peloporberita.com

Tag: PKS

  • Vaksin Booster Dijadikan Syarat Mudik, Komisi IX DPR: Kurang Tepat

    Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai, langkah pemerintah menjadikan vaksin booster sebagai syarat perjalanan mudik pada libur Idulfitri 1443 H/2022 M kurang tepat. Sebab menurutnya, status pandemi saat ini relatif terkendali. Selain itu, vaksinasi dosis satu dan dua juga sudah di atas 70 persen yanbg berarti tingkat herd immunity sudah lebih tinggi.

    “Jadi, kurang tepat jika vaksin booster jadi syarat perjalanan mudik,” tutur Netty dikutip dari keterangan di laman resmi DPR RI, Senin, (28/03/2022).

    Adapun target vaksinasi Covid-19 Pemerintah sebanyak 208.265.720. Jika dibandingkan dengan total sasaran tersebut maka hingga Kamis (24/3/2022), vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 93,81 persen. Sedangkan tingkat vaksinasi dosis kedua di Indonesia baru mencapai 75,06 persen. Tingkat vaksinasi ketiga baru 8,72 persen dari target vaksinasi Covid-19.

    Netty berpendapat, kebijakan tersebut akan membuat orang kota yang akan mudik mencari vaksin ketiga.

    “Lebih baik stok vaksin yang tersedia itu diberikan ke daerah-daerah yang cakupan vaksinasinya masih rendah. Jangan sampai pemudiknya sudah booster tapi yang dikunjungi justru belum vaksin sama sekali,” usul politisi Partai Keadilan Sosial (PKS) itu.

    Status pandemi yang relatif terkendali, lanjut Netty, tampak dari dilonggarkannya beberapa kebijakan oleh pemerintah.

    “Misalnya, PCR dan rapid test antigen tidak lagi menjadi syarat naik pesawat, tapi cukup dengan bukti vaksin dosis lengkap. Anak-anak di bawah 6 tahun sebagai pelaku perjalanan domestik juga tidak harus PCR atau antigen. WNA dan pelaku perjalanan luar negeri pun sekarang sudah tidak diwajibkan untuk karantina,” tandasnya.

    Bahkan, legislator dapil Jawa Barat VIII tersebut, menyinggung soal agenda-agenda besar seperti pagelaran MotoGP juga sudah digelar oleh pemerintah.

    “Jadi aneh dan kurang relevan kalau tetiba pemerintah seperti ingin mengetatkan kebijakan dengan aturan wajib vaksin booster jika akan mudik. Jangan bebani masyarakat dengan hal-hal yang tidak perlu dan membuat kebijakan pemerintah seperti kurang sinkron,” tandasnya.

    Oleh sebab itu, ia meminta aturan kewajiban booster saat mudik dievaluasi.

    “Lebih baik kebijakan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan publik ini dievaluasi sebelum diterapkan. Ingat ya, vaksin booster itu sifatnya tidak wajib tapi sebagai pilihan sebagaimana pernyataan dari Kemenkes. Jadi aturan mudik cukup vaksin dosis lengkap dan tetap menjaga prokes saja,” pungkasnya. []

  • DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Pencairan JHT di Usia 56 Tahun

    peloporberita.com/ – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah mengkaji ulang, bahkan mencabut Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua lantaran dinilai mencederai rasa kemanusiaan.

    “Muatan permenaker tersebut mencederai rasa kemanusiaan dan mengabaikan kondisi pekerja yang tertekan dalam situasi pandemi,” tuturnya dikutip dari laman resmi DPR, Sabtu, (12/2/2022).

    Menurut Netty, beberapa pasal dalam permenaker muatannya menunjukkan ketidakpekaan pemerintah pada situasi pandemi yang membuat pekerja ter-PHK.

    “Misalnya, aturan mengenai penerimaan manfaat Jaminan Hari Tua yang baru diberikan kepada peserta setelah berusia 56 tahun. Bayangkan, seorang peserta harus menunggu 15 tahun untuk mencairkan JHT-nya jika ia berhenti di usia 41 tahun. Ini tidak masuk akal,” ungkap wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

    Netty menjelaskan, aturan tersebut berlaku pada peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena PHK atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Sedangkan berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan per Desember 2021, total klaim peserta yang berhenti bekerja karena pensiun hanya 3%, sedangkan pengunduran diri 55% dan alasan terkena PHK mencapai 35%.

