peloporberita.com/ – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengeluhkan soal tudingan mafia karantina yang di alamatkan kepada pihak Hotel. Hal ini disampaikan Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno dalam acara Weekly Press Briefing Senin, (31/1/2022).
Pihak Hotel terus disalahkan atas munculnya beberapa kasus di hotel tempat isolasi mandiri. Menurut Hariyadi, anggota PHRI hanya menjalankan ketentuan sesuai aturan pemerintah. Tetapi lantas muncul tuduhan Hotel sebagai mafia karantina.
Tuduhan ini, muncul ketika seorang wisatawan mancanegara (wisman) asal Ukraina melaporkan kecurigannya terhadap prosedur tes usap atau RT-PCR. Kala itu, ia bersama anaknya akan berlibur ke Bali, setelah melakukan karantina di salah satu hotel di Jakarta.
Tetapi, pada hari akhir karantina, wisman tersebut mendapat hasil tes PCR positif dan tidak diizinkan melakukan tes PCR di tempat lain. Alhasil, wisman itu meragukan hasilnya. Padahal, berdasarkan aturan yang berlaku memang tidak boleh wisatawan menunjuk sendiri laboratorium untuk melakukan PCR. Tes itu, harus berdasarkan laboratorium yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Yang kena getahnya hotel terus. Ada tendensi, hotel yang kena tidak baiknya. Kami dituduh mafia karantina. Padahal, PHRI sangat terbuka, kalau ada kesalahan akan kami tindak tegas,” tegas Hariyadi.
Kemudian pihak hotel menawarkan perpanjangan masa menginap lantaran wisman meminta waktu untuk berpikir. Wisatawan asing itu selanjutnya memutuskan pindah hotel untuk menjalani karantina mandiri.
Agar kasus serupa tidak terulang lagi, Hariyadi menyarankan agar di masa mendatang harus ada informasi mengenai apa saja yang perlu dipersiapkan pelaku perjalanan luar negeri. []
peloporberita.com/ – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Nusa Tenggara Barat(NTB), Ni Ketut Wolini menyatakan dirinya siap menunggu somasi yang dilancarkan Kepala Dinas Perhubungan NTB, Lalu Mohammad Faozal.
Wolini berharap, keputusan Faozal melapor secara hukum, dapat mengungkap semua sikap dan tindakan negatif yang selama ini menimpa pelaku industri pariwisata sejak Faozal menjabat sebagai Kadispar hingga akhirnya dia dimutasi menjadi Kadishub NTB.
“Saya menunggu saja langkah yang ditempuh Pak Faozal. Selama ini saya dan pelaku usaha lain hanya diam. Tapi untuk kali ini tidak. Kami sudah terlalu sering dilecehkan. Ya, kita tunggu saja lah. Nanti juga semua akan tahu dan jelas, bagaimana teman-teman pelaku usaha diperlakukan,” tutur Wolini dengan santai pada Rabu, 27 Oktober 2021.
Sebelumnya, dilansir dari sejumlah media lokal NTB, Kadishub Faozal, berencana melancarkan somasi dan laporan hukum kepada Wolini. Laporan dan somasi Faozal ini terkait pemberitaan tanggal 25 Oktober 2021 di sejumlah media online lokal dan nasional tentang “PHRI Cium Gelagat ‘Kotor’ Kadishub Gagalkan Program WSBK”.
“Kita tunggu saja lah. Nanti juga semua akan tahu dan jelas, bagaimana teman-teman pelaku usaha diperlakukan.”
Faozal menyebut, tudingan itu tidak masuk akal. Dan cenderung menebar fitnah dan mencemarkan nama baik. Tidak terima dengan pemberitaan itu, Faozal kemudian berencana melaporkan dan men-somasi Wolini.
“Tudingan itu kayak fitnah, tidak beralasan. Saya secara pribadi akan melayangkan somasi dan mempertimbangkan untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik,” kata Faozal, Selasa, 26 Oktober 2021 dilansir dari beberapa media lokal.
Faozal menjelaskan, pertemuan dengan hotelier pada Senin itu dilakukan untuk sosialisasi terkait Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) WSBK Mandalika, lima koridor transportasi massal, dan juga titik-titik shuttle bus di kawasan Mandalika. Ini dilakukan agar pihak manajemen hotel bisa memberikan informasi yang komprehensif kepada para tamu mereka saat gelaran WSBK 19-21 November mendatang.
