peloporberita.com

Tag: Utang Luar Negeri

  • Sri Lanka Akhirnya Menyatakan Gagal Bayar Utang Luar Negeri

    Jakarta | Sri Lanka pada Selasa (12/04/2022) menyatakan bahwa dengan cadangan devisa yang sangat rendah, Sri Lanka akan gagal membayar utang luar negerinya sambil menunggu paket bailout dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).

    Mengutip Kyodo News, ini adalah pertama kalinya negara kepulauan Asia Selatan itu mengumumkan default utang, sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948.

    Krisis pemicu default tampaknya dipicu oleh dampak pandemi, yang telah memukul sektor pariwisata Sri Lanka, dan apa yang disebut jebakan utang yang melibatkan pinjaman besar dari Tiongkok untuk proyek infrastruktur yang tidak berkelanjutan.

    Menurut kementerian keuangan Sri Lanka, kebijakan negara untuk menangguhkan pembayaran utang normal akan berlaku untuk semua obligasi internasional, semua pinjaman bilateral tidak termasuk swap antara bank sentral dan bank sentral asing, dan semua pinjaman dengan bank komersial dan pemberi pinjaman institusional.

    “Pemerintah bermaksud untuk melanjutkan diskusinya dengan IMF secepat mungkin dengan tujuan untuk merumuskan dan menyajikan kepada kreditur negara itu sebuah rencana komprehensif untuk memulihkan utang publik eksternal Sri Lanka ke posisi yang sepenuhnya berkelanjutan,” kata kementerian keuangan Sri Lanka dalam sebuah pernyataan.

    Krisis ekonomi Sri Lanka dimulai ketika negara berpenduduk 22 juta orang itu menghadapi penurunan ekonomi terburuk, dengan pemadaman dan kekurangan makanan dan bahan bakar.

    Pemerintah telah memberlakukan larangan impor barang-barang non-esensial untuk menghemat cadangan mata uang asingnya dan menggunakannya untuk pembayaran utang yang sekarang telah gagal bayar.

    Negara ini juga telah meminta keringanan utang dari India dan Tiongkok, namun malah ditawari lebih banyak jalur kredit untuk membeli komoditas dari mereka.

    Warga telah memprotes selama berminggu-minggu atas krisis dan menuntut Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mundur, sebuah perkembangan yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan keadaan darurat awal bulan ini.[]

  • Banyak Utang, Sri Lanka Tak Mampu Impor Minyak

    peloporberita.com/ – Pemerintah Sri Lanka, pada Jumat,(18/2/2022) mengumumkan tidak mampu lagi membiayai impor minyak lantaran kehabisan uang tunai. Menteri Energi Sri Lanka Udaya Gammanpila mengatakan, masalah kekurangan bahan bakar di seluruh negeri bisa memburuk.

    Pasalnya, Perusahaan Migas milik Pemerintah setempat, Ceylon Petroleum Corporation (CPC) terus merugi sehingga kehabisan uang untuk mengimpor pasokan minyak dari luar negeri. Menurut Menteri Gammanpila, CPC menderita kerugian hingga 42% atas penjualan solar dengan mengikuti harga yang ditentukan pemerintah.

    Sementara transportasi umum di Sri Lanka, umumnya menggunakan Solar sebagai bahan bakar. Kekurangan stok BBM juga dilaporkan oleh para pengendara di luar ibu kota Kolombo. Masyarakat melaporkan, antrian panjang bahan bakar terjadi di sejumlah SPBU akibat kekurangan stok.

    “Sebelumnya, kami kekurangan dolar untuk mengimpor minyak. Sekarang kami tidak memiliki rupee untuk membeli dolar,” tutur Gammanpila.

    Sepanjang tahun lalu, CPC mencatat kerugian 83 miliar rupee (US$ 415 juta) menurut Gammanpila, bahkan jika pajak atas penjualan minyak dicabut, tidak akan cukup untuk menutupi kerugian tersebut.

    “Kekurangan parah tidak bisa dihindari, kecuali kita menaikkan harga atau perbendaharaan menawarkan bailout (dana talangan),” tegasnya.

    Cadangan devisa Sri Lanka, tercatat telah berkurang dari US$7,5 miliar pada 2019 atau sejak Presiden Gotabaya Rajapaksa menjabat menjadi US$3,1 miliar pada Desember 2021 lalu, sebab pendapatan utamanya dari sektor pariwisata menyusut di tengah pandemi.

    Sebuah perdebatan berkecamuk, tentang apakah pemerintah harus memprioritaskan kewajiban utang luar negeri daripada memberi makan rakyatnya yang kelaparan. Kolombo, memiliki utang luar negeri hampir US$7,3 miliar yang jatuh tempo tahun ini. Sedangkan rakyatnya menghadapi kekurangan pangan akut dan inflasi sebesar 14%.

    “Kami memiliki utang yang tinggi dari tiga negara China, Jepang dan India,” ucap Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa belum lama ini seperti dikutip dari straitstimes. []

  • November 2021, Indonesia Punya Utang Luar Negeri USD 416,4 Miliar

    peloporberita.com/ | Indonesia tercatat memiliki utang luar negeri (ULN) sebesar USD 416,4 miliar, atau sekitar atau sekitar Rp 5.954 triliun (kurs Rp 14.300) per akhir November 2021. Angka itu menurun dibanding bulan sebelumnya yang sebesar USD 422,3 miliar.

    “Secara tahunan, posisi ULN November 2021 tumbuh rendah sebesar 0,1 persen year-over-year (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan ULN bulan sebelumnya sebesar 2,2 persen (yoy),” kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono melalui keterangan resmi, Senin (17/01/2022).

    Erwin menjelaskan, menurunnya ULN pemerintah terutama dipicu oleh penyesuaian aliran modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Hal itu juga seiring dengan sentimen global yang kembali mendorong tren peningkatan imbal hasil surat utang AS (US Treasury), setelah Federal Open Market Committee (FOMC) meeting.

    Adapun dukungan ULN pemerintah hingga November 2021 antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Kemudian, dukungan juga mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor jasa pendidikan, sektor konstruksi, serta sektor jasa keuangan dan asuransi.

    Penurunan juga terjadi pada ULN swasta. Per November 2021, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD 205,2 miliar, menurun dari Oktober 2021 yang sebesar USD 208,3 miliar.

    Menurut Erwin, perkembangan itu didorong oleh kontraksi ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan korporasi bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

    Berdasarkan sektornya, ULN swasta yang terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 76,4 persen dari total ULN swasta. []

    Baca juga: Utang Garuda Indonesia Menumpuk, Ini Kata Erick Thohir