Tag: Surabaya

  • Kasus Persekusi Wartawan di Botoputih, Polrestabes Surabaya Minta Keterangan Korban

    Jakarta – Ketua Komunitas Jurnalis Jawa Timur (KJJT) Slamet Ade Maulana, memenuhi panggilan penyidik Polrestabes Surabaya pada Senin (06/06/2022), untuk memberikan keterangan terkait laporan dalam kasus persekusi terhadap dirinya oleh oknum tokoh agama dan ormas.

    Ade datang ke Polrestabes Surabaya, didampingi Divisi Advokasi KJJT Feriz, dan kuasa hukumnya, Muhammad Naim, Wawan Teguh Nuswantoro, dan Sugeng Apryanto.

    Kuasa Hukum Ade, Muhammad Naim mengatakan, kasus persekusi terhadap jurnalis tidak boleh dianggap remeh. Namun pihaknya sangat menghormati proses hukum dimana kasus ini sudah menjadi laporan polisi resmi.

    “Tadi penyidik memberi 23 poin pertanyaan yang memang harus dijawab pada klien kami, saudara Ade. Klien kami menjawab tindakan oleh beberapa orang yang diduga melakukan intimidasi, menakut-nakuti dan kekerasan sehingga membuat Ade merasa terancam. Alhamdulillah, proses berjalan dengan lancar,” tutur Naim berdasarkan keterangan resmi, Senin, (06/06/2022)

    Naim menjelaskan, dalam laporan kali ini, penyidik tidak hanya menerapkan pasal 335 dan 310 KUHP. Namun masih akan ditambahkan lagi beberapa pasal terkait ITE penyebaran video tanpa konfirmasi atau sengaja menyebar luaskan baik di grup, dipasang status dengan bahasa penghinaan terhadap seseorang.

    “Rencana kami akan kami buat aduan atau laporan terpisah,” ungkap pengacara muda KJJT tersebut.

    [irp]

    Naim juga menambahkan, bahwa tidak menutup kemungkinan pihaknya akan membuat surat terbuka kepada Kapolri terkait jaminan keselamatan masyarakat yang diliputi rasa takut, terutama terhadap aksi premanisme yang kebetulan saat ini menimpa seorang jurnalis, Ade S Maulana, Ketua Umum KJJT.

    “Jurnalis juga masyarakat, di mata hukum sama. Jangan sampai profesi jurnalis ini diinjak-injak dengan praktik premanisme yang tidak intelek dan meresahkan masyarakat. Bukan tidak mungkin menimpa jurnalis lain di Indonesia, jika dibiarkan,” tegas Naim.

    Selanjutnya, Naim dan Divisi Advokasi KJJT berharap kasus ini diproses secara profesional dan transparan. Mengingat, kasus semacam ini bukan tidak mungkin akan menimpa kepada jurnalis lainnya di Tanah Air.

    “Kita ini melawan perbuatan premanisme, intimidasi, persekusi dan arogansi. Jika semua tindakan itu dibiarkan justru akan dijadikan pembenar. Apalagi tidak diproses hukum. Oknum tokoh dan ormas yang diduga menjadi pelaku akan merasa negara ini hukum bisa dibeli, dan mereka disebut kebal hukum,” tandasnya. []

    [irp]

  • Serahkan Bantuan Kewirausahaan, Wapres Berharap Kesejahteraan Lansia Produktif Meningkat

    Jakarta – Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-26 masih diperingati di beberapa daerah, yang terbaru di Kabupaten Lumajang dan Kota Surabaya. Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin hadir dalam acara di kedua kota tersebut didampingi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Dalam acara tersebut, Wapres menyerahkan bantuan sembako dan kewirausahaan dari Kementerian Sosial (Kemensos) kepada penerima manfaat.

    Di Lumajang, Wapres menyerahkan bantuan sosial kepada 50 penerima manfaat yang terdiri dari lansia, KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan total Rp80.000.000. Bantuan tersebut terdiri dari bantuan ATENSI, PKH, BPNT dan BLT Minyak Goreng.

    Dari Lumajang, Wapres bertolak ke Kota Surabaya untuk menyerahkan bantuan sosial kepada 50 lansia senilai Rp82.893.600 yang terdiri dari bantuan ATENSI, PKH, BPNT dan BLT Minyak Goreng.

    “Hari ini saya menyerahkan bantuan sosial dan bantuan pemberdayaan. Semoga dengan pemberdayaan ini bisa mempercepat kesejahteraan penerima manfaat,” tutur Ma’ruf Amin kepada wartawan di Balai Pemuda, Alun-alun Kota Surabaya (02/06/2022).

