peloporberita.com

Tag: Sri Lanka

  • Krisis Bahan Bakar Buat Sri Lanka Tutup Sekolah dan Kantor Pemerintah

    Jakarta | Pihak berwenang Sri Lanka pada Jumat (17/06/2022) mengumumkan penutupan kantor dan sekolah pemerintah selama dua minggu, lantaran hampir semua transportasi umum terhenti akibat kurangnya dolar untuk membayar bahan bakar impor.

    Kementerian Administrasi Publik Sri Lanka memerintahkan seluruh departemen, lembaga publik dan dewan lokal untuk mempertahankan layanan kerangka mulai Senin, sebagai tanggapan atas kekurangan bensin dan solar yang akut.

    “Karena transportasi umum yang langka serta ketidakmampuan untuk mengatur kendaraan pribadi, diputuskan untuk secara drastis mengurangi jumlah karyawan yang melapor untuk bekerja,” kata perintah kementerian seperti dikutip dari TRT World, Sabtu (18/06/2022).

    Sri Lanka menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1948, dan tidak mampu membiayai impor kebutuhan seperti makanan, obat-obatan dan bahan bakar sejak akhir tahun lalu.

    Negara ini juga menghadapi rekor inflasi tinggi dan pemadaman listrik yang berkepanjangan, yang semuanya telah berkontribusi pada protes berbulan-bulan dengan tuntutan agar Presiden Gotabaya Rajapaksa mundur.

    Awal pekan ini, pihak berwenang Sri Lanka telah menyatakan Jumat sebagai hari libur, yang juga merupakan salah satu upaya untuk menghemat bahan bakar.

    Terlepas dari langkah itu, antrian panjang terlihat di luar pom bensin pada Jumat, dengan banyak pengendara mengatakan telah menunggu berhari-hari untuk mengisi tangki mereka.

    Perintah penutupan ini keluar sehari setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan tanggapan daruratnya terhadap krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Sri Lanka, dengan memberi makan ribuan wanita hamil yang menghadapi kekurangan makanan.[]

  • Indonesia Kirim Bantuan Obat dan Alat Kesehatan Sebanyak 3 Ton untuk Sri Lanka

    Jakarta – Pemerintah Indonesia mengirimkan 3.026 kilogram bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan esensial dan alat kesehatan untuk Pemerintah Sri Lanka.

    Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan (Sekjen Kemenkes), Kunta Wibawa Dasa Nugraha Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan (Sekjen Kemenkes), Kunta Wibawa Dasa Nugraha menegaskan, Pengiriman bantuan ini merupakan respons pemerintah atas krisis yang berdampak pada kelangkaan obat dan alat kesehatan di negara tersebut.

    “Dengan semangat kemanusiaan dan solidaritas sebagai negara sahabat, Indonesia bermaksud menyerahkan bantuan kesehatan untuk pemerintah dan masyarakat Sri Lanka,” tutur Kunta saat menyerahkan bantuan yang diterima oleh Duta Besar (Dubes) Sri Lanka untuk Indonesia dan ASEAN Yasoja Gunasekera, di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta, Kamis (28/04/2022).

    Kunta menjelaskan, pengiriman bantuan ini terlaksana atas kerja sama antara pemerintah, sektor usaha, di tanah air, dan pihak lainnya, di antaranya Kemenkes, Kementerian Luar Negeri, Dubes Sri Lanka untuk Indonesia, WHO Indonesia, dan sembilan perusahaan farmasi sebagi berikut:

    1. PT. Dexa Medica Group
    2. PT Bernofarma
    3. PT Global Onkolab Farma (Kalbe Group)
    4. PT CKD Otto
    5. PT. Jayamas
    6. PT. Safelock
    7. PT Ocean Medika
    8. PT. Bara Sehat Jaya
    9. PT. Triton Manufactures

    Bantuan CSR dari kesembilan perusahaan tersebut, nilainya sekitar Rp22,1 miliar terdiri dari 11 item obat dan 8 item alat kesehatan.

    “Atas donasi dan kerja sama dari seluruh pihak yang terlibat, bantuan donasi ini bisa diterima hari ini untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Sri Lanka,” ungkapnya.

    Selanjutnya, bantuan akan dikirimkan dalam dua kloter menggunakan pesawat kargo. Pada kloter pertama ini bantuan yang dikirimkan berkapasitas 1.284 kilogram atau 1,2 ton yang terdiri dari 8 item obat sitostatika dan 6 item alat kesehatan, senilai Rp4,53 miliar.

    Kemudian, kloter kedua akan diberangkatkan pada tanggal 8 Mei 2022 dengan total berat 1.834 kilogram atau 1,8 ton yang terdiri dari 2 item obat sitostatika, 1 suplemen untuk pasien kanker, dan 2 item alat kesehatan senilai Rp17,69 miliar.

