peloporberita.com

Tag: Komisi VIII

  • Realisasi Anggaran 97,42%, Komisi VIII Apresiasi Kinerja Kemensos

    Jakarta – Komisi VIII DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial (Kemensos) atas anggaran Tahun 2021 sebesar Rp108.093.553.130.000 yang telah terealisasi sebesar Rp 105.305.627.076.017 atau 97,42%.

    “Saya sampaikan apresiasi terhadap realisasi anggaran Kemensos telah mencapai 97,42 persen. Realisasi ini tergolong tinggi di antara K/L (Kementerian dan Lembaga) lainnya,” tutur Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto di ruang sidang Komisi VIII DPR, dikutip Selasa, (07/06/2022).

    Pernyataan Yandri ini, diungkapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi VIII dan Kementerian Sosial dengan topik Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2023; Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2021; dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2022.

    Rapat Kerja dipimpin oleh Komisi VIII DPR Yandri Susanto, dihadiri Wakil Ketua Diah Pitaloka, Wakil Ketua Tb Ace Hasan Syadzily, dan para anggota yang hadir baik secara offline maupun online.

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan bahwa anggaran Kemensos tahun 2022 sebesar Rp78.256.327.121.000,- telah terealisasi sebesar Rp40.243.939.732.411 (51,43%).

    “Berdasarkan up date realisasi anggaran tingkat K/L per tanggal 04 Juni 2022, Kementerian Sosial berada di peringkat pertama dari 85 K/L dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 33,05%. Kemensos juga berada di peringkat pertama realisasi anggaran dari 34 kementerian dengan rata-rata realisasi anggaran 32,68%,” ungkapnya.

    Realisasi Anggaran 97,42%, Komisi VIII Apresiasi Kinerja Kemensos

    Sementara Yandri berharap, Kemensos terus menjaga kinerja pengelolaan anggaran. Di antaranya dengan memastikan pengelolaan anggaran berjalan dengan transparan.

    [irp]

    Yandri menjelaskan, perlunya akuntabilitas termasuk untuk pengelolaan anggaran pada program prioritas nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Legislator juga berpesan agar Kemensos memedomani ketentuan pengelolaan anggaran sebagaimana ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan.

    “Kami perlu mendorong Kemensos menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas anggaran. Agar bantuan Kemensos untuk penerima manfaat dapat lebih baik dan tepat sasaran,” kata politisi PAN tersebut.

    Risma pun memastikan, Kemensos menjaga dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas anggaran. Dalam pengelolaan anggaran, Kemensos senantiasa bekerja dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. []

    [irp]

  • Komisi VIII DPR RI Setujui Anggaran Kemensos Rp 78 Triliun

    Jakarta – Rapat Kerja antara Komisi VIll dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini dan jajaran di Gedung DPR RI pada Rabu (13/04/2022) menyetujui realokasi anggaran untuk Kementerian Sosial sebesar Rp48.580.993.500.287, sesuai Pagu SOTK baru dengan pagu awal Rp78.256.327.121.000. Juga, menyetujui realisasi anggaran sesuai DIPA TA 2022 sebesar Rp29.675.333.620.713 (37,92%).

    Selain itu, dalam Raker dengan topik “Pembahasan revisi DIPA Kementerian Sosial RI TA 2022 sesuai Perpres No. 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial” yang dipimpin Ketua Komisi VIll Yandri Susanto tersebut, ditekankan tiga poin yang menjadi agenda yang akan dikawal bersama.

    1. Terkait kepastian SDM Kesejahteraan Sosial (SDM Kesos) di dua unit kerja yakni Ditjen Penanganan Fakir Miskin dan Badiklit Pensos dapat terus mengabdi di lingkungan Kemensos.

    2. Terkait peningkatan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    3. Memastikan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) tetap sebagai program strategis Kemensos.

    Dalam raker tersebut, Mensos menyampaikan bahwa pihaknya memastikan SDM Kesos di bawah dua unit kerja yang tidak tercakup dalam STOK baru tersebut, akan tetap mendapatkan peran.

    “SDM akan tetap mendapatkan peran. Bahkan lebih besar lagi,” tuturnya.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Mensos menyatakan bahwa para pendamping akan dioptimalkan pengabdiannya untuk melayani dan menangani kebutuhan penerima manfaat. Misalnya, untuk memastikan layanan kepada lansia terutama lansia yang tinggal tanpa keluarga.