    Bantuan ATENSI yang menjadi salah satu komponen bantuan sosial diberikan kepada 10 lansia di Kabupaten Lumajang dan 10 lansia di Kota Surabaya. Bantuan kewirausahaan yang diberikan yaitu untuk usaha warung kelontong, warung nasi, warung kopi, dan jualan siomay keliling.

    Mensos juga menyampaikan bahwa Kementerian Sosial tidak hanya sekedar memberikan bantuan sosial. “Ada bantuan modal usaha untuk keluarga tidak mampu. Mereka diharapkan tidak hanya terima bansos, tapi juga bisa usaha dengan bantuan pemberdayaan,” ungkap Mensos Risma.

    Mensos Risma

    Selain itu, juga diberikan bantuan ATENSI untuk dua orang penyandang disabilitas. “Ada yang disabilitas netra. Dia memang sudah rutin melakukan pijat. Tapi kita coba berdayakan istrinya dengan memberikan usaha kelontong untuk istrinya,” sebut Risma.

    Dengan mengaktivasi “mesin kedua”, diharapkan penghidupan penerima manfaat tersebut semakin baik. Pemberian bantuan ini berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan oleh UPT Kementerian Sosial yaitu Sentra Mahatmiya Bali dan Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso Surakarta terhadap lansia penerima bantuan.

    “Saya berterima kasih, dapat bantuan dari Kemensos. Saya jualan karena masih bantu biayai cucu-cucu di rumah. Nanti kalau saya sudah tidak kuat, anak saya yang akan teruskan jualan,” ucap Koestini, lansia 70 tahun. []

    [irp]

  • Mensos Temui Rektor ITS Bahas Rencana Pemenuhan Air Bersih Kawasan 3T

    peloporberita.com/ – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan, berdasarkan perjalanan dinasnya ke berbagai pelosok negeri, ia banyak menemukan kasus masyarakat di kawasan 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti saat kunjungannya ke Pulau Pantar, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Lewat kunjungan itu Risma mengetahui, bahwa ada seorang ibu yang terpaksa harus melintasi laut menuju pulau seberang, lantaran di tempat tinggalnya tidak ada air. Sang Ibu, baru bisa kembali esok hari, karena ketiadaan kapal. Padahal, setelah melalui serangkaian uji coba, air bisa didapat dengan menggali tanah sedalam 4 meter.

    Sementara di kawasan lain, kebutuhan air bersih diperkirakan memerlukan teknologi melalui desalinasi air laut. Yakni proses menghilangkan kadar garam berlebih pada air, sehingga air dapat dikonsumsi manusia, hewan, dan tumbuhan.

    Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Mensos Risma menggelar pertemuan dengan Rektor Institute Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng, para guru besar, dan civitas akademika ITS. Pertemuan ini, membahas lanjutan rencana kerja sama sejumlah program dari kedua institusi.

    Secara umum, dalam pertemuan di Gedung Rektorat ITS (14/2/2022) itu, dibicarakan soal inovasi teknologi untuk memudahkan akses transportasi dan ketersediaan air di beberapa daerah pedalaman dan perbatasan di Indonesia.

    “Masih banyak daerah di kawasan 3T yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Seperti yang dialami masyarakat di Pulau Alor, kawasan ujung di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang harus menyeberang ke Pulau Pantar untuk mendapatkan air,” tutur Mensos berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/.

    Mensos Temui Rektor ITS Bahas Rencana Pemenuhan Air Bersih Kawasan 3T
    Mensos Temui Rektor ITS Bahas Rencana Pemenuhan Air Bersih Kawasan 3T. (Foto:Pelopor.id/Kemensos)

    Tak ketinggalan, Mensos menyebut wilayah di Kabupaten Asmat, Papua yang kesulitan bercocok tanam dan memperoleh air tawar karena kontur tanah yang cenderung dipenuhi rawa.

    “Mereka itu benar-benar kesulitan, seorang ibu di Pulau Alor sampai rela bermalam di Pulau Pantar dan tidak bisa kembali ke Pulau Alor karena ombak tinggi hanya untuk mendapatkan air,” ungkap Risma.

    Selain membahas inovasi terbaru, Mensos juga menindaklanjuti pengadaan kapal penumpang bagi masyarakat Memberamo, Papua. Serta motor listrik GESITS untuk mobilitas masyarakat di pegunungan Papua, hasil kerja sama dengan ITS dan Universitas Cenderawasih (Uncen), tahun lalu.

