peloporberita.com

Tag: Lingkungan Hidup

  • Indonesia Pamerkan Berbagai Produk Hasil Hutan di Expo 2020 Dubai

    peloporberita.com/ | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membawa empat produk yang mewakili produk-produk terbaik Indonesia dari hasil hutan bukan kayu (HHBK), hasil hutan kayu olahan dan produk masyarakat sekitar hutan ke Dubai Expo yang berlangsung pada 8-14 Oktober 2021 di Dubai, Uni Emirat Arab.

    Beberapa HHBK yang akan dibawa ke Paviliun Indonesia adalah komoditas rotan, kemenyan hingga madu. Untuk rotan, saat ini industri fesyen memiliki minat yang besar pada anyaman rotan, khususnya rotan Kalimantan.

    Sedangkan kemenyan, meski selama berabad-abad selalu jadi aroma untuk pembakaran dupa, kini kemenyan hadir sebagai parfum kelas dunia dengan aroma yang wangi dan lembut. Meski tidak mengandung alkohol, parfum kemenyan dapat tahan lama hingga 16-24 jam.

    Baca juga: Mendag Lutfi: Pemerintah Fasilitasi UKM untuk Go Global

    Sedangkan produk hasil kayu olahan yang dibawa ke Paviliun Indonesia salah satunya adalah radio kayu tropis. Diproduksi dari pohon pinus, mahoni, hingga sonokeling yang tumbuh di Indonesia, ternyata mampu menghasilkan resonansi suara yang sangat baik. Dengan desain yang antik, radio buatan daerah Temanggung, Jawa Tengah ini, berhasil menembus pasar global hingga mendapatkan berbagai penghargaan internasional.

    Tidak hanya itu, Paviliun Indonesia di Dubai Expo juga turut memamerkan produk yang dapat mengatasi permasalahan sampah plastik yang telah menjadi masalah di seluruh dunia, yaitu produk sedotan yang terbuat dari tanaman purun danau.

    Baca juga: KLHK Pulangkan 13 Kura-kura Rote dari Singapura

    Sedotan purun danau buatan salah satu UMKM di Bangka Belitung ini, merupakan sedotan sekali pakai yang tidak bisa dicuci seperti sedotan dari bambu. Meskipun sekali pakai, sedotan ini tidak akan mencemari lingkungan karena dapat hancur dan terurai dengan sendirinya, bahkan hanya cukup memakan waktu satu minggu untuk terurai dengan tanah.

    Komoditas kopi juga turut andil dalam rolling exhibition, seperti halnya kopi liberika yang ditanam di lahan gambut. Jenis kopi ini dapat memberikan cita rasa unik, karena aromanya seperti aroma buah nangka dengan rasa asamnya yang kuat. Ada juga jenis kopi organik lainnya yang merupakan produk masyarakat sekitar hutan yang sekaligus dapat memberdayakan masyarakat sekitar. []

  • Indonesia Jadi Tuan Rumah COP-4 Konvensi Minamata Tentang Merkuri

    peloporberita.com/ | Jakarta – Indonesia terpilih sebagai tuan rumah sidang The Fourth Meeting of the Conference of Parties (COP-4) Konvensi Minamata. Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah acara tersebut, merupakan wujud pengakuan dunia internasional terhadap pencapaian Indonesia dalam pengurangan dan penghapusan Merkuri.

    Pandemi Covid-19, mengharuskan penyelenggaraan COP-4 Minamata dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama akan diselenggarakan secara daring pada tanggal 1 – 5 November 2021. Tahap kedua direncanakan akan diselenggarakan secara tatap muka pada 21 – 25 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

    “Upaya pengurangan dan penghapusan Merkuri tersebut, membuka jalan Indonesia dalam mendapat kepercayaan global untuk menjadi tuan rumah pertemuan ke-4 Konferensi Para Pihak Konvensi Minamata tentang Merkuri. Let’s Make Mercury History!.”