    “Para pendamping nanti bisa membantu memasak untuk memastikan kebutuhan nutrisi lansia terpenuhi,” kata Mensos.

    Kemensos
    Rapat Kerja antara Komisi VIll dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini dan jajaran di Gedung DPR RI pada Rabu (13/04/2022). (Foto: Kemensos)

    Sementara untuk peningkatan kualitas DTKS, Kemensos telah melakukannya secara sistematis, inovatif, dan berkesinambungan. Termasuk dengan penggunaan teknologi berbasis satelit yakni geo-tagging. Selain itu, Kemensos juga membangun sistem berbasis digital yakni aplikasi cekbansos yang lebih partisipatif dan transparan.

    Dalam raker tersebut, Komisi VIII juga memberikan apresiasi dan dukungan terhadap program dan kebijakan Mensos.

    • Tb Ace Hasan Syadzily

    Ia menekankan pentingnya program Rutilahu berada di Kemensos dan tidak ada duplikasi di kementerian lain.

    • Iskan Qolba Lubis

    Menyampaikan pentingnya program Rutilahu. Sebab menurutnya dengan Rutilahu bisa langsung dan efektif mempercepat pengentasan kemiskinan. []

    [irp]

  • Hidayat Nur Wahid Berharap Bansos Terus Berlanjut

    peloporberita.com/ – Hidayat Nur Wahid memastikan dukungannya ke berbagai program Kementerian Sosial yang membantu masyarakat prasejahtera. Ia berharap, bantuan sosial itu bisa terus berlanjut dan berjalan berkesinambungan.

    Untuk itu, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS tersebut meminta semua pihak terkait memastikan bantuan tepat sasaran. Salah satu caranya dengan memaksimalkan pembaruan dan memberikan data yang akurat.

    “Untuk seluruh penerima manfaat mohon dibantu disampaikan betul-betul data yang akurat. Dengan data yang tidak akurat akan menjadi masalah,” tuturnya berdasarkan keterangan tertulis yang diterima, Sabtu, (12/03/2022).

    Hidayat Nur Wahid berharap, salur bansos bisa efektif membantu mengurangi beban masyarakat pra-sejahtera, dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

    “Semoga programnya bisa berjalan berkelanjutan dengan baik. Saya siap untuk terus bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan dengan berbagai pihak yang terkait agar program ini dapat terus berlanjut, membawa manfaat, dan menjadi berkah,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kanya Eka Santi menyampaikan bahwa bantuan sosial yang disalurkan bertujuan mendorong kemandirian seluruh penerima manfaat sehingga mereka dapat berdaya dan mandiri ke depan. Termasuk di dalamnya diberikan pula bantuan untuk anak yatim, piatu dan yatim piatu terdampak Covid-19.

    “Khusus untuk bantuan anak yatim, piatu dan yatim piatu ini merupakan kelanjutan dari tahun lalu yang telah diberikan kepada 28.000 anak dalam 1 (satu) bulan, untuk anak yang sudah sekolah mendapatkan Rp200.000 sedangkan anak yang belum sekolah mendapatkan Rp300.000,” sebutnya.

    Kegiatan Penyerahan bansos dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Anggota Komisi VIII DPR RI berlangsung di Kantor Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Bantuan yang disalurkan berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), dan bantuan anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang orangtuanya meninggal akibat Covid-19.

    Untuk Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan bantuan Kemensos total mencapai Rp81.121.570.110. Selain di DKI Jakarta, salur bansos juga dilakukan di tujuh desa se-Lombok, meliputi Desa Santong dan Desa Senaru (Lombok Utara), Desa Sintung (Lombok Tengah), Desa Danger (Lombok Timur), Desa Nyurlembang, Desa Beleka dan Desa Lembar (Lombok Barat).

    Hadir bersama Kemensos dua anggota Komisi VIII DPR RI Rahmat Hidayat dan Nanang Samodra. Bantuan yang terdiri dari bantuan ATENSI, PKH dan BPNT dengan nilai total Rp326.212.287.000. []

  • DPR: Pendamping Sosial Harus Data Ulang masyarakat yang Belum Masuk DTKS

    peloporberita.com/ – Komisi VIII DPR RI meminta pendamping sosial ikut memastikan akurasi data kemiskinan. Permintaan ini sebagai tindak lanjut koordinasi Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penyempurnaan data penerima bantuan sosial (bansos).

    Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Rizal menyatakan, DPR telah sepakat dengan Mensos Risma untuk menyempurnakan data penerima bansos. Minimal 3 bulan sekali data penerima bansos akan diperbaharui.

    “Para pendamping harus mendata ulang siapa saja masyarakat yang belum masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Pastikan jangan sampai bansos salah sasaran, jika ada penerima bantuan yang tidak layak sebaiknya direvisi karena bansos diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan,” tutur anggota Fraksi PAN tersebut saat menyerahkan bansos di Tangerang Kamis, (10/03/2022).

    Kali ini, Kementerian Sosial bersama Muhammad Rizal menyerahkan bantuan ATENSI, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)Program Sembako secara simbolis senilai total Rp200.222.259.217.

    “Kami mengapresiasi gerak cepat Mensos dalam percepatan penyaluran bansos khususnya di wilayah Tangerang Raya, dan umumnya di daerah lain. Menjadi tanggung jawab kita bersama dalam monitoring penyaluran bansos dan memastikan pemanfaatannya untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat,” ungkap Rizal.

    Pencairan bansos, dilakukan secara serentak di sejumlah daerah di tanah air. Selain Muhammad Rizal di Tangerang, di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi VIII Tb. Ace Hasan Syadzily. Kemudian di Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, dihadiri Selly Andriany Gantina. []

  • DPR RI dan Kemensos Gerak Cepat Kirim Bantuan untuk Korban Banjir di Kota Serang

    peloporberita.com/ – Bencana banjir, terjadi di Kota Serang, Banten akibat hujan yang terus menerus mengakibatkan Sungai Cibanten meluap ke beberapa wilayah. Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto bersama Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial (Kemensos) Pepen Nazaruddin pun langsung bergerak cepat menyerahkan bantuan bagi warga terdampak banjir di tiga lokasi yaitu di Kecamatan Kaujon, Kecamatan Margasari dan Kecamatan Dranggong.

    “Ini kita dengar menjelang siang banjir besar di Kota Serang. Saya sebagai anggota DPR RI Dapil II Serang-Cilegon langsung berkoordinasi dengan Kemensos dan para pihak yang lain, membawa berbagai bantuan yang memang diperlukan oleh warga yang mengungsi,” tutur Yandri, Selasa (01/03/2022).

    DPR RI dan Kemensos Gerak Cepat Kirim Bantuan untuk Korban Banjir di Kota Serang
    DPR RI dan Kemensos Gerak Cepat Kirim Bantuan untuk Korban Banjir di Kota Serang. (Foto:Pelopor.id/Humas Kemensos)

    Adapun bantuan logistik dari Kementerian Sosial yang dikirimkan dari Gudang Bekasi disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama terdiri dari makanan siap saji 600 paket, makanan anak, 400 paket, lauk pauk siap saji 400 paket, family kit 200 paket, tenda gulung 50 lembar, selimut 200 lembar, matras 200 unit, air minum kemasan 30 dus, dan Tenda Serbaguna Keluarga 2 unit.

    Sementara tahap dua terdiri dari makanan siap saji 600 paket, makanan anak 400 paket, lauk pauk siap saji 400 paket, family kit 200 paket, tenda gulung 50 lembar, selimut 200 lembar, matras 200 unit, air minum kemasan 30 dus, Tenda Serbaguna Keluarga 2 unit, sandang dewasa 300 paket, Tenda Keluarga 2 unit, serta sembako 500 paket.

    “Intinya kami merespon dengan cepat, Kemensos bersama Komisi VIII yang memang membidangi masalah sosial dan kebencanaan, sudah tiba di lokasi dan langsung diterima oleh warga,” ungkap Yanri.

    DPR RI dan Kemensos Gerak Cepat Kirim Bantuan untuk Korban Banjir di Kota Serang
    DPR RI dan Kemensos Gerak Cepat Kirim Bantuan untuk Korban Banjir di Kota Serang. (Foto:Pelopor.id/Humas Kemensos)

    Ia juga menjelaskan, bahwa saat ini Posko Pengungsian di Kota Serang ada enam titik dengan jumlah pengungsi lebih dari 2.500 orang. pihaknya tetap akan berkoordinasi dengan RT/RW setempat untuk mendata jenis bantuan yang dibutuhkan warga.

