peloporberita.com

Tag: SBY

  • Profil Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang Didiagnosis Kanker Prostat

    peloporberita.com/ | Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didiagnosis kanker prostat stadium awal, berdasarkan sejumlah hasil pemeriksaan. “Sesuai dengan diagnosa dari tim dokter, Bapak SBY mengalami kanker prostat (prostate cancer),” ujar staf pribadi SBY, Ossy Dermawan, dalam keterangannya pada Selasa (02/11/2021).

    SBY pun segera menjalani medical check-up dan perawatan di Amerika Serikat (AS), dengan didampingi oleh keluarganya. “Setelah dilakukan konsultasi yang mendalam dengan tim dokter Indonesia, termasuk para urolog senior, diputuskan medical treatment dilakukan di sebuah rumah sakit di luar negeri yang memiliki pengalaman panjang dan teknologi yang maju untuk menangani kanker prostat,” kata Ossy.

    SBY juga sudah menelepon Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk rencana berobat ke luar negeri. “Sesuai dengan etika dan tata krama yang dianut Bapak SBY, beliau sudah menelepon Bapak Presiden Jokowi untuk melaporkan rencana berobat ke luar negeri,” ucap Ossy.

    Menurut Ossy, Jokowi pun memberi respons baik dan menyampaikan akan ada dua dokter yang mendampingi pengobatan SBY.

    Baca juga: Profil Moeldoko dan Kronologi Kisruh Partai Demokrat

    Profil Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

    Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY menjabat sebagai Presiden RI selama 2 periode, yaitu 2004-2014. Para periode pertama, ia berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK), kemudian pada periode kedua, berpasangan dengan Boediono. SBY juga menjadi presiden pertama Indonesia yang terpilih melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat.

    Pria kelahiran Desa Tremas, Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949 ini adalah anak tunggal dari pasangan R. Soekotjo dan Sitti Habibah. Selama masa kecilnya, ia akrab dipanggil “Sus”. Ayah SBY adalah seorang pensiunan militer, dengan pangkat terakhir Letnan Satu, sedangkan ibunya merupakan seorang putri dari pendiri Pondok Pesantren Tremas di Pacitan.

    SBY menghabiskan masa kecilnya hingga remaja di Kelurahan Ploso, Kabupaten Pacitan. Kemudian setelah tamat dari SMA Negeri 1 Pacitan, ia pun menjalani masa pendidikan militer dengan menjadi taruna di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) dan berhasil menjadi lulusan terbaik pada 1973. Berdasarkan keterangan di laman TNI, SBY melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat mulai dari 1976-1983.

    Selain di bidang militer, SBY juga menempuh pendidikan tinggi dan memperoleh gelar Master of Art dari Management Webster University Missouri, AS. Kemudian ia meraih gelar doktor dari Universitas Keio, Jepang, pada tahun 2006.

    Baca juga: Profil Prabowo Subianto yang Dikabarkan Akan Maju Pilpres 2024

    SBY mulai memasuki dunia politik dengan menjadi Menteri Pertambangan dan Energi pada era pemerintahan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gusdur. Tak lama kemudian, Gus Dur meminta SBY menjadi Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan. Kemudian pada era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, SBY ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan pada 2001, dan mengundurkan diri pada 11 Maret 2004.

    Mengenai kehidupan pribadi, SBY menikahi Kristiani Herawati pada 30 Juli 1976, putri dari Letjen Sarwo Edhie Wibowo dan Siti Sunarti Sri Hadiyah. Kemudian, mereka dikaruniai dua putra yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang sama-sama terjun ke dunia politik. Saat ini, AHY menjabat Ketua Umum Partai Demokrat dan Ibas mendampinginya sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat.

    Dalam kegiatan sehari-hari, SBY biasa mengisi waktu dengan menjalankan sejumlah hobinya, antara lain melukis, membaca, menulis, berolahraga dan membina klub bola voli Lavani. Lavani atau Love Ani adalah wujud cinta sejati SBY kepada istrinya, alm. Ani Yudhoyono. Lavani berdiri di Cikeas pada Oktober 2019. []

  • Denny Siregar: Zaman Jokowi, Gue Ngerasa Punya Pemerintah

    peloporberita.com/ – Pegiat Media Sosial Denny Siregar, mengatakan bahwa dirinya dahulu selalu mengagumi pemimpin dari negara lain sebelum Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia.