Sedangkan Menurut Wolini, Jika alasannya untuk memberi informasi yang komprehensif, seyogyanya Faozal bersurat atau mengundang anggota PHRI melalui organisasi induknya, PHRI.
Dengan demikian, Wolini menjamin penyebaran informasi akan lebih komplit. Namun Faozal malah melakukan sebaliknya dengan mengundang sekitar 20 management hotel secara personal, dan dalam waktu yang bersamaan dengan pertemuan PHRI di Dispar. Langkah Faozal ini, diànggap Wolini sebagai sikap yang tidak menghargai organisasi PHRI.
“Gelagat dan diduga itu hampir sama maknanya. Saya belum lihat unsur fitnah. Namanya juga judul media, harus bombastis dong.”
Sementara menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Wilayah NTB Jewantoro Umbu Joka, konflik adalah barang simpel yang bisa diselesaikan. Umbu menyarankan, Kadishub membantah pernyataan ketua PHRI NTB tersebut lewat media.
“Barang simpel yang bisa diselesaikan. Tinggal bantah saja by media lagi kesana kan beres. Gelagat dan diduga itu hampir sama maknanya. Saya belum lihat unsur fitnah. Namanya juga judul media harus bombastis dong. Berperkara itu habisin waktu dan dana. Memangnya yang mau disomasi itu diam aja?,” ujar Umbu dikutip dari detikNTB.
Umbu menyebut, Polemik itu merupakan tanda tidak adanya koordinasi antara Dispar, Dishub dan stakeholder pariwisata.
“Perhelatan WSBK dan MotoGP itu ayo kita kerja bareng-bareng semua stakeholder, ayolah semua bersinergi dan saling bergandeng tangan untuk sukseskan perhelatan ini demi nama NTB dan umumnya Indonesia,” tegasnya. []
peloporberita.com/ | Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Artha Hanif mengimbau semua pihak, termasuk segala unsur negara, untuk saling mendukung dalam pelaksanaan acara berkelas internasional, seperti World Superbike (WSBK) yang akan digelar 19-21 November 2021.
Artha mengutarakan pendapatnya itu untuk menanggapi sikap Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat (Kadishub NTB) Mohamad Faozal, yang menurut Persatuan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) wilayah NTB, terlihat seolah-olah ingin menggagalkan program pariwisata dan acara WSBK.
Pasalnya, ketika PHRI NTB harus menghadiri undangan rapat bersama MGPA dan Dinas Pariwisata NTB pada Senin (25/10/2021), untuk mempersiapkan strategi menyukseskan program WSBK, diwaktu yang sama Kadishub NTB justru memanggil 20 anggota PHRI untuk mendengarkan sosialisasi shuttle bus.
Dalam wawancara via telepon bersama peloporberita.com/, Selasa (26/10/2021), Ketua Umum ASITA Artha Hanif mengatakan, “Ini sesuatu yang sangat disesalkan kalau sampai terjadi ada upaya-upaya yang menjegal atau menghalangi acara yang penting, acara yang sudah dirancang lama dan sudah ditunggu-tunggu oleh kita semua,”
“Dan ini adalah acara penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu aman, Indonesia itu sangat siap untuk menyelenggarakan event-event yang levelnya internasional. Karena ini kehormatan loh, kehormatan negara dan ini sungguh akan menjadi suatu persepsi yang buruk kalau sampai terhalang,” lanjutnya.
Meski demikian, Artha Hanif tetap berusaha berpikir positif, “Mungkin karena (Dishub) ingin segala sesuatunya terintegrasi. Mudah-mudahan tidak bermaksud menjegal, tapi mudah-mudahan dimaksudkan bagaimana supaya seluruh elemen yang terkait dengan penyelenggaraan (WSBK) nantinya itu benar-benar bisa disatukan,” ucap Artha.
Terkait hal ini, Kadishub NTB Mohammad Faozal menerangkan bahwa dirinya memanggil 20 orang manajemen hotel untuk membahas uji petik untuk kebutuhan transportasi dalam event WSBK.
