peloporberita.com/ | Jakarta – Demi mengakhiri polemik rangkap jabatan yang tengah hangat dibicarakan masyarakat, Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai wakil komisaris utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk.
Pengunduran diri alumnus Fakultas Ekonomi UI angkatan 1981 yang satu angkatan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani ini diketahui melalui keterbukaan informasi yang disampaikan bank pelat merah itu kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).
“Pengunduran diri Sdr Ari Kuncoro dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan. Tidak ada dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional emiten atau perusahaan publik,”
Sebelumnya, Ari Kuncoro dibolehkan rangkap jabatan oleh Presiden Joko Widodo lewat peraturan pemerintah yang baru diterbitkan, yakni PP No. 75 tahun 2021 tentang Statuta UI.
“Pengunduran diri Sdr Ari Kuncoro dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan. Tidak ada dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional emiten atau perusahaan publik,” sebut Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto melalui keterangan tertulis Kamis, 22 Juli 2021.
Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro. (Foto:Pelopor/Wikipedia)
Ari Kuncoro merupakan suami dari Kepala Lembaga Penjamin Simpanan Lana Soelistyaningsih. Ari lulus sarjana dengan konsentrasi ekonomi moneter juga menyandang gelar master of arts dari University of Minnesota serta Ph.D bidang ilmu ekonomi dari Brown University, Amerika Serikat.
Dia terpilih sebagai Rektor UI periode 2019-2024 melalui hasil pemungutan suara (voting) oleh Majelis Wali Amanat (MWA) UI di Kampus UI Depok, pada Rabu 25 September 2019 mengalahkan dua kandidat kuat lainnya, yaitu Prof. Abd Haris dan Prof. Budi Wiweko.
Ari Kuncoro diangkat sebagai Komisaris Independen melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BRI yang digelar pada Selasa, 18 Februari 2020, bersamaan dengan perombakan pengurus lainnya. []
peloporberita.com/ | Jakarta – Selain berdiskusi dengan Epidemolog, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, melakukan diskusi virtual bersama Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) guna mendapat masukan dalam penanganan Pandemi Covid-19 dan penerapan kebijakan PPKM Darurat.
“Pagi ini saya sudah diskusi bersama beberapa ahli, dan saat ini saya minta masukan dari Guru Besar FKUI, sehingga dapat menjadi acuan dalam langkah-langkah yang akan kami tentukan ke depannya dalam penerapan PPKM Darurat ini,” tutur Menko Luhut Kamis, 15 Juli 2021.
Diskusi dibuka dengan pemaparan terkait kondisi PPKM Darurat yang telah dilaksanakan dari tanggal 3 – 14 Juli 2021. Hal ini disambut baik oleh para Guru Besar dan segera ditanggapi oleh Prof Salim Harris bahwa yang perlu dilihat adalah dampak berlanjut dari mobilitas yang menurun karena saat ini angka konfirmasi positif masih terus naik tinggi.
“Sejauh ini, kita masih harus terus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, saling mengingatkan, agar dapat terjadinya penurunan kasus Covid-19.”
Hal ini ditanggapi Menko Luhut bahwa menurut teori efektif angka akan turun setelah masa inkubasi sekitar dua sampai tiga minggu, sehingga PPKM Darurat masih sangat dibutuhkan untuk mengurangi mobilitas masyarakat.
Selanjutnya, diskusi dilanjutkan oleh Dekan FKUI, Prof. Ari Fahrial Syam. Menurutnya saat ini, FKUI telah melakukan berbagai penelitian dan percobaan yang dapat mendukung pemulihan pasien Covid-19 seperti Stem Cell dan Genome Sequencing.
“Kami membutuhkan dukungan dari Pemerintah untuk dapat meluncurkan penelitian ini,” ucapnya.
