peloporberita.com

Tag: Stunting

  • Temui Keluarga Stunting di Magetan, Ini Kata Ketua DPR dan Menko PMK

    Jakarta – Pemerintah dan DPR, fokus menangani stunting guna memastikan kualitas sumber daya manusia Indonesia lebih baik. Pemerintah juga berupaya mewujudkan target penurunan angka prevalensi stunting di tanah air hingga 14 persen pada 2024 mendatang.

    Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo meninjau langsung keluarga stunting, disabilitas, dan lansia di Karangrejo, Magetan, Kamis (16/06/2022).

    “Intervensi apapun bentuknya, jika sudah terkena stunting tak akan optimal. Maka itu mencegah stunting sangat vital untuk pembangunan Indonesia,” tutur Menko PMK berdasarkan keterangan resmi yang diterima Jumat, (17/06/2022).

    Literasi gizi keluarga, dinilai sangat penting untuk mencegah stunting. Stunting di Indonesia tidak hanya terjadi pada kelompok yang miskin namun juga terjadi karena pola pengasuhan dan pengetahuan gizi yang rendah.

    Oleh sebab itu, pemerintah terus memberikan perhatian guna menekan prevalensi stunting di Indonesia. Salah satu caranya dengan literasi gizi yang tidak hanya diterapkan kepada ibu hamil, tapi juga keluarga dan lingkungannya.

    Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, generasi penerus bangsa harus cukup gizi dan sehat. “Melihat situasi yang ada, saya memberikan perhatian penuh kepada stunting karena ini menjadi satu hal yang harus kita hilangkan segera,” kata Puan.

    Menko PMK, Muhadjir Effendy, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, meninjau keluarga stunting, disabilitas, dan lansia di Karangrejo, Magetan, Kamis (16/06/2022). (Foto:Pelopor.id/Kemenko PMK)
    Menko PMK, Muhadjir Effendy, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, meninjau keluarga stunting, disabilitas, dan lansia di Karangrejo, Magetan, Kamis (16/06/2022). (Foto:Pelopor.id/Kemenko PMK)

    Dalam kesempatan itu, Ketua DPR RI juga berdialog dengan keluarga stunting dan penerima manfaat bansos lain. Dalam dialognya, diketahui rata-rata stunting terjadi karena pada 1000 hari pertama kehidupan bayi asupan gizinya tidak terpenuhi.

    “Tadi saya tanya langsung, ternyata penyebabnya kebanyakan karena memang asupan gizinya kurang. Dalam artian, saat hamil ibunya kesulitan makan atau bayinya yang sulit makan dan pola asuh juga,” ungkap Puan.

    Meski demikian, Kabupaten Magetan termasuk salah satu daerah yang sudah maju dalam mengatasi stunting. Tercatat prevalensi stunting di wilayah tersebut berada di angka 17,2 persen.

    [irp]

    Pada kesempatan yang sama, Puan memberikan bantuan secara simbolis kepada keluarga stunting, disabilitas dan lansia. Di antaranya 150 paket sembako, satu unit Antropometri, 9 unit kursi Roda, 7 unit tripod, dan 2 unit kursi roda adaptif elektrik, serta bantuan HP untuk penyandang tuli.

    Turut hadir dalam peninjauan tersebut Bupati Magetan Suprawoto, Ketua DPRD Magetan Sujatno, OPD, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Tim Pendamping, Perangkat Daerah, para lansia, disabilitas, dan keluarga risiko stunting. []

    INAYA UMPAN PANCING

  • Segudang Manfaat Ikan Lele yang Perlu Kamu Ketahui

    Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak masyarakat untuk tidak menyepelekan ikan lele. Sebab, selain harganya yang murah dan mudah ditemui, komoditas air tawar ini memiliki gizi yang tinggi dan bermanfaat untuk kelancaran peredaran darah, sistem integumen (kulit, rambut, kuku), sistem reproduksi, sistem saraf dan otak, kekuatan tulang, sistem ekskresi (karena keseimbangan asam dan basa) serta kekebalan tubuh.

    Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, dalam 100 gram ikan lele mengandung protein (18 gr), lemak (2,9 gr), Natrium (50 mg), Vit. B12 (121% dari Nilai Harian), Selenium (26% dari Nilai Harian), Fosfor (24% dari Nilai Harian), dan Tiamin (15% dari Nilai Harian).

    “Harganya murah tapi tinggi gizi, jadi tidak perlu gengsi makan lele karena ini ikan yang menyehatkan,” tutur Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Artati Widiarti berdasarkan keterangan, Selasa (07/06/2022).

    Artati menyampaikan fakta dan data bahwa masyarakat di Jawa Timur, khususnya Mojokerto dan Madiun, memiliki preferensi yang tinggi dalam mengkonsumsi ikan lele. Hasilnya, Kota Mojokerto sudah berhasil menurunkan angka stunting menjadi sebesar 6,9% berdasarkan hasil riset kesehatan daerah 2021. Sama halnya Madiun yang berhasil menurunkan angka stunting menjadi sebesar 12,4%.

    “Dalam rangka menjaga tren ini, kita ingatkan dan terus mengajak masyarakat untuk bangga mengkonsumsi ikan lele,” ungkapnya.

    Hal serupa disampaikan Direktur Pengolahan dan Bina Mutu Ditjen PDSPKP Widya Rusyanto mengungkapkan bahwa KKP melalui Gemarikan membagikan 1.000 paket ikan olahan lele di dua wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

    Segudang Manfaat Ikan Lele yang Perlu Kamu Ketahui

    Produk-produk tersebut, berasal dari UMKM setempat guna menumbuhkan minat masyarakat terhadap olahan ikan lele sekaligus mengedukasi bahwa menikmati ikan lele tidak harus dilakukan dengan cara konvensional seperti menggoreng atau dibakar.

    “Ada banyak produk olahan lele. Melalui Gemarikan, kami ingin menunjukkan ragam produk tersebut. Bahkan lele sekarang sudah bisa dijadikan camilan,” tegas Rusyanto.

    ia berharap, dengan menikmati olahan lele, masyarakat semakin bangga dengan UMKM lokal. Dengan begitu roda ekonomi masyarakat perikanan tetap berputar dan anak-anak semakin doyan makan ikan.

    [irp]

    “Di tiap Safari Gemarikan, kita sampaikan ke ibu-ibu muda, ibu hamil, atau perempuan baru menikah dan anak-anak kalau makan ikan itu bisa dengan banyak cara. Ngemil olahan ikan misalnya,” tandas Rusyanto.

    KKP sendiri terus menggaungkan Gemarikan ke sejumlah daerah di Tanah Air. Sepanjang April sampai Mei 2022, total 15.000 paket Gemarikan telah dibagikan ke 28 kabupaten/kota di 16 provinsi. Gemarikan sendiri merupakan kampanye berkelanjutan untuk mengajak masyarakat makan ikan sekaligus #BanggaBuatanIndonesia.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengingatkan pentingnya makan ikan. Sebagai pangan kaya protein dan omega 3, ikan berperan penting untuk meningkatkan kecerdasan dan imunitas anak. []

    [irp]

  • Kunjungi Ponorogo, Muhadjir Effendy: Pernikahan Sedarah Harus Disetop

    Jakarta – Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, untuk mengantaskan stunting dan kemiskinan ekstrem, tradisi pernikahan sedarah (incest) yang kerap terjadi di Kabupaten Ponorogo harus dituntaskan hingga akarnya.

    “Walaupun saat ini banyak warga yang sudah diurai dan meluas ke luar Ponorogo untuk menghindari pernikahan sedarah, tapi mereka masih punya keturunan dan bisa jadi juga masih akan mewarisi tradisi negatif stunting dan menambah kemiskinan ekstrem,” tuturnya saat meninjau difabel dan kemiskinan ekstrem di Desa Krebet dan Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Senin (04/04/2022).

    Saat ini menurut Muhadjir, kasus stunting di Kabupaten Ponorogo sudah menurun hingga 20 persen. Oleh sebab itu pernikahan sedarah harus tetap menjadi perhatian pemerintah daerah agar dapat terus menekan angka prevalensi stunting.