    “Pada zaman Jokowi ini, gue ngerasa punya pemerintah. Gue tuh sebelum Jokowi, selalu mengagumi pemimpin pemimpin negara lain,” tuturnya dalam Youtube Channel Deddy Corbuzier Selasa, 12 Oktober 2021.

    “Zamannya Gus Dur, Megawati kan sebentar banget, zamannya Habibie juga begitu. Zamannya SBY kita ga anggap Presiden, kan kita Autopilot kan.”

    Dalam kesempatan itu, Denny juga menjelaskan alasannya melontarkan pernyataan tersebut. Menurutnya, Ia tak hidup di zaman Soekarno melainkan di zaman Soeharto. sedangkan kepemimpinan Gus Dur, Habibie tidaklah lama.

    “Gw gak hidup di zaman soekarno, gw hidup di zaman soeharto dimana dia sudah lagi menumpuk segala macem. Zamannya Gus Dur, Megawati kan sebentar banget, zamannya Habibie juga begitu. Zamannya SBY kita ga anggap Presiden, kan kita Autopilot kan,” sebutnya dihadapan Deddy Corbuzier.

    Denny Siregar dan Deddy Corbuzier
    Denny Siregar dan Deddy Corbuzier. (Foto:Pelopor.id/Youtube Channel Deddy Corbuzier)

    Denny mengaku, kala itu yang ia lihat hanya pameran atau pencitraan belaka. Meski demikian, Denny menegaskan bahwa dirinya tidak menyukai figur tersebut bukan secara personal.

    “Dan gue ga suka sama sekali. Bukan secara personal ya. Tapi secara keseluruhan, cara orang-orang. Konsepnya, bukan personal,” tandas Denny.

    Sementara ketika zaman Jokowi, dirinya melihat sendiri rekam jejak dari mantan Pengusaha Mebel tersebut. Mulai sang Presiden menjadi walikota solo, lalu menjadi Gubernur DKI Jakarta sampai akhirnya kini sebagai Kepala Negara.

    “Jadi bukan (mengidolakan) Jokowi secara sosok, gue nggak pernah mengidolakan sosok, gue hanya melihat ada sesuatu yang dilakukan,” ucapnya.[]

  • Profil Moeldoko dan Kronologi Kisruh Partai Demokrat

    peloporberita.com/ | Kisruh Partai Demokrat masih terus berlangsung. Bagaimana awal mula kisruh ini?

    Pada 1 Februari 2021, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar konferensi pers dan menyebut ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat. “Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” kata AHY dalam video konferensi pers yang diunggah dalam Youtube Channelnya.

    Ia menyebut gerakan itu melibatkan lima orang, yang terdiri dari empat mantan kader dan seorang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemudian mulailah beredar isu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko disebut-sebut ingin mengambilalih Partai Demokrat dari AHY.

    Bahkan, AHY sempat mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) berisi permintaan klarifikasi dan konfirmasi dari presiden, terkait gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional. Moeldoko sendiri tidak keberatan isu tersebut. Namun, ia mewanti-wanti AHY untuk tidak dengan mudahnya menuding istana, apalagi melibatkan Presiden Jokowi.

    Mantan Panglima TNI itu menjelaskan, isu ini bermula ketika dirinya berfoto dengan sejumlah tamu. Setelah berfoto, para tamu pun menceritakan tentang situasi terkini hingga akhirnya sampai pada pembahasan situasi Partai Demokrat. Moeldoko memang selalu membuka pintu untuk siapa saja yang hendak bertamu.

    Baca juga: Petani Garam Curhat ke Moeldoko, Ada Apa?

    Kemudian pada 5 Maret 2021 terjadilah Kongres Luar Biasa (KLB) di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara dan menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat kubu KLB, melalui proses voting. KLB ini diprakarsai oleh Darmizal, mantan kader Demokrat yang telah dipecat AHY.

