peloporberita.com

Tag: Partai Kebangkitan Nusantara

  • Ketika Penegak Hukum Mencari Perlindungan Hukum

    Oleh: Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gerry Hukubun

    Jakarta | Pada mulanya banyak yang tertawa ada lima orang jaksa penegak hukum sedang mencari perlindungan hukum, mereka dicibir seolah menolak pensiun, namun saya mengamati apa yg mereka tempuh adalah sudah tepat untuk menguji suatu ketentuan yang dirasakan diskriminatif melalui Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.

    Dari pengamatan saya, kelima jaksa tersebut mungkin bisa mewakili suara hati mayoritas para jaksa fungsional diberbagai tempat tugasnya yang lebih banyak diam, seolah menanti apa keputusan nanti.

    Mereka memohon keadilan atas hadirnya Undang-Undang (UU) Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 yang diundangkan tanggal 31 Desember 2021 bagai petir disiang bolong langsung menyambar mereka yang sedang berkarya diujung masa pengabdian jelang 60 tahun, tiba-tiba langsung diberhentikan dua tahun lebih cepat dari yang seharusnya. Sementara UU baru memberikan toleransi kepada jaksa lain yang lebih tua dari mereka, masih bisa bekerja dan mendapatkan gaji dan tunjangan lain sesuai dengan UU yang lama.

    Bukan saja kerugian ekonomis bagi mereka, namun kerugian konstitusional yang nyata sedang mereka perjuangkan. Betapa tidak, dalam UU yang lama terdapat penghargaan dari pemerintah dan pembuat UU Kejaksaan tahun 2004 memberikan batas usia pensiun jaksa 62 tahun, sedangkan PNS lain masih 58 dan 60 tahun.

    Kondisi yang sebaliknya, ketika UU baru Nomor 11 tahun 2021 menegaskan jaksa adalah jabatan fungsional, batas usia pensiun mereka malah diturunkan menjadi 60 tahun, sementara usia pensiun jabatan fungsional lain seperti widyaiswara, peneliti, auditor malah 65 tahun, bahkan panitera pada Mahkamah Agung (MA) malah 67 tahun.

    Maka tidaklah berlebihan jika mereka mohon kesetaraan dengan pengadilan, mengingat kejaksaan pengadilan diatur dalam rumpun yang sama dalam konstitusi yaitu tentang kekuasaan kehakiman disaat hakim biasa dapat bekerja sampai dengan usia 65 tahun di pengadilan negeri, hakim tinggi sampai 67 tahun dan hakim agung sampai 70 tahun di MA, sementara jaksa malah diturunkan menjadi 60 tahun tampaknya tidak adil bagi mereka, tidak ada perlindungan kesetaraan yang nyata bagi jaksa.

    Saya selaku politisi mengharapkan agar hakim konstitusi berpihak kepada pihak-pihak yang mencari keadilan. Tentunya, negara harus memberikan rasa aman dan perlindungan bagi para penegak hukum agar mereka juga bertindak dengan rasa keadilan atas dukungan masyarakat di pundak mereka.[]

  • Akbar Faizal: Di Dunia Politik, Kata Sering Kehilangan Makna

    peloporberita.com/ | Politikus Akbar Faizal mengatakan bahwa di dunia politik, kata-kata sering menjadi kehilangan makna.

    Menurutnya, banyak kata yang terlontar ke publik oleh seorang politikus, namun ternyata orang tersebut tidak disiplin dengan perkataannya, sangat mudah melupakan apa yang baru saja diungkapkan. Selain itu, dari sisi kualitas kata, sering juga terlontar kalimat-kalimat yang tidak layak di ruang publik.

    “Ketika saya masih di parlemen itu, saya jujur Ger ya, sering sekali menderita mendengarkan bahasa dari banyak…yang menyebut dirinya politisi, tetapi dengan kualitas bahasa yang menurut saya sangat tidak layak untuk ruang-ruang konstitusi,” ungkap Akbar Faizal dalam wawancara di YouTube Channel “Energi Kata Gerry Hukubun” yang dikutip Selasa, (22/02/2022).

    Menurut pria yang dijuluki macan parlemen ini, publik bukan hanya sekali dua kali mendengar kalimat-kalimat yang sebenarnya hanya cocok untuk kebun binatang, tetapi kemudian terlontar di ruang konstitusi.

    Politikus Akbar Faizal. (Foto: peloporberita.com/YouTube Channel “Energi Kata Gerry Hukubun”)

    “Pada titik seperti itu saya menderita, Ger. Karena masa politik saya tidak seperti itu,” katanya kepada Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gerry Hukubun.

