peloporberita.com

Tag: Nataru

  • Alhamdulillah Stok Beras Aman Hadapi Nataru

    peloporberita.com/ – Kementerian Pertanian memastikan stok beras aman menghadapi Natal dan Tahun Baru 2022, sampai masuk musim panen 2022.

    “Produksi beras nasional kita tahun ini mengalami peningkatan dari tahun lalu, jadi kita tidak perlu khawatir kekurangan stok,” tutur Kepala Pusat Distribusi dan Akses Pangan, Risfaheri di Jakarta, Kamis (23/12/2021).

    Berdasarkan data KSA BPS, produksi beras tahun 2021 ini mencapai 31,68 juta ton meningkat 0,35 juta ton dari produksi beras tahun 2020 sebesar 31,33 juta ton, dengan surplus pada tahun berjalan sampai dengan Desember mencapai 1,65 juta ton.

    Bila ditambahkan dengan stok awal tahun 2021 (carry over tahun 2020) yang mencapai 7,32 ton sesuai perhitungan Badan Ketahanan Pangan, maka total surplus beras tahun ini yang berasal dari surplus tahun berjalan dan carry over tahun 2020 dapat memenuhi kebutuhan beras minimal tiga bulan ke depan karena kebutuhan beras hanya sekitar 2,5 juta ton per bulan.

    BPS memprediksi, produksi-konsumsi pada bulan Januari 2022 masih negatif, sedangkan produksi-konsumsi bulan Februari 2022 sudah surplus. Perkiraan produksi beras dalam negeri pada bulan Jan-Feb 2022 sekitar 3,4 juta ton.

    “Artinya surplus kita pada tahun sebelumnya sangat lebih dari cukup untuk menutup kekurangan produksi pada bulan Januari 2022,” sebut Risfaheri.

    Sementara berdasarkan data Monitoring Stok (Simonstok) Badan Ketahanan Pangan hingga Minggu kedua Desember 2021, stok beras diperkirakan mencapai 7,5 juta ton dengan rincian stok di Bulog 1,1 juta ton, rumah tangga 4 juta ton, penggilingan 1,3 juta ton, pedagang 723 ribu ton, PIBC 32 ribu ton, horeka 323 ribu ton, dan di Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) 12 ribu ton.

    Sedangkan harga beras, harga rata-rata beras di tingkat penggilingan dan eceran diprediksikan masih stabil hingga bulan Desember 2021, dengan tren kenaikan 0,01 hingga 0,03%. Tren sedikit kenaikan pada akhir tahun sampai masuk musim panen memang biasa terjadi. Stabilnya harga beras tidak terlepas dari pengaruh kondisi stok beras nasional yang cukup dan aman.

    “Jadi masyarakat tidak perlu khawatir terhadap stok dan ketersediaan beras menjelang perayaan natal dan tahun baru ini,” tandasnya.

    Sementara itu pedagang beras di PIBC, Nellys mengatakan bahwa pasokan beras di PIBC aman. Dia menyebut stok beras di PIBC hari ini (23/12/2021) sebesar 33 ribu ton, di atas kondisi stok normal 30 ribu ton.

    “Pasokan beras ke PIBC saat ini aman, memang ada kenaikan permintaan untuk memenuhi pasokan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan PPKM dari Kemensos yang dilaksanakan bulan Desember ini,” ucapnya.

    Hal serupa diungkapkan Agus Suplama ketua asosiasi LUPM jabar, bahwa terjadi peningkatan permintaan beras dari BPNT dan Horeka pada bulan Desember 2021.

    Terhadap kenaikan permintaan ini, Plt. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Sarwo Edhy yang dihubungi terpisah mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan agar kenaikan permintaan tersebut tidak berdampak  pada terjadinya lonjakan harga yang drastis.

    “Seperti arahan Pak Menteri Syahrul Yasin Limpo, kita terus berupaya melakukan pemantauan agar masyarakat dapat melaksanakan natal dan tahun baru dengan tenang dan aman,” pungkasnya. []

  • Polda Metro Jaya: Tidak Ada Penyekatan Saat Nataru di Jakarta

    peloporberita.com/ – Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes. Pol. Sambodo Purnomo Yogo memastikan, bahwa pihaknya tidak akan melakukan penyekatan mobilitas kendaraan menyatakan dalam Operasi Lilin Jaya 2021 yang digelar saat libur Natal dan tahun baru 2022.

