peloporberita.com

Tag: PBB

  • Rusia Hapus 15 Organisasi Asing, Termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch

    Jakarta – Rupanya, Rusia mulai membalas laporan-laporan kejahatan perang terhadap negara tersebut. Kementerian Kehakiman Rusia menyatakan bahwa pihaknya telah menghapus 15 organisasi dan LSM internasional Asing, termasuk kantor lokal Human Rights Watch dan Amnesty International yang telah bekerja di rusia selama 30 tahun terakhir di Rusia.

    “15 organisasi telah dihapus dari daftar organisasi internasional dan LSM asing Rusia karena pelanggaran undang-undang Federasi Rusia,” tutur Kementerian Kehakiman Rusia dilansir AFP, Sabtu (09/04/2022).

    Tidak dijelaskan secara rinci penutupan tersebut. Mereka hanya menyatakan Rusia juga menutup kantor lokal dari Carnegie Endowment for International Peace, Friedrich Naumann Foundation for Freedom, Friedrich Ebert Foundation, Aga Khan Foundation, Wspolnota Polska Association dan organisasi lainnya.

    Berdasarkan Laporan RT pada Sabtu (09/04/2022), penutupan berlaku untuk cabang Amnesty International yang berbasis di Inggris, Carnegie Foundation for International Peace yang berbasis di AS, Human Rights Watch, dan Institute for International Education serta cabang Rusia dari Aga Khan Foundation yang berbasis di Swiss dan LSM Polandia Wspólnota Polska.

    Kemudian, sebagian besar LSM yang dilarang adalah orang Jerman, termasuk yayasan yang dinamai menurut nama Friedrich Naumann, Friedrich Ebert, Konrad Adenauer, Hanns Seidel, Heinrich Boell, dan Rosa Luxemburg, serta kantor Yayasan Riset Jerman di Rusia.

    Bisa dibilang langkah ini merupakan aksi pembalasan lantaran penutupan dilakukan setelah PBB menangguhkan keanggotaan Rusia di Dewan HAM. Pengumuman penutupan 15 organisasi itu datang pada hari ke-44 invasi Rusia di Ukraina yang mengakibatkan ribuan orang tewas dan lebih dari 11 juta orang lainnya meninggalkan rumah atau negara mereka dan menjadikannya krisis pengungsi terparah di Eropa sejak Perang Dunia II.

    Wakil direktur divisi Eropa dan Asia Tengah Human Rights Watch (HRW) Rachel Denber mengatakan, penutupan ini tak akan menghentikan lembaganya. Denber, yang sebelumnya memimpin kantor pengawas Moskow menegaskan, HRW akan terus bekerja di Rusia.

    “HRW telah bekerja di Rusia sejak era Soviet, ketika itu adalah negara totaliter yang tertutup. Kami menemukan cara untuk mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia saat itu, dan kami akan melakukannya di masa depan,” tegasnya.

    Sementara Sekjen Amnesty International, Agnes Callamard sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung warga Rusia dan akan melipatgandakan upaya untuk mengungkap pelanggaran HAM Rusia baik di dalam dan luar negeri.

    “Di negara di mana sejumlah aktivis dan pembangkang di penjara, dibunuh atau diasingkan, di mana media independen telah dicoreng, diblokir atau dipaksa menyensor diri sendiri, dan di mana organisasi sipil masyarakat dilarang atau dilikuidasi,” tandasnya.[]

  • PBB: 2,5 Juta Orang Telah Meninggalkan Ukraina

    peloporberita.com/ | Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations (UN) menyatakan bahwa sekitar 2,5 juta orang telah meninggalkan Ukraina, sejak Rusia melancarkan invasinya pada 24 Februari 2022.

    Tak hanya itu, serangan Rusia ini juga disebut telah membuat dua juta orang lainnya terpaksa  menjadi pengungsi di dalam Ukraina.

    “Jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka oleh perang yang tidak masuk akal ini,” kata Kepala Badan Pengungsi PBB Filippo Grandi melalui akun Twitter.

    Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) memprediksi, empat juta orang pada akhirnya akan berusaha meninggalkan Ukraina saat perang berlanjut.

    Namun, lembaga itu mengatakan bahwa mengingat skala eksodus dalam waktu kurang dari tiga minggu, tidak mengherankan jika angka itu terlampaui.

    “Sangat mungkin bahwa angka perencanaan empat juta dapat direvisi,” kata juru bicara UNHCR Matthew Saltmarsh yang dilansir dari Bangkok Post.

    Sebelum Rusia menyerbu, lebih dari 37 juta orang tinggal di wilayah Ukraina di bawah kendali pemerintah pusat di Kyiv. Kini, lebih dari setengah dari mereka yang melarikan diri telah pergi ke Polandia.

    Pemerintah telah mendirikan pusat penerimaan dan badan amal telah memobilisasi dalam upaya bantuan besar-besaran, dibantu oleh sekitar 1,5 juta orang Ukraina yang sudah tinggal di negara anggota Uni Eropa.