    Kunta juga menyebut, pengiriman bantuan ini juga merupakan wujud hubungan baik dan erat antara Indonesia dan Sri Lanka. Kedua negara telah menjadi mitra strategis sangat lama hingga di tahun 2022 ini memasuki usia 70 tahun. []

  • Sri Lanka Bangkrut, Bursa Efek Colombo Tutup 18-22 April

    Jakarta –Pemerintah Sri Lanka, belum lama ini mengumumkan bahwa negara tersebut bangkrut, dilanda krisis ekonomi. Mereka juga telah menaikkan tingkat suku bunga dan menyatakan gagal bayar (default) terhadap utang luar negerinya.

    Terkait itu, Komisi Sekuritas Sri Lanka telah memerintahkan Bursa Efek Colombo (Colombo Stock Exchange) untuk menghentikan aktivitas perdagangan saham selama lima hari mulai hari ini, Senin (18/4/2022), hingga lima hari ke depan atau hingga Jumat, (22/04/2022).

    Pihak bursa, berada di bawah tekanan pialang dan investor untuk tidak membuka perdagangan kembali pada Senin (18/04/2022) ini guna mencegah keruntuhan pasar. Namun penghentian sementara perdagangan saham tetap dilakukan untuk memberi waktu bagi para investor untuk mencerna kondisi ekonomi di Sri Lanka.

    Krisis tersebut, membuat para serikat pekerja dan pemain bintang kriket ikut turun ke jalan-jalan untuk bergabung dalam aksi protes menuntut pengunduran diri presiden.

    Sri Lanka disebut tengah bergulat dengan kemerosotan ekonomi terburuknya sejak kemerdekaan pada 1948. Pihak berwenang pun kerap melakukan pemadaman listrik bergilir yang diperparah dengan kekurangan makanan dan bahan bakar yang akut, di samping inflasi tinggi.

    [irp]

    Krisis tersebut diklaim sebagai penyebab kesengsaraan bagi 22 juta penduduk Sri Lanka dan mendorong aksi protes anti-pemerintah selama berminggu-minggu.Aksi protes ini, terjadi menjelang rencana pertemuan antara pihak berwenang Sri Lanka dengan Dana Moneter Internasional (IMF) pada Senin (18/04/2022) di Washington, yang bertujuan merundingkan dana talangan (bailout) senilai US$4 Miliar.

    Langkah ini dilakukan Sri Lanka, lantaran negara itu telah kehabisan cadangan devisa untuk melakukan pembiayaan bahkan untuk impor yang paling penting. Sebelumnya Pemerintah setempat telah meminta keringanan utang dari India dan Tiongkok, namun kedua negara tersebut malah menawarkan lebih banyak jalur kredit untuk membeli komoditas dari mereka.

    Selain di bidang ekonomi, Sri Lanka pun sedang dilanda kekacauan politik, dimana banyak warga protes ke jalanan yang menyerukan penggulingan Presiden berkuasa saat ini Gotabaya Rajapaksa.

    Sementara tahun ini, kewajiban utang Sri Lanka mencapai US$ 8,6 miliar sebelum menangguhkan pembayaran pinjaman luar negeri untuk menghemat uang guna membayar impor makanan dan bahan bakar penting. []

    [irp]

  • Sri Lanka Akhirnya Menyatakan Gagal Bayar Utang Luar Negeri

    Jakarta | Sri Lanka pada Selasa (12/04/2022) menyatakan bahwa dengan cadangan devisa yang sangat rendah, Sri Lanka akan gagal membayar utang luar negerinya sambil menunggu paket bailout dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).

    Mengutip Kyodo News, ini adalah pertama kalinya negara kepulauan Asia Selatan itu mengumumkan default utang, sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948.

    Krisis pemicu default tampaknya dipicu oleh dampak pandemi, yang telah memukul sektor pariwisata Sri Lanka, dan apa yang disebut jebakan utang yang melibatkan pinjaman besar dari Tiongkok untuk proyek infrastruktur yang tidak berkelanjutan.

    Menurut kementerian keuangan Sri Lanka, kebijakan negara untuk menangguhkan pembayaran utang normal akan berlaku untuk semua obligasi internasional, semua pinjaman bilateral tidak termasuk swap antara bank sentral dan bank sentral asing, dan semua pinjaman dengan bank komersial dan pemberi pinjaman institusional.

    “Pemerintah bermaksud untuk melanjutkan diskusinya dengan IMF secepat mungkin dengan tujuan untuk merumuskan dan menyajikan kepada kreditur negara itu sebuah rencana komprehensif untuk memulihkan utang publik eksternal Sri Lanka ke posisi yang sepenuhnya berkelanjutan,” kata kementerian keuangan Sri Lanka dalam sebuah pernyataan.

    Krisis ekonomi Sri Lanka dimulai ketika negara berpenduduk 22 juta orang itu menghadapi penurunan ekonomi terburuk, dengan pemadaman dan kekurangan makanan dan bahan bakar.

    Pemerintah telah memberlakukan larangan impor barang-barang non-esensial untuk menghemat cadangan mata uang asingnya dan menggunakannya untuk pembayaran utang yang sekarang telah gagal bayar.

    Negara ini juga telah meminta keringanan utang dari India dan Tiongkok, namun malah ditawari lebih banyak jalur kredit untuk membeli komoditas dari mereka.

