Tag: Unjuk Rasa

  • Buruh Demo di Depan Gedung DPR Hari ini Jam 10

    Jakarta – Aksi demonstrasi rencananya bakal digelar Sabtu (21/05/2022) besok oleh sejumlah kelompok buruh di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan surat pemberitahuan terkait rencana unjuk rasa tersebut.

    “Polda Metro sudah mendapat pemberitahuan dari elemen yang menyampaikan pendapat di muka umum di depan gedung DPR/MPR,” tutur Kombes Zulpan kepada wartawan, Jumat (20/05/2022).

    Ia juga menyampaikan bahwa demo tersebut akan dimulai pukul 10.00 WIB. Sedikitnya 500 peserta bakal hadir dan mengikuti aksi unjuk rasa itu. Kombes Zulpan pun memastikan, pihak kepolisian bakal mengawal jalannya aksi demonstrasi tersebut.

     

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan
    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan. (Foto:Pelopor.id/Ist)

    “Tentunya Polda Metro Jaya akan menyiapkan pengamanan terhadap elemen yang akan menyampaikan pendapat di muka umum,” ungkap Zulpan. “Besok kita lihat yang turun. Kita berharap yang memberitahukan ke kepolisian yang turun,” tegasnya.

    Kombes Zulpan juga berharap, aksi unjuk rasa tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancar tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.

    “Kami imbau kepada semua elemen yang mau menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, tentunya juga harus menjaga ketertiban umum dan ruang publik yang lain,” tandanya. []

    [irp]

  • Sri Lanka Bangkrut, Bursa Efek Colombo Tutup 18-22 April

    Jakarta –Pemerintah Sri Lanka, belum lama ini mengumumkan bahwa negara tersebut bangkrut, dilanda krisis ekonomi. Mereka juga telah menaikkan tingkat suku bunga dan menyatakan gagal bayar (default) terhadap utang luar negerinya.

    Terkait itu, Komisi Sekuritas Sri Lanka telah memerintahkan Bursa Efek Colombo (Colombo Stock Exchange) untuk menghentikan aktivitas perdagangan saham selama lima hari mulai hari ini, Senin (18/4/2022), hingga lima hari ke depan atau hingga Jumat, (22/04/2022).

    Pihak bursa, berada di bawah tekanan pialang dan investor untuk tidak membuka perdagangan kembali pada Senin (18/04/2022) ini guna mencegah keruntuhan pasar. Namun penghentian sementara perdagangan saham tetap dilakukan untuk memberi waktu bagi para investor untuk mencerna kondisi ekonomi di Sri Lanka.

    Krisis tersebut, membuat para serikat pekerja dan pemain bintang kriket ikut turun ke jalan-jalan untuk bergabung dalam aksi protes menuntut pengunduran diri presiden.

    Sri Lanka disebut tengah bergulat dengan kemerosotan ekonomi terburuknya sejak kemerdekaan pada 1948. Pihak berwenang pun kerap melakukan pemadaman listrik bergilir yang diperparah dengan kekurangan makanan dan bahan bakar yang akut, di samping inflasi tinggi.

    [irp]

    Krisis tersebut diklaim sebagai penyebab kesengsaraan bagi 22 juta penduduk Sri Lanka dan mendorong aksi protes anti-pemerintah selama berminggu-minggu.Aksi protes ini, terjadi menjelang rencana pertemuan antara pihak berwenang Sri Lanka dengan Dana Moneter Internasional (IMF) pada Senin (18/04/2022) di Washington, yang bertujuan merundingkan dana talangan (bailout) senilai US$4 Miliar.

    Langkah ini dilakukan Sri Lanka, lantaran negara itu telah kehabisan cadangan devisa untuk melakukan pembiayaan bahkan untuk impor yang paling penting. Sebelumnya Pemerintah setempat telah meminta keringanan utang dari India dan Tiongkok, namun kedua negara tersebut malah menawarkan lebih banyak jalur kredit untuk membeli komoditas dari mereka.

    Selain di bidang ekonomi, Sri Lanka pun sedang dilanda kekacauan politik, dimana banyak warga protes ke jalanan yang menyerukan penggulingan Presiden berkuasa saat ini Gotabaya Rajapaksa.