Selain itu, FKUI bersama dengan FTUI sedang berupaya melakukan pengembangan terhadap ventilator dan oxygen concentrator yang telah masuk juga ke E-Catalogue yang diterbitkan oleh LKPP.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto:Pelopor/Kemenko Marves)
“Hal Ini sangat bagus Prof, Pemerintah akan terus mendukung apalagi penelitian serta alat ini merupakan buatan anak bangsa, sehingga kita perlu mempercepat proses penelitian ini agar dapat membantu pasien dan produksi alat kesehatan. Kami akan terus menindak lanjut perkembangannya dengan FKUI,” sebut Menko Luhut menyambut baik informasi yang disampaikan.
Sumber daya manusia tenaga kesehatan (nakes) juga menjadi perhatian para Guru Besar FKUI. Prof Siti Setiati menyampaikan bahwa perlindungan untuk para nakes harus segera diutamakan.
“Kami minta tolong pak untuk suntikan vaksin ke-3 bagi para Nakes, tolong segera diluncurkan, karena saat ini sudah banyak nakes yang mulai kelelahan,” katanya.
Selain itu, Prof Siti juga meminta dipastikannya jumlah ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para nakes dan tempat perawatan jika mereka terpapar virus Covid-19. Pernyataan ini disambut oleh Prof Budi Wiweko mengenai kelanjutan grand design pendayagunaan SDM yang menunjukkan kebutuhan SDM yang sangat besar.
“Dengan adanya skema penambahan nakes dari mahasiswa kedokteran dan perawat yang baru lulus, kita dapat meminta mereka sebagai vaksinator. Untuk Dokter Spesialis Covid-19 dapat fokus kepada pasien di HCU dan ICU, dan Dokter Spesialis lintas sektor dapat membantu bagi pasien dengan Gejala Ringan atau Orang Tanpa Gejala (OTG),” tandas Prof Siti.
Prof Hindra Irawan Satari juga memberi tambahan terkait penambahan nakes. APD bukan hal utama yang dapat melindungi mereka dari paparan Covid-19, tetapi aliran ventilasi udara di Rumah Sakit, pengaturan jam kerja, serta pengaliran sumber daya manusianya merupakan hal utama yang dapat membantu nakes untuk tetap bekerja dengan baik.
“Nakes yang akan kita minta bertempur dengan Covid-19 ini adalah mereka yang baru lulus, dan mereka merupakan aset bangsa sehingga kita harus menjaga mereka sebaik mungkin,” tegasnya.
Menanggapi terkait pendayagunaan nakes ini, Menko Luhut menyampaikan bahwa dokter dan perawat akan diberikan insentif yang baik dari penyediaan fasilitas istirahat yang layak, jaminan BPJS kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, serta alokasi biaya komunikasi.
Hal ini juga ditanggapi oleh Menkes Budi dan menurutnya saat ini pemerintah sedang mempersiapkan langkah-langkah terbaik untuk menyambut teman-teman nakes yang akan membantu, baik dari insentif, fasilitas, dan kebutuhan lainnya.
Diskusi dilanjutkan dengan saran yang disampaikan oleh Prof Soedjatmiko terkait upaya pencegahan yang dapat dilakukan di hulu. Disampaikan bahwa hal utama yang perlu dihindari adalah masih banyaknya masyarakat yang berkumpul dengan orang yang tidak satu rumah.
“Saat ini telah banyak penularan yang terjadi karena cluster keluarga, oleh karena itu kita harus dapat menghindari berkumpul lebih dari 5 – 6 orang, kita harus bisa memperketat usaha di Hulu agar usaha kita di hilir seperti pengurangan moblitas dan vaksinasi juga efektif,” paparnya.
Menanggapi hal ini, Menko Luhut menyampaikan bahwa upaya patroli tengah dilakukan. Dengan kerja sama dari Pemerintah Daerah, bersama TNI dan Polri untuk melihat dan masuk ke unsur-unsur masyarakat agar dapat menertibkan masyarakat.
“Memang yang kita butuhkan adalah kesadaran diri masing-masing dan juga perubahan perilaku di masyarakat untuk sadar situasi Covid-19 saat ini,” sebut Menko Luhut.
