peloporberita.com

Tag: Kredit Usaha Rakyat (KUR)

  • Bank DKI Resmi Jadi Penyalur KUR

    peloporberita.com/ – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) dan Bank DKI melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan dalam rangka pembiayaan subsidi bunga/subsidi marjin KUR (Kredit Usaha Rakyat). Dengan penandatanganan perjanjian kerjasama ini, selanjutnya Bank DKI sudah bisa menyalurkan KUR kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di DKI Jakarta.

    Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM, Eddy Satriya mengapresiasi keseriusan Bank DKI Jakarta dalam upaya mendorong pengembangan usaha UMKM di wilayah DKI Jakarta melalui penyaluran KUR. Adapun plafon KUR yang akan disalurkan Bank DKI mencapai Rp1 triliun tahun 2022 ini.

    “Saat Covid-19 tentu mereka butuh tambahan dana yang murah. Jadi kami apresiasi kerja kerasnya menajemen Bank DKI yang sudah mengkoordinasikan dan memperbaiki infrastruktur IT dan sudah mampu memenuhi regulasi sehingga compliance terhadap aturan tata laksana penyaluran KUR,” tutur Eddy pada Senin, (7/2/2022).

    Ia juga meminta penyaluran KUR dilakukan secara profesional dan mengedepankan aspek kehati-hatian. Hal ini penting dilakukan, lantaran subsidi KUR yang dibayarkan pemerintah adalah dana dari APBN yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.

    “Kami berharap Bank DKI dapat memaksimalkan distribusi KUR ini kepada mereka yang benar – benar membutuhkan. Jangan karena sanak saudara atau teman kemudian kita prioritaskan, kita harus utamakan profesionalisme,” ungkapnya.

    Eddy menjelaskan, pihaknya menargetkan penyaluran kredit perbankan kepada UMKM dapat mencapai 30 persen di tahun 2024. Sedangkan Tahun ini pagu KUR dinaikkan menjadi Rp373,17 triliun dari Rp285 triliun di tahun lalu. Selain itu, Pemerintah juga memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen dari Januari sampai dengan Juni 2022, sehingga suku bunga KUR yang sebelumnya sebelumnya 6 persen menjadi 3 persen.

    “KUR atau kredit UMKM harus digenjot karena nanti kita harus mencapai 30 persen penyaluran kredit perbankan ke UMKM di tahun 2024. Ini memang lebih kecil dibandingkan negara – negara lain yang telah maksimalkan SME (small medium enterprise) dalam pembiayaannya,” tandas Eddy.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kredit UMK dan Usaha Syariah, Babay Parid Wazdi yang mewakili Bank DKI mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen penuh menyalurkan KUR sesuai dengan aturan dan pedoman yang ada. Dengan bekal pengalaman penyaluran KUR di tahun 2013-2014 lalu, Bank DKI optimis penyaluran KUR tahun ini akan jauh lebih baik.

    Babay menegaskan, Bank DKI telah melakukan asessment dan memetakan dengan cermat para calon penerima KUR. Menurutnya, UMKM yang ada di PT Pasar Jaya atau sekitarnya sangat potensial diberikan dukungan akses KUR ini.

    “Di Pasar Jaya itu ada sekitar 108 ribu pedagang. Kita sudah lakukan pemetaan mana yang bayar iuran lancar, mana yang lancar bayar listrik dan air. Mereka itu yang akan kita target. Ada juga nasabah di lingkungan Pasar Jaya yang sudah kami petakan potensinya,” kata Babay.

    Selanjutnya, Bank DKI juga menyasar para UMKM yang menjadi vendor kebutuhan barang dan jasa bagi sejumlah rumah sakit atau puskesmas di DKI Jakarta. Menurutnya di DKI Jakarta terdapat 38 RSUD dan 400 Puskesmas yang telah menjalin kemitraan dengan UMKM.

    “Jadi dengan peta yang sudah jelas ini, insyaallah kredit kita aman tidak seperti jaman dulu. Kami udah lakukan sosialisasi dan pelatihan dan ada asessment berkelanjutan juga,” pungkas Babay. []

  • Dobrak Pemulihan Ekonomi UMKM, Pemerintan Naikkan Plafon KUR dan Turunkan Suku Bunga

    peloporberita.com/ – Pemerintah berusaha mendobrak pemulihan ekonomi UMKM. Caranya, dengan menaikkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp373,17 triliun untuk penyaluran hingga akhir tahun 2022. Sementara suku bunga KUR semakin diperkecil menjadi hanya 3 persen dari sebelumnya 6 persen sampai bulan Juni 2022.

    Hal ini, disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki usai menghadiri Pengumuman Penghargaan KUR Tahun 2021 Kepada Penyalur, Penjamin, Pemerintah Daerah dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Program KUR Terbaik di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

    Menteri Teten menegaskan, kebijakan terkait KUR yang semakin longgar ini menjadi bukti kehadiran pemerintah untuk memaksimalkan pemulihan ekonomi UMKM yang selama dua tahun ini terdampak Covid-19.

