peloporberita.com/ | Jakarta – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, ide menunda Pemilu ke Tahun 2027 tidak baik bagi demokrasi dan Indonesia akan mengalami banyak kerugian jika hal itu terjadi.
“Fokus saja menyelesaikan pandemi, tidak perlu utak atik yang lain seperti Pemilu ini.”
“Banyak kerugian jika diundur ke 2027, seperti hak rakyat diambil dan ini amat tidak demokratis. Preseden yang tidak baik bagi demokrasi kita, karena demokrasi yang sehat ada sirkulasi kekuasaan per 5 tahun dan melibatkan rakyat,” tulisnya melalui akun Twitter @MardaniAliSera pada Selasa, 24 Agustus 2021.
Selain itu, Mardani juga menyebut, ide menunda Pemilu ke Tahun 2027 melawan prinsip demokrasi yang kuncinya harus dipilih oleh rakyat.
“Ini adalah ide yang bertentangan dengan principles demokrasi. Semua mesti dipilih oleh rakyat,” ungkapnya.
Menurut Mardani, alasan pandemi yang membutuhkan perubahan sistem tata negera Indonesia, tak cukup dijadikan alasan untuk menunda Pemilu pada tahun 2024.
“Fokus saja menyelesaikan pandemi, tidak perlu utak atik yang lain seperti Pemilu ini,” sebutnya.
Mardani menjelaskan, sebenarnya success story sudah ada di Pilkada 2020 lalu yang berjalan lancar tanpa menimbulkan klaster Covid-19 di sejumlah daerah. Menurut Mardani, keberhasilan tersebut bisa menjadi alasan kuat mengapa Pemilu 2024 harus sesuai jadwal. []
peloporberita.com/ | Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mengunjungi Kantor Pertanahan Kota Denpasar dalam rangkaian sosialisasi program strategis Kementerian ATR/BPN. Tujuan kunjungan tersebut, ingin berinteraksi dengan masyarakat sekaligus melihat langsung transformasi digital layanan pertanahan kepada masyarakat.
Dalam kunjungan ini, Mardani melihat langsung loket pelayanan, mencoba mesin antrian, berdialog singkat dengan masyarakat hingga meninjau ruang arsip kantor pertanahan. Usai melakukan tinjauan, Mardani Ali Sera berkesempatan mendengarkan penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, I Ketut Gede Ary Sucaya, mengenai inovasi yang sedang berjalan pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar yakni Abian Kapas.
“Yang jelas kita jangan pernah berhenti melakukan inovasi, kita ingin masyarakat puas, bukan lagi aduan-aduan yang didapat.”
Usai melihat langsung, berinteraksi dengan pengguna layanan pertanahan dan juga mendengarkan penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Mardani merasa puas dan mengapresiasi kerja keras kantor pertanahan ini.
“Ini inovasi yang perlu dikembangkan di kantor pertanahan lainnya,” tuturnya di Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Jumat (25/06/2021).
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mengunjungi Kantor Pertanahan Kota Denpasar. (Foto: Pelopor/Kementerian ATR/BPN)
Selanjutnya, Mardani Ali Sera juga mengingatkan agar dalam pelaksanaan inovasi tetap memperhatikan aspek keamanan. Ia meminta kepada seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Bali maupun Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk memastikan agar tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Penggunaan OTP (One Time Password) terhadap layanan Abian Kapas juga disinggung oleh Mardani Ali Sera. Menurutnya ini merupakan langkah keamanan yang cukup ampuh untuk menjaga keamanan data serta verifikasi terhadap pengguna.
“Yang jelas kita jangan pernah berhenti melakukan inovasi, kita ingin masyarakat puas, bukan lagi aduan-aduan yang didapat,” ujar Mardani Ali Sera.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mengunjungi Kantor Pertanahan Kota Denpasar. (Foto: Pelopor/Kementerian ATR/BPN)
Dalam kesempatan yang sama, Kakanwil BPN Provinsi Bali, Rudi Rubijaya mengatakan bahwa beberapa kantor pertanahan di Provinsi Bali sudah juga menerapkan inovasi dalam pelayanan. Ia juga menginginkan agar inovasi layanan Abian Kapas ini dapat diterapkan oleh kantor pertanahan lainnya.
