langkah Evergrande untuk menjadikan aset tanah di Hong Kong sebagai jaminan utang, dinilai tidak akan berdampak material pada operasi atau posisi keuangan perusahaan. Selain itu, hal ini juga tidak akan memengaruhi restrukturisasi utang grup yang sedang berlangsung.

    Evergrande dalam sebuah pernyataannya bilang, mereka mencari nasihat hukum untuk melindungi hak-hak hukum perusahaan. Pada saat yang sama, mereka juga berdiskusi aktif dengan pemberi pinjaman untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan tujuan mencapai resolusi sehingga memaksimalkan pengembalian ke grup. []

  • Restrukturisasi Bikin Saham Evergrande Naik 13%

    peloporberita.com/ – China Evergrande Group, mengalami kenaikan harga saham lebih dari 13% pada perdagangan, Senin (24/1/2022). Lonjakan harga saham itu, terjadi setelah pengembang properti tersebut sehari sebelumnya mengatakan, akan menunjuk pejabat dari unit manajer aset negara China Cinda Asset Management ke dalam jajaran dewan direksi perusahaan.

    Aset Evergrande, diperkirakan akan diambilalih oleh perusahaan milik negara dalam restrukturisasi yang dipimpin oleh Pemerintah Provinsi Guangdong. Dilansir dari Reuters, (24/1/2022), Aksi ini menjadi salah satu petunjuk bahwa restrukturisasi bergerak maju.

    Sentimen positif juga didapat Evergrande berkat laporan perusahaan penyedia intelijen keuangan REDD pada Jumat (21/1/2022). Laporan itu menyebutkan, Pemerintah Provinsi Guangdong berencana merilis kerangka rencana restrukturisasi utang untuk Evergrande pada Maret 2022. Perusahaan itu, akan memisahkan aset luar negeri dan menjualnya untuk melunasi utang luar negeri.

    Adapun Evergrande, merupakan perusahaan properti yang paling banyak utang di dunia, dengan total US$ 300 miliar. Angka itu termasuk hampir US$ 20 miliar obligasi internasional yang semuanya dianggap gagal bayar sejak akhir tahun lalu. []

  • Gegara Banyak Utang, Raja Judi Malaysia Terancam Bangkrut

    peloporberita.com/ – Forbes melaporkan, miliarder Kasino Malaysia pemilik Genting Group, Lim Kok Thay, terancam mengalami kebangkrutan, serta kekayaannya menyusut USD 100 juta. Kondisi itu terjadi lantaran anak usahanya dibisnis kapal pesiar gagal mendapat pendanaan untuk pembangunan kapal Global Dream, yang dikerjakan oleh galangan kapal MV Werften Jerman. Kapal pesiar Global Dream akan dibangun sepanjang 342 meter dan dapat menampung 9.500 penumpang.

    Disebutkan, anak usaha Genting Group pada bulan Desember kemarin gagal mendapat pencairan pinjaman dari perusahaan keuangan Jerman, Euler Hermes. Kondisi itu membuat Genting Group meminta perlindungan kepailitan kepada pemerintah Jerman, lantaran terdapat potensi gagal bayar sekitar USD 2,7 miliar.

    Sementara Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengaku bahwa Genting telah gagal dalam mencapai kesepakatan negosiasi. Menurutnya, hal ini telah membahayakan 2 ribu pekerjaan yang berada di MV Weften.

    Gagal Capai Kesepakatan, Miliarder Lim Kok Thay Ajukan Kebangkrutan
    Kapal pesiar sepanjang 342 meter yang dijuluki Global Dream, yang dapat menampung sebanyak 9.500 penumpang.

    Selain Habeck, Perdana Menteri Negara Bagian Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, mengatakan bahwa Genting telah menekan pemerintah Jerman berkali-kali untuk jalan keluar pendanaan.

    Namun ia berpandangan bahwa Genting belum menunjukan komitmen keuangan yang seharusnya ditanggung sehingga Berlin tidak akan mengucurkan dana. Menurut Schwesig, Genting lah yang seharusnya memberikan kontribusi besar, tetapi malah mengajukan kebangkrutan.

    Akibat pandemi Covid-19, Genting Hong Kong memang merana. Kerugian perusahaan itu sangat besar. Pada paruh pertama tahun 2021, kerugian mereka menyentuh USD743 juta atau setara Rp10 triliun. []

  • Perbedaan Krisis Evergrande dengan Lehman Brothers

    peloporberita.com/ – Krisis utang raksasa properti Tiongkok, Evergrande senilai 300 miliar dolar Amerika menyita perhatian publik. Banyak yang membandingkan krisis utang ini dengan momen krisis Lehman Brothers.

    Menurut Analis Silk Road Research Motwani yang dilansir dari BBC, Evergrande mengalami krisis setelah terkena kebijakan tiga garis merah yang diumumkan lebih dari setahun yang lalu.Tiga garis merah adalah serangkaian ambang batas utang yang membatasi kemampuan pengembang properti tertentu untuk meminjam.

