peloporberita.com

Tag: perbankan

  • Kinerja Perbankan Singapura Menurun Akibat Kekhawatiran Inflasi

    Jakarta | Perbankan Singapura, seperti DBS Group Holding Ltd, Oversea Chineses Banking Corp (OCBC) dan United Oversead Bank Ltd (UOB) mengalami penurunan kinerja, selama kuartal pertama tahun 2022. Hal itu salah satunya dipicu oleh volatilitas pasar serta kekhawatiran atas kenaikan inflasi dan gangguan rantai pasokan.

    Perolehan laba DBS dan OCBC tercatat lebih baik dari proyeksi analis, yaitu masing-masing naik 4,3% dan 3,7%, melampaui kenaikan Straits Times Index. Sedangkan saham UOB turun 3,1% lantaran perolehan labanya di periode itu tak sesuai dengan prediksi analis.

    Meski demikian, analis Bloomberg Intelligence Rena Kwok optimistis kualitas aset sejumlah bank Singapura akan tetap tangguh, seiring dengan pembukaan kembali aktivitas ekonomi di wilayah regional.

    “Hamparan provisi dari manajemen bank dapat mengimbangi kemungkinan tergelincir saat tekanan ekonomi makro lebih besar,” kata Kwok yang dikutip dari Bloomberg, Jumat (29/04/2022).

    Chief Executive Officer (CEO) DBS Piyush Gupta mengatakan, perkembangan geopolitik dalam beberapa pekan terakhir telah menciptakan hambatan ekonomi makro dan volatilitas pasar keuangan.

    Gupta menambahkan, pertumbuhan yang melambat, inflasi yang tinggi dan gangguan rantai pasokan harus menjadi perhatian utama, di tengah ketidakpastian pandemi yang berkepanjangan.

    Sementara CEO UOB Wee Ee Cheong mengatakan bahwa gangguan saat ini terhadap rantai pasokan global akan menopang pentingnya Asia Tenggara. Ia pun menyatakan tetap yakin akan pemulihan dan potensi jangka panjang kawasan tersebut.[]

  • Polda Jateng Buru Oknum Karyawan Bank yang Diduga Gelapkan Dana Calon Jamaah haji

    peloporberita.com/ – Seorang karyawan bank swasta di Kota Semarang diduga melakukan penggelapan dana rekening ibadah Haji dengan nilai total kerugian Rp918 juta. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes. Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, membenarkan adanya penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana yang merugikan puluhan orang jemaah calon haji itu.

    Djuhandhani menjelaskan, kronologi dugaan tindak pidana penggelapan dana haji itu bermula ketika salah satu bank swasta bekerja sama dengan Kementerian Agama membuka layanan pendaftaran ibadah haji di salah satu mal di Kota Semarang. Sedangkan terduga pelaku berinisial AA, merupakan tenaga pemasaran yang bertugas di tempat tersebut.

    Melalui layanan pendaftaran ibadah haji di mal itu, sebanyak 36 orang mendaftar dengan besaran biaya yang dibayarkan antara Rp25 juta hingga Rp25,5 juta per orang. Kecurigaan muncul saat nasabah diminta untuk melunasi biaya haji sebesar Rp11 juta per orang lantaran ada kuota kursi yang akan diberangkatkan 5 tahun ke depan.

    Nasabah yang curiga, kemudian mendatangi bank yang dimaksud untuk memastikan kebenaran biaya yang harus dibayarkan. “Saat dicek ke bank, ternyata terlapor ini sudah sepekan tidak masuk kerja tanpa alasan jelas,” ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng dikutip Senin, (14/03/2022).

    Kombes. Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro menduga, pelaku tidak memasukkan dana setoran biaya haji para nasabah ini ke kas bank. Saat ini, Reskrimum Polda Jawa Tengah masih memburu pelaku yang diperkirakan kabur ke luar Pulau Jawa. []

  • Singapura Terapkan Sanksi Sektor Perbankan Terhadap Rusia

    peloporberita.com/ | Pemerintah Singapura menyatakan akan memberikan sanksi kepada Rusia. Salah satunya adalah pembatasan tindakan untuk sektor perbankan dan keuangan, serta kontrol ekspor pada barang-barang yang dapat digunakan sebagai senjata terhadap rakyat Ukraina.