    “Ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah Kab. Ponorogo supaya betul dipastikan kalau bisa disini sudah harus 0 persen stunting, di wilayah yang dulu dikenal sebagai kampung difabel,” ungkap Menko PMK didampingi Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

    Muhadjir menjelaskan, sebelumnya di Desa Krebet dan Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo sebelumnya terdapat banyak keluarga yang melakukan pernikahan sedarah sehingga tak jarang melahirkan keturunan yang difabel dan stunting.

    “Banyak yang melahirkan difabel terutama stunting akibat perkawinan inses sedarah karena disini bertetangga saja kawinnya dan kebetulan pasangannya membawa gen yg tidak baik,” tegas Menko PMK.

    Namun kini, warga sudah sadar dan untuk menghindari hal tersebut mereka mencari jodoh di luar desa. “Saya kira itu salah satu solusi tidak terjadi kawin inses untuk tidak terjadinya turunan gen yang negatif,” tegas Menko PMK.

    Sementara saat ini, persentase angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Ponorogo sudah menurun hingga 3,74 persen. Berdasarkan data yang dihimpun Kemenko PMK, dari total 955 lebih ribu penduduk di Kabupaten Ponorogo, 90 ribu diantaranya merupakan penduduk miskin dan 86 ribu lainnya adalah penduduk miskin ekstrem.

    “Miskin eksrem ini karena kondisi pendapatan warga yang sangat rendah dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap, serta kondisi rumah yang belum layak huni. Apalagi jika di dalam satu keluarga ada yang lansia dan difabel,” tandas Menko PMK.

    Ia pun menitipkan kepada seluruh pemerintah daerah setempat untuk terus bekerja keras keras dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem khususnya di Kabupaten Ponorogo.

    “Kita masih butuh kerja keras bersama. saya rasa ini sudah cukup bagus karena ada pusat pelayanan kesejahteraan sosial disini, pungkasnya. []

  • Menkes Beberkan Upaya Capai Target Prevalensi Stunting 14% di 2024

    peloporberita.com/ – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, bahwa Pemerintah menargetkan prevalensi stunting di tahun 2024 sebesar 14 persen. Dengan angka stunting di tahun 2021 sebesar 24,4 persen maka untuk mencapai target tersebut diperlukan penurunan 2,7 persen setiap tahunnya.

    Hal ini diungkapkan Menkes dalam keterangan persnya usai menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Strategi Percepatan Penurunan Stunting yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (11/01/2022), secara virtual.

    “Targetnya jelas, yaitu menurunkan stunting-nya kita, per tahun 2021 ini kan ada di angka 24,4 persen, itu beliau (Presiden Joko Widodo) harapkan bisa mencapai angka 14 persen di tahun 2024. Hitung-hitungan kami turunnya mesti 2,7 persen per tahun,” tutur Budi.

    Ia menjelaskan, untuk mencapai target tersebut pemerintah melakukan dua intervensi holistik yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

    intervensi spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) dan kepada ibu sebelum dan di masa kehamilan, yang umumnya dilakukan di sektor kesehatan.

    Sedangkan intervensi sensitif dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dan merupakan kerja sama lintas sektor.

    “Untuk menurunkan stunting, 30 persen bergantung kepada intervensi spesifik (dan) 70 persen bergantung kepada intervensi sensitif,” ungkapnya.

    Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai pelaksana percepatan penurunan angka stunting nasional akan mengoordinasikan upaya intervensi tersebut dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

    “Kami di Kementerian Kesehatan membantu Pak Kepala BKKBN konsentrasi yang intervensi spesifik, yang 30 persennya,” sebut Menkes.

    Intervensi stunting, lanjut Budi perlu dilakukan sebelum dan setelah kelahiran. Intervensi sebelum kelahiran diperlukan karena berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 sekitar 23 persen anak lahir dengan kondisi sudah stunted akibat kurang gizi selama kehamilan.