    Selama beberapa dekade, sektor properti telah melakukan banyak pinjaman yang tidak terkendali. Sesuatu yang oleh bank sentral China, yakni People’s Bank of China (PBOC) dinilai sebagai langkah sembrono.

    Sementara Beijing menangani situasi krisis ini dengan cara sangat berbeda dengan Washington menangani kebangkrutan Lehman Brothers pada 2008. Perbedaan utama krisis Evergrande dan Lehman Brothers adalah pada peran pemerintah.

    Di Amerika Serikat pemerintah menilai perlu untuk bertindak. Mereka harus mengeluarkan undang-undang agar memiliki wewenang untuk campur tangan, tetapi berbeda dengan pemerintah Tiongkok yang enggan melakukan hal tersebut.

    Tiongkok jauh lebih selektif dengan tindakannya daripada Amerika. Tidak seperti Washington yang menyelamatkan beberapa bank terbesar di dunia, Partai Komunis Tiongkok mengambil pendekatan yang sedikit demi sedikit.

    Para ahli memperkirakan, restrukturisasi Evergrande bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kepala Riset China dan Asia di perusahaan penasihat investasi TS Lombard, Rory Green mengatakan bahwa skenario restrukturisasi paling mudah bagi Evergrande adalah memecah perusahaan menjadi unit kecil yang terpisah-pisah.

    Skenario ini membuat bank-bank regional ditugaskan menangani unit-unit terpisah itu untuk memastikan stabilitas sektor dan ekonomi. []

  • Qantas Airways Jual Tanah Rp 8 Triliun Untuk Bayar Utang

    peloporberita.com/ | Maskapai Australia, Qantas Airways Ltd, sepakat menjual tanahnya senilai USD 595 juta, atau setara Rp 8 triliun (kurs Rp 14.128), untuk membayar utang mereka yang terdampak pandemi.

    “Dengan penjualan ini dan dampaknya pada neraca kami, berarti kami dapat kembali berinvestasi di bagian inti bisnis kami lebih cepat,” kata CEO Qantas Alan Joyce, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (15/10/2021).

    Baca juga: Pengadilan Setujui Restrukturisasi Utang Thai Airways

    Tanah yang dijual itu terletak di Bandara Sydney. Pembelinya adalah sebuah konsorsium, anak usaha dari LOGOS Property Group. Targetnya, kesepakatan itu bisa selesai pada 31 Desember mendatang.

    Selain menjual tanahnya, pihak Qantas juga melakukan pembicaraan dengan LOGOS mengenai potensi opsi pengembangan bisnis. Rencananya, ada situs yang diakuisisi, termasuk kawasan khusus untuk maskapai dan penjualan lahan tambahan di dekat tanah yang baru dijual itu. Qantas berharap bisa menyelesaikan evaluasi proposal tersebut pada awal 2022.

    Baca juga: Maskapai Baru Super Air Jet Segera Terbang Perdana ke 6 Destinasi Favorit Indonesia

    Perusahaan berencana mengembangkan situs tersebut menjadi pusat logistik, e-commerce dan logistik jarak jauh. Setelah selesai, fasilitas ini diperkirakan memiliki nilai akhir AUD 2 miliar. []

  • Pengadilan Setujui Restrukturisasi Utang Thai Airways

    peloporberita.com/ | Jakarta – Upaya maskapai Thai Airways International untuk merestrukturisasi utang sebesar USD 12,9 miliar, disetujui pengadilan setempat. Restrukturisasi utang ini penting, untuk membalikkan nasib maskapai yang tahun lalu mencatat rekor kerugian sekitar USD 4,5 miliar.

    Pengadilan Kepailitan Pusat di Bangkok dalam perintahnya, menyebut bahwa mereka menyetujui rencana rehabilitasi. Pengadilan juga tidak melakukan perubahan terhadap rencana yang telah disetujui sebelumnya oleh kreditur.

    “Kami puas dengan keputusan itu,” tutur Somboon Sangrungjang dari firma hukum Kudun and Partners, yang mewakili 87 koperasi simpan pinjam seperti dikutip dari Reuters Selasa, 15 Juni 2021.

    Sejatinya, Thai Airways International berada dalam kesulitan jauh sebelum pandemi virus corona menghentikan banyak penerbangan di seluruh dunia. Maskapai ini, diketahui telah membukukan kerugian hampir setiap tahun setelah 2012 silam.

    Sebelumnya pada Maret 2021, Thai Airways mengungkapkan rencananya mengurangi ukuran armada menjadi 86 jet pada tahun 2025 dari 103 saat ini. Selain itu, Thai Airways juga telah memangkas biaya sebesar 30 miliar baht. Pemerintah Thailand sendiri, memegang 47,86% saham di maskapai tersebut. []