    “Secara khusus, kami akan memberlakukan kontrol ekspor pada barang-barang yang dapat digunakan secara langsung sebagai senjata di Ukraina untuk merugikan atau menaklukkan Ukraina. Kami juga akan memblokir bank-bank Rusia tertentu dan transaksi keuangan yang terhubung ke Rusia,” kata Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan seperti dilansir dari Reuters.

    Balakrishnan menambahkan bahwa pihaknya saat ini sedang mengerjakan langkah-langkah khusus dan akan mengumumkan dalam waktu dekat.

    Ia menjelaskan bahwa langkah penerapan sanksi itu untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Singapura sendiri sebenarnya cukup jarang mengeluarkan sanksi terhadap negara lain.

    “Singapura bermaksud untuk bertindak bersama dengan banyak negara lain yang berpikiran sama untuk menjatuhkan sanksi dan pembatasan yang sesuai terhadap Rusia,” kata Balakrishnan.

    Balakrishnan juga mengatakan bahwa invasi Rusia adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran berat norma-norma internasional.

    Keputusan yang ditempuh Singapura ini adalah yang pertama di antara tetangga-tetangga regionalnya dan terlepas dari Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang beranggotakan 10 negara.[]

  • Amerika Serikat Siapkan Paket Sanksi untuk Rusia, Salah Satunya Melarang Transaksi Perbankan

    peloporberita.com/ – Pemerintahan Presiden Joe Biden, menyiapkan paket sanksi awal bagi Rusia yang hanya akan dilaksanakan jika negara tersebut menginvasi Ukraina. Sanksi tersebut, mencakup larangan terhadap lembaga-lembaga keuangan Amerika Serikat (AS) untuk memproses transaksi bank-bank besar Rusia.

    Langkah AS, itu sejatinya bertujuan mengganggu ekonomi Rusia dengan memutuskan hubungan koresponden perbankan antara bank-bank Rusia yang ditargetkan dan perbankan AS yang memungkinkan memproses pembayaran internasional. Rencana memutuskan hubungan perbankan yang mendukung aliran uang global adalah sesuatu yang belum pernah dilaporkan sebelumnya.

    Selain itu, AS juga bakal menggunakan instrumen sanksi paling kuat terhadap perseorangan dan perusahaan-perusahaan Rusia tertentu dengan menempatkannya ke dalam daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus (Specially Designated Nationals/ SDN).

    Daftar ini, secara efektif mengeluarkan warga yang dimaksud dari sistem perbankan AS serta melarang perdagangan mereka dengan warga Amerika dan membekukan aset mereka.

    Baik Gedung Putih dan Departemen Keuangan AS menolak berkomentar mengenai isu ini. Sementara paket sanksi masih bisa berubah hingga menit terakhir dan belum diketahui jelas siapa targetnya. Namun, perkiraannya adalah lembaga keuangan Rusia terkemuka, termasuk VTB Bank, Sberbank, VEB dan Gazprombank.

    Menurut laporan, Negeri Beruang Merah telah mengumpulkan lebih dari 150 ribu tentara di perbatasan Ukraina, tetapi Putin membantah rencana untuk melancarkan serangan.

    Ukraina sendiri merupakan bagian dari Uni Soviet hingga memperoleh kemerdekaaanya pada 1991 lalu. Hubungan Rusia dan Ukraina menegang pada 2013 silam lantaran kesepakatan politik dan perdagangan penting dengan Uni Eropa.

    Presiden Ukraina kala itu yang pro-Rusia Viktor Yanukovych, menolak perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa demi hubungan yang lebih dekat dengan Moskow. Penolakan itu memicu gelombang protes hingga rakyat menggulingkannya pada 2014.

    Masih di tahun yang sama, tepatnya pada Maret 2014, Rusia mencaplok Krimea, sebuah semenanjung otonom di Ukraina selatan dalam referendum yang dikecam oleh Ukraina dan sebagian besar dunia sebagai hal yang ‘tidak sah’.
    Uni Eropa dan AS, memberlakukan serangkaian tindakan sebagai tanggapan atas tindakan Rusia di Krimea dan Ukraina timur, termasuk menjatuhkan sanksi ekonomi yang menargetkan individu, entitas, dan sektor tertentu dari ekonomi Rusia.