    Sementara, setelah kelahiran stunting meningkat signifikan pada usia 6-23 bulan yang diakibatkan kekurangang protein hewani pada makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang mulai diberikan sejak usia 6 bulan.

    Adapun sebelum kelahiran pemerintah melakukan tiga intervensi spesifik. Pertama, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil serta peningkatan asupan gizi.

    “Yang kita lakukan adalah kita sudah mengubah Permenkes yang tadinya hanya memberikan Tablet Tambah Darah (TTD) menjadi mengonsumsi,” ucapnya.

    Kedua, meningkatkan pelaksanaan konsultasi ibu hamil dari empat kali menjadi enam kali.

    “(Konsultasi) harus dengan dokter, supaya kalau ada perkembangan yang kurang bagus dari kehamilan sehingga menyebabkan stunting, dokter bisa tahu dan bisa melakukan intervensi medis,” tegas Budi.

    Ketiga, memantau perkembangan janin selama kehamilan. Kemenkes akan melengkapi seluruh puskesmas dengan peralatan USG. Saat ini baru sekitar dua ribu puskesmas yang memiliki USG.

    “USG itu dibutuhkan untuk melihat apakah perkembangan bayinya itu sesuai dengan yang seharusnya, apakah perkembangan plasentanya juga baik, sehingga kalau ada kemungkinan dia kekurangan gizi karena perkembangan yang tidak baik dilihat oleh dokter pada saat ANC dengan USG kita bisa melakukan intervensi sebelum lahir,” tandasnya.

    Terkait intervensi setelah kelahiran, pemerintah mendorong ASI eksklusif. Kemudian, Kemenkes juga akan meningkatkan edukasi mengenai kecukupan gizi untuk makanan pendamping ASI (MP-ASI) terutama protein hewani.

    “Intervensinya kita untuk anak-anak yang ASI-nya sudah selesai dan harus dikasih makanan tambahan itu kita usahakan dikasih telur satu dan susu yang nanti dananya kita bisa ambil dari Dana Desa atau dari dana khusus,” pungkasnya.

    Selain itu, Kemenkes juga akan memantau perkembangan dan pertumbuhan balita. Budi menyampaikan bahwa pihaknya akan melengkapi alat pengukur berat dan pengukur tinggi balita di seluruh desa.

    “Kalau diukur beratnya kurang dari standar, dia harus dirujuk ke puskesmas, itu namanya weight faltering. Kalau tingginya kurang, stunted, dikirimnya ke rumah sakit,” kata Budi.

    Bayi dengan gizi kurang akan mendapatkan tambahan asupan gizi sementara bayi gizi buruk akan mendapatkan pelayanan tata laksana gizi buruk.

    “Kalau dia sudah stunted, ini kan lebih parah, itu tata laksana gizinya harus lebih baik di rumah sakit. Ada namanya PKMK (Pangan Olahan untuk Kondisi Medis Khusus) makanan khusus, itu kita masukkan juga ke paket BPJS agar bayi-bayi yang stunted ini atau tinggi badannya kurang itu bisa di-address di rumah sakit, jadi rujukan dan treatment-nya,” sebut Menkes.

    Intervensi spesifik setelah kelahiran lainnya adalah pelaksanaan imunisasi dasar lengkap.

    “Kita akan memastikan imunisasi dasar lengkap ini naik lagi karena kemarin agak turun. Kita akan pastikan naik dan kita akan integrasikan dengan sistem vaksinasi COVID-19, jadi monitoring-nya jauh lebih berbasis teknologi dan real time,” ujarnya.

    Selain itu menurut Menkes, pihaknya juga akan menambahkan dua vaksinasi dasar yaitu vaksin Rotavirus dan Vaksin PCV untuk melindungi bayi dari infeksi di 1.000 hari pertama.

    “Vaksinasi untuk pneumonia dan juga diare, Rotavirus dan PCV. Dengan demikian diharapkan selama dua tahun pertama masa kritisnya atau 1.000 hari kehidupan, dia tidak kena sakit sehingga gizinya masuk semua bisa langsung dipakai buat pertumbuhan, bukan untuk melawan penyakitnya,” tandasnya. []

  • Gus Halim: Penanganan Stunting Sasaran Prioritas SDGs Desa

    peloporberita.com/ | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memastikan, penanggulangan stunting di desa menjadi salah satu program prioritas pembangunan desa. Ia menyampaikan hal itu pada acara Sapa Indonesia, Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Indonesia Bebas Stunting, Jumat (12/11/2021).