    Keputusan terpilihnya Indonesia, diambil pada sidang COP-3 Konvensi Minamata di Jenewa, 25 November 2019. Pada sidang tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Rosa Vivien Ratnawati, juga dipilih sebagai Presiden COP-4.

    “Keberhasilan Indonesia terpilih sebagai tuan rumah sebuah perhelatan global yang fokus pada upaya perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan manusia dari bahaya merkuri ini, merupakan sebuah kebanggaan bagi kita semua,” tutur Wakil Menteri LHK, Alue Dohong pada sambutannya membuka acara Launching Pertemuan ke-4 Konferensi Para Pihak (COP 4) Konvensi Minamata tentang Merkuri di Indonesia, Selas, 10 Agustus 2021.

    Alue Dohong juga menyebut, jika terpilihnya Indonesia menunjukan peran aktif dan strategis kita untuk mengukuhkan kepemimpinan Indonesia di dalam diplomasi internasional dan global guna menyelesaikan masalah lingkungan hidup khususnya terkait penghapusan penggunaan merkuri.

    Konvensi Minamata sendiri, dilatarbelakangi tujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan dari emisi dan lepasan akibat Merkuri dan senyawa Merkuri yang berasal dari kegiatan manusia, seperti Peristiwa keracunan Merkuri di teluk Minamata, Jepang pada tahun 1950.

    Pada tahun 2013, akhirnya disepakati suatu perjanjian internasional yang dikenal dengan Minamata Convention on Mercury, kemudian Konvensi ini mulai berlaku tahun 2017 dan hingga saat ini telah diratifikasi oleh 132 negara, termasuk Indonesia yang meratifikasi Konvensi Minamata melalui Undang-undang No 11 tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury.

    Lebih jauh komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi dan menghapus penggunaan merkuri juga ditunjukkan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM).

    Selain itu juga dengan jalan menetapkan program penghapusan Merkuri pada pertambangan emas skala kecil (PESK) sebagai Program Prioritas Nasional, hingga penyusunan dan pelaksanaan peraturan pelaksanaan melalui Peraturan Menteri LHK dengan memfokuskan program/kegiatan penghapusan merkuri di 4 bidang prioritas, yakni bidang manufaktur, energi, PESK, dan Kesehatan.

    Komitmen ini dibuktikan Indonesia melalui contoh nyata. Hingga tahun 2020 berdasarkan laporan RAN-PPM, pengurangan penggunaan merkuri dari bidang manufaktur (industry lampu dan baterai) tercatat mencapai 374,4 kg, bidang energy tercatat mampu mengurangi sebesar 710 kg.

    Lalu bidang PESK mampu mengurangi 10,45 ton merkuri melalui penghapusan PESK yang menggunakan merkuri dan pembangunan pengolahan emas non-merkuri, dan dari bidang kesehatan mampu dikurangi sebesar 4,73 ton melalui pengapusan alat kesehatan bermerkuri (tensimeter, thermometer, dental amalgam) dari fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.

    Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian A Ruddyard mengapresiasi terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah COP-4 Konvensi Minamata. Hal ini menurutnya menunjukan pengakuan bagi Indonesia sekaligus amanah masyarakat global yang harus ditunaikan dengan baik.

    “Sesuai dengan arahan bapak Presiden bahwa diplomasi lingkungan Indonesia harus memimpin dengan contoh/lead by examples,” ungkapnya.

    Ia pun berpesan untuk bersama-sama sukseskan penyelenggaraan COP 4 Minamata untuk menunjukkan kapasitas kepemimpinan, serta komitmen Indonesia dalam penanganan isu-isu global, khususnya pengelolaan Merkuri.

    Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Rossa Vivien pada kesempatan tersebut menyampaikan jika Indonesia merupakan salah satu negara pertama di dunia yang memiliki kerangka hukum komprehensif tentang pembatasan Merkuri yang bisa menjadi rujukan bagi negara lain.