    Selain pencaplokan Krimea, keinginan Ukraina untuk bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization (NATO) juga memicu tanggapan keras Rusia. Negeri Beruang Merah seakan melarang keinginan Ukraina bergabung dengan NATO, yang memang di awal pendiriannya bertujuan melawan ancaman ekspansi Rusia pascaperang di Eropa.

    Kini, NATO yang didirikan pada tahun 1949 telah berkembang ke 30 negara, termasuk bekas republik Soviet yakni Lituania, Estonia dan Latvia. Aliansi tersebut menyatakan, bahwa jika satu negara diserang atau diserang oleh pihak ketiga, semua negara NATO akan secara kolektif memobilisasi pertahanannya. []

  • Tanggapan Credit Suisse Soal Kebocoran Data Besar-besaran

    peloporberita.com/ – Credit Suisse memberi tanggapan terkait kebocoran data besar-besaran yang mengungkap kekayaan tersembunyi beberapa klien. Bank terbesar kedua di Swiss ini, membantah adanya kelalaian internal dalam hal ini.

    Menurut mereka, hal-hal yang disajikan sebagian besar bersifat historis, dalam beberapa kasus sejak tahun 1940-an dan laporan tentang hal-hal ini didasarkan pada informasi parsial, tidak akurat, atau selektif yang diambil diluar konteks.

    Data yang bocor itu, mencapai lebih dari 18.000 rekening bank dengan total simpanan lebih dari US$100 miliar (£73.6 miliar) yang dibocorkan seorang whistleblower kepada surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung. Data ini termasuk akun pribadi, bersama, dan perusahaan, serta yang dibuka sejak tahun 1940-an.

    Hampir 50 organisasi media telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk meneliti data tersebut dan kemudian menemukan bukti rekening Credit Suisse telah digunakan oleh klien yang terlibat dalam kejahatan serius seperti pencucian uang atau perdagangan narkoba.

    Namun, bank Swiss menolak menolak tuduhan dan sindiran tentang dugaan praktik bisnis bank atau kurangnya uji tuntas yang dilakukan pada Minggu, (20/02/2022).

    Beberapa organisasi media seperti The Guardian dan New York Times, telah mengklaim bahwa bank tersebut membuka atau mengelola rekening untuk klien berisiko tinggi, termasuk penjahat dan individu yang terlibat dalam perdagangan manusia.

    Sementara BBC melaporkan, akun perbankan Swiss yang bocor juga berisi data klien yang tidak melakukan kesalahan. Data tersebut dibagikan kepada lebih dari 40 organisasi media di seluruh dunia oleh kelompok jurnalisme nirlaba.

    Yakni, Proyek Pelaporan Kejahatan dan Korupsi Terorganisir. Data tersebut, berisi rekening bank sejak beberapa dekade yang kebanyakn dibuka dari tahun 2000 dan seterusnya, meskipun data operasi bank saat ini tidak termasuk di dalamnya.

    Sementara Credit Suisse, mengaku telah meninjau sejumlah besar akun yang berpotensi terkait dengan masalah yang diangkat dan menurut mereka sekitar 90 persen dari akun yang ditinjau telah ditutup atau sedang dalam proses penutupan. Adapun lebih dari 60 persennya ditutup sebelum tahun 2015 silam.

    Credit Suisse juga menyatakan, tuduhan media ini merupakan upaya bersama untuk mendiskreditkan tidak hanya bank tetapi pasar keuangan Swiss secara keseluruhan, yang telah mengalami perubahan signifikan selama beberapa tahun terakhir.

    Di sisi lain, surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung melaporkan, sumber anonimnya menyebut motivasi mereka untuk membocorkan catatan lebih dari setahun yang lalu lantaran undang-undang kerahasiaan perbankan Swiss tidak bermoral. Dalih melindungi privasi finansial hanya menutupi peran memalukan bank Swiss sebagai kolaborator penghindar pajak.

    Credit Suisse , didirikan tahun 1856 dengan nama Schweizeriche Kreditanstalt. Perusahaan ini memiliki empat divisi, yakni Perbankan Investasi, Perbankan Swasta, Manajemen Aset, dan Grup Jasa Bersama yang menyediakan pemasaran dan dukungan kepada tiga divisi lainnya.[]

  • Industri Perbankan AS Sambut Baik Rencana The Fed Naikkan Suku Bunga

    peloporberita.com/ | Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve (The Fed) akan menaikkan suku bunga pada tahun ini. Hal itupun membuat bisnis perbankan di AS diproyeksi tumbuh, baik dari sisi simpanan maupun penyaluran kredit.

