peloporberita.com

Tag: menteri keuangan

  • APEC Bakal Fokus Berikan Akses Pinjaman untuk UKM

    Jakarta | Pertemuan para menteri keuangan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik atau The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) akan fokus memberikan akses pinjaman yang lebih baik kepada usaha kecil dan menengah (UKM) melalui saluran digital.

    Kementerian Keuangan dijadwalkan mengadakan pertemuan pejabat keuangan senior APEC dari 22-23 Juni di provinsi Khon Kaen,Thailand, untuk mempersiapkan agenda para menteri, yang akan bertemu di tempat yang sama pada Oktober mendatang.

    Direktur jenderal Kantor Kebijakan Fiskal Pornchai Thiraveja mengatakan, salah satu topik diskusi adalah penggunaan teknologi digital untuk memfasilitasi akses UKM ke pendanaan melalui saluran digital.

    Mengutip Bangkok Post, Pornchai mengatakan bahwa Bank of Thailand dan Securities and Exchange Commission sedang mempertimbangkan pedoman untuk menciptakan ekosistem yang aman di sekitar saluran pendanaan digital semacam ini untuk UKM.

    Para pejabat senior diharapkan segera membahas adopsi teknologi untuk menciptakan ekonomi digital, meningkatkan pendapatan negara, mendukung kebijakan fiskal, merangsang ekonomi, dan mendorong hubungan pembayaran APEC.

    Selain itu, menurut Pornchai, Thailand juga berencana mempresentasikan kemajuan dalam pengembangan dokumen dan proposal mengenai adopsi teknologi digital APEC untuk mengejar kebijakan fiskal dan menciptakan hubungan pembayaran di antara anggota APEC.

    Pejabat senior diharapkan berbicara tentang tren dan tantangan ekonomi global di kawasan, serta implementasi kebijakan fiskal APEC. Sedangkan topik lainnya termasuk pendanaan publik dan swasta untuk pembangunan berkelanjutan, netralitas karbon dan emisi nol bersih.[]

  • Sri Mulyani: IKN Seimbangkan Pertumbuhan Ekonomi yang Selama ini Bergantung ke Pulau Jawa

    Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi salah satu penggerak transformasi ekonomi Indonesia untuk meraih visi jangka panjang menjadi negara maju pada tahun 2045. Pembangunan IKN juga dapat menyeimbangkan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang selama ini selalu bergantung ke Pulau Jawa.

    “Dari sisi (pembangunan) IKN yaitu bagaimana Indonesia bisa semakin menyeimbangkan pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini lebih dari 50 persen selalu sangat tergantung kepada Pulau Jawa,” tuturnya dalam sesi wawancara eksklusif di sela-sela kegiatan di Indonesia-Singapura Business Forum yang disiarkan pada Rabu (15/06/2022).
    .
    Menkeu juga berharap, pembangunan IKN akan menjaga atau semakin memperkuat momentum pemulihan dimana peranan dari swasta dalam negeri dan luar negeri akan bisa ikut dalam mengayun dan memperkuat pemulihan ekonomi tersebut.

    “Yang paling penting di dalam sebuah pembangunan tentu (desain) awalannya, bagaimana kita mendesain sebuah Ibukota Negara yang tidak hanya mampu menciptakan confidence tetapi juga keinginan untuk menarik partisipasi masyarakat, dunia usaha, maupun bahkan internasional,” ungkap wanita yang biasa disapa Ani ini.

    Menurutnya, salah satu fondasi perekonomian Indonesia yang masih membutuhkan perhatian sangat besar adalah dari sisi produktivitas. Yakni kualitas SDM (sumber daya manusia) seperti pendidikan dan kesehatan juga dari sisi infrastruktur birokrasi serta transformasi ekonomi.

    [irp]

    Menkeu menjelaskan, transformasi ekonomi sendiri bisa menciptakan nilai tambah. Contohnya pada sektor manufaktur sekarang ini dimana terlihat banyak sekali upaya untuk melakukan hilirisasi sehingga nilai tambah dari banyak komoditas yang dimiliki Indonesia bisa muncul dan dengan demikian bisa memperkuat perekonomian.

