peloporberita.com

Tag: Pilpres

  • Prabowo dan Ganjar Bersaing Ketat di Puncak Elektabilitas Pilpres 2024

    peloporberita.com/ – Prabowo Subianto, menempati puncak elektabilitas berdasarkan hasil survei terbaru Polmatrix Indonesia dengan angka 19,5 persen. Angka itu, hanya terpaut tipis dengan Ganjar Pranowo yang sebesar 19,2 persen. Survei elektabilitas sejumlah tokoh nasional menuju Pilpres 2024 ini, dilakukan pada 21-30 November 2021 dengan 2.000 responden yang mewakili 34 provinsi.

    “Prabowo dan Ganjar muncul sebagai dua capres terkuat, di mana Prabowo kembali unggul,” tutur Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto, Minggu (5/12/2021).

    “Tetapi jika PDIP tidak mendukung Ganjar, peluang untuk maju sebagai Capres dari partai lain terbuka lebar selama tren elektabilitas Ganjar terus bergerak naik.”

    Dendik menjelaskan, tren dukungan terhadap Prabowo Subianto cenderung stabil dalam setahunan terakhir. Sedangkan Ganjar Pranowo terus mendapat dukungan publik dengan tren yang semakin meroket.

    “Mengerucutnya kedua nama sebagai capres terkuat menggambarkan peta elektoral yang berpeluang menghadirkan dua poros kekuatan politik,” ungkapnya.

    Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan bakal disokong Gerindra yang diperkirakan bakal menggandeng PDIP dalam Pilpres 2024 nanti. Sementara Ganjar, masih harus berebut dukungan dengan sejumlah nama lain di PDIP, khususnya dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani.

    Baca juga :

    “Tetapi jika PDIP tidak mendukung Ganjar, peluang untuk maju sebagai Capres dari partai lain terbuka lebar selama tren elektabilitas Ganjar terus bergerak naik,” tandas Dendik.

    Pada urutan 3 di Survei elektabilitas sejumlah tokoh nasional menuju Pilpres 2024 ada Anies Baswedan (10,6 persen), kemudian Ridwan Kamil di posisi 4 (10,1 persen), disusul Sandiaga Uno di posisi ke-5 (7,5 persen). []

  • Dulu Ada Cebong-Kampret, Kini Muncul Celeng-Banteng

    peloporberita.com/ | Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu sekaligus Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, membuat pernyataan keras bagi para kader yang mendeklarasikan capres sebelum arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia menyebut mereka sudah keluar dari barisan kader banteng dan dijuluki celeng atau babi hutan.

    ”Adagium di PDIP itu yang di luar barisan bukan banteng, itu namanya celeng (babi hutan). Jadi apapun alasan itu yang deklarasi, kalau di luar barisan ya celeng,” kata Bambang Pacul, seperti dikutip dari Solopos.com, Selasa (12/10/2021).

    Baca juga: Nama Ganjar Pranowo Melejit di Survei Terbaru, Bambang Pacul Sebut itu Hanya Potret

    Bambang pun tidak keberatan jika dianggap keras, karena menurutnya, kader harus tahu bagaimana tegak lurus terhadap arahan ketua umum. “PDIP itu adalah barisan yang mendapat perintah. Jadi siapa pun yang merasa jadi barisan PDIP, harus berada di barisan, barisan yang diperintah,” tegas Bambang.

    Hal ini diduga bermula dari deklarasi DPC Seknas Ganjar Indonesia (SGI) Kabupaten Purworejo untuk mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024.

    Baca juga: Ganjar Pranowo Deklarasikan Kelurahan Damai di Surakarta

    Dari sini terlihat sinisme politik sudah mulai terjadi. Jika pada Pilpres 2014 lalu, muncul istilah cebong dan kampret, kini istilahnya berganti jadi celeng dan banteng. Hanya saja cebong-kampret merujuk dua kubu berbeda yang saling bersaing, sedangkan celeng-banteng muncul di tengah polemik internal PDIP.