    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemudian angkat bicara terkait KLB itu. Ia menyebut pihaknya berkabung atas terjadinya KLB yang dinilai menyerang kedaulatan Partai Demokrat. “Hari ini kami berkabung, Partai Demokrat berkabung, sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung, berkabung karena akal sehat telah mati, sementara keadilan supermasi hukum dan demokrasi sedang diuji,” kata SBY dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (05/03/2021).

    Tiga hari setelah KLB, tepatnya pada Senin (08/03/2021), AHY didampingi jajaran petinggi Partai Demokrat dan 34 orang DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Mereka menyerahkan 5 kontainer berisi berkas yang menguatkan bahwa KLB Deli Serdang tidak sesuai dengan AD/ART partai.

    Keesokan harinya, Partai Demokrat Kepemimpinan Moeldoko juga menyerahkan hasil KLB yang telah digelar ke Kemenkumham. Namun, kedatangan mereka luput dari pantauan media. Mereka mengaku memang tidak ingin mengganggu konsentrasi Kemenkumham dengan hadirnya keramaian di kantor kementerian itu.

    Baca juga: Kubu Moeldoko Yakin Menangkan Gugatan Terhadap Kubu AHY

    Profil Moeldoko

    Moeldoko lahir di Kediri, Jawa Timur, pada 8 Juli 1957, dari pasangan Moestaman dan Masfuah. Bungsu dari 12 bersaudara ini menikah dengan seorang wanita bernama Koesni Harningsih dan mereka dikaruniai dua orang anak, yaitu Randy Bimantoro dan Joanina Rachma.

    Moeldoko dibesarkan di tengah keluarga yang sederhana. Ayah Moeldoko adalah seorang pedagang palawija dan perangkat keamanan di desa, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga. Sejak kecil, Moeldoko sudah bekerja mengangkut batu dan pasir dari kali setiap pulang sekolah.

    Ia menempuh pendidikan SD dan SMP di Kediri, sedangkan sekolah menengah atasnya di Jombang. Setelah itu, Moeldoko melanjutkan pendidikan militer di Akademi Militer (Akmil) Magelang dan berhasil menjadi lulusan terbaik pada tahun 1981 dengan dianugerahi Bintang Adhi Makayasa.

    Moeldoko mengawali karier di militer sebagai Komandan Peleton di Yonif Linud 700 Kodam 7 Wirabuana. Ia mampu menjalankan setiap tugasnya dengan baik, termasuk saat operasi Seroja Timor-Timur dan penugasan lainnya seperti ke Singapura, Jepang, Irak-Kuwait, Amerika Serikat, dan Kanada.

    Baca juga: Profil Yusril Ihza Mahendra, Kuasa Hukum Kubu Moeldoko

    Pada 2008, Moeldoko menjabat sebagai Kasdam Jaya. Kemudian pada 2010-2011, ia mengalami tiga kali rotasi jabatan dan kenaikan pangkat, mulai dari Panglima Divisi 1/Kostrad, Panglima 3 Siliwangi hingga menjadi Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

    Kariernya terus meningkat dan dua tahun kemudian ia mengemban jabatan Wakil Kepala Staf AD hingga dipercaya sebagai Kepala Staf TNI AD pada 22 Mei 2013. Hanya berselang tiga bulan, Moeldoko pun ditetapkan sebagai Panglima TNI oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Meski sudah sukses di dunia militer, Moeldoko tetap mementingkan pendidikan. Menginjak usia 57 tahun, ia berhasil meraih gelar doktor Ilmu Administrasi Negara di Universitas Indonesia (UI), dengan nilai sangat memuaskan.

    Setelah dua tahun pensiun dari militer, tepatnya pada 17 Januari 2018, Presiden Jokowi menunjuk purnawirawan jenderal bintang empat ini sebagai kepala staf kepresidenan (KSP) menggantikan Teten Masduki. []

  • Profil Prabowo Subianto yang Dikabarkan Akan Maju Pilpres 2024

    peloporberita.com/ | Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dikabarkan akan kembali mencalonkan diri dalam pemilihan presiden atau pilpres 2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengklaim, Prabowo akan menempuh langkah itu untuk memenuhi permintaan masyarakat yang masif.