    “Saat ini, telah berhasil dirakit empat unit kapal yang nantinya akan digunakan untuk transportasi air masyarakat di Memberamo,” sebutnya.

    Menanggapi permasalahan serupa yang turut terjadi di kawasan 3T lainnya, Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng menyambut antusias kesempatan yang diberikan Kemensos untuk membantu pembangunan daerah tertinggal.

    “Dengan senang hati, ITS siap untuk ikut berkontribusi bersama Kemensos guna mendukung pembangunan Indonesia,” katanya.

    Selain proses perakitan kapal yang sudah mencapai 90 persen tersebut, telah tiba pula dua jenis motor listrik GESITS, yaitu untuk daerah pegunungan dengan kemiringan standar serta kemiringan curam.

    “Saat ini dua motor listrik GESITS telah tiba di Jayapura, tinggal menunggu peluncurannya serta transfer teknologi kepada masyarakat sekitar,” tegas Manajer Sains Techno Park (STP) Otomotif ITS Dr Bambang Sudarmanta ST MT.

    Di akhir pertemuan, Mensos mengungkapkan bahwa masyarakat Papua sangat senang menerima bantuan kapal penumpang yang jauh melebihi ekspektasi mereka. Ia berharap, ke depannya kolaborasi sejenis dengan ITS akan terus berlanjut.

    Tak lupa, Rektor ITS yang biasa disapa Ashari juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Kemensos kepada ITS. “Inovasi ide dari ITS tentu akan sulit untuk direalisasikan kepada masyarakat tanpa dukungan pemerintah seperti ini,” tandasnya.

    Dalam pertemuan ini, disepakati beberapa rencana kolaborasi ITS dengan Kementerian Sosial. Di antaranya adalah penelitian lebih lanjut oleh ahli Geofisika ITS terkait peninjauan daerah sulit air bersih, inovasi pembuatan hidroponik apung di daerah rawa.

    Kemudian alat desalinasi portable untuk mengubah air laut menjadi air tawar, pengadaan panel surya di daerah minim listrik, serta penyelenggaraan kuliah kerja nyata (KKN) dan kerja praktik (KP) mahasiswa ITS untuk membantu di wilayah sasaran Kemensos.

    Hadir juga dalam pertemuan itu, Prof Dr Ir Adi Soeprijanto MT (Wakil Rektor 1), Ir Mas Agus Mardyanto ME PhD (Wakil Rektor 2), Dr Eng Ir Ahmad Rusdiansyah MEng (Wakil Rektor 3), dan Bambang Pramujati ST MScEng PhD (Wakil Rektor 4). []

  • KPK Beraksi Lagi, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Kena OTT

    peloporberita.com/ – Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (19/1/2022). Selain mengamankan seorang hakim, dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK juga menciduk seorang pengacara dan satu orang panitera Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

    “Benar, Rabu 20 Januari 2022, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di Surabaya Jawa Timur. Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, sejauh ini KPK mengamankan 3 orang,” tutur Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Kamis (20/1/2022).

    Sementara berdasarkan informasi Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), hakim agung Andi Samsan Nganro mengatakan, bahwa pagi tadi sekitar pukul 05.00-05.30 WIB, KPK datang ke kantor PN Surabaya.

    “Di dalam mobilnya dilihat ada Saudara Itong Isnaeni Hidayat SH MH, hakim PN Surabaya,” katanya Kamis (20/1/2022).

    Hakim, Panitera, dan Pengacara tersebut, diduga terlibat kasus dugaan suap pengusaha perkara yang sedang diproses di Pengadilan Negeri Surabaya. Selain menangkap tiga orang, tim juga mengamankan uang ratusan juta. Uang itu disinyalir merupakan pemulus atau suap untuk panitera dan hakim terkait pengurusan perkara di PN Surabaya.

    Selanjutnya, KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT di Surabaya tersebut. KPK juga berjanji bakal menginformasikan kembali terkait perkembangan OTT pejabat pengadilan di Surabaya ini. []

  • Cek Pencairan Bansos di Surabaya, Mensos Tawarkan Bantuan Usaha untuk Warga Terdampak Pandemi

    peloporberita.com/ – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyaksikan pencairan bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Mensos terus mendorong agar bansos segera cair mengingat bulan Desember segera berakhir.

    Mensos memulai kunjungannya Hari ini (27/12/2021), dengan mengecek pencairan bantuan di Kantor Kecamatan Tambaksari, dan Kantor Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.