    Warga setempat bernama Anton Nara (35) mengungkapkan, kebutuhan mendesak saat ini salah satunya adalah pakaian dan air bersih. “Alhamdulillah untuk (bantuan) makanan ada. Kebutuhan saat ini celana, kaos, buat dewasa. Nanti minta air bersih juga,” ucap Anton. []

  • DPR Dukung Mensos Laksanakan Restrukturisasi Organisasi

    peloporberita.com/ – Menteri Sosial Tri Rismaharini mendapat dukungan dari Komisi VIII DPR-RI mengenai reformasi birokrasi dan restrukturisasi organisasi di Kementerian yang dipimpinnya. Hal ini disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) Kementerian Sosial dengan Komisi VIII DPR-RI. FGD dengan topik “Arah Kebijakan Program dan Anggaran Kementerian Sosial Sesuai dengan Perpres No. 110 Tahun 2021”.

    Rapat tersebut, dipimpin oleh Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, dihadiri oleh jajaran wakil ketua dan anggota yang hadir secara daring dan luring. Hadir dari Kementerian Sosial, para pejabat Eselon I, II dan para Staf Khusus Menteri.

    Secara umum, topik yang banyak mendapat sorotan wakil rakyat adalah kebijakan terkait kualitas sumber daya manusia (SDM), penanganan lansia, peran pendamping, dan kebijakan umum dalam penanganan kemiskinan.

    Sementara soal kebijakan restrukturisasi organisasi, Yandri Susanto dan anggota Fraksi PKS Buchori Yusuf menekankan pentingnya kebijakan tersebut dibarengi dengan memastikan kompetensi SDM. Dengan demikian, SDM yang mendapatkan kewenangan benar-benar bisa dipastikan adalah sosok berkinerja.

    “Oleh karena itu, penting untuk menerapkan evaluasi terhadap SDM. Tidak hanya para pembuat keputusan di pusat, namun juga pelaksana di lapangan seperti SDM kesejahteraan sosial yakni para pendamping di berbagai daerah. Dengan demikian kinerja organisasi dapat lebih ditingkatkan,” tutur Yandri  Selasa, (8/02/2022).

    Forum Group Discussion (FGD) Kementerian Sosial dengan Komisi VIII DPR-RI. FGD dengan topik “Arah Kebijakan Program dan Anggaran Kementerian Sosial Sesuai dengan Perpres No. 110 Tahun 2021”.
    Forum Group Discussion (FGD) Kementerian Sosial dengan Komisi VIII DPR-RI. FGD dengan topik “Arah Kebijakan Program dan Anggaran Kementerian Sosial Sesuai dengan Perpres No. 110 Tahun 2021” pada Selasa, (8/2/2022). (Foto:Pelopor.id/Kemensos)

    Anggota dewan sepakat dengan arah kebijakan Mensos yang hendak mengoptimalkan dan meningkatkan peran pendamping sosial serta rencana meningkatkan apresiasi dan penghargaan kepada pendamping.

    “Namun sejalan dengan itu, tetap harus ada evaluasi,” tegas Buchori.

    Hal senada disuarakan oleh anggota Fraksi Gerindra M. Husni, anggota Fraksi Nasdem Hj. Lisda Hendrajoni, dan anggota Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis. Sedangkan anggota dewan lainnya mendukung langkah Mensos dalam penanganan lansia yang hidup sendiri dan juga upaya serius menyiapkan program kewirausahaan sosial bagi penerima manfaat di bawah usia 40 tahun.

    Mensos menjelaskan, kebijakan umum terkait arah kebijakan dan anggaran, sesuai Perpres No. 110 Tahun 2021. Susunan organisasi yang baru ini, dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam menyasar target program pemerintah. Penataan organisasi juga bertujuan meningkatkan responsifitas, efisiensi dan efektifitas organisasi sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan publik.

    “Sejalan dengan tantangan yang semakin kompleks dalam tugas-tugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penataan kelembagaan dilakukan berdasarkan kajian akademik yang telah dilakukan sebelumnya. Sejalan dengan kompleksitas tantangan, dipandang perlu melakukan transformasi organisasi yang mampu merespon dan menjawab kebutuhan publik,” ucapnya.

    Transformasi fungsi organisasi Kemensos yang tertuang dalam Perpres 110, mencerminkan fungsi organisasi yang berorientasi pada tujuan ( goal oriented ), lincah ( agile ), koordinatif, efesien dan efektif. Sedangkan Perpres No. 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial memuat sejumlah perubahan pada organisasi dan tata kerja organisasi.

