peloporberita.com

Tag: Miskin

  • Gus Menteri Minta Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tidak Perdebatkan Data

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar meminta penanganan kemiskinan ekstrem di desa tidak memperdebatkan adanya perbedaan data.

    Menurutnya, perbedaan data dapat ditangani dengan melakukan konsolidasi langsung ke desa yang menjadi lokus penanganan kemiskinan ekstrem. Ini, dikatakannya saat rapat konsolidasi terkait penanganan kemiskinan ekstrem Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah yang dilakukan secara virtual, Selasa, 5 Oktober 2021.

    “Pendekatannya harus pendekatan sensus, tidak boleh sampling. Karena tidak boleh satu pun warga desa yang terlewatkan (no one left behind), seluruh warga harus tertangani atau terselesaikan dari warga miskin ekstrem.”

    “Konsolidasi data sangat penting, agar data yang sudah dipersiapkan Kementerian Desa berbasis SDGs Desa, dikembalikan ke desa sebagai pemilik data primer, yang kemudian dilakukan konsolidasi dan harmonisasi,” tutur Halim Iskandar.

    Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini menyebutkan bahwa pemutakhiran data berbasis SDGs Desa telah mencakup data penghasilan warga, sehingga dapat ditemukan warga miskin ekstrem by name by address. Ia juga menegaskan, pendataan warga miskin ekstrem di desa dilakukan menggunakan pendekatan sensus, bukan sistem sampling.

    “Pendekatannya harus pendekatan sensus, tidak boleh sampling. Karena tidak boleh satu pun warga desa yang terlewatkan (no one left behind), seluruh warga harus tertangani atau terselesaikan dari warga miskin ekstrem,” tandas Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

    Pengukuran warga miskin ekstrem sendiri, merujuk pada pengukuran global oleh Bank Dunia yakni penghasilan di bawah Parity Purchasing Power (PPP) yaitu US$ 1,99 per kapita per hari atau setara dengan Rp 12.000 per kapita per hari.

    “Ini nilainya setara dengan penghasilan di bawah 80 persen garis kemiskinan perdesaan di masing-masing kabupaten/kota di Indonesia,” pungkasnya.

    Ia mengatakan, pengentasan kemiskinan ekstrem ditargetkan selesai pada tahun 2024 mendatang. Meski demikian, ia berharap pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pemalang dapat selesai di tahun 2022.

    “Saya harap Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Brebes tahun 2022 sudah terbebas dari warga miskin ekstrem,” tandasnya. []

  • Kunci Atasi Kemiskinan Ekstrem dari Abdul Halim Iskandar

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, meresmikan Graha Ahmad Bagdja di Desa Pajawan Kidul, Kuningan, Jawa Barat, Jumat, 1 Oktober 2021.

    Dal peresmian itu, Halim Iskandar yang didampingi istrinya Nyai Lilik Umi Nashriyah, bertemu dengan sejumlah Kepala Desa atau yang disebut Kuwu, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pendamping Desa dan organisasi masyarakat (ormas).

    “Dimana-mana selalu saya katakan, Indonesia ada desa dan Desa adalah Indonesia,”

    Kepada para Kuwu, Gus Halim panggilan akrabnya menegaskan jika Desa merupakan Kunci pembangunan Indonesia karena desa bakal menopang pembangunan pada tingkatan diatasnya. Oleh sebab itu, Kementerian Desa PDTT sedang berupaya menuntaskan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024.

    "Kuncinya sederhana, kemiskinan ekstrem akan tuntas kalau dilakukan di desa," tutur Gus Halim berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/, Sabtu, 2 Oktober 2021.

    Abdul Halim Iskandar

    Sebab menurut Mantan Ketua DPRD Jawa Timur tersebut, di desa itu datanya konkrit, riil dan tidak bisa dipalsukan. Bupati Kuningan Acep Purnama pun, sebut Gus Halim, sepakat untuk segera menyelesaikan data desa berbasis SDGs Desa. Selain itu, Mendes PDTT telah menitipkan agar desa dibangun merujuk pada permasalahan yang ada di desa.

    "Pemutakhiran data berbasis SDGs Desa di Kuningan sudah sangat bagus dengan mencapai 80 persen. Data itu tinggal di upload di sistem maka data-data itu menjadi milik Pak Kuwu yang lengkap terkait kemiskinan, kesehatan warga, termasuk derajat stunting," tegas Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

    Jika desa maju maka tingkatan dibatas hingga level Indonesia dipercaya akan semakin maju. “Dimana-mana selalu saya katakan, Indonesia ada desa dan Desa adalah Indonesia,” ucap Gus Halim.

    Selanjutnya, Gus Halim juga mengajak pihak lain yang hadir seperti Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Ormas untuk konsolidasi dan kerjasama untuk membangun Indonesia dari desa. Turut hadir Kepala Pusdatin Kemendes PDTT Ivanovich Agusta dan Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi FX Nugroho Setijo Negara.

    Sebelumnya, Gus Halim bertemu dengan Bupati Kuningan Acep Purnama untuk kordinasikan penyelesaian data SDGs untuk penuntasan kemiskinan ekstrem. Gus Halim saat ini berkeliling ke sejumlah daerah di Jawa Barat untuk menuntaskan program Kemiskinan Ekstrem.[]

  • Gus Halim Beberkan Strategi Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem di Papua

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim mengatakan, ada lima strategi mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia khusus daerah Papua.