    “Kementerian Desa punya alat kebijakan pembangunan desa yang kita sebut dengan SDGs Desa, disitu ada 18 goals. Goals pertama dan kedua terkait dengan stunting yaitu desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan. Dua hal ini jelas mengarah pada stunting kemudian bicara tentang goals kelima sanitasi dan air bersih. Ini juga terkait dengan stunting,” ujar Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar alias Gus Halim.

    Gus Halim menegaskan bahwa penanggulangan stunting di desa dapat menggunakan dana desa. Menurutnya, kebijakan penanganan stunting di desa telah tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sejak 2019. “Kebijakan kita terkait dengan prioritas penggunaan dana desa direkomendasikan untuk urusan misalnya penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita itu juga direkomendasikan dalam penggunaan dana desa,” katanya.

    Baca juga: Pemerintah Luncurkan Program Mahasiswa Peduli Stunting

    Stunting adalah salah satu permasalahan yang masih terjadi di Indonesia. Pemerintah berupaya menyelesaikan masalah tersebut sebagai salah satu kunci menuju Indonesia emas 2045. Sampai pada tahun 2019, data BKKBN menunjukkan bahwa stunting di Indonesia mencapai 27,67 persen. Meskipun telah turun daripada tahun sebelumnya, namun angka tersebut masih terhitung tinggi karena melebihi batas minimum yang ditetapkan oleh WHO.

    “Masalah stunting bukan hanya soal makanan bergizi dan seterusnya tapi juga pemahaman. Stunting juga bisa dialami oleh masyarakat kelas menengah. Bukan karena miskin tapi tidak paham dan pola makannya rusak. Makanya pelatihan berkaitan pencegahan stunting juga masuk dalam prioritas pemanfaatan dana desa,” tutup mantan Ketua DPRD Jawa Timur tersebut. []

  • Pemerintah Luncurkan Program Mahasiswa Peduli Stunting

    peloporberita.com/ | Jakarta – Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)  meluncurkan program Mahasiswa Peduli Stunting atau disebut Mahasiswa Penting. Program itu merupakan bentuk pendampingan kepada keluarga berisiko stunting.

    Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto, mewakili Menko PMK Muhadjir Effendy pada Peluncuran Program Mahasiswa Penting di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengatakan bahwa melalui pendampingan mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan stunting di tingkat keluarga.

    “Program Mahasiswa Penting ini merupakan inovasi dan upaya nyata pencegahan stuntiny yang sejalan dengan program KKN tematik mahasiswa dan Kampus Merdeka yang sudah dijalankan oleh perguruan tinggi di DIY.”

    “Peran dan keterlibatan mahasiswa di perguruan tinggi memiliki potensi dalam melakukan edukasi kepada masyarakat, sekaligus mengaplikasikan ilmu untuk pemberdayaan masyarakat,” tuturnya berdasarkan keterangan tertulis yang dikutip peloporberita.com/, Minggu, 26 September 2021.

    Agus menyebut, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Oleh sebab itu, target penurunan angka stunting hingga 14% di 2024 harus benar-benar digenjot dengan melibatkan semua pihak, termasuk mahasiswa.

    “Stunting ini bukan hanya concern orang kesehatan saja, tapi seluruh lintas ilmu. Maka saat memberikan edukasi, mahasiswa juga bisa melakukannya lewat pendekatan budaya setempat dan memberikan contoh,” sebutnya.

    Pemerintah Luncurkan Program Mahasiswa Peduli Stunting
    Pemerintah Luncurkan Program Mahasiswa Peduli Stunting. (Foto:Pelopor.id/Kemenko PMK)

    Sementara berdasarkan laporan Aris Riyanta, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Pemerintah Provinsi DIY, kasus stunting di DIY tahun 2021 sebesar 14% atau di bawah angka nasional 27%. Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 mencatat, Indeks Khusus Penanganan Stunting DIY mendapatkan 79,3 poin atau tiga tertinggi se-Indonesia.

