peloporberita.com

Tag: LKPP

  • LKPP Persilakan Kemensos Susun Katalog Sektoral Pengadaan Komponen Alat Bantu Penyandang Disabilitas

    Jakarta – Kementerian Sosial menggelar pertemuan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pertemuan itu, untuk bertukar pendapat terkait upaya Kemensos melakukan akselerasi pengadaan barang.

    Pengadaan barang yang dimaksud adalah suku cadang dari jenis barang khusus untuk mendukung aksesibilitas para penyandang disabilitas. Seperti diketahui, Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan perhatian besar pada penguatan aksesibilitas para penyandang disabilitas.

    Sekjen Kemensos Harry Hikmat yang hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan, dari evaluasi pengadaan barang dan jasa, diketahui masih ada sejumlah persoalan. Di antaranya, komponen atau bahan pembentuk alat bantu masih import atau pengadaannya terlambat.

    “Untuk itu, kami merasakan perlu adanya percepatan pengadaan barang dan jasa. Salah satu opsi untuk mempercepat adalah dengan memasukan komponen atau bahan pembentuk alat bantu tersebut ke dalam e-katalog. Selain lebih cepat, kita berharap proses pengadaan juga bisa memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas,” tuturnya usai pertemuan di Gedung LKPP di Jakarta (31/03/2022).

    Menurut Harry Hikmat respon LKPP dalam pertemuan itu, sangat baik. Bahkan pihaknya diminta untuk mengusulkan dalam bentuk katalog sektoral yang khusus untuk Kemensos.

    “Pertimbangan LKPP, komponen ini sifatnya khusus dan hanya ada di Kemensos serta bisa dilaksanakan setiap tahunnya,” ungkapnya.

    Harry Hikmat menjelaskan, komponen yang sifatnya khusus tersebut di antaranya sensor dan modul-modulnya, untuk yang kursi roda elektrik berupa gear box-nya, besi-besinya, roda, serta penyangga kaki. Untuk motor roda tiga, suku cadang yang dibutuhkan besi hollow, bak di belakang, dan sebagainya.

    “Barang-barang ini akan dimasukkan dalam daftar komponen atau bahan yang diperlukan untuk membentuk alat bantu. Selanjutnya Kemensos akan membuat speknya, lalu diusulkan ke LKPP,” sebutnya.

    Kementerian Sosial menggelar pertemuan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Kamis, (31/03/2022). (Foto: Humas Kemensos)

    Harry Hikmat juga mengungkapkan bahwa pertemuan hari ini baru pada tahap koordinasi untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pertemuan yang lebih teknis antara tim Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kemensos dengan tim LKPP.

    “Kemensos akan segera menyiapkan katalog sektoralnya sebagaimana dimaksud LKPP. Selanjutnya akan dikomunikasikan dengan para penyedia material. Semakin banyak penyedia yang terlibat harga semakin efisien,” tegasnya.

    Dalam pertemuan tersebut, hadir mendampingi Sekjen antara lain Sekretaris Direktorat Jenderal Linjamsos Robben Rico, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Eva Rahmi Kasim, dan sejumlah kapala unit pelaksana teknis di lingkungan Ditjen Rehabillitasi Sosial.

    Dari LKPP hadir Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas, Deputi Bidang Monev dan Pengadaan Gatot Pambudhi Poetranto, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Sutan S. Lubis, Deputi Bidang Advokasi dan Penanganan Permasalahan Hukum Setya Budi Arijanta. []

  • KemenKopUKM Dorong UMKM Sumedang Manfaatkan e-Katalog LKPP

    peloporberita.com/ – Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi Kementerian Koperasi dan UKM Budi Mustopo, pihaknya tidak pernah berhenti berusaha untuk meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing produk UMKM. Apalagi setelah bergulirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, maka upaya tersebut kian melaju.

    “Berbagai program sudah kita gulirkan untuk memberikan banyak kemudahan dalam berusaha. Seperti terkait perijinan usaha, sertifikasi, hingga akses pembiayaan, cukup dengan Nomor Induk Berusaha atau NIB,” tutur Budi Mustopo, yang hadir mewakili Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, pada acara pelatihan vocational bagi usaha mikro di sektor kuliner, di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (18/03/2022).

    KemenkopUKM akan terus mempercepat penyediaan 40% barang dan jasa pemerintah oleh produk koperasi dan UMKM melalui e-Katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

    “Para pelaku UMKM di Sumedang bisa memanfaatkan aplikasi Bela Pangadaan dan e-Katalog LKPP, untuk mengembangkan pemasaran produknya,” ungkap Budi.

    Oleh sebab itu, Budi berharap setelah pelatihan, perlu ada pendampingan, khususnya untuk bisa on-boarding di e-Katalog dan Bela Pangadaan. “Sudah ada penyederhanaan persyaratan bagi pelaku UMKM bisa masuk ke e-Katalog. Intinya, kita permudah,” sebut Budi.

    Selain itu, para pelaku usaha mikro di Sumedang juga bisa memanfaatkan kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan ruang publik, seperti di Rest Area jalan tol yang 30% harus diisi pelaku UMKM. “Terlebih lagi, warga Sumedang bakal segera memiliki jalan tol,” tegas Budi.

    Ia juga mendorong pelaku UMKM di Sumedang untuk segera bertransformasi ke digital dalam pengembangan pasar. Maksudnya, untuk lebih memanfaatkan keberadaan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lainnya. Juga mesti memiliki laporan keuangan yang rapi dan bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi, hingga bisa tergambar dengan jelas kinerja usahanya.

    “Untuk laporan keuangan, bisa mendownload aplikasi Lamikro yang ada di android melalui handphone. Dengan kerapihan laporan keuangan, bisa juga menjadi modal untuk akses ke pembiayaan,” tegas Budi lagi. []