    “Kami tegaskan bahwa selama Operasi Lilin Jaya 2021, tidak ada penyekatan,” tutur Sambodo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (23/12/21).

    Sementara demi pencegahan dan pengendalian penyebaran virus Corona, Polisi akan mendirikan pos-pos pelayanan di tempat-tempat keramaian.

    “Kita akan membuat pos-pos pelayanan di titik-titik pusat keramaian, mulai mal, gereja, dan sebagainya,” tegas Sambodo.

    Selain itu, sejumlah kebijakan lain juga telah disiapkan Polda Metro Jaya dalam mengantisipasi mobilitas warga pada malam tahun baru dan salah satunya menerapkan crowd free night mulai pukul 22.00 WIB pada 31 Desember 2021.

    “Khusus untuk pengamanan pada malam tahun baru akan dilaksanakan crowd free night atau penutupan kawasan di 10 kawasan,” ucap Dirlantas.

    Sepuluh kawasan itu, nantinya bakal ditutup mulai pukul 22.00 WIB. Lokasi itu akan disterilisasi hingga Sabtu (1/1/2022) pukul 04.00 WIB.

    “Sepuluh kawasan termasuk Monas, jadi Medan Merdeka semuanya, dari barat, selatan, utara, dan timur semuanya kita tutup,” tandas Sambodo. []

  • Waspadai Omicron, Mendagri Minta Masyarakat Batasi Aktivitas Selama Nataru

    peloporberita.com/ – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta masyarakat mewaspadai varian Omicron dengan membatasi aktivitas di tengah suasana perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Hal ini disampaikan Tito dalam keterangan persnya usai Rapat Koordinasi Strategi Percepatan Vaksinasi Covid-19 bersama Pemerintah Provinsi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku Utara serta seluruh Kepala Daerah se-Maluku Utara, di Hotel Sahid Bela, Ternate, Kamis (23/12/2021).

    Sebaliknya, dalam kesempatan itu, Mendagri meminta masyarakat merayakan libur natal dan tahun baru dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, serta tanpa kerumunan.

    Selain itu, Tito Karnavian juga meyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo agar masyarakat tak lengah dalam memakai masker.

    “Pada periode Natal (dan) tahun baru, strategi yang pertama adalah tetap untuk menerapkan protokol kesehatan, terutama pakai masker,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Mendagri meminta agar perayaan Natal dan tahun baru tidak menimbulkan kerumunan yang memungkinkan terjadinya penularan Covid-19.

    Hal ini juga ditegaskan dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 66 Tahun 2021 yang berlaku mulai tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

    Dalam regulasi tersebut, termuat aturan di antaranya perayaan Tahun Baru 2022 dilakukan masing-masing/bersama keluarga dengan menghindari kerumunan.

    Seluruh alun-alun ditutup sementara, serta larangan pawai, arak-arakan tahun baru, dan acara Old and New Year dilarang baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

    “Tidak terjadi kerumunan besar, pesta-pesta, dan lain-lain, apalagi melebih 50 orang, selama periode 24 Desember sampai dengan 2 Januari, tidak ada pesta kembang api yang memancing kerumunan masyarakat, alun-alun juga tidak boleh dibuka,” tegas Tito Karnavian.

    “Sehingga kita merayakan Natal dan tahun baru dalam kondisi tanpa kerumunan yang berlebihan dan kemudian menghindar dari penularan,” jelas Mendagri.

    Selain upaya pembatasan aktivitas masyarakat selama Natal dan tahun baru, serta pengetatan protokol kesehatan, Pemerintah juga terus menggenjot percepatan vaksinasi, terutama bagi daerah yang cakupan vaksinasinya masih relatif rendah.

    Hal itu dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat dari gejala berat penularan Covid-19, termasuk dalam membangun herd immunity atau kekebalan kelompok.

    “Yang ketiga adalah percepatan vaksinasi, supaya masyarakat kita terlindungi,” tandas Mendagri.

    Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga meminta tokoh masyarakat untuk berperan dalam menekan penyebaran dan penularan Covid-19, termasuk varian Omicron.

    Mendagri memandang, tokoh masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat melakukan vaksinasi, menerapkan protokol kesehatan, termasuk mengenakan masker, serta mematuhi aturan pemerintah dalam melaksanakan perayaan natal dan tahun baru. []

  • Polri Gelar Operasi Lilin Mulai 24 Desember 2021 Hingga 02 Januari 2022

    peloporberita.com/ – Polisi bakal mulai melakukan Operasi Lilin 2021 mulai besok, Jumat (24/12/21). Operasi tersebut, mulai diberlakukan dalam rangka pengamanan libur natal 2021 dan tahun baru 2022.

    “Kami informasikan kepada rekan-rekan bahwa operasi lilin tahun 2021 ini dilaksanakan mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022,” tutur Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol. Ahmad Ramadhan, Kamis (23/12/21).

    “Untuk kekuatan personel yang dilibatkan dalam operasi pengamanan nataru tahun ini Polri melibatkan sebanyak 177.212 personel.”

    Ahmad Ramadhan menjelaskan, pengamanan Natal dan Tahun Baru ini sejatinya telah berlangsung sejak sepekan sebelumnya. Namun, operasi yang digelar, baru berupa Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD).

    “Seminggu sebelumnya dilaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan polanya sama dengan pola operasi,” ungkap Ahmad Ramadhan.

    Perwira Menengah Divisi Humas Polri itu juga menegaskan, bahwa pihaknya juga akan menerjunkan sebanyak 177.212 personel dalam Operasi Lilin 2021.

    “Untuk kekuatan personel yang dilibatkan dalam operasi pengamanan nataru tahun ini Polri melibatkan sebanyak 177.212 personel yang diterjunkan dalam rangka mengamankan Natal dan tahun baru tahun ini. Personil tersebut 177.212 terdiri dari personel TNI-Polri dan stakeholder lainnya,” tandas Ahmad Ramadhan. []

  • Aplikasi PeduliLindungi Dasar untuk Jatuhkan Sanksi Bagi yang Tidak Disiplin Prokes

    peloporberita.com/ – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, Pemerintah akan menerapkan sejumlah kebijakan penegakan hukum dalam upaya mencegah gelombang ketiga pandemi Covid-19 sebelum dan sesudah periode Natal dan Tahun Baru 2022.

    Hal ini diungkapkannya saat memimpin konferensi pers persiapan akhir menghadapi libur Natal dan Tahun Baru secara daring di Jakarta, Selasa (21/12/2021). “Akan dikeluarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk penerapan dan penegakan PeduliLindungi,” tuturnya.

    “Aplikasi PeduliLindungi akan ditingkatkan dan dapat menjadi dasar untuk memberikan sanksi bagi pihak yang seharusnya menggunakan aplikasi ini dengan tertib, tetapi belum melaksanakannya dengan disiplin.”

    Muhadjir Effendy menjelaskan, terdapat sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan kementerian dan lembaga terkait untuk mencegah gelombang lanjutan pandemi Covid-19. Pertama, Operasi Lilin akan dilaksanakan pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

    “Akan tetapi, H-7 juga sudah dilakukan kegiatan praoperasi. Begitu juga H+7 akan dilakukan operasi terutama oleh Polri dan TNI dan tentu saja aparat ketertiban di masing-masing daerah,” ungkapnya.

    Kedua, Lanjut Menko PMK, akan dilaksanakan penebalan petugas untuk mengantisipasi dampak pergerakan masyarakat di semua area, mulai dari mal, restoran, jalan, termasuk jalan tol dan tempat-tempat kunjungan wisata.

    “Kementerian dan lembaga terkait mempercepat proses pemeriksaan dan mengurangi waktu tunggu hasil PCR di pintu-pintu masuk, sehingga tidak terjadi penumpukan pelaku perjalanan luar negeri di pintu-pintu masuk, baik darat, laut maupun udara,” sebutnya.

    Muhadjir Effendy juga menyebutkan, kegiatan keempat adalah menjadikan aplikasi PeduliLindungi sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi terhadap pihak tertentu yang tidak tertib dan disiplin dalam penerapan di lapangan.