    Warga telah memprotes selama berminggu-minggu atas krisis dan menuntut Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mundur, sebuah perkembangan yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan keadaan darurat awal bulan ini.[]

  • Aksi Protes Makin Ricuh, Presiden Sri Lanka Umumkan Keadaan Darurat

    Jakarta | Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengumumkan keadaan darurat pada Jumat (01/04/2022). Hal ini memberikan kekuatan besar bagi pasukan keamanan sehari setelah ratusan orang mencoba menyerbu rumahnya dalam kemarahan akibat krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Presiden Rajapaksa menerapkan undang-undang keras yang memungkinkan militer menangkap dan menahan tersangka untuk waktu yang lama tanpa pengadilan, ketika demonstrasi yang menyerukan pelengserannya menyebar ke seluruh negara Asia Selatan.

    Kepolisian Sri Lanka pun memberlakukan kembali jam malam pada hari Jumat di Provinsi Barat, yang meliputi ibu kota Kolombo, memperluas zona larangan bepergian dari malam sebelumnya.

    Kota-kota selatan Galle, Matara dan Moratuwa juga menyaksikan protes anti-pemerintah, dan demonstrasi serupa dilaporkan di wilayah utara dan tengah. Semua menahan lalu lintas di jalan-jalan utama.

    Melansir AFP, negara berpenduduk 22 juta orang itu menghadapi kekurangan bahan pokok yang parah, kenaikan harga yang tajam dan pemadaman listrik yang melumpuhkan dalam penurunan paling menyakitkan, sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948.

    Kantor Rajapaksa mengatakan bahwa para pengunjuk rasa ingin menciptakan “Musim Semi Arab”, sebuah referensi untuk protes anti-pemerintah dalam menanggapi korupsi dan stagnasi ekonomi yang mencengkeram Timur Tengah lebih dari satu dekade lalu.

    Kesulitan Sri Lanka telah diperparah oleh pandemi, yang melumpuhkan pariwisata dan pengiriman uang. Banyak ekonom juga menilai, krisis telah diperburuk oleh salah urus pemerintah dan akumulasi pinjaman selama bertahun-tahun.

    Data resmi terbaru menunjukkan inflasi di Kolombo mencapai 18,7 persen pada Maret, rekor bulanan keenam berturut-turut. Harga makanan melonjak 30,1 persen.

    Kolombo memberlakukan larangan impor secara luas pada Maret 2020 dalam upaya menghemat mata uang asing yang diperlukan untuk membayar hampir USD 7 miliar tahun ini untuk melunasi utangnya yang mencapai USD 51 miliar.[]

  • Banyak Utang, Sri Lanka Tak Mampu Impor Minyak

    peloporberita.com/ – Pemerintah Sri Lanka, pada Jumat,(18/2/2022) mengumumkan tidak mampu lagi membiayai impor minyak lantaran kehabisan uang tunai. Menteri Energi Sri Lanka Udaya Gammanpila mengatakan, masalah kekurangan bahan bakar di seluruh negeri bisa memburuk.

    Pasalnya, Perusahaan Migas milik Pemerintah setempat, Ceylon Petroleum Corporation (CPC) terus merugi sehingga kehabisan uang untuk mengimpor pasokan minyak dari luar negeri. Menurut Menteri Gammanpila, CPC menderita kerugian hingga 42% atas penjualan solar dengan mengikuti harga yang ditentukan pemerintah.

    Sementara transportasi umum di Sri Lanka, umumnya menggunakan Solar sebagai bahan bakar. Kekurangan stok BBM juga dilaporkan oleh para pengendara di luar ibu kota Kolombo. Masyarakat melaporkan, antrian panjang bahan bakar terjadi di sejumlah SPBU akibat kekurangan stok.

    “Sebelumnya, kami kekurangan dolar untuk mengimpor minyak. Sekarang kami tidak memiliki rupee untuk membeli dolar,” tutur Gammanpila.

    Sepanjang tahun lalu, CPC mencatat kerugian 83 miliar rupee (US$ 415 juta) menurut Gammanpila, bahkan jika pajak atas penjualan minyak dicabut, tidak akan cukup untuk menutupi kerugian tersebut.

    “Kekurangan parah tidak bisa dihindari, kecuali kita menaikkan harga atau perbendaharaan menawarkan bailout (dana talangan),” tegasnya.

    Cadangan devisa Sri Lanka, tercatat telah berkurang dari US$7,5 miliar pada 2019 atau sejak Presiden Gotabaya Rajapaksa menjabat menjadi US$3,1 miliar pada Desember 2021 lalu, sebab pendapatan utamanya dari sektor pariwisata menyusut di tengah pandemi.

    Sebuah perdebatan berkecamuk, tentang apakah pemerintah harus memprioritaskan kewajiban utang luar negeri daripada memberi makan rakyatnya yang kelaparan. Kolombo, memiliki utang luar negeri hampir US$7,3 miliar yang jatuh tempo tahun ini. Sedangkan rakyatnya menghadapi kekurangan pangan akut dan inflasi sebesar 14%.

    “Kami memiliki utang yang tinggi dari tiga negara China, Jepang dan India,” ucap Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa belum lama ini seperti dikutip dari straitstimes. []