peloporberita.com

Tag: Listrik

  • Tiongkok Bakal Beri Dukungan Dana Rp 21,5 Triliun ke Perusahaan Listrik

    Jakarta | Pemerintah Tiongkok berjanji akan menyuntikkan dana senilai 10 miliar yuan (Rp 21,5 triliun) ke perusahaan listrik tenaga batu bara. Langkah itu dilakukan sebagai bantuan keuangan dan mendukung upaya mereka untuk menjamin pasokan listrik.

    Melansir Reuters, pendanaan baru itu termasuk 50 miliar yuan dalam subsidi energi terbarukan yang dialokasikan untuk perusahaan listrik yang didukung pemerintah Tiongkok.

    Dewan Negara menyatakan, Tiongkok akan mengoptimalkan kebijakannya untuk memastikan kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara akan digunakan sepenuhnya.  Selain itu, Dewan Negara juga memastikan tidak akan mengizinkan penjatahan listrik apa pun.

    Kekurangan listrik kronis di Tiongkok telah memicu gangguan industri yang meluas pada tahun lalu, dan perusahaan listrik tidak bisa meneruskan biaya batu bara yang melonjak kepada pelanggan.

    Meski banyak pembangkit listrik berjuang untuk meraih keuntungan, Tiongkok mulai membangun pembangkit listrik tenaga batu bara baru dengan kapasitas 33 gigawatt pada tahun lalu. Kapasitas itu disebut yang terbesar di Tiongkok sejak 2016.

    Meski demikian, Tiongkok disebut berkomitmen untuk mulai mengurangi konsumsi batu bara mulai tahun 2026.[]

  • Otoritas Listrik Thailand Siapkan Belanja Modal Rp 107 Triliun

    Jakarta | Otoritas Listrik Provinsi atau The Provincial Electricity Authority (PEA), cabang distribusi tenaga negara, berencana mengalokasikan belanja modal senilai 253 miliar baht (Rp 107,8 triliun) selama 10 tahun ke depan.

    Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk berbagai proyek, mulai dari meteran pintar hingga kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) untuk membantu pemerintah mencapai target netralitas karbonnya pada 2050.

    Proyek PEA mencakup respons permintaan dan sistem manajemen energi (44 miliar baht), proyek jaringan mikro dan prosumer (20,6 miliar baht), sistem penyimpanan energi (103 miliar baht), infrastruktur pengisian EV (2,8 miliar baht) dan modernisasi jaringan ( 82,5 miliar baht).

    Melansir Bangkok Post, Sabtu (23/04/2022), Gubernur PEA Supachai Ek-Un mengatakan, tahap pertama anggaran senilai 8 miliar baht telah disetujui oleh Kantor Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional.

    Dana tersebut dialokasikan untuk respon permintaan dan proyek sistem manajemen energi yang memasang meteran pintar di Kota Pattaya, untuk membantu rumah tangga mengelola konsumsi listrik dan mengurangi tagihan listrik dengan lebih baik. PEA telah memasang hingga 100.000 meter dan berencana menambah 50.000 meter tahun depan.

    Kemudian, PEA berencana mendorong proyek EV dengan membaginya menjadi dua fase. Pertama adalah perluasan jaringan fasilitas pengisian EV secara nasional, kemudian kedua adalah manajemen lalu lintas untuk EV yang menggunakan infrastrukturnya.

    PEA optimistis industri EV di Thailand akan tumbuh pesat, salah satunya dipicu oleh melonjaknya harga minyak.

    Proyek utama lainnya yang didukung oleh anggaran belanja modal 10 tahun termasuk pengembangan sistem penyimpanan energi untuk mengatasi keluaran listrik yang terputus-putus dari sumber terbarukan.[]

  • Gulf Energy Selesaikan Kesepakatan Investasi dengan Binance.US

    Jakarta | Produsen listrik swasta Thailand, Gulf Energy Development telah menyelesaikan kesepakatan untuk berinvestasi dalam layanan pertukaran aset digital Binance.US yang berbasis di Amerika Serikat (AS) melalui pendanaan awal dengan jumlah yang tidak ditentukan karena terus mengembangkan digitalnya bisnis teknologi.

    Gulf melalui unit usahanya, Gulf International Investment (Hong Kong), berinvestasi dalam saham seri unggulan yang diterbitkan oleh BAM Trading Services Inc, operator pertukaran aset digital yang diatur di bawah Binance.US di AS. Namun, nilai investasinya tidak diungkapkan.