“Apa yang di bahas kemaren uji petik untuk beberapa hotel terkait skenario lalu lintas untuk beberapa hotel. Sehingga bisa di sepakati berapa kebutuhan moda transportasi di saat event WSBK. Silahkan ditanya teman-teman manajemen hotel yang hadir apa yang dibahas. Atau tanya ke Ketua Organda saja,” sebut Faozal melalui pesan Whatsapp menjawab pertanyaan peloporberita.com/. []
peloporberita.com/ – Ketua Persatuan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI)-NTB, Ni Ketut Wolini mencium gelagat kotor Kepala Dinas Perhubungan NTB, Lalu Mohammad Faozal yang mencoba melakukan tindakan adu domba dengan tujuan ingin menggagalkan sejumlah program pariwisata dan event World Superbike (WSBK) yang siap digelar 19-21 November 2021 nanti.
“Ini namanya adu domba. Saya keberatan anggota PHRI dipanggil secara personal dan tidak mengundang kami melalui induk organisasi. Dan hotel di Lombok bukan cuma 20 itu saja.”
Menurut Wolini, Gelagat Faozal ingin memecah belah pelaku industri pariwisata di Lombok terlihat saat Pihak Dinas Pariwisata (Dispar) NTB mengadakan rapat untuk mempersiapkan strategi mensukseskan program WSBK. Pada waktu yang bersamaan, Faozal juga memanggil 20 pengelola Hotel untuk sosialisasi shutle bus.
“Ketika PHRI harus hadiri undangan rapat Kadispar Senin kemarin (25/10/2021). Kami sedang menyiapkan strategi mensukseskan program WSBK yang sebentar lagi digelar. Kami sedang rapat dengan pihak MGPA yang difasilitasi Kadispar di kantor Dinas Pariwisata NTB. Ehhh….dalam hari, waktu dan jam yang sama Pak Faozal, panggil 20 management hotel ke kantornya,” tutur Wolini, Senin malam (25/10/2021) di Senggigi.
Wolini, menilai sikap Faozal itu sebagai tindakan adu domba dan membuatnya tersinggung.
“Saya pribadi dan secara organisasi, sangat tersinggung. Ini namanya adu domba. Saya keberatan anggota PHRI dipanggil secara personal dan tidak mengundang kami melalui induk organisasi. Dan hotel di Lombok bukan cuma 20 itu saja,” tegas pengusaha sukses di Lombok tersebut.
Keyakinan Wolini soal gelagat Kadishub Faozal ingin menggagalkan event WSBK dan program pariwisata lainnya semakin menjadi, setelah anggota PHRI yang hadir dalam rapat dengan Waloni melaporkan bahwa kedatangan mereka ke sana, cuma mendengarkan sosialisasi shutle bus.
“Ini kan gak jelas. Dan apa hubungannya anggota PHRI di undang cuma untuk sosialisasi shutle bus. Ini kan gak bener, mengadu domba anggota PHRI namanya,” tandas Wolini.
Wolini menegaskan, sah-sah saja bila mengundang siapapun termasuk anggota PHRI, tapi harus dengan etika dan harus sesuai tupoksinya.
“Kaitannya shutle bus dengan anggota PHRI apa? Ini kan ada gelagat tidak baik. Kami mau berkoordinasi untuk urusan WSBK malah diam-diam anggota kami diminta datang untuk sosialisasi shutle bus. Kan merusak namanya,” pungkas Wolini.
Ketua ASITA NTB, Dewantoro Umbu. (Foto: peloporberita.com/Ist)
Ketua ASITA NTB, Dewantoro Umbu sependapat dengan Wolini dan menurutnya sikap Faozal tidak fair.
"Waduh, gak bener cara yang dilakukan Pak Faozal. Itu kurang fair. Ngapain coba, urusan shutle bus sosialisasinya ke anggota PHRI," tanya Dewantoro.
Dewantoro pun menyarankan, agar Faozal mengurus mana yang menjadi bagian tugasnya sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
"Kan banyak yang diurus. Truk-truk dan angkot yang mati KIR -nya. Kemacetan di pasar Ampenan karena cidomo, angkot dan truk yang oper kapasitas, jembatan timbang. Dan masih banyak lah yang lain-lain yang lebih pas dengan bidang tugasnya. Biarlah urusan pariwisata jadi domain dispar," saran Dewantoro.
Terkait hal ini, Kadishub NTB, Lalu Mohammad Faozal menerangkan bahwa dirinya memanggil 20 orang manajemen hotel untuk membahas uji petik untuk kebutuhan transportasi dalam event WSBK.
