peloporberita.com

Tag: Patani

  • Jokowi Buka Kembali Keran Ekspor Minyak Goreng Mulai 23 Mei

    Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memperbolehkan kembali ekspor minyak goreng mulai Senin (23/05/2022). Keputusan ini, diambil Kepala Negara setelah memperhatikan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan para tenaga kerja dan petani di industri sawit.

    “Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga kerja di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022,” tutur Presiden dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/05/2022).

    Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau dan mengawasi dengan ketat komoditas tersebut, untuk memastikan minyak goreng tersedia dengan harga terjangkau di tanah air.

    “Meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau,” ungkapnya.

    Jokowi menjelaskan, sejatinya sejak ia mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng, pemerintah terus memantau dan mendorong berbagai langkah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

    Menurut orang nomor satu di RI ini, berdasarkan pengecekan langsung di lapangan dan laporan yang diterima, pasokan minyak goreng terus bertambah.

    “Kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah adalah sebesar kurang lebih 194 ribu ton per bulannya. Pada bulan Maret, sebelum dilakukan pelarangan ekspor, pasokan kita hanya mencapai 64,5 ribu ton,” tegas Presiden.

    minyak goreng curah
    Ilustrasi minyak goreng curah. (Foto: peloporberita.com/shopee

    “Namun setelah dilakukan pelarangan ekspor di bulan April, pasokan kita mencapai 211 ribu ton per bulannya, melebihi kebutuhan nasional bulanan kita,” sambungnya.

    Jokowi juga menerangkan, terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional. Pada bulan April, sebelum pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar kurang lebih Rp19.800, dan setelah adanya pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional turun menjadi Rp17.200–Rp17.600.

    “Penambahan pasokan dan penurunan harga tersebut merupakan usaha bersama-sama kita, baik dari pemerintah, BUMN, dan juga swasta,” sebutnya.

    “Walaupun memang ada beberapa daerah yang saya tahu harga minyak gorengnya masih relatif tinggi, tapi saya meyakini dalam beberapa minggu ke depan harga minyak goreng curah akan makin terjangkau menuju harga yang kita tentukan karena ketersediaannya makin melimpah,” sambung Kepala Negara.

    [irp]

    Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada para petani sawit atas pengertian dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

    Secara kelembagaan, lanjut presiden, pemerintah juga akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) agar terus disederhanakan dan dipermudah.

    Hal ini, agar BPDPKS lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri sehingga masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya.

    Terkait dugaan pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, Presiden memerintahkan aparat hukum untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya.

    “Saya tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat,” tandasnya. []

    [irp]

  • Kementan Beberkan Upaya Dorong Petani Tanam Kedelai

    peloporberita.com/ – Kementerian Pertanian, di tahun 2022 ini melakukan upaya menjamin ketersediaan kedelai untuk mencukupi kebutuhan konsumsi rumah tangga melalui fasilitas pengembangan 52 ribu hektar kedelai yang tersebar di 16 daerah. Satu diantaranya adalah di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

    Kedelai sendiri, adalah salah satu sumber pangan selain padi dan jagung yang digemari hampir semua lapisan usia. Komoditas pangan penghasil protein nabati ini setiap tahun kebutuhannya terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan bahan baku industri olahan seperti tahu, tempe, kecap, dan susu.

    Kepala Dinas Pertanian Grobogan, Sunanto menyatakan, pihaknya menganggap kedelai sebagai kearifan lokal lantaran hasil seleksi terus menerus sehingga menjadikan Grobogan sebagai salah satu sentra kedelai nasional.

    “Dari hasil seleksi terus menerus itu menghasilkan varietas Grobogan. Jadi, varietas Grobogan itu bukan dari hasil pemuliaan tapi dari seleksi pemurnian varietas. Dan ini berlangsung lama sehingga menghasilkan varietas unggul nasional,” tutur Sunanto Kamis (24/02/2022).

    Ia juga menjelaskan, kedelai varietas Grobogan memiliki beberapa keunggulan, yaitu bukan termasuk kedelai GMO, non transgenik. Kemudian potensi produksi tinggi, mencapai 3,2 ton per hektar. Bahkan menurut pengakuan Sunanto, di Grobogan pernah menghasilkan kedelai per hektar 3 ton.

    “Keunggulan lainnya, kadar protein kedelai Grobogan tinggi, mencapai 43 persen. Selain itu, umur penanaman pendek, hanya 85 hari. Dan saat panen, daunnya sudah rontok sehingga memudahkan pemanenan sehingga polong kering,” tegasnya.

    Sebagian besar hasil panen kedelai Grobogan selama ini digunakan sebagai benih, sisanya diserap oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat (Sumedang) yang selama ini menggunakan kedelai Grobogan sebagai sumber olahan pangan.