    Sementara tahun ini, kewajiban utang Sri Lanka mencapai US$ 8,6 miliar sebelum menangguhkan pembayaran pinjaman luar negeri untuk menghemat uang guna membayar impor makanan dan bahan bakar penting. []

    [irp]

  • Polda Metro Jaya Identifikasi Pengeroyok Ade Armando, Terlihat Jelas di Video

    Jakarta – Dalam aksi unjuk rasa 11 April kemarin di Gedung DPR RI, terjadi kasus pemukulan terhadap penggiat media sosial Ade Armando. Terkait kejadian ini, Kapolda Metro Jaya, Irjen. Pol. Mohammad Fadil Imran menyatakan pihaknya akan menindak tegas pelaku pengeroyokan dan langsung mengerahkan pasukannya guna menangkap para pengeroyok Ade Armando.

    “Malam ini juga tim akan bergerak sesuai janji saya akan menindak tegas siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Kami akan mengusut siapa yang menjadi dalang dan yang memerintahkan ini semua terjadi. Mudah-mudahan pelaku akan segera kita ungkap,” tutur Kapolda Metro Jaya, di Gedung DPR/MPR RI Senayan pada Senin (11/04/2022).

    Dalam konferensi pers tersebut, Kapolda menampilkan video yang merekam kronologi pengeroyokan Ade Armando. Video tersebut akan segera ditelusuri Polisi guna mengungkap identitas pelaku. Selain Ade, Kapolda mengatakan ada 6 anggota polisi yang terluka saat berusaha mengevakuasi Ade Armando dari kerumunan massa demo 11 April yang mendadak beringas.

    “Ini ada gambar anggota yang melakukan evakuasi menolong saudara Ade Armando. Ada 6 anggota kami yang terluka pada saat terjadi perlawanan oleh kelompok masa non mahasiswa tersebut. Saya bersama Pangdam Jaya bersama pasukan dari Polda turun langsung untuk memulihkan situasi,” ungkapnya.

    Dalam kejadian naas tersebut, Dosen Universitas Indonesia Ade Armando mengalami pengeroyokan hingga nyaris ditelanjangi. Ade dianiaya oleh kelompok yang disebut Kapolda sebagai non-mahasiswa.

    “Yang bersangkutan dipukul, diinjak, dan terluka di kepala, sehingga kami melakukan tindakan-tindakan terukur untuk menyelamatkannya,” tegas Jenderal Bintang Dua tersebut.

    Ade Armando Jadi Korban Kekerasan Aksi Demo 11 April. (Foto: peloporberita.com/Twitter)

    Sebelumnya, Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Dedi Prasetyo juga memastikan. kasus pemukulan terhadap penggiat media sosial Ade Armando dalam aksi unjuk rasa 11 April di Gedung DPR RI akan diproses hukum. Jenderal Bintang Dua itu menegaskan bahwa kasus tersebut akan ditangani oleh Polda Metro Jaya sebagai kepolisian wilayah yang mengamankan jalan aksi unjuk rasa.

    “Akan ditangani oleh Polda Metro Jaya. Siapapun yang terbukti melakukan perbuatan pidana akan diproses,” tandas Dedi, Senin 11 April 2022. []

  • Amankan Demo Mahasiswa, Kapolda Metro Jaya Larang Polisi Bawa Senjata Api

    Jakarta – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mohammad Fadil Imran melarang para personel pengamanan demo mahasiswa 11 April 2022 untuk menggunakan senjata api. Hal ini disampaikannya saat memimpin apel pengamanan demo tersebut di lapangan Monas, Jakarta Pusat.

    “Saya minta kepada seluruh anggota untuk tidak menggunakan dan tidak membawa senjata api, apalagi dengan senjata tajam, dengan peluru tajam,” tutur Irjen Fadil di Monas, Jakarta Pusat, Senin (11/04/2022).

    Ia juga menekankan kepada anggotanya untuk melaksanakan pengamanan secara humanis. Selepas apel, Kapolda Metro Jaya mengecek pasukan pengamanan, untuk memastikan tidak ada personel yang membawa senjata api dalam pengamanan demo BEM SI ini.