"Apa yang di bahas kemaren uji petik untuk beberapa hotel terkait skenario lalu lintas untuk beberapa hotel. Sehingga bisa di sepakati berapa kebutuhan moda transportasi di saat event WSBK. Silahkan di tanya teman-teman managemen hotel yang hadir apa yang dibahas. Atau tanya ke Ketua Organda saja," sebut Faozal melalui pesan Whatsapp menjawab pertanyaan peloporberita.com/. []
peloporberita.com/ | Jakarta – Menparekraf Sandiaga Uno menegaskan bahwa, Sertifikasi Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) bukan sebuah mandatori atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.
“CHSE untuk sektor pariwisata tetap bersifat Voluntary/bukan suatu keharusan yang dimiliki bagi pelaku usaha,” tutur Sandiaga Uno, Senin, 4 Oktober 2021.
“Tidak tepat pada kondisi yang sedang terpuruk saat ini para pelaku industri parekraf, desa wisata dibebani oleh pembiayaan seperti ini.”
Menurut Menparekraf, Saat ini CHSE akan diarahkan menjadi SNI CHSE (CHSE Mandiri) yang dibangun sebagai platform untuk menjamin validity dan reliability. Hal tersebut sebagai tanda ‘Indonesia Care’ yang diharapkan menjadi trademark pemulihan pariwisata RI di era new normal.
“Termasuk peningkatan kepercayaan internasional. Hal ini perlu lebih mensosialisasikan dan mendiskusikan hal tersebut dengan pihak PHRI, sebab PHRI adalah mitra utama di sektor pariwisata,” sebut Sandiaga.
Namun perlu diketahui, penting bagi pelaku parekraf untuk mengerti bahwa standar protokol kesehatan yang terangkum dalam CHSE akan diintegrasikan ke dalam (aplikasi) PeduliLindungi.
“Adalah standar yang kita sebut sebagai gold standard. berharap agar sertifikasi tersebut dipatuhi dan diterapkan secara ketat serta disiplin di setiap hotel, restoran, destinasi wisata, dan sentra ekonomi kreatif,” tegas Sandiaga.
Menurut Sandiaga, pemerintah justru mengarahkan standardisasi CHSE yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain itu, CHSE ke depan juga dapat dilakukan secara mandiri dengan biaya yang terjangkau namun tanpa menurunkan tingkat standardisasi.
Sandiaga menjelaskan, biaya sertifikasi CHSE sejak tahun lalu ditanggung oleh pemerintah. Setidaknya hingga saat ini sudah terdapat lebih dari 10 ribu pelaku parekraf yang terstandardisasi CHSE dengan biaya pemerintah.
“Ke depan pelaku usaha diharapkan secara perlahan bisa melakukan CHSE dengan biaya yang terjangkau dan ini kita harapkan menjadi penjamin keamanan,” ucap Sandiaga.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. (Foto:Pelopor.id/Kemenparekraf)
Sebelumnya, sejumlah pihak menyuarakan penolakan terhadap hal ini, salah satunya disampaikan oleh Ketua Badan Pimpinan Daerah (BPD) PHRI Jakarta Sutrisno Iwantono.
Menurutnya, kondisi industri hotel saat ini tengah terpuruk sehingga Kebijakan wajib CHSE diyakini bakal semakin membebani pelaku industri di sektor tersebut.
“Kami Pimpinan BPD PHRI Jakarta menolak rencana pemerintah untuk mewajibkan sertifikasi CHSE bagi industri pariwisata khususnya sektor hotel dan restoran, jika dilakukan saat ini karena bersifat kontraproduktif dari upaya kami yang berusaha bangkit dari keterpurukan,” kata Sutrisno belum lama ini.
Sutrisno bilang, program CSHE tidak gratis. Artinya, untuk mendapatkan sertifikasi CHSE pelaku industri hotel harus mengeluarkan biaya. Dia pun mencoba memperhitungkan biaya sertifikasi CHSE.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hotel di Indonesia saat ini berdiri 29.243 hotel. Jika biaya sertifikasi CHSE ditetapkan Rp10 juta per hotelnya, akan terkumpul sebanyak Rp292 miliar per tahunnya.
Belum lagi ditambah dengan 118.069 restoran. Jika diasumsikan biaya CHSE untuk restoran Rp8 juta per unitnya maka akan ada pengeluaran sebesar lebih dari Rp944 miliar.