    “Tidak hanya menciptakan tambahan kesempatan kerja, tapi kita juga bisa ekspor. Sehingga neraca pembayaran kita sekarang ini dalam posisi surplus, current account maupun trade account-nya. Itu menambah daya tahan kita,” tandas Mantan Direktur Bank Dunia itu.[]

    INAYA UMPAN PANCING

  • Sri Mulyani: Implementasi Penggunaan NIK Sebagai NPWP Dipercepat

    Jakarta – Pemerintah berencana mempercepat implementasi penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menjadi tahun depan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, percepatan itu dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara dari perluasan basis pajak.

    “Beberapa terobosan dalam APBN 2023 di antaranya pemerintah akan melanjutkan upaya perluasan basis pajak sebagai tindak lanjut Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan mempercepat implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP,” tuturnya dalam Rapat Paripurna DPR RI, dikutip Rabu, (01/06/2022).

    Pasalnya, pada tahun 2023, pendapatan negara ditargetkan berkisar Rp2.266 hingga Rp2.399 triliun. Target tersebut lebih tinggi dibanding posisi outlook tahun ini yang mencapai Rp2.266 triliun.

    Selain meningkatkan basis pajak, menkeu Sri Mulyani juga mendorong dan menyediakan insentif pajak secara terarah dan terukur, untuk mendukung pembangunan sekaligus menarik investasi baru. Menurutnya, hal yang sama pentingnya adalah melakukan percepatan implementasi core tax system dan meningkatkan aktivitas digital forensic untuk mendukung penegakan hukum pajak.

    Sejalan dengan itu, berbagai inovasi dan kebijakan baru untuk meningkatkan PNBP juga akan terus diupayakan di antaranya melalui penyempurnaan regulasi, perbaikan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan aset negara, peningkatan nilai tambah ekonomis, penguatan tata kelola, peningkatan inovasi dan kualitas layanan publik serta optimalisasi dividen BUMN terutama BUMN yang menerima PMN.

    “Meskipun risiko ketidakpastian masih tinggi di tahun depan, namun pemerintah optimis berbagai inovasi dan terobosan ini akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan negara di tahun 2023 sekaligus mendukung peningkatan tax ratio dan upaya konsolidasi fiskal,” tandas Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia Ini. []

    [irp]

  • Tarif PPN Naik Mulai 1 April 2022, Sri Mulyani: Indonesia Tidak Berlebihan

    Jakarta | Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 11 persen pada 1 April 2022 mendatang, sesuai dengan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, kenaikan 1 persen dari PPN ini masih berada di bawah rata-rata PPN dunia.

    “Kalau rata-rata PPN di seluruh dunia itu ada di 15 persen, kalau kita lihat negara OECD dan yang lain-lain, Indonesia ada di 10 persen. Kita naikkan 11 (persen) dan nanti 12 (persen) pada tahun 2025,” kata Sri Mulyani, Selasa (22/03/2022), seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.

    Sri Mulyani memahami saat ini perhatian masyarakat dan dunia usaha fokus pada pemulihan ekonomi. Namun, hal ini tidak menghalangi pemerintah untuk membangun pondasi perpajakan yang kuat. Terlebih selama pandemi, APBN menjadi instrumen yang bekerja luar biasa, sehingga perlu segera disehatkan.

    “Jadi kita lihat mana-mana yang masih bisa space-nya di mana Indonesia setara dengan region atau negara-negara OECD atau negara-negara di dunia. Tapi Indonesia tidak berlebih-lebihan,” tandasnya.

    Sri Mulyani menegaskan, pajak merupakan gotong royong dari sisi ekonomi Indonesia dari yang relatif mampu. Pasalnya, pajak yang dikumpulkan akan digunakan kembali kepada masyarakat.

    “Kita jelas masih butuh pendidikan yang makin baik, kesehatan yang makin baik, kita butuh bahkan TNI kita yang makin kuat, polisi yang makin hebat supaya kepastian hukum bagus, keamanan kita bagus,” pungkasnya.