    “Meskipun ekonomi sudah mulai normal tapi kita tetap antisipasi dinamika ekonomi dengan memperkuat pemulihan ekonomi UMKM melalui porsi KUR yang ditambah lalu suku bunga diturunkan jadi 3 persen sampai Juni. Dengan bunga rendah dan porsi yang besar ini sudah jelas pemerintah memihak pemulihan ekonomi UMKM,” ungkap MenKopUKM.

    Ia juga menegaskan bahwa kedepannya porsi KUR akan terus ditambah agar penyerapan kredit oleh UMKM khususnya dari lembaga pembiayaan perbankan bisa terus meningkat. Ditargetkan pada tahun 2024 mendatang porsi kredit perbankan terhadap UMKM sebesar 30 persen.

    Hal ini menjadi salah satu upaya agar semua pihak terlibat dalam pengarusutamaan UMKM karena selama ini UMKM menjadi bamper ekonomi saat terjadi krisis.

    “KUR ini akan terus kita naikkan sampai nanti porsi kredit perbankan mininal 30 persen untuk UMKM di tahun 2024, jadi ini tantangan juga. Sekarang baru 19,8 persen, kalau nanti jadi 30 persen kredit perbankan untuk UMKM, nah UMKM bisa menyerap tidak?,” tegas Menteri Teten.

    Lebih lanjut, MenKopUKM menekankan bahwa pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM juga akan fokus untuk melakukan pendampingan terhadap UMKM yang menerima kredit. Hal ini diperlukan agar kualitas kredit yang diterima UMKM benar-benar terjaga dari potensi kredit macet.

    Adapun realisasi penyaluran KUR pada tahun 2021 lalu mencapai Rp281,86 triliun yang disalurkan melalui 27 lembaga penyalur.  Secara rinci KUR yang disalurkan tersebut terdiri dari KUR super mikro sebesar 3,57 persen, KUR mikro 63,71 persen, KUR kecil 32,71 persen dan KUR TKI 0,01 persen.

    Dari sisi penyalur KUR didominasi oleh tiga bank Himbara dengan share total 92,37 persen. Kemudian perbankan swasta 3,1 persen, Bank Pembangunan Daerah (BPD) 4,37 persen, koperasi 0,05 persen dan perusahaan pembiayaan lainnya di bawah 0,05 persen.

    Teten menjelaskan, penyaluran KUR oleh koperasi yang masih rendah tersebut dikarenakan ketersediaan likuiditas koperasi yang kecil apabila dibandingkan perbankan.

    Oleh sebab itu KUR yang disalurkan oleh koperasi sangat tergantung dari ketersediaan likuiditasnya. Diperkirakan tahun 2022 ini kemampuan koperasi menyalurkan KUR akan meningkat meski tidak terlalu signifikan.

    “Kalau KUR itukan dibayar subsidinya oleh pemerintah, sementara pinjaman KUR tergantung dari likuiditas koperasi. Nah koperasi itu rata – rata kecil kemampuan likuditasnya. Kalau kaya bank Himbara itukan likuiditasnya besar, jadi bisa salurkan kreditnya kuat,” tandas Teten. []

  • OJK Gelar Vaksinasi dan Kegiatan Sosial di Lamongan

    peloporberita.com/ | Otoritas Jasa Keuangan bersama Industri Jasa Keuangan terus berupaya mendorong pemulihan ekonomi melalui gerakan vaksinasi massal Covid-19 dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso bersama Self Regulatory Organization (SRO) Pasar Modal, menyelenggarakan rangkaian kegiatan bantuan sosial dan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Matholiúl Anwar (MAWAR), Lamongan, Jawa Timur pada Jumat (08/10/2021). Kegiatan ini diselenggarakan masih dalam rangkaian peringatan HUT Ke-44 Pasar Modal Indonesia.

    “OJK bersama industri jasa keuangan berkomitmen dalam mendukung target pemerintah mencapai herd immunity di masyarakat. Pada akhir Desember 2021, kami menargetkan vaksinasi untuk 10 juta penduduk,” kata Wimboh. Ia berharap, dengan adanya percepatan distribusi vaksin dan penerapan protokol kesehatan, akan mendukung mobilitas masyarakat untuk dapat kembali beraktivitas sosial, keagamaan dan tentunya usaha perekonomian.

    Baca juga: OJK Dirikan Task Force Keuangan Berkelanjutan Sektor Jasa Keuangan

    Selain pelaksanaan vaksinasi dan donor darah, dalam kegiatan itu juga dilakukan pemberian santunan kepada ahli waris tenaga kesehatan periode pandemi COVID-19 sebesar Rp1,128 miliar dan pemberian bantuan alat kesehatan di Klinik Kesehatan Pesantren Matholiúl Anwar (MAWAR). Vaksinasi dilaksanakan pada 5-8 Oktober 2021, dengan target peserta 3.000 orang ditujukan untuk kalangan Pondok Pesantren MAWAR dan masyarakat sekitar.

    Selain di Lamongan, Wimboh Santoso juga meninjau pelaksanaan penyaluran KUR Klaster Pertanian Porang di Mojokerto, sekaligus memberikan bantuan senilai Rp99 juta berupa mesin pencuci, mesin peranjang, oven dan mesin pembuat tepung porang.