    Julukan celeng itu pun ditanggapi dengan perlawanan oleh para simpatisan, termasuk Wakil Ketua DPC PDIP Purworejo Albertus Sumbogo. “Teman-teman membuat satire atau meme itu selain tersinggung, prihatin tapi ada semangat perlawanan. Meskipun dianggap celeng, tetap harus berjuang untuk kebenaran dan nuraninya,” ucapnya. []

  • Profil Ali Mochtar Ngabalin yang Angkat Bicara Soal Sengkarut TWK

    peloporberita.com/ | Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lagi ditarik-tarik ke dalam sengkarut pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Pernyataan itu sekaligus merespons surat dari 57 pegawai KPK non-aktif ke Jokowi, yang meminta Jokowi mengangkat mereka menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), berdasarkan kesimpulan Ombudsman RI dan Komnas HAM.

    Menurut Ngabalin, pimpinan KPK sudah mengambil keputusan terkait nasib pegawai KPK yang tidak lolos TWK, dan Jokowi sudah menaati asas-asas yang berlaku dengan tidak mengintervensi keputusan pimpinan KPK. 

    Baca juga: Profil Faldo Maldini yang Dijuluki The New Ngabalin

    Di samping itu, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, Jokowi sudah mengetahui dan menghormati rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM mengenai TWK untuk pegawai KPK. Namun, Jokowi masih menunggu proses hukum yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

    “Presiden menghormati rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM,” kata Dini kepada wartawan, Rabu (25/08/2021). Dini juga mengatakan, arahan Jokowi terkait masalah ini tetap sama. Pada 17 Mei, Jokowi menyatakan bahwa TWK tidak bisa serta merta menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK.

    Baca juga: Profil Farhat Abbas, Pengacara & Pendiri Partai Pandai

    Profil Ali Mochtar Ngabalin

    Sebelum masuk pemerintahan, Ngabalin dikenal dengan gaya khas bicaranya yang meledak-ledak. Berikut ini profil singkatnya. Ali Mochtar Ngabalin lahir di Fakfak, Papua Barat, 25 Desember 1968. Ia menikah dengan wanita yang bernama Henny Muis Bakkidu dan dikaruniai empat orang anak. Ngabalin juga dikenal sebagai pengajar, mubaligh dan politikus. 

    Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPP Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dan juga pernah menjadi direktur eksekutif di lembaga nirlaba, salah satunya Adam Malik Center.

    Selain itu, Ngabalin pernah menjadi anggota Komisi I DPR periode 2004-2009, dan memperoleh momentum pada pertengahan September 2005 ketika berinisiatif mengajukan penggunaan hak interpelasi. Saat itu, Ngabalin mempermasalahkan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memimpin sidang kabinet jarak jauh Amerika Serikat-Jakarta melalui telekonferensi. Menurutnya, pelaksanaan telekonferensi adalah langkah gegabah, karena bisa membuka rahasia negara.

    Baca juga: Profil Indonesia Corruption Watch yang Disomasi Moeldoko terkait Kasus Ivermectin

    Kemudian pada 2010, ia keluar dari Partai Bulan Bintang dan berpindah ke Partai Golkar. Ngabalin sempat menjadi pembela garis keras Prabowo Subianto saat Pilpres 2014, yang belakangan membelot ke poros Jokowi.

    Saat Pilpres 2014, Ngabalin menegaskan, Kubu Prabowo menghormati keputusan MK yang memenangkan Jokowi-JK. Namun, ia tetap tidak mau menerima kenyataan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta naik jabatan menjadi RI 1. Dia yakin Tuhan tidak tidur dan melihat keadilan di Indonesia. Bahkan, Ngabalin juga menuding Jokowi-JK adalah manusia otoriter.

    Baca juga: Profil Mantan Napi Koruptor Emir Moeis yang Jadi Komisaris BUMN

    Setelah berpindah poros pada Pilpres 2019, Ngabalin yang saat itu sudah menjabat Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, menuding pidato Prabowo yang bertema Indonesia Menang, penuh dengan data bohong. Menurutnya, ucapan Prabowo yang saat itu adalah capres nomor urut 02, hanya membuat masyarakat risau.

    Dalam pidato tersebut, Prabowo menyampaikan kritik tajamnya terhadap program pemerintah dari sektor sosial sampai ekonomi. Pemerintah dinilai tidak perhatian pada rakyat karena masih banyak warga miskin dan menganggur. Prabowo juga mengkritik soal kebijakan impor gula dan beras yang dilakukan Presiden Jokowi saat musim panen. Menanggapi pidato itu, Ngabalin mengatakan ingin merebut kekuasaan adalah hal yang lumrah, sepanjang tidak menyampaikan data yang salah. []