peloporberita.com

Tag: PTM

  • DPRD DKI Dukung Usulan Anies Baswedan Hentikan PTM Sebulan

    peloporberita.com/ | Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta mendukung usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta agar pembelajaran tatap muka (PTM) di Jakarta dihentikan selama sebulan ke depan. Langkah itu harus dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini.

    “Pemerintah pusat kan masih menganggap boleh PTM, tapi gubernur minta dihentikan sebulan karena per hari ini positivity rate tinggi sekali, sudah 15%. Kan WHO mintanya 5%, kita sudah 15%,” ujar Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Oman Rohman Rakinda kepada awak media, Rabu (02/02/2022).

    Oman menyebut bahwa gejala pasien Covid varian Omicron memang lebih ringan, namun penyebaran varian Omicron disebut lebih cepat. Ia tidak ingin fasilitas kesehatan (faskes) kewalahan akibat kasus yang melonjak ini.

    “Tetap akan jadi beban faskes dan nakes (tenaga kesehatan) kita, makanya kita bisa memahami kalau Gubernur mengambil langkah seperti itu,” tegasnya.

    Oman juga mengingatkan puncak kasus Omicron yang diprediksi terjadi pada awal Maret, sehingga salah satu upaya untuk mengantisipasinya bisa dengan menghentikan PTM.

    Seperti diketahui, sebelumnya Gubernur Anies telah mengusulkan kepada Koordinator PPKM Jawa-Bali sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menghentikan PTM, dan dialihkan ke Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama sebulan ke depan.

    Anies mengatakan, ketentuan PTM selama ini diatur melalui SKB Empat Menteri yang merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri). Atas dasar itu, Anies menyebut segala kebijakannya diatur oleh pemerintah pusat. []

  • Komisi X Minta Libatkan Pemerintah Daerah dalam Keputusan PTM

    peloporberita.com/ | Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai, kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen perlu dievaluasi, lantaran lonjakan kasus Covid-19 di setiap daerah berbeda-beda dan membutuhkan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

    “PTM di sekolah sebaiknya melibatkan otoritas daerah dan satuan pendidikan setempat. Termasuk apakah suatu daerah mau diterapkan 100 persen, 50 persen atau bahkan dihentikan sama sekali, bila memang kondisinya tidak memungkinkan,” kata Fikri dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip dari Parlementaria.

    Politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, lonjakan kasus Covid dan munculnya varian Omicron di Indonesia perlu menjadi bahan evaluasi dalam kebijakan PTM. Menurutnya, jangan sampai terjadi klaster sekolah dan mengorbankan siswa dan tenaga pengajar.

    Apalagi kalau ternyata PTM mengakibatkan gangguan kesehatan, maka pemerintah harus memperhatikan masukan dari berbagai pihak. Terutama dari sisi keilmuan dan lembaga pendidikan.

    Ia menjelaskan, berbagai pihak meyakini bahwa PTM belum tergantikan dalam kegiatan belajar mengajar selama dua tahun masa pandemi. Menurutnya, kegiatan belajar mengajar secara langsung juga membangun karakter para siswa.

    “Pembelajaran daring selama pandemi Covid-19 menurut laporan Kemendikbudristek, efektifitasnya mengalami fluktuasi dan paling rendah hanya sekitar 46 persen. Wajar bila learning loss ini bila terakumulasi dalam kurun waktu lama bisa mengakibatkan generasi yang hilang,” pungkasnya. []

  • Komisi X DPR Tinjau Pelaksanaan PTM 100 Persen di Depok

    peloporberita.com/ | Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti meninjau pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen di SMP Negeri 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, pada Jumat (28/01/2022).

    Langkah ini ditempuh untuk melihat langsung pelaksanaan kebijakan PTM 100 persen dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim.

    Setelah melakukan peninjauan, Agustina pun menilai peserta didik sangat bahagia dan antusias dengan pelaksanaan PTM 100 persen. Apalagi, Komisi X DPR RI disambut hangat oleh peserta didik dengan tarian-tarian tradisional dan pertunjukan pencak silat yang diatraksikan penuh semangat.

    “Ini menandakan bahwa mereka antusias dengan pelaksanaan PTM ini, mungkin juga karena sudah merindukan teman-teman dan gurunya bertemu secara langsung atau mereka sudah jenuh dengan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) yang selama ini sudah dua tahun berjalan,” kata Agustina, seperti dikutip dari Parlementaria.

    Dalam peninjauan ini, Komisi X DPR juga ingin mengetahui informasi tentang pelaksanaan vaksinasi pendidik, tenaga pendidik dan peserta didik. Selain itu juga menyoroti mekanisme pembiayaan guru PPPK dan pemahaman serta capaian dari Program Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak.

    Di tengah meningkatnya kasus Covid-19, Agustina berharap agar seluruh masyarakat, terutama guru dan siswa tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan (prokes).

    “Kami selalu mengingatkan dan mengimbau masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat,” ucap politikus PDI-Perjuangan itu. []

    Baca juga: Anggota Komisi IX DPR Minta Pemerintah Evaluasi PTM 100 Persen

  • Anggota Komisi IX DPR Minta Pemerintah Evaluasi PTM 100 Persen

    peloporberita.com/ | Meningkatnya kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia memicu kekhawatiran semua pihak. Salah satunya adalah Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani yang mengkhawatirkan kesehatan peserta didik yang mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen.

    Ia pun meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen.

    “Kita memang khawatir terjadi ‘learning loss’ yang disebabkan terlalu lamanya masa PJJ. Akan tetapi, risiko ini harus dihadapi karena kesehatan peserta didik jauh lebih penting dari apapun juga,” ucap Netty dalam keterangan pers, seperti dikutip dari Parlementaria.

    Apalagi, orang tua atau wali tidak diberikan pilihan untuk menentukan apakah anak mengikuti PTM 100 persen atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

    “Hal ini tentu sangat disayangkan di tengah meningkatnya kasus Omicron di Indonesia. Apakah pemerintah mau bertanggung jawab jika peserta didik terserang Omicron?” katanya.

    Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga mengatakan bahwa di Singapura saat ini yang sedang dihantam Omicron, pasien usia anak-anak yang mendominasi rumah sakit.

    “Anak-anak di bawah 12 tahun yang terinfeksi Covid-19 varian Omicron jauh lebih tinggi dari pada usia 16 tahun ke atas. Jangan sampai kejadian ini juga kita alami,” ujarnya.

    Terkait hal itu, Netty meminta agar pemerintah mau mendengar dan menerima saran dari para ahli kesehatan yang sudah meminta agar kebijakan PTM dievaluasi.

    “Pemerintah harus mendengarkan, kekhawatiran orang tua harus dipertimbangkan. Apalagi di banyak sekolah, anak-anak masih banyak yang penerapan prokesnya longgar,” pungkasnya.[]