    Akbar Faizal menilai, sistem rekrutmen partai di Indonesia bermasalah, sehingga orang yang direkrut sebagai politisi menjadi tidak terukur. Dampaknya adalah kata-kata menjadi kehilangan makna.

    Pendiri lembaga riset “Negara Institut” ini mengatakan, seharusnya kita bisa mengelola Indonesia dengan kehormatan yang harus dimulai dari kata dan diksi, harus dimulai dari bersatunya kata dan kalimat dengan tujuan yang kita bangun tentang Indonesia.[]

  • Gede Pasek Suardika Dicopot dari Jabatan Ketua Komisi III DPR Gegara Bela Keadilan

    peloporberita.com/ – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika, menyampaikan bahwa dirinya pernah dihadapkan dengan pilihan antara sahabatnya Anas Urbaningrum yang saat itu sedang memiliki kasus hukum atau mengamankan posisinya sebagai Ketua Komisi III DPR RI.

    “Keadilan tidak mudah dihadirkan, tetapi harus tetap diperjuangkan.”

    “Nah, pada saat yang bersamaan saya pun dipanggil oleh seorang menteri yang habis dipanggil oleh Cikeas, dengan perintah kamu pilih Anas atau SBY, karena ini akan bertempur. Saya bilang, saya ga mau pilih dua-duanya kira-kira begitu. Singkat cerita ya udah jabatan kita (Gede Pasek) dicopot,” tuturnya secara blak-blakan di acara YouTube Channel ‘Energi Kata Gerry Hukubun’ yang tayang pada Senin, (14/2/2022).

    Gede Pasek Suardika
    Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika. (Foto:Pelopor.id/tangkapan layar Youtube Energi Kata Gerry Hukubun)

    Meski demikian, Gede Pasek mengaku ikhlas kehilangan jabatan tersebut. Sebab menurutnya keadilan adalah kebahagiaan tertinggi, dan “Keadilan tidak mudah dihadirkan, tetapi harus tetap diperjuangkan,” walaupun ia harus mengorbankan posisinya saat itu.

    Terkait pilihannya dengan Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Gede Pasek Menegaskan, bahwa sebenarnya dirinya bersahabat dengan keadilan, bukan dengan seorang Anas Urbaningrum lantaran sesungguhnya keduanya lebih banyak memiliki perbedaan ketimbang persamaan.

    “Kalo bersahabat itu kan sama, banyak samanya. Hobi sama, usia mungkin hampir sama, tempat tinggal atau karir sama. Saya ini banyak bedanya. Satu, Agama beda. Dua, suku beda. Tiga Kampus beda. Empat, organisasi beda. Jadi banyak sekali perbedaannya, tetapi yang membuat saya bersahabat dengan Mas Anas itu adalah rasa keadilan,” tegas Gede Pasek.

    Ia menjelaskan, sebagai ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum dan HAM dirinya mempelajari kasus Anas. Menurutnya, setelah dipelajari dengan segala ilmu hukum tidak ditemukan adanya korelasi antara kasus yang disangkakan KPK dengan yang dilakukan Anas.

    “Lalu saya lihat, ini ‘gak bisa begini lalu apa pertanggungjawaban saya sebagai ketua Komisi III masa ada ketidakadilan kita biarkan. Maka saya datang pada dia (Anas). Mas (Anas) ini sepeti ini, begini…..begini, oke saya temani mas (Anas) berjuang mencari Keadilan. (Meski) Entah kapan keadilan itu akan datang. Beliau kaget, sementara waktu itu banyak temannya sudah kabur, saya malah datang,” ucap Gede Pasek.

    Sikap ini, ternyata terbukti dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) yang terakhir. Dimana Anas tidak terbukti melakukan korupsi atas kasus Harrier juga di kasus Hambalang.

    “Tidak pernah disebutkan korupsinya di mana, di proyek mana, tidak disebutkan sampai sekarang. Jadi Harrier tidak terbukti, Hambalang tidak terbukti, jadi yang ada 4 atau 5 dakwaan semua nggak terbukti. Artinya rasa keadilan saya sudah terukur, meskipun dia tetap dihukum karena menerima gratifikasi dari berbagai proyek-proyek lainnya yang bersumber dari APBN. ini adalah sebuah hukuman yang sangat tidak jelas untuk sebuah kasus korupsi,” tandas Gede Pasek. []

  • Diskusi Pemilu Jurdil, Partai Kebangkitan Nusantara Sambangi DKPP

    peloporberita.com/ | Setelah bertemu Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pimpinan Nasional (Pimnas) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) beraudiensi dengan jajaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di kantornya di Jakarta, Kamis (27/01/2022).