    “Setelah ini kita laksanakan pengecekan satu per satu, pastikan semua sudah sesuai arahan saya,” ungkapnya.

    Irjen Fadil juga meminta seluruh jajaran untuk saling menghargai dalam pelaksanaan pengamanan demo ini. Serta mewanti-wanti agar personel tidak mudah terprovokasi.“Jangan mudah terprovokasi, lakukan pengamanan sesuai arahan dan satu komando,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Kapolda meminta personel mengamati perilaku pendemo yang memicu tindakan anarkis. Personel diwanti-wanti tidak memberikan kesan melakukan kekerasan kepada pendemo.

    “Antisipasi sikap dan perilaku dari masing-masing anggota agar tidak dikesankan atau tidak melakukan perbuatan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Awasi dan amati perilaku pendemo yang memicu terjadinya tindakan anarkis untuk diambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan terkendali,” tandasnya.

    Adapun Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) rencananya menggelar demonstrasi di depan gedung DPR/MPR RI siang ini. Mereka membawa empat tuntutan yakni:

    1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.
    2. Mendesak wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan di berbagai daerah dari 28 Maret 2022 hingga 11 April 2022.
    3. Mahasiswa menuntut agar wakil rakyat tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amendemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan presiden tiga periode.
    4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang hingga saat ini belum terjawab. []

  • Soal Aksi Demonstrasi Mahasiswa, Johnny G Plate: Bebas Berekspresi, Tapi Jangan Sebar Hoaks!

    Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengimbau kelompok mahasiswa yang akan menggelar aksi demonstrasi dapat menyampaikan aspirasi sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak menyebarkan hoaks.

    “Kita bebas berekspresi tapi sejalan dengan undang-undang, kita boleh berpikir yang sophisticated, analisa yang rumit, tapi sejalan dengan undang-undang. Jangan ada hoaks, jangan ada disinformasi, jangan ada misinformasi yang diproduksi dan diedarkan di ruang digital,” tuturnya di Jakarta Selatan, Minggu (10/04/2022).

    Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari edukasi politik kepada masyarakat. Namun, Menkominfo mewanti-wanti agar hal itu tidak ditunggangi atau dimanfaatkan dengan penyebaran hoaks.

    “Jadi sekali menyebarkan hoaks, itu sudah melanggar undang-undang. Bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia pun demikian,” tegasnya.

    Johnny pun mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya kaum pemuda untuk mengantisipasi sebaran hoaks yang masif menjelang aksi demonstrasi. Menurutnya, kemkominfo mendapat amanat untuk membersihkan atau melakukan takedown terhadap berbagai berita bohong.

    “Kami akan membersihkannya, karena itu tidak sejalan dengan peraturan dan jangan langgar undang-undang. Sekali lagi, saya menyampaikan ini dengan harapan bahwa jangan sampai ada hoaks yang disebarkan berulang-ulang kali yang bisa dianggap sebagai kebenaran,” ungkapnya.

    Patroli Siber Nonstop

    Selain itu, Johnny juga menyatakan Kemkominfo selalu melakukan patroli siber 7×24 jam dan 365 hari setahun. Tidak saja hanya konten-konten tertentu, tetapi juga untuk keseluruhan informasi yang dinilai termasuk kategori hoaks, disinformasi, malinformasi dan sejenisnya.

    “Patroli siber ini nonstop. Memang harus, kalau tidak ruang cyber kita hancur. Jadi kalau hoaks itu selalu dari dulu, kalau soal besok saya belum periksa cyber drone Kominfo,” tandasnya.

    Lebih lanjut Menkominfo mengimbau agar masyarakat tidak menyebarkan foto maupun video lama saat aksi demonstrasi yang telah berlalu. Menurutnya, segala bentuk konten apapun di ruang digital jika tidak relevan maka tidak perlu disebarkan.