Sementara pengamat sekaligus Ahli Stategi Pariwisata Nasional Taufan Rahmadi berharap hal ini untuk dipertimbangkan, agar ditinjau kembali.
“Tidak tepat pada kondisi yang sedang terpuruk saat ini para pelaku industri parekraf, desa wisata dibebani oleh pembiayaan seperti ini,” tutur taufan kepada peloporberita.com/, Senin, 4 Oktober 2021.
Menurut Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pokdarwis Mandalika ini, justru disaat seperti ini seharusnya negara hadir dan memberikan bantuannya untuk mendorong dan menguatkan para pelaku industri.
“Kembali saya berharap agar hal ini, benar-benar ditinjau dan dipertimbangkan kembali. Kondisi lagi tidak tepat kondisi lagi terpuruk,” sebut Taufan. []
peloporberita.com/ | Jakarta – Menparekraf Sandiaga Uno, mengajak pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Garut untuk bersiap menyambut serangan pariwisata (Revenge Tourism). Ini akan terjadi ketika nantinya level PPKM dilonggarkan atau diturunkan seiring tren melandainya kasus Covid-19 yang ada.
Menparekraf Sandiaga Uno saat berdiskusi dengan PHRI Garut di Rancabago Hotel and Resort Kabupaten Garut, Jawa Barat, menjelaskan, selama 1 tahun 7 bulan sejak pandemi Covid-19 hadir, masyarakat banyak yang jenuh dan ingin sekali berwisata.
“Sejauh ini kita selalu bicara destinasi yang berkelas dunia mengharapkan wisatawan mancanegara bersaing dengan Thailand, Malaysia dari segi jumlah kunjungannya. Tapi ternyata permata di depan kita dilupakan yaitu wisatawan nusantara yang menghabiskan 11 miliar dolar AS tiap tahun yang berwisata ke luar negeri.”
Terlebih saat gelombang kedua Covid-19 terjadi beberapa waktu belakangan, yang membuat pemerintah mengambil kebijakan PPKM yang dibagi dalam 4 level. Stakeholder pariwisata dan ekonomi kreatif pun, khususnya PHRI, harus dapat mempersiapkan diri menerima kunjungan wisatawan yang sangat masif nantinya.
“Contohnya yang terjadi di India, setelah lockdown, di sana terjadi revenge tourism. Semua penerbangan habis, okupansi hotel full bahkan kelebihan permintaan sebesar 40 persen dan akhirnya banyak wisatawan yang kecewa. Itu bisa terjadi di sini lantaran destinasi-destinasi di Garut yang bisa dicapai dengan menggunakan transportasi darat dari Jakarta selama kurang lebih tiga jam,” tutur Menparekraf, Minggu, 22 Agustus 2021.
Diketahui belum lama ini, beberapa pelaku parekraf di Garut mengibarkan bendera putih sebagai tanda mereka membutuhkan keberpihakan pemerintah untuk hadir dan membantu di tengah pandemi Covid-19.
Menparekraf Sandiaga Uno bersama PHRI Garut di Rancabago Hotel and Resort Kabupaten Garut, Jawa Barat. (Foto: peloporberita.com/Kemenpar)
Sandiaga menjelaskan, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti kapan pandemi akan berakhir. Tetapi berbagai upaya perlu dimaksimalkan untuk dapat meminimalisir dampak dari pandemi tersebut.
“Berdasarkan data yang kami himpun, diprediksi akhir September 2021 angka COVID-19 akan melandai. Hal itu sembari kita menyiapkan protokol kesehatan dengan upaya percepatan vaksinasi,” ungkapnya.
Menurut Sandiaga, semua peluang yang ada harus dimaksimalkan dan tantangan harus dapat dilewati dan diantisipasi dampak negatifnya. Diperlukan dukungan dan kerja sama dari unsur pentahelix pariwisata dan ekonomi kreatif agar berbagai upaya dan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam menyelamatkan sektor pariwisata dapat menemui titik terang dan mengembalikan neraca ekonomi negara yang terpuruk.
Selain vaksinasi Covid-19 yang saat ini terus diakselerasi oleh pemerintah termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE yang ketat dan disiplin juga harus menjadi perhatian. Terlebih tren pariwisata kedepan polanya akan beradaptasi kepada pariwisata yang personalize, customize, localize, dan smaller in size.
