peloporberita.com

Tag: Solar

  • Penyelidikan AS Terhadap Impor Solar Ancam Proyek Energi Bersih

    Jakarta | Penyelidikan Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) yang dapat mempengaruhi tarif impor solar dari negara-negara Asia Tenggara dinilai telah mengancam proyek energi bersih.

    Berdasarkan hasil survei American Clean Power (ACP) Association yang dikutip dari Bloomberg News, setidaknya 65% dari kapasitas surya AS yang ditetapkan untuk online pada tahun ini dan tahun depan, setara dengan 24 gigawatt, kini sangat berisiko dibatalkan atau ditunda.

    Penilaian dari pengembang terbarukan yang mewakili lebih dari 150 proyek surya aktif memberikan gambaran awal gangguan yang telah didorong oleh penyelidikan.

    Pembuat modul di empat negara sasaran, yaitu Thailand, Malaysia, Vietnam dan Kamboja, telah menghentikan pengiriman ke AS. Pengembang mengatakan, mereka tidak memiliki cukup modul untuk menyelesaikan proyek. Menurut survei ACP, hal itu membahayakan rencana investasi senilai USD 30 miliar.

    Responden studi terpisah oleh Solar Energy Industries Association awal bulan ini juga mengangkat kekhawatiran yang sama.

    Meski ada hambatan, Wakil Penasihat Iklim Nasional Gedung Putih Ali Zaidi mengatakan, penyebaran terbarukan jangka panjang tidak boleh didorong keluar jalur.

    Jika Departemen Perdagangan akhirnya menyimpulkan bahwa tarif sekitar satu dekade terhadap impor solar Tiongkok dielakkan dengan pengiriman dari pabrik di empat negara Asia, maka barang-barang tersebut dapat terkena tarif retroaktif, risiko yang telah mendorong sejumlah produsen menangguhkan pengiriman ke AS.

    Pendukung manufaktur surya AS berpendapat, impor murah merusak prospek AS untuk membuat dan menjual peralatan di dalam negeri. Mereka juga mengatakan bahwa risiko tarif retroaktif dibesar-besarkan.[]

  • Dikabarkan Harganya Bakal Naik, Pemerintah Jamin Pasokan Pertalite

    Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan belum lama ini mengatakan, bensin jenis Pertalite atau BBM RON 90 akan naik.

    “Yang akan terjadi nanti, Pertamax, Pertalite (naik). Premium belum. Ya, semua akan naik. Nggak akan nggak ada yang naik itu,” tuturnya saat meninjau Depo LRT Jabodebek di Jatimulya, Bekasi Timur, Jumat (01/04/2022).

    Namun, menurut Luhut kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamina akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah dan Pertamina pun memastikan agar pasokan BBM tersedia, khususnya BBM yang paling banyak dikonsumsi masyarakat termasuk Pertalite. Begitu juga solar akan ditingkatkan pasokannya dan menjaga stok menjadi di atas 20 hari.

    “Pemerintah menjamin tersedianya BBM dan melakukan koordinasi dengan badan usaha dalam hal ini Pertamina. Pertamina telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan dalam rangka terjaminnya ketersediaan BBM serta mengantisipasi peningkatan kebutuhan khususnya di bulan Ramadan ini” tutur Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi, Senin (04/04/2022).

    Pemerintah pun sudah mengambil beberapa langkah strategis untuk mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi tersebut, antara lain dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 45.K/HK.02/SJN.H/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Tim Gugus Tugas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM, serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan bersama antara Ditjen Migas Kementerian ESDM, Tim BPH Migas, dan Pertamina di beberapa daerah yang terjadi antrean/kelangkaan Solar.

    SPBU
    SPBU Pertamina. (Foto:Pelopor.id/Tantri Lestari)

    “Upaya lainnya adalah melakukan monitoring stok bahan bakar migas melalui command center, koordinasi Pertamina dengan penegak hukum dan pemerintah daerah,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, seluruh Direksi Pertamina telah melakukan pengecekan langsung di berbagai SPBU serta sarana dan fasilitas terminal BBM yang tersebar di Indonesia, antara lain di wilayah Jambi, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Riau, Sumatrra Barat, Lampung dan Bengkulu.

