peloporberita.com

Tag: NATO

  • Turki Tegaskan Swedia dan Finlandia Tak Layak Masuk NATO

    Jakarta | Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan Swedia dan Finlandia tidak layak bergabung dengan NATO, karena kedua negara itu secara terbuka mendukung kelompok teroris Kurdi.

    “Selama Tayyip Erdogan adalah kepala Republik Turki, kita pasti tidak bisa mengatakan ‘iya’ kepada negara-negara yang mendukung terorisme untuk memasuki NATO,” kata Erdogan seperti dilansir dari Reuters.

    Dia juga mengatakan bahwa kedua negara itu telah menampung orang-orang yang terkait dengan kelompok militan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), kelompok yang dianggap teroris bagi Turki.

    “Kita tidak bisa mengulangi kesalahan di masa lalu terkait negara-negara yang merangkul dan memberi makan teroris semacam itu di NATO yang merupakan organisasi keamanan,” tegasnya.

    Turki juga pernah menyebut Swedia dan Finlandia gagal menyetujui permintaannya untuk mengekstradisi puluhan teroris selama lima tahun terakhir, termasuk orang-orang yang terkait dengan kelompok PKK dan Gulen.

    Bagi Turki, jika Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO, maka kedua negara itu harus menunjukkan kerja sama dalam memerangi terorisme, termasuk mencabut embargo senjata.

    Menanggapi tuduhan itu, Swedia dan Finlandia pun menyatakan sangat mengecam terorisme dan siap membuka peluang kerja sama dengan Turki terkait isu tersebut.[]

  • Swedia Bakal Ajukan Permohonan Keanggotaan NATO

    Jakarta | Swedia pada awal pekan ini resmi mengumumkan akan mengajukan permohonan keanggotaan NATO sebagai pencegah terhadap agresi Rusia, memasuki era baru karena membalikkan dua abad non-blok militer. Langkah ini dilakukan setelah negara tetangga Finlandia membuat pengumuman serupa.

    “Pemerintah telah memutuskan untuk memberi tahu NATO bahwa Swedia ingin menjadi anggota aliansi itu. Kami meninggalkan satu era dan memulai yang lain,” kata Perdana Menteri Magdalena Andersson yang dikutip dari AFP.

    Swedia dan Finlandia sama-sama menyatakan keinginan untuk bertindak sejalan dengan keanggotaan NATO. Mereka diharapkan menyerahkan aplikasi mereka bersama-sama pada pekan ini.

    Andersson mengakui Swedia akan rentan dalam periode sementara, sebelum penerapannya diratifikasi. Namun, Stockholm telah menerima jaminan keamanan dari beberapa mitra utama, termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris, Jerman, Prancis, dan negara-negara Nordik.

    Dia mengharapkan tidak perlu lebih dari satu tahun bagi 30 anggota aliansi untuk meratifikasi aplikasi keanggotaan Swedia dengan suara bulat.

    Pengumuman Swedia diharapkan setelah partai Sosial Demokrat Andersson pada hari Minggu mendukung keanggotaan, dalam putaran balik yang dramatis setelah menentang gagasan itu sejak lahirnya aliansi militer Barat.

    Sebelumnya, perdana menteri telah berkonsultasi dengan parlemen tentang masalah ini dengan mengadakan debat, meskipun anggota parlemen tidak memberikan suara tentang masalah ini.

    Selama debat di parlemen Swedia, Andersson mengakui bahwa keputusan Swedia untuk bergabung dengan NATO terkait erat dengan keputusan Finlandia.

    Menurut Andersson, sebagai satu-satunya negara di wilayah Laut Baltik di luar NATO, Swedia akan menemukan dirinya dalam posisi yang sangat rentan. Dia juga menekankan kerja sama militer ekstensif Swedia dengan Finlandia.

    Jika Swedia tidak bergabung, dan Finlandia sebagai anggota NATO lebih fokus pada kerja samanya dengan negara-negara NATO, kemampuan pertahanan Swedia menurun pada saat justru perlu diperkuat.[]

  • Sejak Awal Invasi, Lebih dari 1 Juta Orang Dievakuasi dari Ukraina ke Rusia

    Jakarta | Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyebutkan ada 1,02 juta orang, termasuk 120.000 orang asing, yang dievakuasi dari wilayah Ukraina ke Rusia, sejak konflik militer kedua negara itu dimulai pada 24 Februari 2022.