    “Aplikasi PeduliLindungi akan ditingkatkan dan dapat menjadi dasar untuk memberikan sanksi bagi pihak yang seharusnya menggunakan aplikasi ini dengan tertib, tetapi belum melaksanakannya dengan disiplin,” tandasnya.

    Muhadjir juga menerangkan bahwa perlu adanya komunikasi publik yang baik dan efektif dengan narasi tunggal bahwa pemerintah melaksanakan kebijakan tersebut untuk mencegah gelombang penularan Covid-19, terutama dengan munculnya varian baru Omicron.

    Menko PMK menambahkan, pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait sudah menyiapkan kebutuhan bahan pangan yang diperlukan dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru. []

  • Menko Airlangga: Jelang Nataru, Tidak Ada Provinsi di Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM Level 3 dan 4

    peloporberita.com/ – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyampaikan, jelang Hari Natal dan tahun Baru (nataru) provinsi di luar Jawa-Bali tidak ada lagi yang berada pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan 3. Sementara itu, ada 21 provinsi di berada di level 2 dan 6 provinsi berada di level 1.

    “Kemudian di tingkat luar kabupaten/kota, itu 3 kabupaten/kota di Level 3, 0 [kabupaten/kota] di Level 4, dan di Level 3 adalah Sumba Tengah, Bangka, dan Teluk Bintuni. Terkait dengan Level 1 ada di 248 kabupaten/kota,” tutur Menko Airlangga dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas Evaluasi PPKM secara daring, Senin (13/12/2021) sore.

    Menko Perekonomian menegaskan, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 66 Tahun 2021 untuk mengantisipasi adanya peningkatan penularan COVID-19 pada perayaan Natal dan Tahun Baru.

    Adapun dalam Inmendagri 66/2021 diatur bahwa pelaku perjalanan adalah individu yang telah melaksanakan dua kali vaksin, dosis satu dan dua, kemudian jam operasional tempat-tempat terbuka dan tempat umum dibatasi sampai pukul 22.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 75 persen, serta diwajibkan untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

    “Terkait dengan vaksinasi di luar Jawa, ini dosis pertama secara keseluruhan ada beberapa yang masih di bawah 50 persen, yaitu Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Papua. Kemudian tentu ini arahan Bapak Presiden untuk terus didorong,” tegas Menko Airlangga.

    Ia juga menyampaikan terkait pelaksanaan vaksin booster, pemerintah masih akan terus mendalami hal tersebut. Meski demikian, Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) terkait dengan Peraturan Menteri Kesehatan CoronaVac dan Sinovac sudah diterbitkan, demikian pula dengan tarif pelayanannya. Selain itu, BPOM juga sudah mempersiapkan evaluasi booster yang sejenis.

    “Arahan Bapak Presiden ini terus untuk dipersiapkan kapan tersedia dan juga tempat-tempatnya, tempat pelayanan untuk vaksin booster. Nanti akan kami detailkan kembali,” tegasnya.

    Terakhir, soal Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Menko Airlangga menjelaskan bahwa saat ini realisasinya sudah mencapai 69,8 persen.

    “Klaster kesehatan Rp143,29 triliun (66 persen), Perlinsos (Perlindungan Sosial) 81 persen (Rp125 triliun), Program Prioritas 70,9 persen (Rp83,64 triliun), Dukungan UMKM dan Korporasi Rp77,73 triliun (48 persen), dan Insentif Kesehatan sebesar Rp62,86 triliun,” tandasnya. []

  • Tito Karnavian Mulai Instruksikan Vaksinasi Covid Bagi Anak 6-11 Tahun

    peloporberita.com/ | Pemerintah akhirnya mengeluarkan aturan khusus dalam rangka menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang berlaku mulai 25 Desember hingga 1 Januari 2022.

    Keputusan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 66/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022.

    Melalui aturan yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada 9 Desember 2021 itu, gubernur dan wali kota diinstruksikan untuk memulai vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun.

    Para kepala daerah juga diminta mempercepat pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing, termasuk vaksinasi bagi lansia sampai akhir bulan Desember 2021.

