Tag: PKK

  • Mendagri Minta Kepala Daerah Berdayakan PKK

    peloporberita.com/ – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah dapat memberdayakan keberadaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Menurutnya, PKK merupakan mesin besar yang mampu bekerja hingga menjangkau keluarga sebagai komunitas terkecil dalam sistem kemasyarakatan.

    Hal ini, disampaikan Mendagri saat memberi arahan pada puncak acara peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-50 yang berlangsung secara luring dan daring dari Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Tanjungpinang, Selasa (08/03/2022).

    “Tidak banyak negara yang memiliki sistem yang bisa mencakup sampai basis terkecil (keluarga),” tutur Mendagri pada kegiatan bertajuk “Lima Puluh Tahun Gerakan PKK, Berbakti untuk Bangsa, Berbagi untuk Sesama”.

    Tito Karnavian menegaskan, dengan potensi ini PKK bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat program pembangunan. Saat ini, PKK telah banyak mendukung program pembangunan baik di bidang sandang, ketahanan pangan, percepatan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, dan sebagainya.

    Adapun pemerintah daerah (pemda) baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat memberdayakan PKK melalui berbagai langkah. Misalnya dengan memberikan hibah untuk mendukung program PKK.

    Selain itu, pemda dapat melibatkan program PKK ke dalam kegiatan yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal itu misalnya dilibatkan dalam kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan, penanganan kemiskinan, penanganan stunting, dan sebagainya.

    Pelibatan program itu dilakukan sejak perencanaan penganggaran yang dilakukan pemda. Mendagri mengaku telah memerintahkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Pelaksana Harian Dirjen Bina Keuangan Daerah agar saat mereview Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat melihat apakah ada program yang melibatkan PKK atau justru sebaliknya.

    “Karena ibu-ibu ini mau bergerak sebetulnya, dan mesin mereka luar biasa,” tegas Mendagri.

    Selain itu, lanjut Tito Karnavian, pemda dapat mendorong para perusahaan agar memberikan dana corporate social responsibility (CSR) atau bekerja sama dengan PKK dalam mendukung berbagai program kegiatan. Kepala daerah memiliki kekuatan agar perusahaan dapat memberikan dukungan tersebut.

    Mendagri menerangkan, tanpa adanya berbagai dukungan pemda tersebut, keberadaan PKK menjadi tak maksimal. Ia menyadari telah banyak daerah yang bergerak mendukung PKK. Mendagri pun berharap, gelaran peringatan HKG PKK ke-50 tersebut dapat menjadi momentum bagi semua pihak terutama kepala daerah untuk semakin mendukung dan memberdayakan keberadaan PKK. []

  • Kemendagri: PKK Organisasi Kemasyarakatan Terbesar se-Indonesia

    peloporberita.com/ – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut bahwa Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan organisasi kemasyarakatan terbesar se-Indonesia. Sebab, PKK mampu menjangkau hingga satuan terkecil di masyarakat.

    Hal ini, disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dalam Rapat Koordinasi Nasional TP PKK, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (10/12/2021).

    “Kita menyebutkan bahwa ini adalah organisasi kemasyarakatan terbesar di republik ini, karena di bawah Tim Penggerak PKK kelurahan dan desa, PKK masih mempunyai perpanjangan tangan, yaitu itu di Posyandu sampai dengan Dasawisma.” tuturnya.

    Keterjangkauan Gerakan PKK juga didukung kuantitas sumber daya manusia (SDM)-nya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah keanggotaan PKK yang mencapai puluhan ribu kader sampai ke tingkat keluarga melalui Dasawisma.

    Dasawisma sendiri, merupakan kelompok ibu rumah tangga yang berasal dari 10 KK (kepala keluarga) rumah yang bertetangga untuk mempermudah jalannya suatu program PKK.

    Adapun hingga saat ini, jumlah kader PKK di Indonesia hampir berjumlah 2 juta. Angka ini disumbang dari rincian banyak jumlah TP PKK di daerah, misalnya TP PKK Desa sebanyak 74.961, TP PKK Kelurahan sebanyak 8.479, TP PKK Kecamatan sebanyak 7.201, TP PKK Kota sebanyak 98, dan TP PKK Kabupaten sebanyak 416.

    “Kalau kita lihat dukungan kelembagaan SDM, jumlah Tim Penggerak PKK Desa kita 74 ribu lebih, kelurahannya 8 ribu lebih, kecamatannya lebih dari 7 ribu, 98 Tim Penggerak PKK Kota, 416 Tim Penggerak Kabupaten, dan 34 Tim Pengerak PKK Provinsi,” ungkap Suhajar.

    Dengan kesadaran dan kesukarelaan para anggotanya tersebut, bahkan Suhajar menyebut Gerakan PKK sebagai organisasi yang paling kuat dan paling luas di tanah air.

    Meski begitu, sebagai sebuah organisasi terbesar, gerakan PKK masih dihadapkan dengan sejumlah persoalan, seperti kapasitas SDM, kelembagaan, perencanaan, dan lain-lain.

    “Karena itu, upaya strategisnya adalah optimalisasi dan penguatan kapasitas kader PKK, begitu pula infrastruktur dan kelembagaannya, sehingga kita harapkan, meningkatnya kapasitas anggota, terpenuhinya sarana prasarana, dan terbangunnya basis data untuk mencapai tujuan terselenggaranya gerakan PKK dalam mewujudkan visi dan misi melalui pelaksanaan 10 program PKK,” tegasnya.

    Suhajar menjelaskan, terdapat 3 instrumen untuk dapat mengembangkan gerakan PKK. Pertama, tertatanya kelembagaan Tim Penggerak PKK untuk melihat sejauh mana efektifitas PKK yang kadernya menjangkau hingga ke tingkat kelurahan/desa tersebut.

    Kedua, terbangunnya sistem informasi berbasis web yang perlu dibangun secara bertahap karena melibatkan stakeholder lain dan pemerintah daerah. Instrumen ketiga, yakni tersedianya kader PKK yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang baik atau profesionalitas.

    “Ketiga hal inilah sangat urgen untuk diikembangkan sampai ke tingkat desa,” pungkasnya. []