peloporberita.com

Tag: LaNyalla

  • LaNyalla: Ekonomi Indonesia Hanya Berpihak Pada Segelintir Orang

    Jakarta – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan bahwa tujuan negara adalah untuk menyejahterakan rakyat. Tetapi nyatanya, perjalanan bangsa ini diserahkan ke tangan Partai Politik. Hal ini disampaikannya saat menghadiri undangan dialog yang digagas para tokoh pejuang konstitusi dan penjaga Pancasila, di Hotel Sultan, Jakarta.

    “Negara ini lahir untuk menyejahterakan rakyat. Tapi faktanya arah perjalanan bangsa ini kita serahkan kepada Partai Politik, dan Ekonomi Indonesia berpihak kepada segelintir orang yang berkongsi dengan kekuasaan,” tutur LaNyalla, Minggu (10/04/2022) malam.

    Hal itu menurutnya, lantaran adanya Amandemen Konstitusi 1999-2002 yang membuat bangsa ini meninggalkan Pancasila sebagai falsafah dan wadah yang utuh untuk bangsa.

    “Tanpa bermaksud menyalahkan siapapun, tetapi saya sudah sering sampaikan bahwa Amandemen Konstitusi 1999-2002 adalah Kecelakaan Konstitusi yang kemudian menjauhkan kita dengan watak dasar dan DNA Asli bangsa ini, yaitu Pancasila,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan itu, LaNyalla juga menyampaikan terima kasih lantaran menurutnya masih ada para tokoh yang mendedikasikan diri untuk memperjuangkan eksistensi Pancasila.

    “Kita tidak bisa membiarkan terus menerus Negara ini dikuasai oleh segelintir orang yang rakus untuk menumpuk kekayaan. Sementara ratusan juta rakyat tetap saja miskin dan menderita. Kita tidak bisa membiarkan Kekayaan Sumber Daya Alam dikuras oleh Oligarki yang membiayai penguasa, sehingga kekuasaan terus berpihak kepada mereka,” tegasnya di akun medsos resmi DPD RI.

    Oleh sebab itu, ia menegaskan Konstitusi Indonesia harus dengan tegas dan jelas berpihak kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sebab, sistem perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama, dan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.

    “Insya Allah saya akan istiqomah berada di barisan yang ingin mengembalikan Indonesia menjadi Negara Kesejahteraan yang Berkeadilan. Negara berdaulat, berdikari dan mandiri yang tidak dikendalikan oleh segelintir Oligarki. Tapi negara yang lahir untuk kesejahteraan rakyat demi terwujudnya Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” tandas LaNyalla. []

  • DPD RI Launching Podcast D’voice, ini Tujuannya

    peloporberita.com/ – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti telah meresmikan Program Kegiatan Podcast D’Voice bertempat di Ruang Podcast DPDRI Komplek Parlemen Senayan. Podcast tersebut, akan ditayangkan pada akun Youtube resmi DPD RI yakni Channel “Kabar Senator.”

    Psodacst ini, akan digunakan sebagai tempat dialog kenegaraan pimpinan, anggota DPD RI dan pakar di bidangnya terkait berbagai persoalan aktual khususnya sejalan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) DPD RI. Dialog kenegaraan ini digelar setiap hari Rabu dalam setiap minggunya.

    LaNyalla berharap, informasi yang disampaikan lewat Podcast dapat bermanfaat dan mudah diakaes oleh masyarakat luas. Ia juga ingin masyarakat mengetahui secara komprehensif tentang peran dan fungsi DPD RI, bahwa DPD RI ada dari daerah untuk Indonesia.

    “Saya berharap, podcast D’voice DPD RI dapat bermanfaat dan mudah diakses oleh masyarakat luas, apalagi DPD RI merupakan representasi dari daerah yang menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat,” tandasnya. []

  • 400 Mahasiswa Berpotensi Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Ketua DPD RI Minta ini

    peloporberita.com/ – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengaku sangat prihatin terhadap kasus korupsi beasiswa yang berpotensi melibatkan 400 mahasiswa di wilayah hukum Polda Aceh. Ia pun meminta penyelidik melihat kasus ini dari perspektif yang lengkap, termasuk melihat unsur mens rea atau niatan yang ada di benak para mahasiswa tersebut.

    “Saya sangat menyesalkan munculnya kasus korupsi beasiswa yang berpotensi melibatkan 400 mahasiswa. Perlu penyelidikan mendalam untuk mengungkap permasalahan ini,” tutur LaNyalla, berdasarkan keterangan tertulis yang dikutip Selasa, (08/03/2022).

    Senator asal Jawa Timur itu, juga menyampaikan bahwa penyidik perlu memeriksa dasar kelengkapan persyaratan administrasi yang kurang memenuhi syarat, sehingga 400 mahasiswa tersebut memaksakan diri mengajukan sebagai penerima beasiswa.