    Kedatangan Pimnas PKN membahas tentang spirit untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil.

    Jajaran Pimnas dipimpin Ketua Umum PKN Gede Pasek Suardika (GPS) dan Sekjen Sri Mulyono dan pengurus lainnya. Sedangkan pihak DKPP dihadiri oleh Ketua Prof Dr. Muhammad, SIP MSi dan Dr. H. Alfitra Salam, APU beserta jajaran kesekjenan DKPP.

    Dalam pertemuan itu, DKPP menyampaikan beberapa hal terkait kinerja yang sudah dilaksanakan serta menginformasikan pentingnya partai politik bersama penyelenggara pemilu hendaknya berjuang dan menjaga demokrasi yang sehat, jujur dan adil.

    Sementara PKN melalui GPS menyampaikan harapannya agar aturan main maupun pelaksanaan Pemilu bisa dikawal, agar berjalan dengan adil.

    "Peran DKPP sangat penting untuk mengawasi hal ini," kata GPS.

    Selain itu, dalam keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/, PKN juga menyatakan harapannya agar proses dari perhitungan hingga pengesahan perolehan suara bisa diperpendek waktunya. Pasalnya, rentang waktu yang panjang akan menimbulkan potensi kecurangan yang semakin tinggi.

    DKPP juga menyatakan bahwa banyak sekali keputusan yang diambil dengan tegas.

    "Kami di DKPP bertekad tidak hanya tajam kebawah, tetapi juga tajam keatas. Bisa dilihat keputusan DKPP selama ini," tambah Alfitra Salam.

    Pertemuan itu diakhiri dengan penyerahan dokumen pengesahan PKN sebagai partai politik dan Kemenkumham serta dari DKPP menyerahkan cindera mata. []

    Baca juga: Partai Kebangkitan Nusantara Sah Menjadi Partai Politik

  • Partai Kebangkitan Nusantara Sah Menjadi Partai Politik

    peloporberita.com/ – Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), sah menjadi Partai Politik baru yang akan meramaikan konstelasi politik di Indonesia.

    Hal ini lantaran PKN telah mengantongi pengesahan dari Kemenkumham tertanggal 7 Januari 2022 lalu. Uniknya, penyerahan resmi dari Kemenkumham dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan UU IKN di DPR RI yang menetapkan Nusantara sebagai nama ibukota negara yang baru, Selasa (18/1).

    SK Kemenkumham itu dijemput Sekjen PKN Sri Mulyono, Waketum Gerry H Hukubun, Direktur Eksekutif Made Sudana dan Wakil Direktur Eksekutif Abdul Aziz Muslim di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).

    Menurut Gerry Hukubun, ternyata penundaan secara teknis serah terima SK Pengesahan memiliki momentum nasional yang strategis akan dipilihnya nama Nusantara sebagai nama ibukota yang baru.

    “Kami meyakini semesta ikut bekerja sehingga kesan kebetulan yang ada, justru sebenarnya penguat motivasi untuk totalitas berjuang membangkitkan kembali kejayaan Nusantara,” tutur mantan wakil ketua DPRD termuda di Maluku Tenggara ini.

    Sementara itu Sekjen Pimnas PKN Sri Mulyono menjelaskan dengan sistem administrasi yang rapi, ditengah waktu yang pendek juga menjadi faktor cepatnya pengesahan ini didapatkan.

    “Selanjutnya kami bersiap untuk langkah menyiapkan diri ikut verifikasi Pemilu. Kami mengajak seluruh warga masyarakat yang menginginkan dan merindukan kebangkitan Nusantara untuk bersatu bergotong royong di PKN,” kata Doktor ilmu pemerintahan ini.

    PKN sendiri saat ini dipimpin ketua umum Gede Pasek Suardika yang sebelumnya juga pernah di DPR dan DPD RI tersebut. Partai yang digagas dan dikomandani para loyalis Anas Urbaningrum ini memang menarik perhatian publik karena cukup banyak tokoh-tokoh muda di pusat maupun di daerah yang bergabung.