    Sri Mulyani yakin itu semua bisa dikerjakan, bisa dicapai dan bangun setahap demi setahap, jika pondasi pajak kuat. []

  • Regional Chief Economist Dukung Reformasi Jilid II DJPB Kemenkeu

    peloporberita.com/ | Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (DJPB Kemenkeu) Hadiyanto menyatakan bahwa DJPB terus bertransformasi dan berinovasi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

    Setelah melakukan reformasi jilid pertama yang meliputi perbaikan tata kelola, sistem informasi, dan pelayanan, kini DJPB menggelar reformasi jilid kedua.

    Hadiyanto mengungkapkan hal itu saat membuka Webinar Perbendaharaan dengan tema ‘Peran DJPB dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural’ secara virtual, pada Senin (14/03/2022).

    “Menteri Keuangan (Menkeu) saat ini mengharapkan DJPB untuk menjalankan reformasi jilid kedua yang berfokus pada pengembangan data analitis dan kemampuan intelektual sharpness untuk melakukan analisis dan memberikan rekomendasi kebijakan,” katanya seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu.

    Salah satu upaya mewujudkan hal itu adalah DJPB meluncurkan inisiatif baru melalui pelaksanaan tugas sebagai Regional Chief Economist (RCE) serta pelaksanaan ALCO Regional.

    Melalui inisiatif ini, menurut Hadiyanto, peran DJPB akan makin luas untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal pemerintah pada perekonomian dan kesejahteraan di daerah yang pada akhirnya kinerja belanja dapat dicapai secara optimal.

    Hadiyanto juga mengatakan bahwa Menkeu dan Wamenkeu memberi respon yang sangat positif terhadap inisiatif RCE.

    “Berbagai upaya dan inisiatif ini merupakan wujud nyata dari semangat Kemenkeu Satu untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang lebih bersifat inklusif dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata,” pungkasnya. []

  • Sri Mulyani Minta Jajarannya di Kemenkeu Pastikan APBN Tepat Sasaran

    peloporberita.com/ | Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berdialog dengan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Rabu (09/03/2022). Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa untuk memulihkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, masih membutuhkan instrumen penting yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Ekonomi dan negara Indonesia itu seperti mobil. Kita semuanya naik mobil menuju cita-cita republik di jalan itu ada yang gronjal-gronjal dan rakyat perlu dilindungi. Itulah shock absorbernya instrumen yang penting adalah APBN,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari situs resmi Kemenkeu.

    Untuk itu, ia meminta jajarannya semakin menyelami APBN. Ia juga menekankan bahwa sebagai bendahara negara, pegawai Kemenkeu harus menjaga dan memastikan APBN tepat sasaran.

    Sri Mulyani melanjutkan, 2022 adalah tahun terakhir yang memperbolehkan defisit diatas 3%, sebagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 2/2020. Dengan demikian, ia mengharapkan seluruh jajarannya berkontribusi dalam menyehatkan APBN.

    Caranya, melalui penerimaan negara dengan terus melakukan reform, membangun core tax, memperbaiki proses bisnis, menjaga integritas, peluncuran SIMBARA untuk PNBP yang berasal dari mineral, serta memastikan Badan Layanan Umum (BLU) dan berbagai penerimaan yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan berkontribusi.

    Kemudian dari sisi belanja, dengan memastikan penyerapan tidak hanya sekedar absorpsi tetapi juga menghasilkan quality, output, outcome dan hasil yang baik bagi rakyat. Begitu juga dengan pengelolaan utang dengan hati-hati dan menjaga Penyertaan Modal Negara (PMN) serta dana abadi.[]

  • Sri Mulyani: SIMBARA Jawab Kebutuhan Era Digitalisasi

    peloporberita.com/ | Menteri Keuangan bersama Menteri ESDM, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi telah resmi meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA), secara virtual.