    “UNHCR mengulangi seruannya untuk perlindungan warga sipil dan infrastruktur sipil. Kami berkomitmen untuk tinggal dan memberikan bantuan kapan dan di mana akses dan keamanan memungkinkan,” tegas Saltmarsh.[]

  • Singapura Terapkan Sanksi Sektor Perbankan Terhadap Rusia

    peloporberita.com/ | Pemerintah Singapura menyatakan akan memberikan sanksi kepada Rusia. Salah satunya adalah pembatasan tindakan untuk sektor perbankan dan keuangan, serta kontrol ekspor pada barang-barang yang dapat digunakan sebagai senjata terhadap rakyat Ukraina.

    “Secara khusus, kami akan memberlakukan kontrol ekspor pada barang-barang yang dapat digunakan secara langsung sebagai senjata di Ukraina untuk merugikan atau menaklukkan Ukraina. Kami juga akan memblokir bank-bank Rusia tertentu dan transaksi keuangan yang terhubung ke Rusia,” kata Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan seperti dilansir dari Reuters.

    Balakrishnan menambahkan bahwa pihaknya saat ini sedang mengerjakan langkah-langkah khusus dan akan mengumumkan dalam waktu dekat.

    Ia menjelaskan bahwa langkah penerapan sanksi itu untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Singapura sendiri sebenarnya cukup jarang mengeluarkan sanksi terhadap negara lain.

    “Singapura bermaksud untuk bertindak bersama dengan banyak negara lain yang berpikiran sama untuk menjatuhkan sanksi dan pembatasan yang sesuai terhadap Rusia,” kata Balakrishnan.

    Balakrishnan juga mengatakan bahwa invasi Rusia adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran berat norma-norma internasional.

    Keputusan yang ditempuh Singapura ini adalah yang pertama di antara tetangga-tetangga regionalnya dan terlepas dari Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang beranggotakan 10 negara.[]

  • Fadli Zon Suarakan Solidaritas Global Demi Tekan Ketimpangan Struktural Ekonomi Dunia

    peloporberita.com/ | Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyuarakan pentingnya solidaritas global, demi menekan ketimpangan struktural ekonomi akibat pandemi Covid-19.

    Ia mengungkapkan hal itu dalam Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) Parliamentary Hearing at the United Nations di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York, Amerika Serikat (AS), beberapa waktu lalu.

    “Jika ketimpangan ini tidak ditangani serius, maka akan makin tajam ketimpangan negara maju dan negara berkembang, orang kaya dan orang miskin. Tentu akan semakin menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” ujar Fadli Zon seperti dikutip dari Parlementaria.

    Menurutnya, pandemi telah mempersulit upaya pencapaian 17 tujuan dalam SDGs, karena pandemi mempertegas ketimpangan ekonomi di seluruh negara, terutama di negara-negara konflik. Terkait hal itu, Fadli menegaskan komitmen DPR untuk berkontribusi dalam upaya pemulihan global melalui berbagai forum multilateral.

    “Kami pun berharap dukungan menyeluruh yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, sehingga nantinya tidak ada satu masyarakat pun yang tertinggal dalam upaya pemulihan berkelanjutan. No one left behind.” pungkasnya.

    Sidang IPU Parliamentary Hearing di PBB adalah forum bagi parlemen seluruh dunia untuk menyampaikan pandangan dan perspektif masing-masing negara dalam menghadapi tantangan global. Kemudian, setiap pandangan itu akan menjadi rekomendasi pemerintah dunia yang tergabung dalam PBB, khususnya pada pembahasan Sidang Umum PBB pada September 2022.[]

  • 13 Februari, Selamat Hari Radio Sedunia

    peloporberita.com/ | Hari Radio sedunia diperingati setiap tanggal 13 Februari. Lantas, bagaimana sejarah Hari Radio sedunia? Berikut peloporberita.com/ rangkum dari berbagai sumber.

    Berdasarkan laman resmi UNESCO, Hari Radio sedunia diresmikan sejak 2011 oleh negara-negara yang masuk dalam anggota United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

    Setahun kemudian, PBB resmi menetapkan tanggal 13 Februari sebagai World Radio Day atau Hari Radio sedunia.

    Awalnya, Hari Radio sedunia diperingati dari perannya sebagai media yang mampu merayakan kemanusiaan dalam segala bentuk keragaman. Di sisi lain, radio juga menjadi platform penyalur segala bentuk informasi.

    Laman UNESCO menyebutkan, radio berperan menjangkau khalayak seluas-luasnya, dapat menjadi wadah untuk menampung suara masyarakat agar didengar dan diwakili.

    Selain itu, radio juga memiliki tanggung jawab menawarkan berbagai program, menerima sudut pandang dan konten, serta mencerminkan keragaman pendengar dalam organisasi dan operasinya.

    Hingga saat ini, radio masih menjadi salah satu media yang paling terpercaya dan digunakan oleh dunia, baik untuk hiburan atau sebagai sumber informasi.