    "Target minimal 70% dosis pertama sasaran dan target minimal 60% dosis pertama lansia sesuai yang berlaku," tulis salah satu poin dalam Inmendagri tersebut, seperti dikutip peloporberita.com/ pada Jumat (10/12/2021).

    Selain itu, Mendagri juga meminta para gubernur dan wali kota melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan pemangku kepentingan lainnya, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat hingga organisasi kemasyarakatan.

    Termasuk juga dengan pengelola hotel, pengelola tempat wisata, pengelola pusat perbelanjaan dan pelaku usaha lainnya.

    Berdasarkan data covid19.go.id, per 9 Desember 2021, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai 4.258.560, dengan angka kesembuhan sebanyak 4.109.364 dan kasus meninggal mencapai 143.918. []

    Baca juga: Ingin Liburan? Begini Syarat Perjalanan Selama Nataru

  • KSP Moeldoko: Pembatalan PPKM Level 3 Nataru Bukti Kebijakan Gas dan Rem

    peloporberita.com/ – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pembatalan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di semua daerah saat Natal 2021 dan Tahun Baru (Nataru) 2022, merupakan bukti kebijakan gas dan rem Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani Covid-19.

    “Kebijakan menginjak gas dan menarik rem idealnya disesuaikan dengan perkembangan data terkini Covid-19. Untuk itu gas dan rem harus dilakukan secara dinamis sesuai dengan perkembangan Covid-19 di hari-hari terakhir,” tutur KSP Selasa (7/12/2021).

    “Jadi Presiden satu sisi memberikan kelonggaran, tetapi pada sisi yang lain memberikan penekanan atas protokol kesehatan.”

    Moeldoko menegaskan, meskipun PPKM level 3 batal diterapkan di semua daerah saat Nataru, pemerintah tetap akan menerapkan sejumlah pembatasan.

    “Untuk acara-acara kerumunan masyarakat yang diizinkan maksimal berjumlah maksimal 50 orang, per tandingan olahraga tetap tidak boleh tanpa penonton, dan operasional pusat perbelanjaan, restoran, bioskop juga dibatasi hanya 75%,” ungkapnya.

    KSP juga menambahkan bahwa pelaku perjalanan jarak jauh wajib menunjukkan hasil tes negatif Covid-19, baik melalui PCR atau antigen.

    Baca juga : 

    “Jadi Presiden satu sisi memberikan kelonggaran, tetapi pada sisi yang lain memberikan penekanan atas protokol kesehatan,” tandasnya.

    Adapun Pemerintah memutuskan menerapkan kebijakan yang lebih proporsional saat Nataru, yakni tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tapi dengan beberapa pengetatan.

    Keputusan ini didasarkan pada capaian vaksinasi dosis 1 di Jawa-Bali yang sudah mencapai 76% dan dosis 2 yang mendekati 56%. Vaksinasi lansia terus digenjot hingga saat ini mencapai 64% dan 42% untuk dosis 1 dan 2 di Jawa-Bali. []

  • Ingin Liburan? Begini Syarat Perjalanan Selama Nataru

    peloporberita.com/ – Pemerintah, menetapkan syarat perjalanan selama musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, syarat perjalanan jarak jauh dalam negeri adalah wajib vaksinasi lengkap dan hasil antigen negatif maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan.

    Sementara orang dewasa yang belum mendapatkan vaksinasi lengkap ataupun tidak bisa divaksin karena alasan medis, tidak diizinkan untuk bepergian jarak jauh.

    Tetapi, anak-anak dapat melakukan perjalanan dengan syarat PCR yang berlaku 3×24 jam untuk perjalanan udara atau antigen 1×24 jam untuk perjalanan darat atau laut.

    Selain itu, Pemerintah juga menerapkan pelarangan seluruh jenis perayaan Tahun Baru di Hotel, Pusat Perbelanjaan, Mall, Tempat Wisata dan Tempat Keramaian Umum lainnya.

    Baca juga : 

    Namun, tetap mengizinkan pusat perbelanjaan, restoran, bioskop dan tempat wisata dengan kapasitas maksimal 75 persen dan hanya untuk orang dengan kategori hijau di aplikasi Peduli Lindungi.