    Cek Pencairan Bansos di Surabaya, Mensos Tawarkan Bantuan Usaha untuk Warga Terdampak Pandemi
    Cek Pencairan Bansos di Surabaya, Mensos Tawarkan Bantuan Usaha untuk Warga Terdampak Pandemi. (Foto:Pelopor.id/Kemensos)

    Tiba di Tambaksari, Mensos langsung menuju aula kantor kecamatan dimana proses pencairan bantuan berlangsung. Mensos mengecek data penerima bantuan. Kebanyakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selain menerima PKH dan BPNT/Kartu Sembako.

    “Ayo dicairkan semua ya. Yang lanjut usia kasih kesempatan dulu,” tutur Mensos di hadapan petugas sambil mengecek buku tabungan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Beberapa KPM yang datang, baik di Tambaksari maupun di Pakis merupakan KPM perluasan. Yakni KPM yang tercatat sebagai peserta tambahan akibat terdampak pandemi. Dari informasi dan pengamatan, kata Mensos, banyak KPM yang mengira mereka hanya dapat satu jenis bantuan.

    “Padahal mereka mendapatkan PKH dan BPNT/Kartu Sembako. Yang diambil hanya PKH. Mereka boleh dapat dua-duanya. Tapi tidak boleh kalau merangkap BST (Bantuan Sosial Tunai),” sebut Mensos. []

  • Mensos Risma: Anggaran Tidak Selalu Selesaikan Masalah

    peloporberita.com/ – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, mengatakan bahwa anggaran tidak selalu menyelesaikan semua masalah.

    Hal ini, diungkapkannya saat menghadiri acara puncak Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial (BBKS) di Lapangan Gelora Muntok, Bangka Barat.

    Mensos pun mencontohkan bagaimana ia membangun Kota Surabaya dari awal yang penuh dengan keterbatasan.

    “Saya jadi walikota, itu Surabaya anggarannya sangat terbatas. Padahal banyak sekali permasalahan di Surabaya yang membutuhkan penanganan,” tutur Mensos saat menyampaikan sambutan pada acara tersebut (19/12/2021).

    Oleh sebab itu, Mensos menekankan peran pentingnya kesetiakawanan dan kegotong-royongan sebagai modal penting mengatasi kesulitan dan keterbatasan.

    Untuk membangun Surabaya, lanjut Risma, ia memilih untuk tidak mengandalkan anggaran.

    “Ya karena anggaran Kota Surabaya memang serba terbatas waktu itu,” tegasnya.

    Mensos, lebih memilih menggerakkan potensi masyarakat dengan gotong royong. Dalam perjalanan selanjutnya, terbukti banyak permasalahan bisa diatasi.

    Misalnya, bagaimana ia mencari solusi mengatasi volume sampah Surabaya yang terus meningkat. Saat itu ia menggencarkan sosialisasi dan edukasi pengolahan sampah kepada masyarakat.

    Pada awalnya, pemerintah memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

    Kemudian pemerintah mengedukasi pengolahan sampah menjadi kompos oleh masyarakat dengan mendirikan rumah kompos.

    “Strategi ini, secara bertahap bisa menunjukkan hasil. Pelan-pelan sampah yang biasa dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) volumenya berkurang. Dari sebelumnya 6000 ton menjadi 3000 ton. Saat saya tinggal tidak lebih dari 1000 ton,” tandasnya.

    Pemenuhan kebutuhan sayur mayur awalnya juga menjadi permasalahan masyarakat. Karena Surabaya memang tidak memiliki lahan tersisa sehingga harus mencukupi kebutuhan sayuran dari daerah lain.

    “Dengan menggerakkan potensi masyarakat, kini setiap rumah menanam sayuran. Jadi kalau ada kelangkaan cabe, warga Surabaya sudah punya cabe di rumah,” ucap Mensos.

    Kesetiakawanan sosial dan gotong royong juga menjadi solusi dari permasalahan krusial Kota Surabaya lainnya, yakni masalah banjir dan penanggulangan pandemi Covid-19.

    Menurut Mensos, Kota Surabaya memiliki pompa air, tapi tidak bisa dioperasikan akibat tidak ada bahan bakar.

    “Mendengar pernyataan saya, warga Surabaya secara sukarela menyumbang bahan bakar. Akhirnya pompa bisa beroperasi dan banjir bisa diatasi,” ungkapnya.