    “Investasi di Binance.US tidak hanya memberikan kesempatan bagi Gulf untuk berpartisipasi dalam salah satu layanan pertukaran digital yang tumbuh paling cepat dalam hal pengguna, tetapi kami juga akan mewujudkan nilai investasi yang lebih tinggi setelah IPO,” kata Chief Financial Officer Gulf Yupapin Wangviwat, seperti dikutip dari Bangkok Post.

    Gulf berencana mengalokasikan belanja modal senilai 100 miliar baht selama lima tahun ke depan, dengan 75% anggaran untuk ekspansi kapasitas pembangkit listrik, 10% untuk pembangunan infrastruktur, 10% untuk bisnis gas, dan sisanya 5% untuk bisnis digital.

    Sedangkan Binance.US yang berdiri pada 2019, memiliki izin operasi di 45 negara bagian AS dan tujuh wilayah, dengan layanan yang dijadwalkan akan tersedia di seluruh AS pada akhir 2022.

    Binance.US akan menggunakan hasil pendanaan awal untuk menambah jumlah karyawan, mendukung pengembalian pemasaran berbasis investasi, memperluas portofolio produknya serta membuat akuisisi potensial di masa depan.

    Perusahaan tersebut juga berencana melakukan penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) dalam 2-3 tahun ke depan.[]

  • Anak Usaha Pertamina Lakukan Inovasi Hemat Listrik

    peloporberita.com/ | Terminal LPG Tanjung Sekong yang dikelola PT Peteka Karya Tirta (PKT), anak usaha PT Pertamina International Shipping (PIS), sukses melakukan inovasi yang terbukti mampu mengurangi konsumsi listrik. Ini sekaligus membuktikan komitmen dalam mendukung program efisiensi energi yang berdampak positif terhadap lingkungan.

    Terminal ini berperan dalam pendistribusian Gas LPG kepada pelanggan di Regional Jawa Bagian Barat, meliputi provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. Dengan beroperasi penuh selama 24 jam per hari, penggunaan listrik di terminal LPG Tanjung Sekong terhitung rata-rata mencapai 57.362 kWh/bulan.

    Salah satu konsumsi listrik paling besar adalah di area operasional plant refrigated LPG, yaitu area yang memiliki sarfas operasional seperti Bog, sea water pump dan electrical transfer pump.

    Tim Terminal LPG Tanjung Sekong pun berusaha melakukan modifikasi jalur pipa, dari yang sebelumnya menggunakan dua pompa, kini bisa menjadi satu pompa.

    “Metode pengurangan penggunaan listrik pada pompa Bog Condensate ini dilakukan dengan modifikasi jalur pipa,” kata Direktur Utama PT Peteka Karya Tirta (PKT) Hari Purnomo seperti dikutip dari laman resmi Pertamina.

    Dengan modifikasi itu, jarak pemindahan liquid LPG menjadi lebih dekat dan bisa dilakukan dengan satu unit pipa. Langkah ini mampu menghemat hingga 108.000 kWh/tahun atau sebesar Rp 85.518.180 sesuai hitungan tarif listrik yang berlaku.[]

  • Pertamina: PLTGU Jawa-1 Berhasil Capai First Fire Unit 1

    peloporberita.com/ | PLTGU Jawa-1 berhasil mencapai milestone First Fire pada 23 Februari 2022 untuk Unit 1, yang akan disusul untuk Unit 2. Diharapkan, pembangkit berbahan bakar gas terbesar di Asia Tenggara itu dapat Commercial Operation Date (COD) pada semester ini.

    “Kami optimis rangkaian tahapan lainnya juga dapat kami lakukan dengan baik sehingga bisa COD pada semester ini. Keberadaan PLTGU Jawa-1 sangat penting dalam proses transisi energi, di mana gas merupakan energi ramah lingkungan dan jembatan utama untuk mewujudkan bauran energi nasional sesuai amanat dari Presiden Republik Indonesia,” kata Corporate Secretary Pertamina NRE Dicky Septriadi.

    Mengutip laman resmi Pertamina, first fire adalah penyalaan perdana atau dikenal dengan istilah first ignition unit power block, khususnya gas turbin dengan menggunakan gas.

    Untuk PLTGU Jawa-1, pasokan gas berasal dari LNG ex Tangguh Papua yang diregasifikasi di Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Jawa Satu. Tahapan berikutnya adalah commissioning lanjut, sinkronisasi, performance test, reliability test dan terakhir COD.