    SIMBARA menjawab kebutuhan pada era digitalisasi, di mana perlu adanya suatu ekosistem yang mengintegrasikan antar sistem Kementerian/Lembaga terkait pengelolaan dan pengawasan Mineral dan Batubara (Minerba).

    “Terdapat lima pilar sinergi dalam mengelola Sumber Daya Alam yang meliputi dokumen, uang, jasa pengangkut/transportasi, orang dan barang. Kelima hal ini harus diintegrasikan,” kata Sri Mulyani dalam sambutannya, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    SIMBARA mengintegrasikan sistem dan data dari hulu hingga hilir; mulai dari perijinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, ekspor dan pengangkutan/pengapalan serta devisa hasil ekspor.

    Ekosistem ini diharapkan dapat mewujudkan satu data minerba antar Kementerian/Lembaga, meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengawasan sektor minerba, optimalisasi penerimaan negara serta peningkatan layanan kepada pelaku usaha dan masyarakat.

    Selain itu, melalui SIMBARA juga dapat dilakukan pemantauan atas Kepatuhan pelaku usaha atas kewajiban pemenuhan kebutuhan Batubara Dalam Negeri (Domestic Market Obligation/DMO) dan pengawasan pengembalian Devisa Hasil Ekspor ke Tanah Air.

    Upaya sinergi antar instansi pemerintah sebenarnya tidak hanya dilakukan di sektor minerba. Melalui Program Sinergi Kementerian Keuangan Tahun 2022, Kementerian Keuangan bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) berkomitmen melaksanakan kerja sama Pengembangan dan Pembangunan Sistem Informasi Terintegrasi dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang sebelumnya telah dirintis sejak 2014.

    Kerja sama ini diresmikan melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan tujuan mewujudkan perbaikan, transparansi, serta simplifikasi pengelolaan dan pengawasan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang lebih optimal, termasuk mendukung optimalisasi penerimaan negara yang manfaatnya akan kembali kepada rakyat.

    MoU ini menyangkut pelaksanaan pengembangan dan pembangunan sistem informasi yang disebut ST Migas, yang terintegrasi terkait kegiatan usaha hulu migas. Melalui ST Migas, informasi menyangkut keuangan negara akan semakin terintegrasi, sehingga mampu mendapatkan data yang tepat waktu, akurat serta menghasilkan cek and balance dalam sistem yang dikelola oleh Kemenkeu.[]

  • Pemerintah Kembali Membuka Beasiswa LPDP Tahun 2022

    peloporberita.com/ | Pemerintah kembali membuka Program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Tahun 2022. Dalam Webinar Pembukaan Beasiswa LPDP 2022, Jumat (25/02/2022), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa setiap rakyat Indonesia memiliki kesempatan meraih beasiswa LPDP.

    Kontribusi LPDP dalam meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusia (SDM) Indonesia diwujudkan dengan memberikan kesempatan meraih pendidikan dunia, melalui program beasiswa penuh bagi program magister dan doktoral.

    “Jumlah penerima beasiswa LPDP telah mencapai 29.872 orang dan ini berasal dari seluruh komponen dan daerah di Indonesia,” ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu.

    Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa total dana abadi di bidang pendidikan yang dikelola pemerintah sejak tahun 2010 mencapai Rp 99,1 triliun. Di dalamnya termasuk dana abadi penelitian sebesar Rp 8 triliun, dana abadi perguruan tinggi Rp 7 triliun, serta dana abadi kebudayaan Rp 3 triliun.

    “Berbagai macam bentuk dana abadi adalah komitmen bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia ditentukan tidak hanya dari sisi pendidikan formal, dari sisi pendidikan juga tidak hanya belajar di kelas, penelitian menjadi penting, interaksi sosial sangat penting, dan juga bahkan dari sisi kebudayaan,” katanya.