    “Mungkin saja para mahasiswa tersebut memang memerlukan uang beasiswa. Namun, mereka tidak memiliki berkas administrasi lengkap, karena terkendala berbagai hal. Untuk kondisi seperti ini, kita juga tidak boleh tutup mata. Oleh karena itu, penyidikan perkara ini harus melihat semua aspek,” ungkap LaNyalla.

    Ia pun mengaku, sering mendapatkan pengaduan mengenai pengajuan dana beasiswa. Tetapi, syarat yang harus dipenuhi sulit sekali.

    “Akibatnya, mahasiswa yang sebenarnya sangat membutuhkan tidak dapat mengakses dana beasiswa yang dipersiapkan pemerintah. Apakah kondisi ini juga yang terjadi di Aceh? Kita belum bisa pastikan. Tugas kita adalah mencari tahu hal itu,” tandas LaNyalla.

    Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu juga sangat menyayangkan jika beasiswa yang telah disiapkan pemerintah tidak dapat diakses lantaran terdapat variabel persyaratan yang sulit sehingga tidak dapat dipenuhi.

    LaNyalla berharap, hal tersebut menjadi pertimbangan. Sebab, jumlah mahasiswa yang terduga sebagai pelaku korupsi dana beasiswa di Aceh sangat besar, mencapai 400 orang.

    “Meskipun tindakan ke 400 mahasiswa tidak dapat dibenarkan, tetapi penyelidik perlu melihat kasus ini dari perspektif yang lain. Karena bukan rahasia, banyak beasiswa yang syaratnya sangat sulit dipenuhi secara administrasi, tetapi secara fakta mahasiswa tersebut layak sebagai penerima,” tandasnya. []

  • LaNyalla Minta Pemerintah Hentikan Masuknya Imigran Tiongkok yang Dinilai Tidak Nasionalis dan Religius

    peloporberita.com/ – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah untuk menghentikan masuknya imigran dari Tiongkok yang semakin hari semakin banyak di Indonesia. Sebab menurutnya, mereka tidak memiliki rasa nasionalisme Indonesia dan juga bukan dari negara yang religius.

    Pernyataan LaNyalla ini sekaligus untuk menanggapi pernyataan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, yang mengajak kader PDIP dan Nahdiyin sebagai kelompok nasionalis dan religius untuk merapatkan barisan menghadapi pihak yang terindikasi hendak merusak narasi kebhinekaan dan kemajemukan.

    “Kan bangsa ini memang terdiri dari dua kelompok yang sudah menjadi satu kesatuan, nasionalis-religius. Bukan hanya PDIP dan NU saja. Karena bangsa ini diikat dalam Pancasila. Karena itu sila pertama itu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan Pasal 29 Konstitusi kita jelas menyebut dasar negara ini adalah Ketuhanan Yang Maha Esa,” tutur LaNyalla dikutip Senin, 14, Februari 2022.

    LaNyalla menjelaskan, NU sudah sangat teruji memiliki saham yang besar dalam kelahiran dan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Utamanya, mengacu pada lahirnya Resolusi Jihad yang dikeluarkan Rois Akbar NU, KH Hasyim Asy’ari di Surabaya.

    “Begitu pula elemen-elemen masyarakat yang lain. Semua sudah tertulis dalam sejarah kok. Termasuk sumbangsih kelompok non-muslim, kelompok keturunan Arab, juga para Raja dan Sultan Nusantara,” paparnya.

    Oleh sebab itu, lanjut LaNyalla, jelas tidak ada tempat di negara ini bagi mereka yang tidak bertuhan dan tidak mencintai negerinya. Sehingga sudah sangat jelas, mereka yang tidak nasionalis-relijius adalah bukan warga negara, karena memang mereka orang asing.

    “Itulah ancaman sebenarnya. Orang-orang asing yang tidak nasionalis dan tidak relijius yang terus masuk ke Indonesia. Jangan sampai framing yang muncul adalah perusak kebhinekaan adalah saudara sebangsa sendiri. Karena semua warga negara Indonesia pasti mencintai Indonesia,” tandasnya.

    LaNyalla menegaskan, bangsa ini terpolarisasi dan terpecah justru karena adanya pembatasan calon pemimpin bangsa yang disepakati partai-partai politik. Sehingga dalam dua kali Pilpres, kita hanya diberi pilihan head to head dua pasang calon.

    “Dan Pancasila sudah tidak lagi menjadi nafas dan denyut nadi dan nafas warga bangsa, karena sejak 13 November 1998, MPR telah mencabut TAP MPR tentang Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, karena dianggap sudah tidak sesuai dalam kehidupan bernegara,” sebut Ketua Pemuda Pancasila Jawa Timur tersebut. []