“Akan segera diterapkan untuk kantor-kantor pertanahan di Provinsi Bali,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, selain didampingi oleh Kakanwil BPN Provinsi Bali, Rudi Rubijaya, Mardani Ali Sera didampingi pula oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah dan Ruang, M. Shafik Ananta Inuman, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Bali Nursuliantoro, dan juga Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Biro Hubungan Masyarakat, Indra Gunawan.
Adapun, Abian Kapas merupakan kependekan dari Aplikasi Bantuan Informasi Pelayanan Kantah Kota Denpasar. Dengan layanan ini masyarakat tidak perlu datang langsung untuk mengantri dan mengisi formulir pendaftaran secara manual. Fitur antrian online pada aplikasi ini, memungkinkan masyarakat mendapatkan notifikasi pada telepon seluler yang nomornya telah didaftarkan apabila sudah dekat gilirannya untuk dilayani sehingga tidak perlu lama menunggu antrian di kantor pertanahan.
Selain itu dengan layanan e-form masyarakat pengguna layanan dapat terlebih dahulu mengisi formulir pelayanan pertanahan tanpa perlu datang ke kantor pertanahan. Hal ini tentu saja sangat bermanfaat pada era pandemi seperti ini, di mana pemerintah mengarahkan untuk menjaga jarak dan tidak berkerumunan.[]
peloporberita.com/ | Jakarta — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, wacana jabatan tiga periode presiden mengkhianati reformasi. Hal ini mengomentari aksi sejumlah relawan yang membentuk sekretariat Joko Widodo-Prabowo Subianto (Jokpro) untuk Pilpres 2021.
“Ide tiga periode membunuh demokrasi. Ide demokrasi mengkhianati nilai reformasi,” tutur Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera berdasarkan keterangan tertulis yang dikutip Senin (21/6/2021).
Menurutnya, mengusung Jokowi untuk menjabat presiden tiga periode secara langsung yang diwacanakan JokPro 2024 berbahaya dan perlu ditentang.
“dua periode adalah kebijakan paling sesuai. Tiga periode bencana dan membunuh demokrasi.”
“Sirkulasi kepemimpinan wajib bagi Indonesia yang maju dan sehat. Ide tiga periode berbahaya dan wajib dilawan,” sebut Mardani.
Mardani menegaskan PKS tetap mendukung jabatan presiden dibatasi dua kali. Terkait hal ini menurut Mardani, Jokowi perlu lebih tegas menentang wacana jabatan presiden tiga periode.
“Sikap partai setahu saya dua periode adalah kebijakan paling sesuai. Tiga periode bencana dan membunuh demokrasi,” tegasnya.
“Makanya Pak Jokowi perlu lebih tegas menentang ide tiga periode,” sambungnya.
Sebelumnya sejumlah relawan akan membentuk sekretariat Jokpro. Relawan tersebut sepakat mengusung Jokowi-Prabowo untuk Pilpres 2024. []
peloporberita.com/ | Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meminta dukungan dari Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam upaya pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 di Provinsi Banten. Terutama dukungan melalui regulasi maupun anggaran untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan penguatan ketahanan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan korporasi.
Hal itu dikatakan Gubernur Banten Wahidin Halim dalam sambutan yang disampaikan Asda I Pemprov Banten Septo Kalnadi, pada acara Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI dengan agenda Optimalisasi Diplomasi Parlemen DPR RI untuk Pemulihan Ekonomi Provinsi Banten Pasca Pandemi Covid-19.
