peloporberita.com

Tag: Mafia Pelabuhan

  • Digitalisasi dan Modernisasi di Pelabuhan Harus Segera Dilakukan

    peloporberita.com/ | Staf Ahli Menko Bidang Manajeman Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Sahat Manaor Panggabean menyebutkan sejumlah upaya yang harus sesegera mungkin dilakukan, untuk mengatasi praktik kecurangan di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Salah satunya adalah transformasi digital dan modernisasi kepelabuhanan.

    “Potret pelabuhan di Indonesia memang kalau bicara digitalisasi dan modernisasi, ini adalah suatu upaya yang harus dilakukan sesegera mungkin agar posisi kita bisa lebih baik, atau paling tidak bisa sama dengan negara lain di Asia dan sekitarnya,” ucap Sahat dalam sebuah wawancara di Jakarta, Senin (15/11/2021).

    Menurut Sahat, penerapan modernisasi dan digitalisasi tentu akan memudahkan semua orang untuk memonitor, baik dari sisi perizinan maupun pelayanan kepelabuhanan.

    Selain itu, Sahat mengatakan, secara global ada 3 simpul yang perlu dirapikan di pelabuhan. Pertama, simpul aktifitas perkapalan sebelum masuk ke pelabuhan. Kedua, aktifitas di pelabuhan itu sendiri, dan ketiga, aktifitas ketika barang keluar dari pelabuhan.

    “Ketiga simpul ini harus kita rapikan dan harus terkoneksi secara online agar bisa dilakukan tracking dan tracing yang terintegrasi. Kalau sudah terintegrasi dengan baik, saya yakin kita bisa meminimalisir ruang gerak mafia,” ujar Sahat.

    Baca juga: Bareskrim Polri Susun Jukrah Pemberantasan Mafia Pelabuhan

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok KADIN Akbar Djohan menyatakan, praktik kecurangan di pelabuhan Indonesia seperti pungli memang harus dituntaskan. Pasalnya, biaya pungli tersebut akan memperburuk kinerja dan juga menambah cost logistic yang ada di pelabuhan itu sendiri. Menurut Akbar, adanya mafia salah satunya dipicu oleh masih adanya ruang pertemuan face to face antara pihak yang berkepentingan dan regulator di dalam pelabuhan.

    “Sekarang kita bersama-sama kementerian akan mempercepat proses digitalisasi kepelabuhanan melalui yang namanya NLE (National Logistic Ecosystem), disitu akan menjamin kepastian biaya, kepastian waiting time kapal di pelabuhan. Semuanya akan secara transparan nampak di dashboard,” kata Akbar.

    Dengan digitalisasi tersebut, Akbar yakin akan mempersempit ruang gerak dan meminimalisir kesempatan oknum untuk melakukan pungli di pelabuhan. []

  • Bareskrim Polri Susun Jukrah Pemberantasan Mafia Pelabuhan

    peloporberita.com/ -Bareskrim Polri tengah menyusun petunjuk arah bagi anggotanya  menjalankan tugas pemberantasan mafia pelabuhan. Langkah ini, untuk menindaklanjuti permintaan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.

    “Sedang kita susun petunjuk arah (jukrah) ke jajaran dengan penekanan kembali Bapak Menko Marves,” tutur Kabareskrim Polri, Komjen. Pol. Agus Andrianto dikutip (14/11/2021)

    “Saya mohon KPK dengan Kejaksaan, polisi ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan.”

    Kabareskrim memastikan. Polri tidak tinggal diam dan akan terus mengawasi praktik curang yang berdampak pada mahalnya biaya di pelabuhan.

    “Tapi, lebih kepada adanya laporan dulu dari pelaku usaha yang mengalami (praktik kecurangan),” ungkap Jenderal Bintang Tiga tersebut.

    Sebelumnya Menko Marves menyampaikan bahwa dirinya muak dengan banyaknya permainan kotor di pelabuhan Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri diminta berani tindak tegas mafia yang bermain di pelabuhan.

    “Saya mohon KPK dengan Kejaksaan, polisi ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan,” kata Menko Marves kala itu.

    Baca juga : 

    Menurut Luhut, sistem pelabuhan di Indonesia belum efisien dan saat ini Pemerintah sedang mengusahakan mengatur sistem yang membuat kerja seluruh pelabuhan di Indonesia jadi efisien.

    “Tahapan untuk memangkas birokrasi sudah kita lakukan, pemerintah juga sudah launching Batam Logistic Ecosystem sebagai pilot project di mana penyederhanaan proses logistik dan operasi nonstop di pelabuhan dapat mempersingkat waktu layanan, mendorong lebih banyak investasi yang maju,” tandas Luhut.

    Sedangkan salah satu masalah pemerintah untuk mengefisienkan pelabuhan adalah pihak-pihak yang bermain di sana. Yakni Mafia yang memaksa sistem tetap ribet di saat pemerintah mau meringkasnya. []