peloporberita.com

Tag: Sidoarjo

  • Langkah Kementan Tangani Penyakit Mulut dan Kuku yang Mewabah di Jawa Timur

    Jakarta – Penyakit Mulut dan Kuku menyerang Sapi di Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Lamongan. Menyikapi kejadian ini, Kementerian Pertanian (kementan) secara aktif melakukan upaya pencegahan terjadinya penyebaran dan tracing penyakit tersebut.

    Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, Nasrullah menegaskan, dua Laboratorium utama Kementan, Balai Besar Veteriner Wates dan Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya sebagai Lab rujukan Penyakit Mulut dan Kuku telah dari awal aktif melakukan tracing kasus ini.

    “Saat ini kami koordinasi dengan pemda Jawa Timur untuk melakukan lockdown zona wabah,” tutur Nasrullah di Jakarta, Sabtu (07/05/2022).

    Nasrullah juga mengungkapkan, awalnya kasus ini diketahui setelah hasil pemeriksaan PCR menunjukkan positif PMK. Kemudian pihaknya melakukan rapat kordinasi bersama Gubernur Jatim dan empat Bupati dari wilayah terjadinya kasus Penyakit Mulut dan Kuku itu.

    Penyakit Mulut dan Kuku
    Pemeriksaan Penyakit Mulut dan Kuku. (Foto: Kementan)

    Sementara langkah darurat yang disiapkan untuk penanganan Penyakit Mulut dan Kuku tersebut adalah sebagai berikut:

    1. Penetapan wabah oleh Menteri Pertanian berdasarkan surat dari Gubernur dan rekomendasi dari otoritas veteriner nasional sesuai dgn PP no 47/2014.
    2. Pendataan harian jumlah populasi yg positif Penyakit Mulut dan Kuku.
    3. Pemusnahan ternak yg positif Penyakit Mulut dan Kuku secara terbatas.
    4. Penetapan lockdown zona wabah tingkat desa/kecamatan di setiap wilayah dengan radius 3-10 km dari wilayah terdampak wabah.
    5. Melakukan pembatasan dan pengetatan pengawasan lalu lintas ternak, pasar hewan dan rumah potong hewan.
    6. Melakukan edukasi kepada peternak terkait SOP pengedalian dan pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku.
    7. Menyiapkan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku.
    8. Pembentukan gugus tugas tingkat Provinsi dan Kabupaten.
    9. Pengawasan ketat masuknya ternak hidup di wilayah-wilayah perbatasan dengan negara tetangga yang belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku oleh Badan Karantina pertanian.

    Selain itu, lanjut Nasrullah, sejak Jumat (06/05/2022) kemarin, tim pusat dan daerah sudah bekerja di lapangan. Harapannya langkah ini dapat melokalisir zona penyakit dan tidak menyebar ke wilayah sentra sapi lainnya.

    “Masyarakat kita mohon bantuan dan kerjasamanya untuk tidak memindahkan atau memperjualbelikan sapi dari daerah wabah ke daerah yang masih bebas. Kita tangani bersama dan lokalisir wilayahnya,” tandasnya. []

    [irp]

  • Cek Pencairan Bansos di Surabaya, Mensos Tawarkan Bantuan Usaha untuk Warga Terdampak Pandemi

    peloporberita.com/ – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyaksikan pencairan bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Mensos terus mendorong agar bansos segera cair mengingat bulan Desember segera berakhir.

    Mensos memulai kunjungannya Hari ini (27/12/2021), dengan mengecek pencairan bantuan di Kantor Kecamatan Tambaksari, dan Kantor Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.

    Cek Pencairan Bansos di Surabaya, Mensos Tawarkan Bantuan Usaha untuk Warga Terdampak Pandemi
    Cek Pencairan Bansos di Surabaya, Mensos Tawarkan Bantuan Usaha untuk Warga Terdampak Pandemi. (Foto:Pelopor.id/Kemensos)

    Tiba di Tambaksari, Mensos langsung menuju aula kantor kecamatan dimana proses pencairan bantuan berlangsung. Mensos mengecek data penerima bantuan. Kebanyakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selain menerima PKH dan BPNT/Kartu Sembako.