    Tahun ini, Hari Radio sedunia mengangkat tema 'Radio dan Kepercayaan', melansir situs United Nations. Tema itu dipilih lantaran tingginya krisis kepercayaan publik di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

    Untuk merayakan Hari Radio sedunia tahun ini, UNESCO mengajak seluruh stasiun radio di dunia turut berpartisipasi dan memilih tiga sub tema berikut untuk disiarkan. Pertama, kepercayaan pada jurnalisme radio: menghasilkan konten yang independen dan berkualitas.

    Kedua, kepercayaan dan aksesibilitas: menjaga audiens, dan ketiga adalah kepercayaan dan kelangsungan hidup stasiun radio: pastikan daya saing. []

  • Sekjen PBB: Setiap Orang di Dunia Harus Divaksinasi Covid-19

    peloporberita.com/ | Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti masih banyaknya ketimpangan dan masalah yang terjadi selama pandemi.

    Guterres juga kembali menyerukan pentingnya vaksinasi, agar dunia bisa segera terbebas dari Covid-19.

    “Jika kita gagal memvaksinasi setiap orang, kita bisa memunculkan varian baru yang menyebar melintasi perbatasan dan membuat kehidupan sehari-hari dan ekonomi terhenti,” kata Guterres secara virtual dalam forum Davos atau Forum Ekonomi Dunia, Senin (17/01/2022) waktu setempat, seperti dikutip dari Channel News Asia.

    Pada kesempatan ini, ia kembali mengingatkan dan mengajak seluruh komunitas internasional untuk saling bergandengan menghadapi pandemi dengan setara dan adil, terutama dalam distribusi vaksin.

    Pada dasarnya, Guterres menyoroti program kerja Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) yang menargetkan bisa memvaksinasi 40 persen populasi dunia pada akhir 2021 dan hingga 70 persen pada pertengahan 2022.

    Namun, hingga kini Guterres melihat bahwa target itu masih sulit terealisasi.

    “Kita tidak mendekati target ini. Tingkat vaksinasi di negara-negara berpenghasilan tinggi memalukan, tujuh kali lebih tinggi daripada di negara-negara Afrika. Kami membutuhkan kesetaraan vaksin, sekarang,” tegasnya.

    Terakhir, Guterres meminta perusahaan farmasi untuk berbagi lisensi, pengetahuan dan teknologi pengembangan vaksin dengan negara-negara berkembang agar pandemi bisa segera berakhir. []

    Baca juga: Start-up Thailand Akan Produksi Vaksin Covid-19 dari Daun Tembakau

  • Said Iqbal Sebut Gubernur Banten Bisa Langgar Konvensi PBB Lantaran Polisikan Buruh

    peloporberita.com/ – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan. Gubernur Banten Wahidin Halim, bisa melanggar konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) jika pelaporannya terhadap buruh di Polda Banten tidak dicabut dan diselesaikan dengan damai. Menurut Said, sikap Wahidin juga bisa merugikan nasib Indonesia di mata dunia internasional.

    “Langkah Gubernur melaporkan buruh dalam aksi buruh itu akan melanggar konvensi. Jadi lebih baik di cabut laporannya segera, lebih baik bangun dialog,” tutur Said Rabu, (30/12/2021).

    Sebagai anggota deputi Governing Body (GB) Internasional Labour Organization (ILO) PBB, Said yakin dunia internasional akan memberikan respons negatif terhadap Pempov Banten yang tetap melanjutkan kasus perburuhan di kepolisian.

    Ia menegaskan, seharusnya Gubernur berkaca pada konvensi buruh PBB agar bisa duduk bersama buruh untuk menentukan besaran upah tahun 2022 yang selama ini tidak pernah dilakukan Wahidin.

    “Sebab Gubernur tidak pernah mau berdialog dengan pengunjuk rasa, akibatnya spontanitas terjadi pelanggaran yang tentu tidak berlebihan, tidak kriminal,” tegasnya.

    Said juga mengungkapkan, jika upah buruh dinaikkan sebesar 5 persen saja, maka perekonomian nasional bisa naik sebesar Rp180 triliun karena roda perekonomian dan perputaran uang akan meningkat.

    sementara Ketua DPRD Banten Andra Soni, menyarankan Gubernur Banten Wahidin Halim mempertimbangkan pencabutan laporan pidana atas buruh yang menggeruduk kantor Wahidin saat aksi penolakan UMP-UMK 2022 pada pekan lalu.

    Ia ingin semua pihak agar saling memaafkan dan agar terjalin komunikasi yang lebih terbuka. Sebab menurutnya, aksi buruh pada pekan lalu yang menggeruduk kantor gubernur dianggap spontanitas dan tidak terencana.

    Malah Andra berpendapat, bahwa kepemimpinan Wahidin akan diuji dalam mengatasi masalah ini. Masalah Wahidin dengan buruh juga diharapkan tidak mengganggu fokus-fokus pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan di Banten. []