    Diantaranya Mirwan Amir yang mantan wakil ketua Banggar DPR RI, ada Yus Sudarso mantan anggota Komisi IV DPR RI, tampak juga pengacara Anas Urbaningrum Rio Ramabaskara, tokoh pejuang ke MK agar aliran kepercayaan masuk KTP yang juga tokoh muda NU Sa’ddudin Sabilurasyad yang akrab dipanggil Acun.

    Terdapat pengamat SDM dan energi Lukman Malanuang, mantan Sekjen PP KMHDI I Made Sudana dan lainnya.
    Kehadiran PKN diawal memang mengejutkan publik karena diawali dengan mundurnya Sekjen DPP Partai Hanura Gede Pasek Suardika yang selanjutnya diminta menahkodai partai baru ini.

    Mantan ketua Komisi III DPR RI dan Mantan Ketua PPUU, Dewan Kehormatan dan PULD di DPD RI ini tampaknya dipercaya untuk menggerakkan PKN di seluruh Indonesia.

    “Ini adalah etape pertama dari target tiga etape yang kami canangkan. Yaitu Etape pertama lolos Kemenkumham, Etape kedua Lolos Verifikasi KPU dan Etape ketiga Lolos PT dan ke Senayan pada Pemilu 2024. Tidak mudah memang tetapi dengan semangat gotong royong dan berdikari kami berjuang mewujudkan tekad tersebut,” tandas Gede Pasek Suardika yang akrab disebut GPS tersebut. []

  • Momen Natal Spesial, Waketum PKN Gerry Hukubun Ditemani AM Hendropriyono

    peloporberita.com/ – Ada momen spesial yang dirasakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gerry Hukubun dalam perayaan Natal 2021 ini. Pasalnya, dalam perayaan yang dilakukan di Perumahan Senayan Residence itu, tampak orang-orang dengan nama besar turut serta.

    Mereka antara lain, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud (AM) Hendropriyono, Pengusaha sekaligus Filantropis Rahmat Shah, Pendeta Gilbert Lumaindong, serta Sekjen Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) Johnny Maukar.

    Momen Natal Spesial, Waketum PKN Gerry Hukubun Ditemani AM Hendropriyono
    Momen Natal Spesial, Waketum PKN Gerry Hukubun Ditemani AM Hendropriyono. (Foto:Pelopor.id/ist)

    “Perayaan Natal di perumahan Senayan Residence. Kebetulan pak Hendropriyono Ketua Lingkungannya. Jadi beliau berniat membangun toleransi antar umar beragama,” tutur Gerry Hukubun kepada peloporberita.com/, Sabtu, 25 Desember 2021.

    Menurut Gerry, kedatangan Hendropriyono dalam perayaan itu menunjukkan ia adalah negarawan sejati. Buktinya, sebagai seorang senior bangsa, beliau tetap berkarya dalam berbagai hal agar bangsa kita ini tetap bisa berdiri berjalan bersama-sama dalam setiap perbedaan.

    “Menjahit keberagamaan adalah hal yang penting saat ini pasca, insiden-insiden yang sering terjadi belakangan ini yang selalu cenderung memecah bangsa ini," tegas GH panggilan akrabnya.

    Sementara Hendropriyono dalam sambutannya di acara itu menyampaikan bahwa di manapun, kita harus selalu bersama-sama masyarakat menggalang persatuan yang belakangan ini banyak didera masalah untuk memecah belah bangsa.

    “Oleh karena itu, saya sengaja mengajak teman-teman di kawasan kita ini, untuk selalu menyadari bahwa kita itu satu karena adanya perbedaan, kita kuat karena kita berbeda,” tegasnya pada, Jumat 24 Dersember 2021 malam.

    AM Hendropriyono merupakan Kepala BIN pertama yang dijuluki the master of intelligence karena menjadi ‘Profesor di bidang ilmu Filsafat Intelijen’ pertama di dunia. [}

  • Gerry Hukubun Bertemu Farhat Abbas, Ada Apa?

    peloporberita.com/ – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Garry Hukubun melakukan pertemuan dengan Farhat Abbas. Hal ini diketahui melalui postingan Gerry Hukubun Jumat, (17/12/2021)

    Dikonfirmasi soal pertemuan itu, GH panggilan akrabnya mengatakan bahwa benar dirinya bertemu dengan Farhat Abbas lantaran keduanya merupakan teman lama.

    “Kita teman lama aja. Memang biasanya suka ngumpul cerita-cerita,” tuturnya melalui pesan WhatsApp.

    “Walaupun berbeda partai, kita tetap saling menghormati. Persahabatan tetap terjalin dengan baik.”