    Pandemi juga membangkitkan masyarakat menyumbang apa saja untuk membantu sesama.

    “Ada anak 13 tahun. Dia punya usaha jual beli pulsa. Dia datang menyumbangkan APD. Itu atas kerelaan dia sendiri,” kata Risma.

    Mensos mengajak unsur pemerintah daerah di Bangka Barat dan Provinsi Bangka Belitung serta semua elemen masyarakat, untuk memperkuat kesetiakawanan sosial dan gotong royong.

    “Seberat dan sesulit apapun, bisa kita atasi dengan memperkuat kesetiakawanan sosial dan gotong royong,” tandasnya.[]

  • Tri Rismaharini Akan Bangun Sistem Command Center untuk Percepat Penanganan Masalah Sosial

    peloporberita.com/ | Keberadaan command center di Kota Surabaya, Jawa Timur, menjadi model pembelajaran pelayanan yang terintegrasi dan responsif menjawab kebutuhan masyarakat.

    Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menjadikan command center Kota Surabaya sebagai model layanan kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial.

    Ia menyampaikan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) selama ini menangani seluruh jenis persoalan sosial masyarakat, termasuk korban bencana dan masalah kemiskinan. Karenanya, menurut Mensos Risma, perlu adanya command center yang terintegrasi, sehingga hasil penanganannya bisa maksimal.

    “Selama ini, Kementerian Sosial mengurusi segala macam masalah masyarakat. Dan masalah tersebut ada di berbagai institusi. Seperti dari kementerian lain, KPK atau bahkan pengaduan yang disampaikan lewat media,” kata Risma, Sabtu (20/11/2021).

    Kepada pejabat Kemensos yang mendampinginya, Risma berniat menghadirkan layanan seperti ini. Ia ingin setiap masalah yang ditangani bisa lebih fokus melalui dirjen terkait. Menurutnya hal ini akan mempermudah tugas Kemensos dalam menyelesaikan setiap permasalahan.

    “Nantinya setiap laporan yang masuk command center akan diteruskan ke dirjen terkait. Misal masalah bantuan sosial akan cepat ditangani sehingga masyarakat tidak terombang ambing. Akan ada kepastiannya,” ujar Risma.

    Hal lain yang mendorong Risma membuat command center adalah penanganan bencana. Ia menilai, selama ini informasi terkait ancaman bencana selalu disampaikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

    Namun informasi tersebut lebih banyak bergerak di jalur antar lembaga, sementara masyarakat relatif tidak mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Akibatnya, ancaman bencana sulit diantisipasi masyarakat.

    “Saya ingin pantauan dari citra satelit bisa tersampaikan ke masyarakat. Sehingga ancaman bencana bisa diantisipasi. Apalagi kita ada Tagana di tiap wilayah, sehingga dengan adanya informasi dari citra satelit bisa menggerakkan tenaga kita seperti Tagana untuk cepat melakukan evakuasi atau perlindungan warga yang terancam,” ucap Risma.

    Tak hanya itu, kehadiran command center di lingkungan Kemensos juga diharapkan mampu mendongkrak taraf ekonomi masyarakat miskin. Mensos menuturkan, command center nantinya dibuat menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat. Bahkan, bisa menjadi tempat study banding.

    Di sini, command center bisa menjadi sarana pendukung dan celah untuk tempat memasarkan produk olahan masyarakat, khususnya ekonomi kecil dan menengah. Risma yakin cara itu efektif untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan pelaku ekonomi kecil, sehingga kehidupannya menjadi lebih baik. []

    Baca juga: Senator Jawa Timur Nilai Tri Rismaharini Berjiwa Negarawan

  • Kemenperin: Industri Pengolahan Porang Patut Jadi Prioritas

    peloporberita.com/ | Kementerian Perindustrian terus mendorong kebijakan hilirisasi industri berbasis agro, sehingga dapat memacu nilai tambah bahan baku dalam negeri. Langkah strategis ini juga membawa dampak positif terhadap peningkatan investasi, ekspor dan penyerapan tenaga kerja, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Pendalaman struktur industri manufaktur di Indonesia juga diakselerasi melalui kebijakan hilirisasi berbasis sektor primer. Hal ini sejalan tekad Kemenperin dalam mewujudkan pembangunan industri nasional yang mandiri, berdaulat, maju, berkeadilan dan inklusif,” kata Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (28/08/2021). 