    “Sedangkan untuk acara sosial budaya, kerumunan masyarakat yang diizinkan berjumlah maksimal 50 orang. Disiplin penggunaan Peduli Lindungi harus ditegakkan,” tutur Menko Luhut berdasarkan keterangan tertulis, Senin, 6 Desember 2021.

    Untuk kedatangan dari luar negeri, perbatasan Indonesia akan tetap diperketat dengan syarat, penumpang memiliki hasil tes PCR negatif maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan, serta melakukan karantina selama 10 hari di Indonesia.

    Menko Luhut juga menerangkan, bahwa perubahan secara detail tentang aturan Nataru akan dituangkan dalam revisi inmendagri dan surat edaran terkait Nataru lainnya. []

  • Alasan Menko Luhut Batalkan PPKM Level 3 Saat Natal dan Tahun Baru

    peloporberita.com/ – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan bahwa pemerintah batal menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Perjalanan Masyarakat (PPKM) Level 3 pada Libur Natal dan Tahun baru (Nataru) mendatang.

    “Pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada periode Nataru pada semua wilayah. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan,” tutur Luhut dalam keterangan di situs Kemenko Marves, Selasa (7/12/2021).

    Menko luhut menjelaskan, alasan pembatalan itu lantaran penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia menunjukkan perbaikan yang signifikan dan terkendali pada tingkat yang rendah.

    “Namun kebijakan PPKM di masa Nataru (Natal dan Tahun Baru) akan dibuat lebih seimbang dengan disertai aktivitas testing dan tracing yang tetap digencarkan.”

    Indonesia juga sejauh ini berhasil menekan angka kasus konfirmasi Covid-19 harian dengan stabil di bawah angka 400 kasus. Kasus aktif dan jumlah yang dirawat di RS menunjukkan tren penurunan dalam beberapa hari ke belakang.

    Menurut Menko Luhut, perbaikan penanganan Pandemi Covid-19 juga terlihat dari tren perubahan level PPKM kabupaten kota di Jawa Bali. Adapun jumlah kabupaten kota yang tersisa di level 3 berdasarkan assessmen per 4 Desember, hanya 9,4 persen dari total kabupaten/kota di Jawa-Bali atau hanya 12 kabupaten/kota saja.

    Keputusan ini, juga didasarkan capaian vaksinasi dosis 1 di Jawa-Bali yang sudah mencapai 76 persen dan dosis 2 yang mendekati 56 persen. Vaksinasi lansia terus digenjot hingga saat ini mencapai 64 dan 42 persen untuk dosis 1 dan 2 di Jawa Bali.

    Sebagai perbandingan, belum ada masyarakat Indonesia yang divaksinasi pada periode Nataru tahun lalu. Hasil sero-survei juga menunjukkan masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi Covid-19 yang tinggi.

    Meski demikian, Menko Luhut menekankan bahwa semua pihak perlu meningkatkan kewaspadaan terutama mengingat munculnya varian baru Omicron yang sudah dikonfirmasi di beberapa negara.

    Penyebaran Varian Omicron di berbagai negara lanjutnya, terindikasi lebih cepat dan meningkatkan kemungkinan reinfeksi. Namun temuan awal dari Afrika Selatan menunjukkan tingkat keparahan dan tingkat kematian akibat varian Omicron relatif terkendali, meski masih butuh waktu dan tambahan data untuk mendapatkan informasi yang lebih valid.

    Baca juga : 

    “Syarat perjalanan akan tetap diperketat, terutama di perbatasan untuk penumpang dari luar negeri. Namun kebijakan PPKM di masa Nataru (Natal dan Tahun Baru) akan dibuat lebih seimbang dengan disertai aktivitas testing dan tracing yang tetap digencarkan,” tegas Menko Luhut.

    Perbatasan Indonesia akan tetap diperketat dengan syarat untuk penumpang dari luar negeri adalah hasil tes PCR negatif maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan, serta melakukan karantina selama 10 hari di Indonesia.

    Menko Luhur kemudian menerangkan, melalui penguatan 3T (testing, tracing dab treatment) dan percepatan vaksinasi dalam 1 bulan terakhir, Indonesia saat ini lebih siap dalam menghadapi momen Nataru. Testing dan tracing juga tetap berada pada tingkat yang tinggi, meski kasus rendah, dan lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. []