    Dalam kegiatan itu, Wimboh memastikan OJK akan terus mendukung upaya kolaboratif dan sinergis antara pemerintah daerah, perbankan dan pihak-pihak terkait, untuk memperluas akses keuangan bagi petani. “KUR diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Wimboh.

    Baca juga: OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Perbankan

    Jawa Timur memiliki potensi komoditas pertanian baru yaitu porang, tanaman umbi-umbian yang kini menjadi unggulan ekspor komoditas pertanian di Indonesia. Kabupaten Mojokerto sendiri memiliki luas lahan porang mencapai 855 Ha. Pada tahun 2020, nilai ekspor porang tercatat mencapai Rp932,6 miliar, dengan negara tujuan ekspor mencakup Jepang, Tiongkok, Taiwan, Vietnam dan Thailand.

    Turut hadir dalam acara tersebut anggota Komisi XI DPR-RI Sarmuji, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Parlindungan Simajuntak, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, dan Direktur Bisnis UMKM BNI Muhammad Iqbal. []

  • Syahrul Yasin Limpo: 2 Tahun Saya Jadi Menteri Tidak Pernah Impor Beras

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Indonesia tidak pernah impor beras dalam kurun 2 tahun dirinya menjadi Menteri Pertanian.

    Hal ini ia sampaikan saat menggelar Rapat Percepatan Penyerapan KUR Sektor Pertanian bersama para kepala daerah Provinsi Maluku yang digelar secara virtual di ruang Agriculture War Room (AWR) Kementerian Pertanian.

    “Kita tau dalam 2 tahun saya jadi menteri tidak ada impor beras, Pak, Bu,” tuturnya berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/ Rabu, 28 Juli 2021.

    “Yang penting itu konsepsinya harus jelas, Pak Gubernur dan Pak Bupati. Harus berskala ekonomi dan berkelanjutan. Minimal 1 hektare itu bisa 7 ton. Karena itu mainkan terus KUR di wilayah kerja masing-masing.”

    Mentan Syahrul menjelaskan, Indonesia tidak impor beras selama 2 tahun belakangan ini lantaran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbukti meningkatkan produktivitas pangan lokal. Oleh sebab itu, Mentan mengajak para kepala daerah memperkuat penyerapan KUR pertanian secara masif dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Terkait hal ini, Mentan mencontohkan penyerapan KUR di Provinsi Maluku yang menurutnya sejauh ini sudah berjalan dengan baik, dimana terjadi peningkatan daya serap antara pelaku usaha dengan gabungan kelompok tani. Karena itu, Maluku bisa menjadi contoh dalam melakukan percepatan dan penyerapan.

    “Yang penting itu konsepsinya harus jelas, Pak Gubernur dan Pak Bupati. Harus berskala ekonomi dan berkelanjutan. Minimal 1 hektare itu bisa 7 ton. Karena itu mainkan terus KUR di wilayah kerja masing-masing,” tegas Mentan.

    Mentan menegaskan, program KUR sudah terbukti memiliki keuntungan besar yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan. Misalnya, dari total luas tanam 1 hektar, keuntungan yang didapat bisa mencapai Rp10 juta sampai Rp15 juta dalam sekali panen.

    “Penghasilan sebesar itu diluar pengeluaran lain seperti makan, minum dan lain-lain. Jadi saya bisa pastikan 10 juta itu penghasilan bersih. Kenapa? karena dengan KUR akselerasinya lebih kuat dan lebih cepat,” sebutnya.

    Kedepannya, Mentan berjanji akan menambah alokasi tambahan dana KUR Maluku menjadi kurang lebih 1 triliun.

    “Saya mau Maluku tidak lagi tergantung dengan daerah lain. saya mau Maluku jadi lumbung pangan nasional,” ucapnya.

    Sementara Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno dalam kesempatan yang sama menyampaikan terimakasih atas perhatian besar jajaran Kementan terhadap sektor pertanian di Provinsi Maluku. Barnabas yakin, program tersebut bermanfaat bagi masyarakat Maluku.

    “Saya kira program Pak menteri ini sangat bagus sekali. Terutama dalam mempercepat penyerapan KUR di provinsi kami. Saya yakin kalau petani kita sudah maju, Indonesia juga pasti maju,” tegasnya.

    Selanjutnya, Bupati Buru, Ramly Umasugi yang mengapresiasi respon cepat jajaran Kementan terhadap perkembangan sektor pertanian di Maluku, khususnya di Kabupaten Buru. Menurutnya, kementan memiliki jasa besar terhadap peningkatan produksi yang ada lantaran selama ini terus memberi dukungan dengan bantuan alsintan.

    “Saya mengucapkam terimakasih atas respon kementan yang telah darang ke Kabupaten Buru untuk panen raya beberapa waktu lalu. Bukan hanya itu saja, kami diberi bantuan alsintan yang sangat membantu petani di Buru. Sekali lagi terimakasih Kementan,” sebutnya. []