Septo menyebutkan, kondisi pembatasan yang diterapkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 sangat mempengaruhi dan melemahkan sisi demand dan supply perekonomian suatu wilayah. Pelemahan sisi demand paling utama berupa turunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada menurunnya permintaan atau konsumsi rumah tangga. Sedangkan sisi supply, turunnya konsumsi rumah tangga direspon berbagai perusahaan atau unit usaha dengan menurunkan jumlah produksinya.
“Sederhananya, belum ada satu negara pun yang benar-benar bisa dikatakan lulus dalam menangani pandemi. Namun, negara yang mengedepankan pendekatan keilmuan, jauh lebih tangguh dan siap menghadapinya, seperti China.”
“Data BPS Provinsi Banten menunjukan bahwasanya sebanyak 20,7% perusahaan di Banten memilih untuk mengurangi jumlah pekerja dimana tiga lapangan usaha tertinggi yang mengurangi jumlah pekerja adalah penyediaan akomodasi, konstruksi dan pengadaan listrik dan gas. Sedangkan 69,3% perusahaan memilih untuk tidak mengurangi/ menambah jumlah pekerja, serta hanya 10% perusahaan di Banten memilih untuk menambah jumlah pekerja.” kata Septo.
Di samping itu, lanjutnya, data BPS Provinsi Banten menunjukkan aktivitas ekonomi dari masyarakat golongan menengah ke bawah, yaitu dalam bentuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mengalami peningkatan, salah satunya ditandai dengan meningkatnya persentase penduduk yang berusaha sendiri, dan berusaha dengan dibantu pekerja keluarga.
“Untuk itu, Pemerintah Provinsi Banten berharap BKSAP DPR RI dapat membantu Pemerintah Provinsi Banten dalam program pemulihan ekonomi daerah, baik melalui berbagai kebijakan mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat, serta menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UKM dan korporasi,”paparnya.
Asda I Pemprov Banten Septo Kalnadi. (Foto: Pelopor/Pemprov Banten)
Acara tersebut dihadiri Mardani Ali Sera selaku Wakil Ketua BKSAP DPR RI, didampingi Andi Ahmad Dara perwakilan Komisi 11 DPR RI dan Jazuli Juwaini dari Komisi 1 DPR RI, serta perwakilan rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Banten, yaitu Rektor Untirta Fatah Sulaeman dan Rektor Unsera Hamdan.
Mardani Ali Sera mengatakan, selama pandemi Covid-19, pihaknya rutin melakukan berbagai upaya diplomasi dengan berbagai negara, khususnya berkaitan dengan penanganan pandemi. Dalam penanganan dampak ekonomi pasca pandemi, ia membutuhkan informasi dan harapan-harapan dari berbagai pihak untuk dijadikan bahan melakukan diplomasi dan dapat menjadi bahan membuat kebijakan.
“Sederhananya, belum ada satu negara pun yang benar-benar bisa dikatakan lulus dalam menangani pandemi. Namun, negara yang mengedepankan pendekatan keilmuan, jauh lebih tangguh dan siap menghadapinya, seperti China. Dampak Covid-19 atas ekonomi nasional sangat luar biasa. Kita lakukan diplomasi parlemen, dan hari ini sengaja mengundang Pemda dan Kampus karena saya ingin dengar harapan Kampus dan Pemda untuk menangani dampak musibah ini,” tuturnya.
Rektor Untirta Fatah Sulaeman menyampaikan apresiasi atas kehadiran BKSAP. Menurutnya, saat ini dibutuhkan era kolaborasi antara seluruh stakeholder dalam memajukan negeri. Kehadiran BKSAP sangat penting, khususnya dalam konteks pendidikan karena banyak informasi yang bisa dijadikan objek riset dan implementasi untuk mewujudkan belajar merdeka, merdeka belajar.
Sementara itu, Rektor Unsera Hamdan mengakui bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Seperti yang saat ini dialaminya, banyak mahasiswa mengajukan cuti karena kesulitan ekonomi, yang mengakibatkan keuangan kampus ikut kewalahan. []