    Sejauh ini, Prabowo memang sering mengungguli berbagai survei Pilpres 2024, bersaing ketat dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    Salah satunya adalah survei Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC) yang menunjukkan elektabilitas Prabowo berada di posisi pertama dengan 18,1 persen terkait calon presiden 2024. “Dalam format pertanyaan semi terbuka dengan daftar 42 nama, Prabowo mendapat dukungan 18,1 persen,” kata Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (07/10/2021).

    Dari survei itu, posisi kedua ditempati Ganjar Pranowo dengan tingkat elektabilitas 15,8 persen, disusul Anies Baswedan dengan 11,1 persen.

    Baca juga: Profil Brigjen TNI Junior Tumilaar, Dicopot Setelah Surati Kapolri Listyo Sigit

    Profil Prabowo Subianto

    Prabowo Subianto lahir di Jakarta, pada 17 Oktober 1951. Ia menempuh pendidikan masa kecil hingga remaja di Malaysia, Swiss dan Amerika Serikat. Setelah itu, ia kembali ke Indonesia dan menjalani pendidikan di Akademi Militer Nasional (Akmil) Magelang, Jawa Tengah selama 1969-1974. Di Akmil, Prabowo satu angkatan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang berhasil menjadi Presiden ke-6 RI selama 2 periode, pada 2004-2014.

    Prabowo terjun ke militer karena ada hubungannya dengan status kekeluargaannya. Paman Prabowo sekaligus sosok yang menjadi inspirasi namanya, Soebianto Djojohadikoesoemo, adalah seorang prajurit yang gugur dalam Pertempuran Lengkong, yaitu pertempuran Tentara Keamanan Rakyat melawan pasukan Jepang di Desa Lengkong, Serpong, Banten, yang terjadi pada 25 Januari 1946.

    Baca juga: Profil Lodewijk Paulus, Mantan Danjen Kopassus Pengganti Azis Syamsuddin

    Selama berkarier di militer, Prabowo pernah dikabarkan diberi cuti oleh Mayor Luhut Pandjaitan pada 1983, yang saat itu dianggap stress hingga berencana menculik sejumlah petinggi militer, termasuk Jenderal LB Moerdani, yang dituduhnya akan mengkudeta Presiden Soeharto.

    Prabowo juga pernah dikabarkan bertengkar dengan BJ Habibie, ketika ia dicopot dari jabatan Panglima Kostrad karena nekad menggerakkan pasukan tanpa ada koordinasi dengan atasannya, Wiranto.

    Watak bela negara Prabowo disebut sebanding dengan emosinya yang relatif tinggi. Sejumlah keputusannya saat di militer, yang dinilai orang sebagai tindakan tegas dan bahkan ada yang sampai melawan perintah atasan, di sisi lain juga memiliki resiko yang besar.

    Akhirnya, ia terseret sejumlah kontroversi, mulai dari dugaan keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis di akhir masa orde baru (orba), otak kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, konspirasi pembungkaman media kritis selama orba, pelanggaran HAM di Timor Timur hingga isu kudeta terhadap Presiden ke-3 RI BJ Habibie.

    Baca juga: Kembali Menangkan Gugatan Partai Berkarya, Ini Profil Tommy Soeharto

    Setelah pensiun dari militer, Prabowo menjadi pengusaha dan juga terjun ke dunia politik. Pada ajang pemilihan presiden, ia tercatat sudah 3 kali mencalonkan diri sebagai petinggi negara. Pertama, saat menjadi calon wakil presiden bersama Megawati pada Pilpres 2009. Kedua, saat maju menjadi capres pada 2014 bersama Hatta Rajasa dan yang ketiga saat Pilpres 2019 bersama Sandiaga Uno.

    Hingga akhirnya pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019-2024. []

  • Profil Ali Mochtar Ngabalin yang Angkat Bicara Soal Sengkarut TWK

    peloporberita.com/ | Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lagi ditarik-tarik ke dalam sengkarut pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Pernyataan itu sekaligus merespons surat dari 57 pegawai KPK non-aktif ke Jokowi, yang meminta Jokowi mengangkat mereka menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), berdasarkan kesimpulan Ombudsman RI dan Komnas HAM.