    Menurut Agung Pengecekan juga dilakukan di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan. Selain itu, Pertamina telah membentuk Satgas RAFi (Ramadan & Idulfitri) serta menyiapkan berbagai layanan tambahan berupa SPBU Siaga, mobil tangki siaga, motorist, SPBU Kantong dan rest area yang dilengkapi fasilitas kesehatan bagi para pemudik di beberapa titik jalur mudik.[]

  • Thailand Hampir Kehabisan Dana untuk Subsidi Harga Energi

    Jakarta | Kantor Dana Bahan Bakar Minyak Thailand atau The Oil Fuel Fund Office (Offo) berharap bulan depan bisa mendapatkan bagian pertama dari pinjaman bank komersial, sebagai bagian dari total 20 miliar baht. Pasalnya, Offo hampir kehabisan dana yang digunakan untuk mensubsidi harga energi.

    Bangkok Bank, Siam Commercial Bank, Government Savings Bank dan Krungthai Bank milik negara termasuk di antara pemberi pinjaman utama. Pinjaman tersebut memiliki jangka waktu pengembalian modal selama tiga tahun.

    Direktur Offo Wisak Watanasap mengatakan, pinjaman tersebut dipakai untuk membayar para pedagang minyak dan gas, guna membatasi harga solar pada 29,94 baht per liter dan menetapkan harga bahan bakar gas cair (LPG) pada 318 baht per silinder, standar 15 kilogram di bawah program subsidi harga pemerintah.

    Mengutip Bangkok Post, sejak tahun lalu, Offo telah menghabiskan total 61,6 miliar baht atau sekitar Rp 26,2 triliun untuk mensubsidi harga solar dan LPG.

    Dengan harga referensi minyak mentah Dubai USD109 per barel, Offo memprediksi akan menghabiskan 16 miliar baht per bulan untuk mensubsidi harga solar dan 3 miliar baht per bulan untuk mensubsidi LPG.

    Harga minyak global telah meningkat pesat sejak akhir tahun lalu, setelah pelonggaran pembatasan pandemi dan pembukaan kembali banyak negara untuk memulai kegiatan ekonomi mereka. Ditambah lagi dengan perang Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak akhir Februari, makin mempercepat lonjakan harga minyak.[]

  • Banyak Utang, Sri Lanka Tak Mampu Impor Minyak

    peloporberita.com/ – Pemerintah Sri Lanka, pada Jumat,(18/2/2022) mengumumkan tidak mampu lagi membiayai impor minyak lantaran kehabisan uang tunai. Menteri Energi Sri Lanka Udaya Gammanpila mengatakan, masalah kekurangan bahan bakar di seluruh negeri bisa memburuk.

    Pasalnya, Perusahaan Migas milik Pemerintah setempat, Ceylon Petroleum Corporation (CPC) terus merugi sehingga kehabisan uang untuk mengimpor pasokan minyak dari luar negeri. Menurut Menteri Gammanpila, CPC menderita kerugian hingga 42% atas penjualan solar dengan mengikuti harga yang ditentukan pemerintah.

    Sementara transportasi umum di Sri Lanka, umumnya menggunakan Solar sebagai bahan bakar. Kekurangan stok BBM juga dilaporkan oleh para pengendara di luar ibu kota Kolombo. Masyarakat melaporkan, antrian panjang bahan bakar terjadi di sejumlah SPBU akibat kekurangan stok.

    “Sebelumnya, kami kekurangan dolar untuk mengimpor minyak. Sekarang kami tidak memiliki rupee untuk membeli dolar,” tutur Gammanpila.

    Sepanjang tahun lalu, CPC mencatat kerugian 83 miliar rupee (US$ 415 juta) menurut Gammanpila, bahkan jika pajak atas penjualan minyak dicabut, tidak akan cukup untuk menutupi kerugian tersebut.

    “Kekurangan parah tidak bisa dihindari, kecuali kita menaikkan harga atau perbendaharaan menawarkan bailout (dana talangan),” tegasnya.

    Cadangan devisa Sri Lanka, tercatat telah berkurang dari US$7,5 miliar pada 2019 atau sejak Presiden Gotabaya Rajapaksa menjabat menjadi US$3,1 miliar pada Desember 2021 lalu, sebab pendapatan utamanya dari sektor pariwisata menyusut di tengah pandemi.

    Sebuah perdebatan berkecamuk, tentang apakah pemerintah harus memprioritaskan kewajiban utang luar negeri daripada memberi makan rakyatnya yang kelaparan. Kolombo, memiliki utang luar negeri hampir US$7,3 miliar yang jatuh tempo tahun ini. Sedangkan rakyatnya menghadapi kekurangan pangan akut dan inflasi sebesar 14%.

    “Kami memiliki utang yang tinggi dari tiga negara China, Jepang dan India,” ucap Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa belum lama ini seperti dikutip dari straitstimes. []