    Hal tersebut menjadi salah satu yang menunjang pencapaian-pencapaian komitmen Indonesia dalam pengurangan dan penghapusan merkuri diberbagai bidang.

    “Atas semua pencapaian dan komitmen Indonesia dalam upaya pengurangan dan penghapusan Merkuri tersebut, membuka jalan Indonesia dalam mendapat kepercayaan global untuk menjadi tuan rumah pertemuan ke-4 Konferensi Para Pihak Konvensi Minamata tentang Merkuri. Let’s Make Mercury History!,” tandasnya.

    Hadir secara virtual dalam Launching ini, Dubes/Dewatapri Indonesia di Jenewa, MS. Monika Stankiewicz, Executive Secretary Minamata Convention on Mercury, Sekretaris Jenderal KLHK, para Dirjen dan Staf Ahli Menteri LHK.

    Turut hadir, Perwakilan Kedutaan Besar Negara Pihak Konvensi Minamata mengenai Merkuri, Para Pimpinan dari Kementerian/Lembaga, Para Pimpinan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Akademisi, asosiasi industri, lembaga swadaya masyarakat dan jurnalis.[]

  • Sandiaga Uno Pastikan Penataan Fasilitas TN Komodo Perhatikan Lingkungan

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno memastikan, penataan sarana dan prasarana di zona pemanfaatan Taman Nasional (TN) Komodo akan disesuaikan dengan aspek keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. Sehingga, tidak menimbulkan atau mengakibatkan dampak negatif terhadap Outstanding Universal Value (OUV) situs warisan alam dunia TN Komodo.

    Hal tersebut disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno, dalam acara weekly press briefing secara daring, Senin 9 Agustus 2021. Ia menyebutkan, bahwa tujuan dari pembangunan di TN Komodo sendiri adalah untuk mengganti sarana dan prasarana yang tidak layak dengan sarana yang lebih memadai dan berstandar internasional.

    “Jadi jangan khawatir, karena kita mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan konservasi.”

    Mulai dari ranger camp, guide camp, researcher camp, plaza deck, resting post, elevated deck, reservoir tank, distribution pipeline, waiting room for visitor, jetty, coastal protection, hingga information center.

    “Waktu saya berkunjung ke Taman Nasional Komodo itu, saya melihat memang banyak fasilitas yang perlu diperbaiki karena berkaitan dengan masalah keselamatan, berkaitan dengan kesehatan, dan juga keberlanjutan lingkungan,” tutur Sandiaga Uno berdasarkan keterangan tertulis.

    Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah memastikan bahwa pembangunan di Resort Loh Buaya Pulau Rinca TN Komodo tidak menimbulkan atau mengakibatkan dampak negatif terhadap OUV situs warisan alam dunia TN Komodo.

    Sebab, ini semua berdasarkan hasil kajian penyempurnaan Environmental Impact Assessment (EIA) yang dilakukan bersama oleh lintas kementerian/lembaga serta pakar lainnya yang terus disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan IUCN.

    “Jadi jangan khawatir, karena kita mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan konservasi,” tegas Menparekraf.

    Selain itu, berkaitan dengan sertifikasi CHSE, Menparekraf mengatakan antuasiame industri untuk mendaftarkan usahanya terus meningkat. Pada pekan keempat Juli 2021, jumlah pendaftar sertifikasi CHSE sudah mencapai 4.771. Hal ini menunjukkan bahwa semua pihak sadar akan penerapan CHSE tersebut benar-benar diperhatikan di era adaptasi kebiasaan baru.

    “Sertifikasi CHSE ini harus betul-betul kita dorong untuk jadi gold standard dalam pelaksanaan pelayanan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” pungkasnya.

    Selain itu, program vaksinasi juga terus Kemenparekraf lakukan. Sampai dengan 7 Agustus 2021 sudah ada 22 sentra vaksinasi yang diinisiasi oleh Kemenparekraf dan tentunya bekerja sama dengan dunia usaha, institusi pendidikan, serta stakeholder lainnya.