“Sejauh ini, kita masih harus terus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, saling mengingatkan, agar dapat terjadinya penurunan kasus Covid-19. Saya berterima kasih kepada seluruh Guru Besar FKUI yang menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan masukan serta dukungan dalam penyelesaian pandemi ini. Saya harap dengan kerja sama kita, pandemi ini dapat tertangani dengan baik,” Sambung Menko Luhut. []
peloporberita.com/ | Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang menyebutnya “The King of Lip Service”. Menurut Kepala Negara, kritik tersebut merupakan bentuk ekspresi mahasiswa yang diperbolehkan di negara demokrasi seperti Indonesia.
“Baru-baru ini ada yang ngomong saya ini ‘Bapak Bipang’, dan terakhir ada yang yang menyampaikan mengenai ‘The King of Lip Service’.”
“Saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat. Tapi yang saat ini penting, ya kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi Covid-19,” tutur Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 29 Juni 2021.
“Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu boleh-boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan,” tambahnya.
Cuitan BEM UI. (Foto:Pelopor/Twitter BEM UI)
Lebih lanjut, Kepala negara menjelaskan jika kritik serupa juga pernah ia terima dari sejumlah kalangan.
“Itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini klemar-klemer, ada yang bilang juga saya itu plonga-plongo, kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter, kemudian ada juga yang ngomong saya ini ‘bebek lumpuh’, dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini ‘Bapak Bipang’, dan terakhir ada yang yang menyampaikan mengenai ‘The King of Lip Service’,” sebutnya.
Menutup pernyataannya, Presiden mengajak semua masyarakat untuk bersama-sama fokus menangani pandemi yang tengah melanda saat ini.
Sebelumnya BEM UI, melontarkan kritik kepada Presiden Jokowi yang disampaikan melalui Twitter yang menyebut Presiden Jokowi sebagai “The King of Lip Service”. Tak hanya itu, BEM UI juga meminta Jokowi agar berhenti membual, karena rakyat sudah mual. Bahkan menurut BEM UI, Jokowi sering mengumbar janji tapi faktanya tidak selaras dengan janjinya. []
peloporberita.com/ | Jakarta – Cuitan BEM UI di Twitter yang menyebut Presiden Jokowi sebagai “The King of Lip Service” menjadi trending topic di Twitter. Tak hanya itu, BEM UI juga meminta Jokowi agar berhenti membual, karena rakyat sudah mual. Bahkan menurut BEM UI, Jokowi sering mengumbar janji tapi faktanya tidak selaras dengan janjinya.
“Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya,” cuit BEM UI di akun Twitter @BEMUI_Official, Sabtu, 26 Juni 2021.
“Semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekadar bentuk ‘lip service’ semata. Berhenti membual, rakyat sudah mual!.”
Lebih lanjut BEM UI menulis ulang pernyataan Jokowi yang mengaku dirinya rindu didemo tetapi malah para pendemo ditindak.
Cuitan BEM UI. (Foto:Pelopor/Twitter BEM UI)
“Saya kangen sebenarnya didemo. Karena apa? Apapun, apapun, pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang peringatin kalo keliru. Jadi kalau enggak ada demo itu keliru. Jadi, sekarang saya sering ngomong di mana-mana ‘tolong saya didemo’. Pasti saya suruh masuk,” sebut Jokowi yang ditulis kembali BEM UI dalam bentuk desain grafis.
Sementara faktanya menurut BEM UI, saat mahasiswa dan masyarakat umum melakukan demo UU Cipta Kerja, aparat justru bertindak represif. Kontras menerima 15.000 aduan kekerasan aparat selama demo tolak UU Cipta Kerja.
“Demo dulu, direpresi kemudian,” sebut BEM UI.
Selain itu, BEM UI juga menampilkan grafis berisi celotehan Jokowi yang berjanji akan memperkuat KPK. sedangkan faktanya menurut BEM UI, ada deretan pelemahan KPK mulai dari revisi UU, kontroversi Firli Bauhir hingga tes alih status ASN.
“Semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekadar bentuk ‘lip service’ semata. Berhenti membual, rakyat sudah mual!,” tandas BEM UI.[]