    GH juga menegaskan, bahwa ia dan Fathat saling menghormati satu sama lain, dan itu membuat persahabatan mereka langgeng.

    “Walaupun berbeda partai, kita tetap saling menghormati. Persahabatan tetap terjalin dengan baik,” tegas GH.

    Menurut GH, belakangan ini dirinya sudah dua kali bertemu dengan mantan suami dari penyanyi Nia Daniati itu.

    “Iya minggu lalu. Sore ini ketemu lagi (dengan Farhat Abbas),” sebutnya.

    Gerry Hukubun dan Farhat Abbas
    Gerry Hukubun saat Bertemu Farhat Abbas. (Foto:Pelopor.id/Ist)

    Adapun pertemuannya hari ini dengan Farhat, karena keduanya menghadiri acara yg sama yakni “Temu Kangen Akhir Tahun” yang diselenggarakan oleh Persatuan Artis Penyanyi, Pemusik dan Pencipta Lagu RI (PAPPRI).

    “Iya di acara bunda ayu soraya,” tandas GH.

    Kiprah GH di dunia Politik patut diperhitungkan. Pasalnya, generasi milenial yang memiliki nama lengkap Gerry Habel Hukubun ini sudah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara di usia 36 tahun.

    Sebelum itu, GH memulai jabatan politiknya sebagai Wakil Ketua DPRD Maluku Tenggara (2009-2014). Kemudian sebagai Ketua DPC Partai Hanura (2010-2020) dikutip dari Wikipedia.

    Sementara Farhat Abbas merupakan seorang pengacara kondang yang pernah bergabung di Partai Kebangkitan Bangsa pada tahun 2018, sebelum akhirnya dia mendirikan Partai Negeri Daulat Indonesia pada tahun 2020. []

  • Gerak Cepat, Partai Kebangkitan Nusantara Daftar Ke Kemenkumham

    peloporberita.com/ | Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) telah resmi didaftarkan sebagai partai politik (parpol) ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), pada Senin (01/11/2021). PKN adalah partai yang didirikan oleh para loyalis Anas Urbaningrum dan diketuai oleh Gede Pasek Suardika, yang baru saja melepas jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Hanura.

    Sejumlah tokoh PKN yang turut hadir ke Kemenkumham adalah Sekjen PKN Dr. Sri Mulyono, S.Sos. MM; didampingi Waketum PKN Gerry H. Hukubun, SE; Ketua Bidang Hukum dan HAM Rio Ramabaskara SH, MH.; Anggota Dewan Kehormatan PKN Andi Samsul Bakri, SH; serta Direktur Eksekutif PKN I Made Sudanayasa, SE. Mereka juga didampingi langsung Notaris Muhammad Zainal Hakim, SH., MM, MKn, selaku Pejabat Pembuat Akta Notaris dari PKN.

    “Semua persyaratan sebagai bentuk partai ini diproses untuk segera mendapatkan pengesahan, baik perubahan nama, lambang dan susunan kepengurusan sudah kita penuhi,” kata Sri Mulyono dalam keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/.

    Baca juga: Tinggalkan Hanura, Gede Pasek Suardika Jadi Ketum Partai Kebangkitan Nusantara

    Sementara itu, Waketum PKN Gerry Hukubun mengatakan, sebagai kumpulan kaum pergerakan, maka gerak cepat menjadi bagian dari keseharian langkah perjuangan. “Semoga dengan begitu majunya proses pelayanan di Dirjen AHU Kemenkumham selama ini bisa juga berjalan lebih cepat,” kata politikus muda yang juga dikenal sebagai motivator ini.

    Mantan Wakil Ketua DPRD Maluku Tenggara termuda ini juga menjelaskan bahwa selain melakukan proses ke Kemenkumham, disaat bersamaan embrio pembentukan di daerah dengan format baru juga dijalankan secara simultan.

    “Kami merasa sangat senang sambutan begitu kuat di daerah dan dipusat. Walau diketahui partai ini hanya bermodalkan tekad dan nekad, tetapi tampaknya publik melihat ada arus besar baru untuk menjadi alternatif dan jauh dari oligarki politik,” kata Gerry.

    Baca juga: Sejarah Dua Bendera Kerajaan Majapahit

    Dari susunan kepengurusan terlihat nama sejumlah akademisi, seperti Ian Zulfikar, pakar IT Yan Mita Djaksana, pakar energi Lukman Malanuang, bahkan mantan Bendahara Umum DPP Partai Hanura Carrel Ticualu.