    Untuk itu, Menparekraf terus mendorong agar seluruh unsur pentahelix berkolaboraksi untuk menghadirkan sentra vaksinasi, agar target yang ingin dicapai oleh Kemenparekraf sampai dengan September 2021 untuk memvaksin lebih dari 450 ribu pelaku parekraf dan masyarakat dapat tercapai.

    “Kemenparekraf akan terus berkoordinasi dengan pemprov, pemda, pemkab, pemkot, dan juga komunitas, institusi pendidikan dan pentahelix untuk menghadirkan sentra vaksinasi di tempat wisata, seperti vaksin with a view, vanic (vaksinasi asyik di tempat piknik), sehingga dapat membangkitkan minat masyarakat untuk divaksin,” pungkasnya.

    Menparekraf mengatakan, dukungan akomodasi hotel bagi tenaga kesehatan sebesar Rp300 miliar sudah disetujui oleh KPC PEN. Ia berharap dalam waktu dekat bisa segera direalisasikan.

    Di samping itu, Menparekraf terus mengupayakan agar biro perjalanan wisata sebagai salah satu pelaku parekraf yang turut berperan aktif dalam menggerakkan kepariwisataan, dapat ikut serta dalam program Bantuan Pemerintah Untuk Usaha Pariwisata (BPUP) yang dianggarkan sebesar Rp2,4 triliun.

    “Kami sangat prihatin dari dana hibah pariwisata tahun lalu biro perjalanan wisata ini belum tersentuh, kita lagi coba dengan segala cara, mudah-mudahan tahun ini bisa ikut dalam program Bantuan Pemerintah Untuk Usaha Pariwisata (BPUP),” tandasnya.[]

  • Minta Jokowi Tutup Toba Pulp Lestari, 3 Aktivis Mulai Aksi Jalan Kaki Porsea-Jakarta

    peloporberita.com/ | Jakarta, 14 Juni 2021 – Tiga aktivis lingkungan yaitu Togu Simorangkir, Anita Hutagalung dan Irwandi Sirait, hari ini Senin (14/06/2021) memulai aksi jalan kaki dari Porsea, Sumatera Utara ke Jakarta, untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Mereka ingin meminta PT Toba Pulp Lestari Tbk. (TPL) ditutup, karena diduga telah merusak lingkungan dan ekosistem Danau Toba.

    Para aktivis itu akan mulai berjalan kaki dari makam Raja Sisingamangaraja. Mereka dikawal oleh 11 orang dan dua mobil logistik.

    Aktivis lingkungan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memintanya menutup PT Toba Pulp Lestari Tbk. (Foto:Pelopor/Fb Togu Simorangkir)

    Togu Simorangkir memastikan, aksi ini tidak untuk menggalang dana dan diperkirakan akan memakan waktu selama 50-60 hari, dengan asumsi setiap hari berjalan kaki sejauh 40 kilometer.

    Aksi jalan kaki ini berawal dari tragedi di Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, pada 18 Mei 2021 lalu, ketika terjadi bentrokan antara masyarakat setempat dengan PT TPL karena masyarakat tidak mau lahan mereka ditanami eucalyptus. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, namun puluhan orang disebut mengalami luka-luka.

    PT Toba Pulp Lestari Tbk. sudah berdiri sejak tahun 1989, dengan nama semula PT Inti Indorayon Utama, milik konglomerat Sukanto Tanoto.

    Berdasarkan informasi di Wikipedia, sejak awal keberadaan pabrik pulp (bubur kertas) pertama di Indonesia ini memang sering mendapat protes dari aktivis lingkungan dan masyarakat setempat, karena dianggap telah mencemari daerah tersebut, melakukan deforestasi besar-besaran dan ketidakadilan perampasan tanah. []

    Penulis: Cory