    “Mutilasi dokumen yang menciptakan dan memprovokasi, yang seperti itu jangan lah! Karena buang energi. Kan itu bukan tujuannya mahasiswa berdemo. Mahasiswa berdemo untuk menyampaikan atau menyalurkan aspirasi terkait dengan pembangunan negara dan jalannya pemerintahan, itu kan aspirasinya?,” pungkasnya. []

  • Aksi Protes Makin Ricuh, Presiden Sri Lanka Umumkan Keadaan Darurat

    Jakarta | Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengumumkan keadaan darurat pada Jumat (01/04/2022). Hal ini memberikan kekuatan besar bagi pasukan keamanan sehari setelah ratusan orang mencoba menyerbu rumahnya dalam kemarahan akibat krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Presiden Rajapaksa menerapkan undang-undang keras yang memungkinkan militer menangkap dan menahan tersangka untuk waktu yang lama tanpa pengadilan, ketika demonstrasi yang menyerukan pelengserannya menyebar ke seluruh negara Asia Selatan.

    Kepolisian Sri Lanka pun memberlakukan kembali jam malam pada hari Jumat di Provinsi Barat, yang meliputi ibu kota Kolombo, memperluas zona larangan bepergian dari malam sebelumnya.

    Kota-kota selatan Galle, Matara dan Moratuwa juga menyaksikan protes anti-pemerintah, dan demonstrasi serupa dilaporkan di wilayah utara dan tengah. Semua menahan lalu lintas di jalan-jalan utama.

    Melansir AFP, negara berpenduduk 22 juta orang itu menghadapi kekurangan bahan pokok yang parah, kenaikan harga yang tajam dan pemadaman listrik yang melumpuhkan dalam penurunan paling menyakitkan, sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948.

    Kantor Rajapaksa mengatakan bahwa para pengunjuk rasa ingin menciptakan “Musim Semi Arab”, sebuah referensi untuk protes anti-pemerintah dalam menanggapi korupsi dan stagnasi ekonomi yang mencengkeram Timur Tengah lebih dari satu dekade lalu.

    Kesulitan Sri Lanka telah diperparah oleh pandemi, yang melumpuhkan pariwisata dan pengiriman uang. Banyak ekonom juga menilai, krisis telah diperburuk oleh salah urus pemerintah dan akumulasi pinjaman selama bertahun-tahun.

    Data resmi terbaru menunjukkan inflasi di Kolombo mencapai 18,7 persen pada Maret, rekor bulanan keenam berturut-turut. Harga makanan melonjak 30,1 persen.

    Kolombo memberlakukan larangan impor secara luas pada Maret 2020 dalam upaya menghemat mata uang asing yang diperlukan untuk membayar hampir USD 7 miliar tahun ini untuk melunasi utangnya yang mencapai USD 51 miliar.[]

  • Polri Larang Anggotanya Bawa Senjata Api Saat Amankan Unjuk Rasa

    peloporberita.com/ – Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa seluruh jajaran Polri tidak boleh membawa senjata api (senpi) saat mengamankan unjuk rasa. Menurutnya, larangan membawa senpi dan peluru tajam tersebut sesuai standar operasional prosedur (SOP) Kepolisian.

    “Sesuai dengan operasional prosedur, bahwa pengamanan dan pelayanan pengunjuk rasa oleh seluruh anggota Polri tidak diperbolehkan membawa senpi dan peluru tajam,” tutur Dedi di Gedung PTIK, Jakarta Selatan yang dikutip Jumat, (04/03/2022).

    Ia pun meminta seluruh Kapolres dan Kapolda menekankan hal tersebut kepada para bawahannya. Agar peristiwa-peristiwa pidana akibat melanggar SOP oleh anggota saat mengamankan demo tidak terulang.

    “Pada prinsipnya komitmen pimpinan Polri pada seluruh anggota tolong betul-betul mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan SOP yang berlaku,” ungkap Jenderal bintang dua tersebut.

    Kadiv Humas Polri juga memastikan, bahwa setiap anggota yang melanggar aturan bakal menerima konsekuensinya. Yakni mendapat hukuman tegas sesuai peraturan perundang-undangan.

    “Siapapun yang terlibat dan terbukti melakukan pelanggaran dalam setiap peristiwa pidana, baik itu anggota Polri akan ditindak secara tegas, ini merupakan koreksi bagi seluruh polres, polda,” tandas lulusan Akabri tahun 1990 itu. []