    Sementara keuntungan menanam kedelai menurut Sunanto tidak lebih rendah dibandingkan menanam padi atau jagung. Hasil analisis usaha yang dilakukan Dinas Pertanian Grobogan menunjukkan bahwa jika dihitung harian, pendapatan petani kedelai adalah Rp 152 ribu per hari dengan input usaha tani per hektar hanya Rp 5 juta. Sedangkan padi per hari kurang lebih Rp 143.500 dan jagung Rp 127 ribu per hari dengan input usaha tani masing-masing dirata-ratakan sebesar Rp 15 juta per hektare.

    “Kita ketahui, jagung itu butuh 110 hari, kalau padi sekitar 115 hari dan kedelai hanya 85 hari. Sehingga kalau misalnya pendapatan dibagi waktu tanam, maka sebenarnya kedelai paling menguntungkan,” sebutnya.

    Namun Sunanto mengingatkan, kunci agar petani kembali bergairah menanam kedelai dan mendapatkan keuntungan adalah adanya jaminan kepastian harga.

    Secara terpisah, Direktur Aneka Kacang dan Umbi Yuris Tiyanto menyampaikan 16 daerah pengembangan kedelai meliputi Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Timur, Riau, Jambi, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Kalsel, Sulteng, Sultera, dan Sulbar. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak peran off taker sebagai avalis pembiayaan.

    “Dengan menggandeng off taker, maka dimungkinkan untuk menjadi penjamin untuk pembiayaan KUR dan sekaligus pemasaran hasil petani kedelai. Kami terus mendorong petani untuk kembali menanam kedelai di sentra produksi kedelai yang sudah ada. Kami berharap produktivitas bisa meningkat,” tandasnya.[]

  • Petani Garam Curhat ke Moeldoko, Ada Apa?

    peloporberita.com/ – Petani garam, mencurahkan isi hati (curhat) kepada Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) H. Moeldoko. Isi curhatan tersebut, mulai dari kebijakan harga eceran tertinggi (HET), impor garam, hingga abrasi. Hal ini, terjadi belum lama ini saat Moeldoko mengunjungi Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon.

    “Stok garam lokal tidak sepenuhnya memenuhi kriteria atau kualitas yang diinginkan sektor industri, sehingga kita mengimpor.”

    Dihadapan Moeldoko, salah seorang petani garam setempat, Ismail Marzuki (32) menyampaikan bahwa harga garam pernah anjlok hingga di bawah Rp100 per kilogram (kg) dan membuat petani menangis.

    “Sekarang lagi Rp500 per kilo akan tetapi kesulitan produksi karena cuaca. Maka dari itu, perlu ada kebijakan HET garam,” curhat Ismail.

    Menanggapi hal ini, Moeldoko menyampaikan bahwa dirinya akan mengupayakan adanya HET garam.

    “Saya belum bisa menyampaikan ini di sini, karena ini kewenangan ini ada di Kementerian Perdagangan. Nanti akan saya sampaikan kepada beliau pada Kementerian Perdagangan untuk hal ini,” tutur Moeldoko.

    Sementara soal impor garam, Moeldoko menjelaskan bahwa kebutuhan di tahun ini mencapai kurang lebih 4,665 juta ton, di mana 3,077 juta ton merupakan kebutuhan industri.

    “Sedangkan yang dihasilkan garam lokal pada tahun lalu hanyalah 1,5 juta ton. Masih kurang dan jauh dari target. Di sisi lain stok garam lokal tidak sepenuhnya memenuhi kriteria atau kualitas yang diinginkan sektor industri, sehingga kita mengimpor,” ungkapnya.

    Selanjutnya masalah abrasi yang mengancam tambak garam, Moeldoko mengaku akan membicarakannya dengan Kementerian kelautan. Terkait ini, menurutnya sudah ada rencana seperti revitalisasi bibir pantai dan peralihan petani garam ke budidaya ikan nila salin.

    “Di sisi lain kondisi bibir pantai di kawasan pantura mengalami kemunduran dan berbagai tantangan. Makanya, upaya kementrian di antaranya adalah budidaya nila salin, yang termasuk komoditas unggul yang memiliki nilai cukup tinggi,” sebut KSP.

    Petani garam lainnya, Casman menanggapi ucapan KSP Morldoko. Soal peralihan menuju budidaya ikan nila salin, dirinya akan mengikuti aturan pemerintah.

    “Ya, saya ngikut saja. Sebenarnya, dulu sudah pernah budidaya udang tapi bangkrut. Ragu, karena dari kecil sudah jadi petani garam. Tapi kalau keputusan pemerintah seperti itu ya saya pribadi ikut saja,” ucapnya. []