    Menurut Ngabalin, pimpinan KPK sudah mengambil keputusan terkait nasib pegawai KPK yang tidak lolos TWK, dan Jokowi sudah menaati asas-asas yang berlaku dengan tidak mengintervensi keputusan pimpinan KPK. 

    Baca juga: Profil Faldo Maldini yang Dijuluki The New Ngabalin

    Di samping itu, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, Jokowi sudah mengetahui dan menghormati rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM mengenai TWK untuk pegawai KPK. Namun, Jokowi masih menunggu proses hukum yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

    “Presiden menghormati rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM,” kata Dini kepada wartawan, Rabu (25/08/2021). Dini juga mengatakan, arahan Jokowi terkait masalah ini tetap sama. Pada 17 Mei, Jokowi menyatakan bahwa TWK tidak bisa serta merta menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK.

    Baca juga: Profil Farhat Abbas, Pengacara & Pendiri Partai Pandai

    Profil Ali Mochtar Ngabalin

    Sebelum masuk pemerintahan, Ngabalin dikenal dengan gaya khas bicaranya yang meledak-ledak. Berikut ini profil singkatnya. Ali Mochtar Ngabalin lahir di Fakfak, Papua Barat, 25 Desember 1968. Ia menikah dengan wanita yang bernama Henny Muis Bakkidu dan dikaruniai empat orang anak. Ngabalin juga dikenal sebagai pengajar, mubaligh dan politikus. 

    Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPP Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dan juga pernah menjadi direktur eksekutif di lembaga nirlaba, salah satunya Adam Malik Center.

    Selain itu, Ngabalin pernah menjadi anggota Komisi I DPR periode 2004-2009, dan memperoleh momentum pada pertengahan September 2005 ketika berinisiatif mengajukan penggunaan hak interpelasi. Saat itu, Ngabalin mempermasalahkan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memimpin sidang kabinet jarak jauh Amerika Serikat-Jakarta melalui telekonferensi. Menurutnya, pelaksanaan telekonferensi adalah langkah gegabah, karena bisa membuka rahasia negara.

    Baca juga: Profil Indonesia Corruption Watch yang Disomasi Moeldoko terkait Kasus Ivermectin

    Kemudian pada 2010, ia keluar dari Partai Bulan Bintang dan berpindah ke Partai Golkar. Ngabalin sempat menjadi pembela garis keras Prabowo Subianto saat Pilpres 2014, yang belakangan membelot ke poros Jokowi.

    Saat Pilpres 2014, Ngabalin menegaskan, Kubu Prabowo menghormati keputusan MK yang memenangkan Jokowi-JK. Namun, ia tetap tidak mau menerima kenyataan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta naik jabatan menjadi RI 1. Dia yakin Tuhan tidak tidur dan melihat keadilan di Indonesia. Bahkan, Ngabalin juga menuding Jokowi-JK adalah manusia otoriter.

    Baca juga: Profil Mantan Napi Koruptor Emir Moeis yang Jadi Komisaris BUMN

    Setelah berpindah poros pada Pilpres 2019, Ngabalin yang saat itu sudah menjabat Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, menuding pidato Prabowo yang bertema Indonesia Menang, penuh dengan data bohong. Menurutnya, ucapan Prabowo yang saat itu adalah capres nomor urut 02, hanya membuat masyarakat risau.

    Dalam pidato tersebut, Prabowo menyampaikan kritik tajamnya terhadap program pemerintah dari sektor sosial sampai ekonomi. Pemerintah dinilai tidak perhatian pada rakyat karena masih banyak warga miskin dan menganggur. Prabowo juga mengkritik soal kebijakan impor gula dan beras yang dilakukan Presiden Jokowi saat musim panen. Menanggapi pidato itu, Ngabalin mengatakan ingin merebut kekuasaan adalah hal yang lumrah, sepanjang tidak menyampaikan data yang salah. []