    “Ayo dicairkan semua ya. Yang lanjut usia kasih kesempatan dulu,” tutur Mensos di hadapan petugas sambil mengecek buku tabungan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Beberapa KPM yang datang, baik di Tambaksari maupun di Pakis merupakan KPM perluasan. Yakni KPM yang tercatat sebagai peserta tambahan akibat terdampak pandemi. Dari informasi dan pengamatan, kata Mensos, banyak KPM yang mengira mereka hanya dapat satu jenis bantuan.

    “Padahal mereka mendapatkan PKH dan BPNT/Kartu Sembako. Yang diambil hanya PKH. Mereka boleh dapat dua-duanya. Tapi tidak boleh kalau merangkap BST (Bantuan Sosial Tunai),” sebut Mensos. []

  • Kemenperin Pacu Kawasan Industri Halal untuk Wujudkan Masterplan Ekonomi Syariah

    peloporberita.com/ | Jakarta – Pemerintah bertekad untuk membangun ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber ekonomi baru di Indonesia. Mengacu pada Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024, penguatan rantai nilai halal merupakan bagian dari strategi utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai produsen produk halal dunia pada tahun 2024.

    “Pembangunan KI terutama KIH tidak hanya sebatas memperoleh perizinan tetapi bagaimana mendatangkan tenant masuk kedalam kawasan.”

    Dukungan pemerintah dalam merealisasikan penguatan rantai nilai halal dilakukan melalui inisiatif strategis, yaitu pembentukan kawasan industri halal (KIH). Hal ini diwujudkan Kementerian Perindustrian bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Majelis Ulama Indonesia dengan hadirnya tiga KIH, yaitu Modern Halal Valley, Halal Industrial Park Sidoarjo, dan Bintan Inti Halal Hub.

    “Hadirnya KIH seluas 148 hektare di Sidoarjo tersebut, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung proses produk halal, diharapkan akan memperkuat seluruh rantai nilai halal dari sektor hulu hingga hilir guna mengembangkan potensi produk halal di Indonesia khususnya di Jawa Timur dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik dan global,” tutur Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat meninjau pembangunan KIH di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat 1 Agustus 2021.

    Untuk mendorong potensi yang cukup besar di industri halal, menurut Menperin diperlukan kolaborasi program kementerian dan lembaga di daerah guna memperkuat ekosistem industri halal.

    Agus Gumiwang Kartasasmita
    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat meninjau pembangunan KIH di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat 1 Agustus 2021. ((Foto:Pelopor.id/Kemenperin)

    “Ketersediaan fasilitas serta infrastruktur yang lengkap dan terpadu akan meningkatkan ketertarikan investasi di KIH karena bersaing dengan KIH di negara-negara tetangga,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, Kementerian Perindustrian terus melakukan upaya untuk mendorong pembangunan KIH dan Halal Hub di daerah-daerah guna membentuk ekosistem industri halal yang kuat dan merata di seluruh Indonesia. Hal ini dapat dilakukan karena memperoleh kerja sama dan dukungan dengan pihak lain.

    “Pembangunan KI terutama KIH tidak hanya sebatas memperoleh perizinan tetapi bagaimana mendatangkan tenant masuk kedalam kawasan. Geliat pembangunan KIH perlu mendapatkan perhatian, seperti fasilitasi insentif, guna memperkuat ekosistem halal value chain dari aktivitas industri halal global,” ungkap Agus.

    Contohnya dalam pembangunan Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS). Pada tahap pertama pembangunan HIPS, saat ini telah berdiri 32 unit standard factory building kavling kecil untuk sektor industri kecil dan menengah (IKM) seluas 2 Hektare. Selain itu, pengelola telah melakukan proses pematangan lahan dan pembuatan saluran drainase sepanjang jalan lingkungan, pembangunan konstruksi awal masjid, laboratorium, dan kantor pengelola HIPS.

    “Melihat progres pembangunan KIH yang sangat cepat, pemerintah akan melakukan akselerasi penguatan ekosistem di KIH dengan menyusun rancangan insentif baik berupa penetapannya sebagai KIH, dan fiskal seperti relaksasi aturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kavling industri, yang telah diberlakukan untuk properti,” sebutnya.

    Kemenperin saat ini sedang merevisi ketentuan mengenai tata cara memperoleh surat keterangan dalam rangka pembentukan KIH, yang akan diubah ketentuannya menjadi penetapan kawasan industri halal oleh Menteri dengan memudahkan pemberian fasilitas dan insentif bagi pelaku usaha di bidang produk halal.

    Selain Menperin, Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. []