    “Saya kira program Mahasiswa Penting ini merupakan inovasi dan upaya nyata pencegahan stuntiny yang sejalan dengan program KKN tematik mahasiswa dan Kampus Merdeka yang sudah dijalankan oleh perguruan tinggi di DIY,” sebut Aris.

    Sebagai penanggungjawab percepatan penanganan stunting sesuai amanat Perpres No. 72/2021, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menegaskan bahwa program Mahasiswa Penting akan digaungkan hingga ke seluruh perguruan tinggi. Jangkauannya pun akan secara luas menyentuh masyarakat hingga pelosok Tanah Air.

    Kendati demikian, pencegahan dan penanganan stunting masih sangat terhambat oleh pemahaman masyarakat yang masih rendah. Bahkan, perilaku untuk memfokuskan agar mencegah lahirnya anak stunting juga tidak belum benar-benar tepat dilakukan.

    “Stunting ini jadi masalah atau hambatan menuju 2045. Kita gandeng mahasiswa agar mereka ikut memberikan edukasi terutama kepada calon pengantin, ibu hamil berisiko, dan ibu menyusui. Namun perlu diingat karena ini upaya pencegahan maka tidak ada kata berhenti dan harus terus dilakukan,” tegas Hasto.

    Pada peluncuran program Mahasiswa Penting juga dihadiri Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Aris Junaidi dan Rektor UMY Gunawan Budianto. Turut hadir secara daring, perwakilan BKKBN se-Indonesia dan mahasiswa sejumlah perguruan tinggi yang sedang melakukan KKN Tematik dengan melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan pencegahan stunting di berbagai daerah. []

  • Menko PMK Muhadjir Effendy Beberkan Kunci Atasi Stunting

    peloporberita.com/ | Jakarta – Stunting atau gagal tumbuh pada anak masih menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan manusia Indonesia. Berdasarkan Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, prevalensi stunting masih berada di angka 27,7%. Data World Bank tahun 2020 menunjukkan, prevalensi stunting Indonesia berada di urutan ke 115 dari 151 negara di dunia.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024. Untuk mewujudkan hal itu maka dibutuhkan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dukungan organisasi kemasyarakatan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kunci  penyebab stunting. 

    Baca juga: Menko PMK Buka Digital Talent Scholarship Tahun 2021

    “Percepatan penurunan stunting perlu terus diperbaiki melalui berbagai evaluasi dan disesuaikan dengan kultur, sumber pangan lokal, upaya-upaya berkelanjutan sehingga menjadi budaya perbaikan gizi bagi penerus bangsa,” ucap Muhadjir. 

    Muhadjir menyebutkan beberapa hal pemicu tingginya angka stunting di daerah adalah kurangnya asupan gizi kronis pada anak, rendahnya cakupan akses air dan sanitasi penduduk, rendahnya pendidikan orang tua, pola asuh yang salah dan kurangnya tenaga kesehatan, terutama ahli gizi dalam pemantauan perkembangan balita.

    Menurutnya, permasalahan ini harus diatasi dan diselesaikan. Apalagi, pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, diyakini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan stunting pada kelompok miskin yang akan berdampak pada menurunnya daya beli terhadap pangan bergizi.

    Baca juga: Temui Nenek Stroke tanpa BPJS, Menko PMK Minta Camat Uruskan Pindah KTP

    Muhadjir juga mengatakan, pandemi telah memunculkan banyak keluarga miskin baru. Misalnya di perkotaan, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2021 telah mencapai 12,18 juta orang, bertambah 138,1 ribu orang dari jumlah pada September 2020. Muhadjir menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, yang diselenggarakan secara daring oleh Setwapres, pada Senin (23/08/2021).

    Saat ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan menunjuk Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. Menko Muhadjir ditunjuk sebagai wakil ketua pengarah dibawah Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin sebagai ketua pengarah. []