    Secara keseluruhan tercatat ada lebih dari 5,4 juta orang telah meninggalkan Ukraina sejak awal invasi, berdasarkan data PBB yang dikutip dari Channelnewsasia.com.

    Rusia menyebut invasinya sebagai operasi khusus untuk demiliterisasi dan denazifikasi tetangganya. Sedangkan Ukraina dan Barat mengatakan Rusia melancarkan perang agresi yang tidak beralasan.

    Dalam situs kementerian luar negeri Rusia, Lavrov menyebut bahwa 2,8 juta orang di Ukraina telah meminta untuk dievakuasi ke Rusia. Sementara menurut Ukraina, Moskow telah mendeportasi ribuan orang secara paksa ke Rusia.

    Lavrov juga mengatakan, jika Amerika Serikat dan NATO benar-benar tertarik menyelesaikan krisis Ukraina, maka mereka harus menghentikan pengiriman pasokan senjata ke Ukraina.

    “Dengan secara terbuka menyatakan dukungan untuk rezim Kyiv, negara-negara NATO melakukan segalanya untuk mencegah berakhirnya operasi melalui perjanjian politik,” ujar Lavrov.[]

  • Finlandia Disinyalir Makin Dekat Menuju Keanggotaan NATO

    Jakarta | Finlandia disinyalir tinggal selangkah lagi menuju keanggotaan NATO (The North Atlantic Treaty Organization) atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara, yang merupakan aliansi militer yang didirikan pada 4 April 1949.

    Pasalnya, kelompok utama parlemen pada Rabu (20/04/2022) telah memberikan dukungan untuk bergabung dengan sejumlah aliansi militer. Langkah itu sebagai respons atas tindakan Rusia menginvasi Ukraina.

    Untuk diketahui, Finlandia adalah mitra dekat NATO, namun selama ini berkomitmen mempertahankan status non-blok secara militer. Dengan situasi keamanan Eropa makin tidak menentu, pemerintah merasa perlu ada langkah baru memperkuat pertahanan dan keamanan, termasuk bergabung dengan NATO.

    Partai Sosial Demokrat yang mendukung Perdana Menteri (PM) Finlandia Sanna Marin memang tidak menyebut NATO dalam pernyataannya, namun pihaknya memastikan memberi dukungan untuk bergabung dengan aliansi militer.

    “Jelas bahwa tindakan Rusia telah membawa Finlandia beberapa langkah lebih dekat ke keselarasan militer yang diperlukan,” kata Pemimpin kelompok Sosial Demokrat Antti Lindtman, yang dilansir dari Reuters.

    NATO adalah organisasi aliansi militer antar banyak negara yang terdiri dari dua negara di Amerika Utara, 27 negara Eropa dan satu negara Eurasia, yang bertujuan untuk keamanan bersama.

    Organisasi ini dibentuk beberapa tahun setelah Perang Dunia II, ketika ekonomi negara-negara Eropa Barat runtuh dengan militer yang melemah. Saat itu juga timbul persaingan antara Blok Barat dengan Uni Soviet.

    NATO pun didirikan untuk menyatukan militer Barat terhadap kemungkinan invasi Uni Soviet. Sehingga jika Uni Soviet menyerang salah satu anggota NATO maka akan dianggap sebagai ancaman bagi seluruh anggota.[]

  • Uni Eropa Sepakat Membeli dan Menyimpan Gas Secara Kolektif

    Jakarta | Negara-negara Uni Eropa (UE) sepakat membeli dan menyimpan gas, hidrogen dan gas alam cair secara kolektif, untuk mengatasi ketergantungan energi pada Rusia sekaligus melindungi Eropa dari melonjaknya biaya energi. Namun, mereka berhenti memaksakan batas atas harga energi.

    Para pemimpin Eropa mengumumkan keputusan tersebut pada Jumat (25/03/2022) waktu setempat, setelah serangkaian pertemuan puncak bersejarah bersama Organisasi Perjanjian Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization (NATO) dan Kelompok 7 negara industri.

    Mereka bergabung dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dengan tujuan mengumpulkan sekutu melawan Rusia.

    “Kami sekarang akan menggunakan kekuatan tawar-menawar kolektif kami, daripada saling mengalahkan dan menaikkan harga, kami akan mengumpulkan permintaan kami,” kata Presiden Komisi Ursula von der Leyen, seperti dikutip dari The New York Times.

    Anggota UE yang bersedia dapat bekerja sama dan merundingkan pembelian gas, meningkatkan daya tawar mereka dengan harapan dapat mempengaruhi harga energi.