    Selain itu, pendapatan bunga bersih (NIM) perbankan mulai membaik seiring pemulihan ekonomi, yang sebelumnya sempat turun akibat suku bunga rendah dan penyaluran kredit.

    Kebijakan The Fed ini diyakini akan mengakhiri era suku bunga rendah yang dihadapi bank beberapa tahun terakhir, terutama demi melalui masa sulit pandemi.

    “Bank yang selama sepuluh tahun terakhir tidak dapat menikmati kurva imbal hasil yang stabil, maka akan mendapatkannya,” ujar Direktur Riset CFRA Research Ken Leon, dikutip dari Reuters.

    Di sisi lain, Analis Barclays Jason Goldberg menyebut, pendapatan bunga bersih menyumbang 60% dari pendapatan industri perbankan pada kuartal keempat tahun lalu. Itu adalah proporsi terendah dalam enam tahun terakhir dan turun dari 66% pada tiga tahun lalu.

    Goldberg memperkirakan pendapatan bunga bersih akan meningkat dan berlanjut hingga 2023.

    Menanggapi hal ini, sejumlah perbankan pun mengungkapkan optimismenya. JPMorgan Chase & Co misalnya, mengatakan kepada analis bahwa pendapatan bunga bersih di luar pasar sekuritas pada tahun ini dapat mencapai USD 50 miliar. Nilai itu meningkat 12% dari realisasi tahun lalu.

    Begitu juga Wells Fargo & Co yang memprediksi pendapatan bunga bersihnya bisa naik 8%.

    Beberapa bank AS akan mendapatkan keuntungan lebih besar, namun bergantung pada kemampuan mereka mempertahankan simpanan dengan biaya rendah, kemudian disalurkan sebagai kredit dan investasi ke sekuritas dengan imbal hasil yang lebih tinggi. []

  • Perbankan Siap-siap Terima Insentif BI Mulai 1 Maret

    peloporberita.com/ | Mulai 1 Maret 2022, bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor prioritas akan mendapat insentif dari Bank Indonesia (BI). Insentif yang dimaksud berupa pengurangan Giro Wajib Minimum (GWM) harian sampai 100 basis poin (bps).

    Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan.

    “Kami identifikasikan sekitar 30 sektor prioritas termasuk kepada inklusi kami berikan insentif berupa penurunan GWM hingga 100 bps mulai 1 Maret 2022 ini,” ucap Gubernur BI Perry Warjiyo, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (27/01/2022).

    Strategi ini ditempuh bersamaan dengan kenaikan GWM rupiah, baik pada bank umum konvensional maupun syariah, yang dilakukan secara bertahap.

    Perry mengatakan pihaknya menyampaikan hal ini agar perbankan bisa mengantisipasi, lalu memperkirakan, dan memasukkan dalam langkah-langkah mereka.

    Adapun tahapan kenaikan GWM rupiah bank umum konvensional yang saat ini sebesar 3,5%:

    • Pertama, kenaikan 150 bps sehingga menjadi 5,0%, dengan pemenuhan harian sebesar 1,0% dan rata-rata 4,0% berlaku mulai 1 Maret 2022.
    • Kedua, kenaikan 100 bps sehingga menjadi 6,0%, dengan pemenuhan harian 1,0% dan rata-rata sebesar 5,0%. Tahap ini berlaku mulai 1 Juni 2022.
    • Ketiga, kenaikan 50 bps sehingga menjadi 6,5%, dengan pemenuhan secara harian 1,0% dan rata-rata 5,5% yang berlaku mulai 1 September 2022.

    Diperiode yang sama, GWM rupiah untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah yang saat ini sebesar 3,5% juga akan naik hingga tiga tahap, masing-masing sebanyak 50 bps. []

    Baca juga: Bank Indonesia Siap Luncurkan Rupiah Digital Tahun Depan

  • Bank of America Berhasil Cetak Laba Melampaui Prediksi Analis

    peloporberita.com/ | Bank of America Corp mencetak laba senilai USD 6,77 miliar atau 82 sen per saham, untuk kuartal yang berakhir 31 Desember 2021. Angka itu tumbuh 30% dan juga melampaui perkiraan analis, yang hanya memprediksi laba per saham sebesar 77 sen.

