peloporberita.com

Tag: rasisme

  • Tesla Digugat Kasus Rasisme dan Pelecehan di Pabrik California

    peloporberita.com/ – Tesla digugat atas tudingan rasisme dan pelecehan di lingkungan kerja pabrik di California. Gugatan ini diajukan oleh badan hak sipil, California Department of Fair Employment and Housing yang mengaku telah menerima ratusan keluhan dari para pekerja di pabrik Tesla di California.

    “Kami menemukan bukti bahwa pabrik Fremont Tesla adalah tempat kerja yang dipisahkan secara rasial di mana pekerja kulit hitam menjadi sasaran hinaan rasial dan diskriminasi dalam tugas pekerjaan, disiplin, gaji, dan promosi yang menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat,” tutur Direktur California Department of Fair Employment and Housing, Kevin Kish seperti dilansir dari CNN, Jumat (11/2/2022).

    Ratusan keluhan itu dikumpulkan selama hampir 10 tahun. Dimana dalam gugatan dijelaskan bahwa para pekerja mendengar hinaan rasial sepanjang hari bahkan melihat grafiti rasis di toilet, tempat kerja, dan meja makan siang.

    Sementara Tesla menyatakan pada Selasa (8/2/2022) bahwa mereka menentang semua bentuk diskriminasi dan pelecehan seraya mengatakan berkomitmen untuk menyediakan tempat kerja yang aman, hormat, adil dan inklusif.

    Meski demikian, ini bukan satu-satunya kasus rasis yang menimpa Tesla. Gugatan ini juga sebelumnya telah diajukan juga oleh seorang pekerja wanita kulit hitam yang bekerja di pabrik Tesla di Lathrop, California. Dia bernama Kaylen Barker yang mengajukan gugatan pekan lalu menuduh Tesla mentolerir tindakan rasisme yang merajalela.

    Perusahaan, yang dipimpin miliarder Elon Musk itu pada Desember 2021 lalu, juga berhadapan dengan gugatan enam wanita, yang menuduh budaya pelecehan seksual di pabrik dan fasilitas Tesla lainnya. []

  • GMKI: Komitmen Pemerintah Sejahterakan Papua Jauh dari Harapan

    peloporberita.com/ | Jakarta – Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Jefri Gultom mengatakan, komitmen Pemerintah untuk sejahterakan Papua jauh dari harapan, pasca penetapan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua. Jefri menyampaikan pernyataan itu setelah acara diskusi bertajuk “Meneropong Masa Depan Papua Pasca Penetapan Otsus Jilid II”, Sabtu (14/08).

    Dalam rilis pers yang diterima peloporberita.com/, Jefri Gultom mengatakan bahwa selama 20 tahun, UU Otsus belum terlalu berdampak kepada masyarakat Papua. "Pelanggaran HAM dan rasisme masih juga terjadi kepada masyarakat Papua. Komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang merupakan amanah UU Otsus tidak pernah terbentuk,” ujar Jefri.

    Baca juga: Terima Bendera Merah Putih dari Pangdam Kasuari, Kepala Suku Pegaf: Sampai Kapanpun Kami Tetap NKRI

    Selain itu, Jefri juga menyoroti kemiskinan di Papua, padahal bisa dikatakan Papua adalah salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan negara. “Sungguh miris, Papua merupakan provinsi termiskin, padahal pendapatan negara dari pajak dan non pajak terbesar termasuk berasal dari Tanah Papua,” tutur Jefri Gultom.

    Acara virtual itu juga dihadiri oleh Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati yang menilai, pelanggaran HAM tidak terlepas dari kondisi ekonomi politik di Papua. 

    Menurutnya, untuk menghentikan pelanggaran HAM yang berkelanjutan diperlukan verifikasi fakta, pengungkapan kebenaran secara penuh dan terbuka, permintaan maaf kepada publik dari negara dan memastikan bahwa semua proses sipil dan militer mematuhi standar internasional tentang proses hukum, keadilan dan ketidakberpihakan.

    Baca juga: Mensos Risma Sapa Warga Papua

    UU Otsus Papua Disusun Kehendak Jakarta

    Ditengah penolakan sejumlah elemen masyarakat papua, Pemerintah dan DPR RI tetap mengesahkan UU Otsus Papua dalam rapat Paripurna (15/07). Awalnya, hanya mengajukan revisi 3 pasal yaitu perpanjangan dana otsus, aturan pemekaran wilayah dan ketentuan peralihan peraturan. Namun, 18 pasal masuk dalam daftar revisi saat pembahasan DPR RI. 

    Anggota DPD dari Dapil Papua Barat Mamberob Y. Rumakik mengatakan, pembahasan UU Otsus dilakukan di tengah Pandemi Covid-19, sehingga hanya sedikit perwakilan dari pansus yang mengikuti rapat secara langsung. Terkait hal itu, Mamberob mengajak masyarakat Papua untuk mengawal implementasi UU Otsus, agar tepat sasaran dan berdampak pada masyarakat Papua. 

    Baca juga: Tri Rismaharini Bawa Mesin Jahit ke Papua

    Selain itu, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menilai, dalam UU Otsus tidak ada keseriusan perlindungan dan penegakan HAM serta membangun kesejahteraan terhadap masyarakat Papua. 

    Dalam pers rilis yang diterima peloporberita.com/, Timotius mengatakan penyusunan UU Otsus tidak melibatkan masyarakat adat dan juga MRP, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 77 UU No 21 Tahun 2001. 

    Sekretaris BPC GMKI Jayapura Yusuf Simbiak juga mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah tidak cukup menyelesaikan persoalan di tanah Papua. “Kami mengharapkan kehadiran langsung Presiden Joko Widodo untuk dapat berdialog di tanah Papua. Kami akan menyampaikan semua persoalan tanah Papua secara langsung kepada Presiden,” kata Yusuf. []