    “Kalau lima strategi ini dijalankan, kita sangat yakin pada 2024 Indonesia bisa terbebas dari kemiskinan ekstrem, ini dimulai dari Indonesia Timur yaitu Papua dan Papua Barat.”

    Setidaknya ada tujuh provinsi yang menjadi fokus pemerintah dalam penanganan kemiskinan ekstrem pada tahun 2021, diantaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua dan Papua Barat.

    Gus Halim
    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar hadiri kegiatan Start up dan Workshop Provinsi, program Transformasi Ekonomi Kampung (TEKAD) Provinsi Papua, Kamis (09/09/2021). Foto : peloporberita.com/Mugi/KemendesPDTT)

    Gus Halim menegaskan, pihaknya memiliki lima strategi dalam penanganan kemiskinan ekstrem itu. Adapun lima strategi yang dimaksud adalah Pengurangan pengeluaran; Peningkatan pendapatan; Pembangunan kewilayahan; Pendampingan desa; Kelembagaan.

    "Kalau lima strategi ini dijalankan, kita sangat yakin pada 2024 Indonesia bisa terbebas dari kemiskinan ekstrem, ini dimulai dari Indonesia Timur yaitu Papua dan Papua Barat," tutur Gus Halim saat hadiri kegiatan Start up dan Workshop Provinsi, program Transformasi Ekonomi Kampung (TEKAD) Provinsi Papua, Kamis (09/09/2021).

    Selanjutnya, Menteri Halim juga menjelaskan tahapan penanganan keluarga miskin ekstrem, yaitu dengan cara penuntasan data SDGs Desa; fokus implementasi kegiatan untuk warga miskin ekstrem; pendampinganan mustahil desa; pendampingan penyusunan APBDes; peningkatan kapasitas warga miskin ekstrem; penguatan posyandu kesejahteraan.

    Menurutnya, semua strategi dan tahanapan itu dapat didukung dengan dana desa, sebagaimana disampaikan presiden Jokowi pemanfaatan dana desa ada dua yaitu untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM.

    “Semua yang berkaitan dengan dua hal itu pemanfaatan dana desa boleh dibuat apa saja,” sebut Gus Menteri. []

  • Muhadjir Effendy: Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Tak Cukup dengan Bansos

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, penanganan kemiskinan ekstrem tidak cukup dengan skema bantuan sosial, tetapi juga harus ditangani dengan pendekatan lingkungan.

    Menurut Muhadjir, masyarakat dengan kemiskinan ekstrem cenderung membentuk kelompok dan tinggal di satu kawasan kumuh (slum). Oleh sebab itu, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem perlu dilakukan pembangunan wilayah dengan membangun lingkungan layak huni.

    “Penanganan daerah kemiskinan ekstrem ini nanti akan ditangani secara terintegrasi, termasuk pendekatan lingkungan, penanganan rumahnya yang betul-betul layak huni, kemudian sanitasi dan juga air bersih juga akan diperhatikan.”

    Hal ini, disampaikan Menko Muhadjir saat mengecek pembangunan wilayah kumuh dengan program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), RW 23 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, pada Kamis, 2 September 2021.

    “Jadi karena itu penanganan daerah kemiskinan ekstrem ini nanti akan ditangani secara terintegrasi, termasuk pendekatan lingkungan, penanganan rumahnya yang betul-betul layak huni, kemudian sanitasi dan juga air bersih juga akan diperhatikan,” sebutnya.

    Program Kotaku, merupakan salah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

    Muhadjir
    Menko Muhadjir saat mengecek pembangunan wilayah kumuh dengan program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), RW 23 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Kamis, 2 september 2021. (Foto: peloporberita.com/Kemenko PMK)

    Muhadjir mengapresiasi pembangunan Kotaku di kawasan Semanggi. Menurutnya, upaya pengentasan wilayah kumuh itu akan dijadikan model percontohan untuk penanganan wilayah kumuh perkotaan di tempat lain.

    "Jadi nanti Pak Wali akan terus melanjutkan relokasi dan tempat itu akan dibikin jalur hijau dan rumah-rumahnya akan dibangun yang lebih layak huni sampai tahun depan. Stafnya pak Menteri PUPR sudah jamin sampai tahun depan selesai," tuturnya.

    "Karena itu saya berkunjung ke sini untuk melihat seperti apa penanganannya dan ini saya kira suatu hal yang bagus untuk bisa dicontoh dan direplikasikan di tempat lain," sambungnya.

    Dalam kesempatan itu, Menko PMK bersama Walikota Surakarta juga mengecek Rusunawa Semanggi. Rencananya Rusunawa Semanggi akan dirobohkan dan dibangun ulang karena kondisi bangunannya sudah tidak layak huni.

    “Kebijakan ini sangat bagus. Karena bangunan ini sudah tidak layak untuk dihuni. Sangat berbahaya karena sudah ada korosi. Saya dukung,” tegas Muhadjir.

    Selain itu, Menko PMK juga mengecek penataan ulang wilayah kumuh bagi 569 warga kurang mampu di lahan hak pakai (HP 001) Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasarkliwon. Pembangunan itu sebagai komitmen Pemkot dalam menata kawasan kumuh, sekaligus menjadi proyek percontohan tingkat nasional. []