    Disebutkan juga bahwa Ukraina, Georgia dan Moldova, serta negara-negara Balkan barat, dapat bergabung dalam pembelian gas kolektif. Kapasitas penyimpanan dapat dibagi, sehingga persediaan energi akan cukup untuk musim dingin nanti.

    Para pemimpin juga mendukung proposal Komisi Eropa, cabang eksekutif blok tersebut, untuk mengisi 80% fasilitas penyimpanan bawah tanah mereka pada November, dan 90% pada 2023, yang membutuhkan pembelian massal dalam beberapa bulan mendatang.

    Pejabat komisi mengatakan langkah tersebut akan menjadi lompatan besar dari tingkat penyimpanan saat ini yang sekitar 25%.[]

  • Amerika Serikat Siapkan Paket Sanksi untuk Rusia, Salah Satunya Melarang Transaksi Perbankan

    peloporberita.com/ – Pemerintahan Presiden Joe Biden, menyiapkan paket sanksi awal bagi Rusia yang hanya akan dilaksanakan jika negara tersebut menginvasi Ukraina. Sanksi tersebut, mencakup larangan terhadap lembaga-lembaga keuangan Amerika Serikat (AS) untuk memproses transaksi bank-bank besar Rusia.

    Langkah AS, itu sejatinya bertujuan mengganggu ekonomi Rusia dengan memutuskan hubungan koresponden perbankan antara bank-bank Rusia yang ditargetkan dan perbankan AS yang memungkinkan memproses pembayaran internasional. Rencana memutuskan hubungan perbankan yang mendukung aliran uang global adalah sesuatu yang belum pernah dilaporkan sebelumnya.

    Selain itu, AS juga bakal menggunakan instrumen sanksi paling kuat terhadap perseorangan dan perusahaan-perusahaan Rusia tertentu dengan menempatkannya ke dalam daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus (Specially Designated Nationals/ SDN).

    Daftar ini, secara efektif mengeluarkan warga yang dimaksud dari sistem perbankan AS serta melarang perdagangan mereka dengan warga Amerika dan membekukan aset mereka.

    Baik Gedung Putih dan Departemen Keuangan AS menolak berkomentar mengenai isu ini. Sementara paket sanksi masih bisa berubah hingga menit terakhir dan belum diketahui jelas siapa targetnya. Namun, perkiraannya adalah lembaga keuangan Rusia terkemuka, termasuk VTB Bank, Sberbank, VEB dan Gazprombank.

    Menurut laporan, Negeri Beruang Merah telah mengumpulkan lebih dari 150 ribu tentara di perbatasan Ukraina, tetapi Putin membantah rencana untuk melancarkan serangan.

    Ukraina sendiri merupakan bagian dari Uni Soviet hingga memperoleh kemerdekaaanya pada 1991 lalu. Hubungan Rusia dan Ukraina menegang pada 2013 silam lantaran kesepakatan politik dan perdagangan penting dengan Uni Eropa.

    Presiden Ukraina kala itu yang pro-Rusia Viktor Yanukovych, menolak perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa demi hubungan yang lebih dekat dengan Moskow. Penolakan itu memicu gelombang protes hingga rakyat menggulingkannya pada 2014.

    Masih di tahun yang sama, tepatnya pada Maret 2014, Rusia mencaplok Krimea, sebuah semenanjung otonom di Ukraina selatan dalam referendum yang dikecam oleh Ukraina dan sebagian besar dunia sebagai hal yang ‘tidak sah’.
    Uni Eropa dan AS, memberlakukan serangkaian tindakan sebagai tanggapan atas tindakan Rusia di Krimea dan Ukraina timur, termasuk menjatuhkan sanksi ekonomi yang menargetkan individu, entitas, dan sektor tertentu dari ekonomi Rusia.

    Selain pencaplokan Krimea, keinginan Ukraina untuk bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization (NATO) juga memicu tanggapan keras Rusia. Negeri Beruang Merah seakan melarang keinginan Ukraina bergabung dengan NATO, yang memang di awal pendiriannya bertujuan melawan ancaman ekspansi Rusia pascaperang di Eropa.

    Kini, NATO yang didirikan pada tahun 1949 telah berkembang ke 30 negara, termasuk bekas republik Soviet yakni Lituania, Estonia dan Latvia. Aliansi tersebut menyatakan, bahwa jika satu negara diserang atau diserang oleh pihak ketiga, semua negara NATO akan secara kolektif memobilisasi pertahanannya. []