“Pelajaran yang kita ambil, sejauh ini kita selalu bicara destinasi yang berkelas dunia mengharapkan wisatawan mancanegara bersaing dengan Thailand, Malaysia dari segi jumlah kunjungannya. Tapi ternyata permata di depan kita dilupakan yaitu wisatawan nusantara yang menghabiskan 11 miliar dolar AS tiap tahun yang berwisata ke luar negeri. Karena saya yakin yang mampu melayani customer adalah PHRI,” tandasnya. []
peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno akan berkolaborasi dengan Bupati Garut dan Ketua beserta pengurus PHRI Garut dalam upaya peningkatan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Kemenparekraf antara lain akan menggandeng PHRI Garut untuk menghadirkan sentra vaksinasi COVID-19 bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif juga masyarakat. Hal ini, disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno saat melakukan audiensi secara virtual dengan Pemda Garut dan PHRI Garut, Jumat, 23 Juli 2021.
“Mudah-mudahan ini bisa sedikit menggeliatkan sektor perhotelan di Garut. Karena tentu saja tenaga kesehatan baik dari pusat dan daerah butuh tempat beristirahat.”
Sebelumnya PHRI Garut mengibarkan bendera putih sebagai tanda keprihatinan atas pandemi COVID-19 yang memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan usaha mereka.
“Memang saat ini bangsa kita sedang menghadapi masa sulit, tapi saya yakin dengan bergandengan tangan kita bisa bangkit,” tutur Menparekraf Sandiaga Uno.
Selain itu, Kemenparekraf juga akan menggandeng para pelaku perhotelan di Garut untuk menyediakan akomodasi bagi para tenaga kesehatan.
“Mudah-mudahan ini bisa sedikit menggeliatkan sektor perhotelan di Garut. Karena tentu saja tenaga kesehatan baik dari pusat dan daerah butuh tempat beristirahat,” sebut Sandiaga.
Menurut Sandi, nantinya akan ditugaskan tim khusus dari Kemenparekraf yang akan menyiapkan kerja sama yang lebih jauh dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Garut.
Menparekraf pun mengajak para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya di sektor perhotelan dan restoran di Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk tetap optimistis menghadapi pandemi COVID-19 yang tengah melanda Indonesia dan dunia.
Bahkan, Sandiaga mengajak PHRI Garut mengibarkan bendera Merah Putih sebagai simbol semangat dan bangkit dari pandemi COVID-19.
Bendera-bendera itu nantinya akan diproduksi oleh para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Garut sehingga dapat membuka peluang usaha serta memastikan roda perekonomian di sektor ekonomi kreatif di Garut dapat terus bergerak.
Dalam kesempatan itu, Sandiaga juga mengapresiasi dukungan dari KAHMIPreneur yang didirikan anggota komisi XI DPR RI, Kamrussamad, yang akan memberikan dukungan program seperti bantuan sosial dan beasiswa bagi para pelajar yang berasal dari keluarga pelaku UMKM di Garut.
“Program-program bantuan ini merupakan investasi sosial bagi masyarakat yang terdampak untuk merespons situasi yang sangat memprihatinkan ini,” tegas Sandiaga.
Dalam kesempatan yang sama Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf, Henky Manurung, menjelaskan, nantinya 80 persen relawan yang mengelola sentra vaksinasi di Garut adalah para pekerja hotel dan restoran.
“Jadi nantinya mereka bisa mendapatkan sesuatu dari hasil kolaborasi kita dengan perusahaan-perusahaan besar dan para pelaku usaha untuk membantu Garut,” tandas Henky.
Kemudian Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Fadjar Hutomo, mengatakan, pihaknya juga akan menggencarkan sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environmental sustainability) bagi restoran serta hotel di daerah yang dijuluki sebagai “Kota Dodol” tersebut.
“Mulai minggu depan proses sertifikasi dan verifikasi akan berjalan. Tahun ini kita menargetkan ada 6.300 usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang usahanya tersertifikasi CHSE,” tandas Fadjar.
Turut hadir dalam acara ini Plt Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, Cecep Rukendi; Direktur Manajemen Industri Kemenparekraf/Baparekraf, Anggara Hayun Anujuprana; serta Direktur Pemasaran Regional I Kemenparekraf/Baparekraf, Raden Sigit Witjaksono.
Serta Bupati Garut, Rudy Gunawan; Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, Budi Gan Gan Gumilar; serta Ketua Badan Pengurus Cabang PHRI Garut, Deden Rochim beserta jajarannya. []
