peloporberita.com

Tag: PJJ

  • DPRD DKI Dukung Usulan Anies Baswedan Hentikan PTM Sebulan

    peloporberita.com/ | Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta mendukung usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta agar pembelajaran tatap muka (PTM) di Jakarta dihentikan selama sebulan ke depan. Langkah itu harus dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini.

    “Pemerintah pusat kan masih menganggap boleh PTM, tapi gubernur minta dihentikan sebulan karena per hari ini positivity rate tinggi sekali, sudah 15%. Kan WHO mintanya 5%, kita sudah 15%,” ujar Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Oman Rohman Rakinda kepada awak media, Rabu (02/02/2022).

    Oman menyebut bahwa gejala pasien Covid varian Omicron memang lebih ringan, namun penyebaran varian Omicron disebut lebih cepat. Ia tidak ingin fasilitas kesehatan (faskes) kewalahan akibat kasus yang melonjak ini.

    “Tetap akan jadi beban faskes dan nakes (tenaga kesehatan) kita, makanya kita bisa memahami kalau Gubernur mengambil langkah seperti itu,” tegasnya.

    Oman juga mengingatkan puncak kasus Omicron yang diprediksi terjadi pada awal Maret, sehingga salah satu upaya untuk mengantisipasinya bisa dengan menghentikan PTM.

    Seperti diketahui, sebelumnya Gubernur Anies telah mengusulkan kepada Koordinator PPKM Jawa-Bali sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menghentikan PTM, dan dialihkan ke Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama sebulan ke depan.

    Anies mengatakan, ketentuan PTM selama ini diatur melalui SKB Empat Menteri yang merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri). Atas dasar itu, Anies menyebut segala kebijakannya diatur oleh pemerintah pusat. []

  • Komisi X DPR Tinjau Pelaksanaan PTM 100 Persen di Depok

    peloporberita.com/ | Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti meninjau pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen di SMP Negeri 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, pada Jumat (28/01/2022).

    Langkah ini ditempuh untuk melihat langsung pelaksanaan kebijakan PTM 100 persen dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim.

    Setelah melakukan peninjauan, Agustina pun menilai peserta didik sangat bahagia dan antusias dengan pelaksanaan PTM 100 persen. Apalagi, Komisi X DPR RI disambut hangat oleh peserta didik dengan tarian-tarian tradisional dan pertunjukan pencak silat yang diatraksikan penuh semangat.

    “Ini menandakan bahwa mereka antusias dengan pelaksanaan PTM ini, mungkin juga karena sudah merindukan teman-teman dan gurunya bertemu secara langsung atau mereka sudah jenuh dengan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) yang selama ini sudah dua tahun berjalan,” kata Agustina, seperti dikutip dari Parlementaria.

    Dalam peninjauan ini, Komisi X DPR juga ingin mengetahui informasi tentang pelaksanaan vaksinasi pendidik, tenaga pendidik dan peserta didik. Selain itu juga menyoroti mekanisme pembiayaan guru PPPK dan pemahaman serta capaian dari Program Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak.

    Di tengah meningkatnya kasus Covid-19, Agustina berharap agar seluruh masyarakat, terutama guru dan siswa tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan (prokes).

    “Kami selalu mengingatkan dan mengimbau masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat,” ucap politikus PDI-Perjuangan itu. []

    Baca juga: Anggota Komisi IX DPR Minta Pemerintah Evaluasi PTM 100 Persen

  • Anggota Komisi IX DPR Minta Pemerintah Evaluasi PTM 100 Persen

    peloporberita.com/ | Meningkatnya kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia memicu kekhawatiran semua pihak. Salah satunya adalah Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani yang mengkhawatirkan kesehatan peserta didik yang mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen.

    Ia pun meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen.

    “Kita memang khawatir terjadi ‘learning loss’ yang disebabkan terlalu lamanya masa PJJ. Akan tetapi, risiko ini harus dihadapi karena kesehatan peserta didik jauh lebih penting dari apapun juga,” ucap Netty dalam keterangan pers, seperti dikutip dari Parlementaria.

    Apalagi, orang tua atau wali tidak diberikan pilihan untuk menentukan apakah anak mengikuti PTM 100 persen atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

    “Hal ini tentu sangat disayangkan di tengah meningkatnya kasus Omicron di Indonesia. Apakah pemerintah mau bertanggung jawab jika peserta didik terserang Omicron?” katanya.

    Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga mengatakan bahwa di Singapura saat ini yang sedang dihantam Omicron, pasien usia anak-anak yang mendominasi rumah sakit.

    “Anak-anak di bawah 12 tahun yang terinfeksi Covid-19 varian Omicron jauh lebih tinggi dari pada usia 16 tahun ke atas. Jangan sampai kejadian ini juga kita alami,” ujarnya.