    “Berhenti bekerja karena PHK tentu bukan keinginan pekerja. Berhenti karena pengunduran diri pun bisa karena situasi di tempat kerja yang sudah tidak nyaman. Jadi, mengapa JHT yang sebagiannya merupakan tabungan peserta ditahan pencairannya? Bukankah dana yang tidak seberapa tersebut justru dibutuhkan mereka untuk bertahan hidup di masa sulit ini. Jika harus menunggu sampai usia 56 tahun, bagaimana keberlangsungan pendapatan pekerja?” tegas Netty.

    Oleh Sebab itu, ia meminta pemerintah mencabut peraturan tersebut sebagai bukti empati dan keberpihakan pada pekerja di tengah pandemi yang berdampak pada pemiskinan rakyat.

    “Apalagi, gelombang PHK dan merumahkan pekerja makin besar. Ini menjadi gambaran betapa pandemi menggerus kemampuan ekonomi keluarga. Jika pemerintah tidak menggubris peringatan ini, saya khawatir tekanan hidup dan kesulitan akan membuat rakyat semakin keras menolak dan melawan pemberlakuan peraturan tersebut,” sebut Netty.

    Adapun berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Ketenagakerjaan yang disampaikan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro Putri, jumlah pekerja yang berpotensi terkena PHK hingga akhir 2021 sebanyak 143.065 orang. Lalu jumlah pekerja yang berpotensi dirumahkan sebanyak 1.076.242 orang, sedangkan perusahaan yang berpotensi ditutup mencapai 2.819 perusahaan.

    Legislator dapil Jawa Barat VIII itu, meminta pemerintah agar memperbaiki tata kelola komunikasi publiknya terkait penerapan aturan. Pemerintah juga harus dapat membuka ruang dialog dan mendengarkan aspirasi masyarakat dengan baik.

    “Lakukan sosialisasi dan edukasi secara utuh jika menyangkut regulasi yang pasti akan menyentuh berbagai ruang kehidupan masyarakat secara luas,” tandasnya. []

  • Komisi IX Akan Bentuk Panja Vaksinasi

    peloporberita.com/ – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan, pihaknya akan membentuk panitia kerja (panja) untuk menyoroti banyaknya permasalahan seputar vaksinasi. Apalagi, baru-baru ini publik dikejutkan dengan adanya vaksin palsu dan vaksin kosong yang beredar di tengah masyarakat.

    “DPR berusaha membangun keyakinan kepada masyarakat dengan menekan pemerintah untuk menggaungkan bahwa vaksin halal dan aman untuk masyarakat terutama anak-anak,” tutur Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu dalam keterangan tertulis di laman resmi DPR RI dikutip Senin, (24/1/2022).

    Netty Prasetiyani
    Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. (Foto:Pelopor.id/DPR.go.id)

    “Tapi, hal tersebut dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Akibat banyaknya permasalahan dari hulu ke hilir di sektor vaksinasi, membuat Komisi IX bersepakat untuk membentuk panitia kerja vaksin,” sambungnya.

    Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, tahap pembentukan panja tersebut masih menunggu setiap fraksi mengutus anggotanya untuk bergabung ke dalam panja vaksin. Panja vaksin tersebut, nantinya akan fokus dalam beberapa hal seperti roadmap vaksin primer dosis satu dan dosis dua, anggaran vaksin, target serta cakupan vaksinasi, serta berbagai isu dan permasalahan lainnya.

    “Banyak hal yang akan kita dalami, sebut saja, jenis dan ketersediaan logistik vaksin di lapangan dan rantai pasoknya, ketersediaan tenaga vaksinator, strategi tata kelola KIPI, sinkronisasi data vaksinasi, upaya pengelolaan limbah vaksin yang sesuai dengan standar, vaksin untuk lansia dan vaksin untuk anak, vaksin booster, vaksin kedaluwarsa, keberpihakan pada vaksin dalam negeri dan banyak lagi,” tegas Netty.