    Selain itu ada juga pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe, mantan Staf Ahli Komisi III DPR RI Denny Haryatna, mantan anggota DPR RI dari FPD seperti Mirwan Amir dan Yus Sudarso, hingga aktivis muda HMI Azral Hardy, Rudi Juniawan, serta mantan sekjen PP KMHDI I Made Sudanayasa.

    Tidak hanya dari kalangan politik, Selebgram Atiensimon dengan nama asli Margaretha Tien Martini juga ikut bergabung, dan Agustinus Lesek serta Imam M. Sumarsono dari kalangan wartawan.

    Menurut Gerry, saat ini masih banyak yang menyatakan ikut bergabung. “Kami juga sedang menyiapkan alat kelengkapan partai sebagai struktur penguat partai sekaligus sebagai sarana penguatan kader, akibat begitu banyaknya yang ingin bergabung,” ujar politikus muda itu. []

  • Tinggalkan Hanura, Gede Pasek Suardika Jadi Ketum Partai Kebangkitan Nusantara

    peloporberita.com/ | Setelah mundur dari jabatan Sekjen Partai Hanura, politikus Gede Pasek Suardika (GPS) dengan cepat dipercaya menggawangi partai baru bernama Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). GPS diminta menakhodai partai yang banyak diikuti dan didirikan oleh para loyalis Anas Urbaningrum (AU) ini.

    Hal itu diungkapkan salah satu inisiator PKN, Sri Mulyono, dalam keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/, Sabtu (30/10/2021). "Sebenarnya begitu mendengar seringnya ide dan gagasan politiknya dihambat sehingga tidak bisa maksimal, kami sudah meminta GPS untuk keluar saja dan merintis dari nol dan lebih sehat," kata Sri Mulyono, yang juga merupakan doktor ilmu pemerintahan.

    Namun, lanjut Sri Mulyono, GPS menyatakan tidak enak meninggalkan Hanura, karena sudah terlanjur punya jalinan erat dengan banyak kader di daerah.

    Baca juga: Gede Pasek Suardika Susul Gerry Hukubun dan Ongen Sangaji Tinggalkan Hanura

    Menurut Sri Mulyono, sangat disayangkan kemampuan dan pemikiran GPS yang mumpuni di bidang politik, tidak diberikan ruang berkreativitas. Akhirnya, dengan pertimbangan kalkulasi waktu dan kesiapan untuk penataan partai, GPS pun bersedia. “Begitu bersedia, GPS meminta ide gagasan politik kebangsaan yang diimpikan bisa dijadikan tulang punggung perjuangan, maka lahirlah Partai Kebangkitan Nusantara,” kata Sri Mulyono yang kini dipercaya sebagai Sekjen Pimnas PKN.

    Dengan gerak cepat, para aktivis dan mantan anggota DPR dari FPD berkumpul menyiapkan prosesnya. Kini, partai yang dibangun dengan semangat gotong royong dan berdikari itu, langsung menyelesaikan struktur pusat dan mulai menyiapkan embrio di daerah. Bahkan, sekretariat partai ini juga memilih homebase di kawasan Menteng, Jakarta.

    “Saya yang gembira bisa bersama GPS bangun partai. Banyak teman eks Demokrat, Hanura serta para aktivis PPI dan alumni Cipayung plus yang sudah tahu kapasitasnya, langsung meminta bergabung. Apalagi, integritas politiknya tidak bisa diragukan lagi,” kata mantan anggota DPR RI Mirwan Amir.

    Baca juga: Sejarah Dua Bendera Kerajaan Majapahit

    Mirwan Amir, yang akrab dipanggil Ucok ini juga mengatakan, konsep dan gagasan politik kebangsaan GPS sangat pas dengan kebutuhan bangsa Indonesia. “Internalisasi dan penguatan Wawasan Nusantara menjadi bagian penting dari perjuangan politik PKN. Dia kuat banget konsep dan visi kebangsaan. Bahkan, program perjuangan partai pun sudah diselesaikan GPS, Gercep (Gerak Cepat) banget,” kata Mirwan Amir yang didapuk sebagai Bendahara Umum PKN.

    Targetnya, Desember 2021 sudah selesai di 34 provinsi dan lanjut pembentukan pimcab di tingkat kabupaten kota. “Kami senang semangat gotong royong dan berdikari sebagai landasan perjuangan PKN dengan cepat tumbuh pesat dan dipahami,” kata mantan pimpinan Banggar di DPR RI ini. []