    Capaian ini antara lain didorong oleh pertumbuhan kredit serta volume merger dan akuisisi (M&A) yang memecahkan rekor dalam bisnis perbankan investasi Bank of America, seperti dikutip dari Reuters.

    Selama periode tersebut, Bank of America juga mencatatkan kenaikan pinjaman di setiap kategori kecuali ekuitas rumah. Pinjaman rata-rata dan sewa, tidak termasuk Program Perlindungan Gaji pemerintah, tumbuh 3,4% dibanding kuartal sebelumnya dan naik 3,2% dari periode sama tahun 2020 atau secara year-on-year (yoy).

    “Kami mencatat kredit ini, baik konsumen maupun komersial, memiliki kapasitas yang kuat untuk terus meminjam” ujar Kepala Eksekutif Bank of America Brian Moynihan.

    Tak hanya itu, pada kuartal terakhir, Bank of America juga mengeluarkan 1 juta kartu kredit baru.

    Perbankan tersebut melaporkan, pendapatan bunga bersih (NII) bertumbuh hampir 11% menjadi USD 11,41 miliar, yang terutama didorong kenaikan signifikan dalam pinjaman dan deposito.

    Chief Financial Officer (CFO) Bank of America Alastair Borthwick memprediksi, NII akan meningkat pada kuartal pertama tahun ini dari kuartal keempat tahun lalu, dan terus tumbuh setiap kuartal berikutnya pada 2022. []

    Baca juga: Samsung Diramalkan Cetak Rekor Laba Seiring Tingginya Permintaan Chip

  • Teten Masduki Minta Bank Ubah Cara Pandang Penyaluran Kredit UMKM dari Agunan ke Kelayakan Usaha

    peloporberita.com/ – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, meminta bank mengubah cara pandang dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Bila selama ini dengan pola pandang terhadap ketersediaan dan kekuatan agunan, maka sebaiknya sudah mulai menilai dari sisi kelayakan atau cashflow usaha UMKM. Adapun saat ini, kredit perbankan bagi UMKM baru mencapai 19,8%, akan ditingkatkan menjadi di atas 30% pada 2024.

    “Oleh karena itu, digitalisasi UMKM tidak hanya fokus pada sisi pemasaran saja. Lebih dari itu, dalam pengelolaan bisnis UMKM juga harus sudah digital. Jadi, pihak perbankan bisa melihat dengan jelas kelayakan usaha dan  cashflow UMKM secara digital,” tutur Teten pada peluncuran Roadshow Klinik UMKM bertajuk Berdayakan UMKM, Lahirkan Pahlawan Digital Baru, di Solo Technopark, Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (12/11/2021).

    “Jangan membuat produk yang sudah dihasilkan usaha besar karena UMKM pasti kalah. Kita harus masuk ke rantai pasok mereka, seperti sektor furnitur, otomotif, elektronik, dan sebagainya.”

    Menurutnya, pelaku UMKM bisa scaling-up dengan cara digitalisasi. Pemerintah sendiri sudah menciptakan ekosistemnya, baik dari sisi supply maupun demand. Semua itu, tertuang dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Saat ini, aturan tersebut sudah masuk dalam tahap implementasi. Teten juga menyebut, setidaknya hingga kini 16,4 juta UMKM telah terhubung ke dalam ekosistem digital. Angka ini meningkat hampir 105 persen.

    “Target hingga 2024 sebanyak 30 juta pelaku UMKM sudah onboarding di platform-platform digital. Kami akan lebih menyasar pelaku usaha mikro yang jumlahnya masih sangat dominan,” tegas Teten.

    Baca juga : 

    Sementara untuk mengurangi jumlah usaha mikro dengan strategi scaling-up, Teten meminta para kepala daerah untuk mengembangkan keunggulan domestik yang dimiliki masing-masing.  Meski demikian, program digitalisasi dan scaling-up akan lebih diarahkan pada UMKM yang berbasis kreativitas hingga berbasis teknologi agar bisa masuk rantai pasok industri.