    Legislator dapil Jawa Barat VII ini juga menegaskan, dengan dibentuknya panja ini, DPR berharap dapat membuat pemerintah lebih serius dan sungguh-sungguh dalam penanganan pandemi khususnya vaksinasi.

    “Kita bentuk panja ini bukan untuk mengancam pemerintah, tapi ini adalah bentuk counterpart sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat,” sebut Netty. []

  • Mardani Ali Sera Soal Ide Tunda Pemilu ke 2027: Tidak Baik Bagi Demokrasi

    peloporberita.com/ | Jakarta – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, ide menunda Pemilu ke Tahun 2027 tidak baik bagi demokrasi dan Indonesia akan mengalami banyak kerugian jika hal itu terjadi.

    “Fokus saja menyelesaikan pandemi, tidak perlu utak atik yang lain seperti Pemilu ini.”

    “Banyak kerugian jika diundur ke 2027, seperti hak rakyat diambil dan ini amat tidak demokratis. Preseden yang tidak baik bagi demokrasi kita, karena demokrasi yang sehat ada sirkulasi kekuasaan per 5 tahun dan melibatkan rakyat,” tulisnya melalui akun Twitter @MardaniAliSera pada Selasa, 24 Agustus 2021.

    Selain itu, Mardani juga menyebut, ide menunda Pemilu ke Tahun 2027 melawan prinsip demokrasi yang kuncinya harus dipilih oleh rakyat.

    Mardani soal Isu Pemilu Ditunda: Fokus Saja Selesaikan Pandemi

    “Ini adalah ide yang bertentangan dengan principles demokrasi. Semua mesti dipilih oleh rakyat,” ungkapnya.

    Menurut Mardani, alasan pandemi yang membutuhkan perubahan sistem tata negera Indonesia, tak cukup dijadikan alasan untuk menunda Pemilu pada tahun 2024.

    “Fokus saja menyelesaikan pandemi, tidak perlu utak atik yang lain seperti Pemilu ini,” sebutnya.

    Mardani menjelaskan, sebenarnya success story sudah ada di Pilkada 2020 lalu yang berjalan lancar tanpa menimbulkan klaster Covid-19 di sejumlah daerah. Menurut Mardani, keberhasilan tersebut bisa menjadi alasan kuat mengapa Pemilu 2024 harus sesuai jadwal. []

  • PKS: Presiden 2 Periode Sesuai, 3 Periode Bunuh Demokrasi

    peloporberita.com/ | Jakarta —  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, wacana jabatan tiga periode presiden mengkhianati reformasi. Hal ini mengomentari aksi sejumlah relawan yang membentuk sekretariat Joko Widodo-Prabowo Subianto (Jokpro) untuk Pilpres 2021.

    “Ide tiga periode membunuh demokrasi. Ide demokrasi mengkhianati nilai reformasi,” tutur Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera berdasarkan keterangan tertulis yang dikutip Senin (21/6/2021).

    Menurutnya, mengusung Jokowi untuk menjabat presiden tiga periode secara langsung yang diwacanakan JokPro 2024  berbahaya dan perlu ditentang.

    “dua periode adalah kebijakan paling sesuai. Tiga periode bencana dan membunuh demokrasi.”

    “Sirkulasi kepemimpinan wajib bagi Indonesia yang maju dan sehat. Ide tiga periode berbahaya dan wajib dilawan,” sebut Mardani.

    Mardani menegaskan PKS tetap mendukung jabatan presiden dibatasi dua kali. Terkait hal ini menurut Mardani, Jokowi perlu lebih tegas menentang wacana jabatan presiden tiga periode.

    “Sikap partai setahu saya dua periode adalah kebijakan paling sesuai. Tiga periode bencana dan membunuh demokrasi,” tegasnya.

    “Makanya Pak Jokowi perlu lebih tegas menentang ide tiga periode,” sambungnya.

    Sebelumnya sejumlah relawan akan membentuk sekretariat Jokpro. Relawan tersebut sepakat mengusung Jokowi-Prabowo untuk Pilpres 2024. []