    Integrasi FSRU dengan unit pembangkit membuat PLTGU Jawa-1 menjadi PLTGU terintegrasi terbesar di Asia Tenggara, dengan memiliki 2 unit power block dan berkapasitas total 1.760 MW. PLTGU Jawa-1 dirancang untuk menyuplai listrik kepada konsumen industri mau pun rumah tangga di wilayah Bekasi, Jakarta Timur dan Jakarta Utara.[]

  • Tanggapan Dirut PLN Tentang Kabar Kenaikan Tarif Listrik

    peloporberita.com/ | Beredar kabar mengenai kenaikan tarif listrik, khususnya bagi pelanggan non subsidi. Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa tarif listrik pelanggan non subsidi sudah ditahan sejak tahun 2017.

    Dia menjelaskan, fungsi PLN dalam hal ini hanya sebagai operator. Untuk tarif pelanggan non subsidi ini, PLN mendapat kompensasi dari pemerintah.

    Darmawan juga menyebutkan bahwa dari total penjualan listrik PLN, 1/4 untuk listrik subsidi dan 3/4 atau sekitar 73% adalah untuk listrik keluarga yang non subsidi.

    “Untuk yang non subsidi, saat ini mekanismenya menggunakan kompensasi ditanggung pemerintah, yang ini kemudian dihitung tahunan,” ujar Darmawan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/01/2022).

    Menurutnya, jika tarif itu tidak ditahan, maka akan ada kenaikan. Kenaikan tarif itu sendiri ditentukan berdasarkan sejumlah indikator, seperti kurs, harga batu bara acuan dan inflasi. Darmawan juga menegaskan bahwa keputusan tarif sepenuhnya tergantung pemerintah, PLN hanya sebagai pelaksana.

    “Ini adalah keputusan bersama tentu saja dari DPR RI, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan juga dari Istana. Untuk itu kami sendiri dalam hal ini, monggo saja keputusan dari pemerintah akan kami laksanakan,” pungkasnya.

    Sebelumnya pada tahun lalu, PLN telah memberikan stimulus berupa diskon tarif listrik bagi masyarakat kecil, industri, bisnis dan sosial hingga Desember 2021, sesuai keputusan pemerintah.

    Stimulus itu ditujukan untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19 dan juga diharapkan membuat masyarakat semakin produktif. []

    Baca juga: Hore, Diskon Tarif Listrik PLN Lanjut Sampai Desember

  • Hemat Listrik, Iran Kembali Tutup Pusat Penambangan Kripto

    peloporberita.com/ | Pemerintah Iran kembali menutup pusat penambangan kripto di negaranya pada tahun ini. Larangan yang kedua kalinya ini diterapkan sebagai bagian dari upaya mengurangi ketegangan pada pembangkit listrik.

    Keputusan itu disampaikan oleh Direktur Iran Grid Management Co. Mostafa Rajabi Mashhadi, yang merupakan perusahaan pembangkit listrik negara.

    Mashhadi menyatakan, larangan penambangan kripto akan berlaku hingga 6 Maret 2022, seperti dikutip dari Bloomberg. Dengan demikian, Pemerintah Iran bisa mengamankan 209 megawatt (MW) listrik, yang dapat digunakan untuk konsumsi listrik di sektor rumah tangga.

    Baca juga: Kekhawatiran IMF Soal Aset Kripto

    Jika tertangkap ada yang melakukan penambangan kripto ilegal, baik individu di rumah maupun unit industri skala besar, maka harus siap menerima tindakan tegas dari pihak berwenang. Pasalnya, mereka dapat mengkonsumsi lebih dari 600 MW listrik saat melakukan aktivitas penambangan kripto.

    Selain menutup penambangan kripto, Pemerintah Iran juga melakukan sejumlah upaya penghematan listrik lainnya, termasuk mematikan lampu jalan di beberapa daerah dan mengatur penggunaan listrik di gedung perkantoran. []

    Baca juga: Bisnis NFT Naik Daun, Line Terjun ke Blockchain dan Kripto

     

  • Kemenperin Sediakan 9.000 Sertifikat TKDN Gratis

    peloporberita.com/ | Jakarta – Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin), terus mendorong optimalisasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor ketenagalistrikan sebagai upaya substitusi produk impor. Berbagai program sudah disiapkan untuk sektor ini, salah satunya menyediakan 9.000 sertifikat TKDN gratis. 

    Kemenperin menaruh perhatian besar terhadap penguatan industri energi, khususnya untuk energi listrik. Pasalnya, hingga kini listrik menjadi salah satu sumber energi utama yang digunakan masyarakat maupun industri di dalam negeri. 

    Baca juga: Kemenperin: Industri Pengolahan Porang Patut Jadi Prioritas

    “Seluruh masyarakat dan industri memerlukan listrik yang ketersediaanya terus berlanjut, terjangkau, dan cukup. Hal tersebut dapat memacu industri dalam negeri untuk menyediakan produk ketenagalistrikan yang berkualitas dan berdaya saing,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, seperti dikutip dari laman resmi kemenperin, Minggu (29/08/2021). 