    Sri Mulyani juga mengungkapkan, sejak 2007, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk pendidikan. Untuk tahun ini, total anggaran pendidikan sebesar Rp 542,8 triliun. Alokasi untuk anggaran pendidikan bergantung pada besaran APBN setiap tahunnya, jika APBN naik, maka makin meningkat juga anggaran pendidikan di tahun tersebut.[]

  • DPR Minta Pemerintah Lunasi Tagihan Pasien Covid-19 Sebesar Rp 23 Triliun

    peloporberita.com/ | Pemerintah diketahui belum melunasi biaya perawatan pasien Covid-19 di sejumlah rumah sakit pada tahun lalu, dengan besaran tunggakan mencapai Rp 23 triliun.

    Terkait hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk segera melunasi tagihan tersebut.

    “Kalau soal tagihan Covid-19 sebenarnya harus dibayar oleh pemerintah, karena situasi pandemi itu pekerjaan rumah sakit sangat berat,” ujar Misbakhun dalam keterangan pers seperti dikutip dari Parlementaria, Senin (14/2/2022).

    Sedangkan mengenai validitas angka tagihan itu, Misbakhun mengarahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit.

    “Pemerintah harus punya kebijakan meringankan beban rumah sakit. Karena yang sakit adalah rakyat Indonesia sendiri,” tegasnya.

    Misbakhun juga mengatakan bahwa sejauh ini Komisi XI DPR RI belum pernah mendengar laporan tagihan yang menumpuk akibat lonjakan kasus Covid-19 tersebut.

    “Kalau soal masih adanya tagihan rumah sakit sebesar Rp 23 triliun terkait penanganan Covid-19 belum pernah disampaikan pada saat rapat di Komisi XI oleh menkeu,” ungkap politikus Partai Golkar itu.

    Ia menyebut hingga saat ini Komisi XI belum menjadwalkan pemanggilan terhadap Menkeu Sri Mulyani beserta jajarannya untuk meminta pertanggungjawaban terkait tunggakan itu. []

  • Sri Mulyani: Transformasi Digital Penting untuk Dukung Pemulihan Ekonomi

    peloporberita.com/ | Transformasi digital di ASEAN adalah isu penting untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di Asia Tenggara.

    “Digitalisasi menjadi solusi untuk menjaga perekonomian tetap berjalan, di tengah pemberlakuan kebijakan restriksi akibat Covid-19,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati dalam ‘Ministerial Conference OECD Southeast Asia Regional Programme’, Rabu (09/02/2022) secara virtual.

    Untuk mendukung transformasi ekonomi digital, pemerintah Indonesia telah merancang dan meluncurkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024 yang terdiri dari empat elemen yaitu infrastruktur digital, tata kelola digital, masyarakat digital dan ekonomi digital.

    “Kami telah melakukan beberapa upaya untuk memastikan bahwa pada kedua sisi, yaitu supply-side dan demand-side untuk digitalisasi sedang dikembangkan secara serius, dan upaya ini akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang,” ujar Sri Mulyani, seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan.

    Dalam hal penguatan supply-side, pemerintah Indonesia telah membangun dan memperluas 4.200 base transmission station (BTS) di seluruh Indonesia pada tahun lalu. Hal ini untuk menyediakan koneksi internet tanpa batas di lebih dari 9.100 desa pada tahun 2022.

    Selain itu, pemerintah juga berencana menyediakan akses internet untuk 150.000 fasilitas umum di seluruh Indonesia, dan memasang lebih dari 12.000 kilometer jaringan serat optik.

    Sedangkan dari sisi demand-side, pemerintah Indonesia berupaya mendorong perkembangan startup digital melalui program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Harapannya, program ini bisa lebih mempromosikan startup baru di Indonesia.

    Selain itu, ada juga Program Ekonomi Digital yang telah berhasil mengidentifikasi lebih dari 85.000 calon wirausahawan perintis dan lebih dari 1.160 startup.

    Pemerintah juga tengah mempersiapkan 9 juta talenta digital yang dibutuhkan selama 15 tahun ke depan, untuk mendukung transformasi digital ekonomi nasional.

    “Kami berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kita menuju pemulihan dari pandemi ini dan pada saat yang sama mentransformasi ekonomi kita dan memanfaatkan teknologi digital secara optimal,” ucap Sri Mulyani.[]