    Baca juga: Kemenperin: Industri Elektronika Pasok AC dan Kipas Angin di Fasilitas Kesehatan

    Putu menegaskan, dengan sumber daya alam yang berlimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara eksportir berbagai produk berbasis agro. Hilirisasi berbasis agro yang mulai prospektif saat ini adalah industri pengolahan porang. “Kami memproyeksikan porang bisa menjadi salah satu komoditas pertanian unggulan baik di dalam maupun luar negeri. Peluang ini datang karena sebagian masyarakat telah beralih ke pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan yang lebih sehat,” kata Putu.

    Menurutnya, produk olahan porang mulai banyak diminati karena rendah kalori, karbon dan kadar gula. “Saya meyakini produk olahan porang ini akan menjadi pilihan makanan sehat ke depannya. Bahkan, ini juga bisa menjadi pengganti beras yang lebih sehat karena kadar gulanya sangat rendah,” ujar Putu.

    Putu mengatakan, pengembangan industri pengolahan porang patut menjadi prioritas, karena didukung dengan ketersediaan bahan baku di dalam negeri dan memiliki segmen cukup besar di pasar domestik. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi dari sektor hulu hingga hilirnya, termasuk untuk menjaga keberlangsungan produktivitas porang dengan kualitas yang sesuai standar kebutuhan industri.

    Baca juga: Madiun Juga Punya Beras Porang Shirataki

    “Kami akan fokus untuk peningkatan hilirisasinya, mulai dari chip porang sampai pada berbagai produk turunannya seperti tepung dan beras yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam pengembangan ini, kami akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, dan melakukan pembinaan terhadap industrinya agar bisa produktif dan kompetitif,” ujar Putu.

    Pihak Kemenperin juga telah melakukan diskusi langsung dengan pelaku industri pengolahan porang, PT. Asia Prima Konjac di Madiun dan PT. Ambico di Pasuruan, Jawa Timur. Hal ini guna mendapat masukan terkait kebutuhan atau kendala yang dihadapi para pelaku industri tersebut sehingga dapat merumuskan kebijakan yang tepat ke depannya. []

  • Mensos Risma Sidak Dapur Umum Surabaya

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini pada hari Minggu, 18 Juli 2021 melakukan sidak ke dapur umum di halaman Convention Hall di Jalan Arif Rahman Hakim Kota Surabaya, Jawa Timur.

    Mensos Risma ingin memastikan semua relawan pilar-pilar sosial dari Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta Karang Taruna bekerja lebih cepat.

    “Jangkauan pendistribusian ribuan nasi kotak dan telur rebus meliputi wilayah di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Bangkalan.”

    Mensos Risma mengecek proses produksi makanan siap saji dengan seksama. Bahkan, Mensos ikut memasukkan nasi dan lauk pauknya ke dalam beberapa dari ribuan kotak di atas meja yang sudah tertata rapi.

    Joko Purnomo, penanggung jawab dapur umum Surabaya menyatakan, setiap hari memproduksi ribuan nasi kotak dan telur rebus yang didistribusikan kepada masyarakat yang tengah isolasi mandiri (isoman), tenaga kesehatan (nakes), petugas penyekatan PPKM. Pendistribusian juga dilakukan kepada rumah sakit, laboratorium kesehatan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

    Mensos Risma
    Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melakukan sidak ke dapur umum di halaman Convention Hall di Jalan Arif Rahman Hakim Kota Surabaya, Jawa Timur pada hari Minggu, 18 Juli 2021. (Foto:Pelopor/Kemensos)

    “Adapun untuk jangkauan pendistribusian ribuan nasi kotak dan telur rebus meliputi wilayah di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Bangkalan,” tuturnya berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/, Senin, 19 Juli 2021.

    Selain itu, dalam rangka mengantisipasi dampak kebijakan PPKM Darurat, Kemensos juga mengoptimalisasi bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan BST. Ketiga jenis bansos ini pencairannya dipercepat, dengan harapan meningkatkan daya beli penerima manfaat.

    Lebih lanjut, Kemensos bekerja sama dengan Perum Bulog dengan menyalurkan paket beras 10 kg per KPM untuk 10 juta KPM PKH dan 10 juta KPM BST. Kemensos hanya mengirimkan data penerima kepada Kemenkeu. Kemudian Perum Bulog berperan menyediakan dan menyalurkan beras kepada KPM.

    Selain itu, Kemensos juga menyalurkan bantuan beras sebanyak 5 kg khusus untuk masyarakat pekerja sektor informal di Jawa-Bali yang tidak bisa bekerja karena pembatasan kegiatan dalam PPKM Darurat. []