    Berdasarkan data kemenperin, pada 2019, nilai impor industri peralatan listrik mencapai Rp 116 triliun, dan mengalami penurunan pada 2020 menjadi Rp 103 triliun. Hal itu menunjukkan industri pendukung ketenagalistrikan di Indonesia semakin berkembang dan mampu memenuhi permintaan di pasar domestik.

    Saat ini, ada 3.404 produk peralatan kelistrikan yang bersertifikat, dengan nilai capaian TKDN di bawah 25 persen berjumlah 413 produk. Kemudian antara 25-40 persen mencapai 664 produk, dan melebihi 40 persen terdapat 2.327 produk. Untuk sektor industri kecil dan menengah (IKM), kemenperin telah memberikan sertifikasi dalam periode 2018-2021 kepada 40 IKM yang mengikutsertakan 230 produk dengan nilai TKDN di atas 25 persen. Sebanyak 28 produk diantaranya merupakan peralatan kelistrikan. 

    Baca juga: Kemenperin: Industri Elektronika Pasok AC dan Kipas Angin di Fasilitas Kesehatan

    Kemenperin juga telah menerbitkan regulasi pengoptimalan TKDN untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. 

    Menperin Agus Gumiwang yakin kebijakan penggunaan produk dalam negeri dan pesatnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan akan membawa efek berganda yang luas, terutama mendongkrak kinerja sektor industri nasional. “Keberadaan listrik ibarat jantung bagi kehidupan sektor industri. Itu sebabnya, tidak berlebihan apabila investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia selalu menanyakan ketersediaan pasokan listrik,” kata Agus. []

  • Hore, Diskon Tarif Listrik PLN Lanjut Sampai Desember

    Pelopor | Jakarta – PLN kembali memperpanjang pemberian stimulus berupa diskon tarif listrik bagi masyarakat kecil, industri, bisnis, dan sosial hingga Desember 2021 sesuai keputusan pemerintah.

    Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril mengatakan, stimulus itu untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, bantuan ini diharapkan membuat masyarakat semakin produktif.

    “Untuk pelanggan prabayar daya 450 VA, tidak perlu lagi mengakses token, baik di website maupun layanan Whatsapp Stimulus akan langsung di dapat saat membeli token listrik.”

    “Dan kami selalu mendukung dengan menjalankan keputusan pemerintah untuk memberikan stimulus listrik bagi masyarakat kecil, dan pelaku usaha yang terdampak Covid-19,” tutur Bob dikutip peloporberita.com/ Selasa, 20 Juli 2021.

    Menurut Bob, metode penyaluran stimulus listrik kali ini tidak berubah dari periode kuartal III 2021, sehingga BUMN sektor kelistrikan itu optimistis penyalurannya akan berjalan lancar.

    Adapun berdasarkan surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), stimulus listrik yang diberikan hingga Desember 2021 besarannya sebagai berikut:

    1. Pelanggan golongan rumah tangga daya 450 Volt Ampere, bisnis kecil daya 450 VA dan industri kecil daya 450 VA diberikan diskon tarif listrik 50 persen dengan maksimal penggunaan 720 jam.

    2. Pelanggan golongan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi diberikan diskon sebesar tarif listrik 25 persen dengan maksimal penggunaan 720 jam.

    3. Pembebasan biaya beban atau abonemen, serta pembebasan ketentuan rekening minimum sebesar 50 persen bagi pelanggan industri, bisnis, dan sosial.

    Lebih lanjut Bob merinci, diskon akan diberikan secara langsung kepada pelanggan. Bagi pelanggan pascabayar, diskon diberikan dengan langsung memotong tagihan rekening listrik pelanggan. Sementara untuk pelanggan prabayar, diskon tarif listrik diberikan saat pembelian token listrik.

    “Untuk pelanggan prabayar daya 450 VA, tidak perlu lagi mengakses token, baik di website maupun layanan Whatsapp Stimulus akan langsung di dapat saat membeli token listrik,” ucapnya.

    Selanjutnya, khusus untuk pembebasan biaya beban, abonemen, dan pembebasan ketentuan rekening minimum, pemberian stimulus akan diberikan secara otomatis dengan memotong tagihan rekening listrik konsumen sosial, bisnis dan industri.

    Yang perlu diperhatikan adalah potongan sebesar 50 persen itu, hanya diberikan untuk biaya beban/abonemen dan biaya pemakaian rekening minimum. []