    “Jangan membuat produk yang sudah dihasilkan usaha besar karena UMKM pasti kalah. Kita harus masuk ke rantai pasok mereka, seperti sektor furnitur, otomotif, elektronik, dan sebagainya,” tandas Teten. []

  • OJK Dirikan Task Force Keuangan Berkelanjutan Sektor Jasa Keuangan

    peloporberita.com/ | Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk Task Force Keuangan Berkelanjutan di Sektor Jasa Keuangan (SJK) sebagai upaya mewujudkan pengembangan Ekosistem Keuangan Berkelanjutan, serta bentuk dukungan komitmen OJK pada upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (komitmen Paris Agreement) yang dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

    Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam acara Kick Off Meeting Task Force Keuangan Berkelanjutan di Jakarta, Selasa (05/10/2021), menjelaskan bahwa task force ini bertujuan sebagai platform koordinasi terintegrasi SJK untuk membangun ekosistem Keuangan Berkelanjutan di Indonesia, termasuk keterlibatan dalam berbagai forum internasional.

    Baca juga: OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Perbankan

    “OJK melalui Sustainable Finance Roadmap yang sudah memasuki fase kedua ini berharap kepada sektor jasa keuangan untuk dapat bersiap, memahami implikasi terhadap bisnis maupun ekspektasi domestik dan global serta tantangan kebijakan yang harus diterapkan di sektor jasa keuangan,” kata Wimboh.

    Sebelumnya, OJK telah menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015-2019) dan Tahap II (2021-2025) sebagai panduan untuk mempercepat penerapan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola di Indonesia, yang berfokus pada penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan secara komprehensif, dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan mendorong pengembangan kerja sama dengan pihak lain.

    Baca juga: OJK Minta Kemkominfo Blokir Mata Elang, Aplikasi Andalan Debt Collector

    Dalam proses pembentukan task force, OJK melibatkan seluruh SJK, baik perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB). Hal ini didasari pertimbangan bahwa isu perubahan iklim dan keuangan berkelanjutan (sustainable finance) telah menjadi perhatian global dan nasional. Keanggotaan task force yang terdiri dari 47 lembaga jasa keuangan yang mewakili asosiasi di industri perbankan, pasar modal dan IKNB, adalah sebagai berikut:

    • Perbankan: 13 bank umum nasional (konvensional dan syariah),
    • Pasar Modal: 7 emiten, 5 perusahaan efek dan 3 manajer investasi,
    • IKNB: 5 asuransi umum, 6 asuransi jiwa, 3 perusahaan pembiayaan, 2 dana pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PT Sarana Multigriya Finansial.

    Baca juga: Tanggapan MUI dan OJK Terhadap Kasus Jusuf Hamka dan Bank Syariah

    Task force Keuangan Berkelanjutan OJK ini juga diharapkan bisa mempercepat respon terhadap berbagai perkembangan isu ini di tingkat internasional, seperti Konferensi PBB terkait Perubahan Iklim (COP ke-26) di Glasgow, akhir Oktober 2021. Dalam konferensi itu, semua negara akan menyampaikan kembali komitmen yang lebih eksplisit untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca, termasuk komitmen dari industri keuangan untuk mendukung pembiayaan hijau.

    Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi yang hadir dalam pertemuan itu, menyambut baik inisiatif OJK dalam membentuk task force keuangan berkelanjutan. “Bank Mandiri sangat menyambut baik atas inisiatif ini, karena memang keharusan juga bagi kita untuk menyesuaikan dengan best practice secara internasional,” katanya.

    Baca juga: Pinjol Resmi OJK Sampai 10 Juni 2021 Ada 125 Perusahaan

    Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi juga menyampaikan apresiasi atas sejumlah kebijakan dan inisiatif yang dilakukan OJK terkait keuangan berkelanjutan. “Saya mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada OJK yang telah membuat roadmap keuangan berkelanjutan 2021-2025 yang merupakan fase kedua dan juga insiatif lainnya melalui penerbitan POJK serta hari ini dengan pembentukan task force keuangan berkelanjutan,” katanya.

    Struktur Task Force Keuangan Berkelanjutan Sektor Jasa Keuangan terdiri dari:

    • Tim Pengarah, beranggotakan Ketua Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Pasar Modal dan IKNB, Dirut LJK dan Dirut BEI.
    • Tim Pelaksana, beranggotakan Pejabat OJK dari masing-masing satuan kerja terkait, tim Teknis OJK, Direksi LJK dan Tim teknis LJK.
    • Sekretariat task force yang diselenggarakan OJK, di bawah koordinasi Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (GKKT). []