    Terkait hal itu, Netty meminta agar pemerintah mau mendengar dan menerima saran dari para ahli kesehatan yang sudah meminta agar kebijakan PTM dievaluasi.

    “Pemerintah harus mendengarkan, kekhawatiran orang tua harus dipertimbangkan. Apalagi di banyak sekolah, anak-anak masih banyak yang penerapan prokesnya longgar,” pungkasnya.[]

  • Kementerian Agama Salurkan Jutaan Paket Data Internet Untuk Kelancaran PJJ

    peloporberita.com/ | Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) kembali menyalurkan bantuan paket data internet bagi siswa dan guru madrasah serta dosen dan mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Total bantuan yang didistribusikan pada periode III ini mencapai 3,6 juta paket data.

    Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, atau akrab disapa Gus Yaqut mengatakan, pemberian bantuan paket data ini merupakan langkah pemerintah agar pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi tetap berjalan lancar. “Alhamdulillah, untuk tahap ketiga ini telah tersalurkan 3,6 juta bantuan paket data ke stakeholders lembaga pendidikan binaan Kementerian Agama,” ucap Gus Yaqut, Rabu (06/10/2021).

    Adapun rincian penerima bantuan paket data tahap ketiga ini adalah 518.978 mahasiswa PTKI, 16.749 dosen PTKI, 405 dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) pada perguruan tinggi umum, 446.243 guru madrasah, 26.117 guru PAI di sekolah, 431.786 siswa madrasah aliyah, 774.634 siswa madrasah tsanawiyah, 1.105.585 siswa madrasah ibtidaiyah, dan 291.181 siswa raudhatul athfal.

    “Total penyaluran bantuan paket data pembelajaran jarak jauh adalah sebesar 3.611.678. Para penerima bantuan paket data ini adalah mereka yang nomor ponselnya sudah terdaftar di salah satu sistem aplikasi, di antaranya: EMIS, SIMPATIKA/SIAGA, Aplikasi PTU, dan  Aplikasi Lintasi DAI,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam Kemenag M. Ali Ramdhani. []

  • Bantuan Kuota Data Internet Disalurkan ke 24,4 Juta Peserta Didik dan Pendidik

    peloporberita.com/ | Jakarta – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kembali menyalurkan bantuan kuota data internet ke 24,4 juta penerima yang nomornya telah berhasil diverifikasi dan divalidasi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, kuota data internet ini diperlukan untuk mendukung pembelajaran di masa pandemi yang berlangsung secara tatap muka terbatas maupun pembelajaran jarak jauh (PJJ). 

    Rincian penyaluran bantuan kuota data internet lanjutan pada September 2021 ini sebanyak 22,8 juta nomor ponsel peserta didik jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga pendidikan tinggi, dan 1,6 juta pendidik jenjang PAUD hingga pendidikan tinggi.

    Baca juga:  Hore, Pemerintah Lanjutkan Bantuan Kuota Data Internet dan UKT 2021

    “Kami mendengarkan masukan dari banyak pihak yang menginginkan bantuan kuota data internet ini dilanjutkan. Alhamdulillah, hari ini kuota data internet telah mulai disalurkan secara bertahap ke sekitar 24,4 juta peserta didik dan pendidik. Semoga ini dapat membantu meringankan beban para pendidik dan juga orang tua,” ujar Nadiem, Sabtu (11/09/2021), di Jakarta. 

    Pemberian bantuan kuota data internet lanjutan ini telah diumumkan mendikbudristek pada 8 Agustus 2021 bersama menteri keuangan dan menPJJteri agama. Besaran bantuan yang dialokasikan bagi peserta didik PAUD adalah 7 GB/bulan dan untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah 10 GB/bulan. Sedangkan untuk guru PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah 12 GB/bulan. Sementara bagi mahasiswa dan dosen diberikan bantuan sebesar 15 GB/bulan. 

    Keseluruhan bantuan kuota data internet di tahun 2021 merupakan kuota umum yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi, kecuali yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan yang tercantum pada situs resmi bantuan kuota data internet Kemendikbudristek: http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id. 

    Baca juga: Pemerintah Siapkan Bantuan Permodalan DigiKU, Target Penyaluran Kredit Rp 16 Triliun

    Nadiem mengingatkan agar kepala sekolah dan pimpinan perguruan tinggi dapat memutakhirkan data nomor ponsel peserta didik dan pendidik pada sistem data pokok pendidikan (Dapodik) dan pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti). 

    Serta tidak lupa mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pada portal http://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id untuk PAUD, pendidikan dasar dan menengah, atau http://kuotadikti.kemdikbud.go.id untuk jenjang pendidikan tinggi. “Bantuan kuota data internet akan disalurkan pada tanggal 11-15 September, 11-15 Oktober, dan 11-15 November 2021, dan berlaku selama 30 hari sejak kuota data diterima,” kata Nadiem. []