    Salah satu perubahan di dalam regulasi tersebut adalah penetapan delapan unit kerja setingkat Eselon 1 yakni, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Inspektorat Jenderal, dan tiga Staf Ahli Menteri.

    Selain itu, DPR RI melalui Komisi VIII telah menyetujui usulan anggaran Kementerian Sosial untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp78.256.327.121.000. Dari anggaran tersebut, sebesar Rp74,165 triliun dialokasikan untuk belanja bantuan sosial, untuk belanja barang sebesar Rp3.485.685.279.000, belanja modal Rp87.020.071.000, dan belanja pegawai Rp517.628.471.000. []

  • DPR: Kenaikan Biaya Haji 2022 Tak Dapat Dihindari

    peloporberita.com/ – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai, kenaikan tarif pelaksanaan ibadah haji di tahun 1443H/2022M di masa pandemi Covid-19 saat ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Sebab, ada pertambahan dari sejumlah item-item pelaksanaan ibadah haji, di antaranya biaya tes PCR dan karantina.

    Menurutnya, adanya pandemi, tentu menjadi pelajaran bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji harus tetap mengedepankan prinsip kewaspadaan wabah penyakit agar jemaah haji dapat lebih siap menghadapi dan mencegah serta dapat beribadah secara khusyuk sesuai dengan ketentuan Agama Islam.

    “Ini suatu hal yang tak bisa dihindarkan, karena item dari pelaksanaan (haji) itu kan bertambah. Katakan PCR, itu ada di sejumlah titik mulai dari pemberangkatan, pelaksanaan ibadah di Arab Saudi nantinya, lalu kepulangan dari Saudi ke Indonesia, itu kan otomatis menambah harga,” tutur Marwan usai melakukan pertemuan dengan jajaran Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, di Surabaya, Jumat (4/2/2022).

    “Dalam hitungan kita antara harga Rp200 ribu hingga Rp275 ribu per titik, kemudian dikali tujuh, kan lumayan. Kemudian juga kalau terjadi karantina, itu semua mempengaruhi biaya maka kenaikan harga tidak bisa kita hindarkan,” sambungnya.

    Sedangkan dalam keadaan normal saja, lanjut Marwan, kenaikan tarif ibadah haji dapat juga berasal dari pertambahan nilai pajak Arab Saudi dan pertambahan nilai tukar yang setiap tahunnya ada pertambahan.

    “Namun demikian di keadaan normal, hal ini bisa kita siasati diambil dari nilai manfaat. Namun di keadaan pandemi Covid-19 saat ini kan tidak mungkin, kira-kira begitu jadi kita tidak bisa menghindari adanya tambahan ongkos itu,” tegas legislator dapil Sumatera Utara II tersebut.

    Terkait dengan persolan kesehatan calon jemaah, nantinya Komisi VIII DPR akan merundingkan bersama dengan pemerintah agar nantinya hal-hal yang terkait dengan kesehatan untuk dimasukkan ke dalam APBN.

    “Karena kan yang namanya PCR berkaitan dengan kesehatan itu kan memang tugas negara. Kira-kira tarifnya masih ada kemungkinan bisa turun karena diambil alih tanggung jawabnya terhadap beban negara, itu yang akan kita usahakan,” tegas Marwan.

    Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, juga mengungkapkan bahwa keinginan masyarakat Jatim untuk bisa melaksanakan ibadah haji sangat tinggi. Sehingga penting bagi Pemerintah khususnya Kementerian Agama untuk melakukan perundingan terkait jumlah kuota pelaksanaan haji.

    “Andaikan Saudi memotong 50 persen yang diperbolehkan berangkat di masa pandemi ini, saya yakin sejumlah negara tidak seluruhnya memberangkatkan. Pemerintah harus bisa merundingkan dengan Arab Saudi agar nantinya kuota dari negara lain yang calon jamaah hajinya tidak bisa diberangkatkan bisa kita pakai,”pungkas Marwan.

    “Jadi tentu itu butuh lobby, butuh kegigihan meyakinkan Saudi. Negara lain enggak kirim, kita isi saja kira-kira begitu andaikan nantinya ada kenaikan tapi masyarakat tetap ngotot untuk berangkat kira-kira itu,” sambungnya. []

  • DPR Nilai Program Revitalisasi KUA Gus Yaqut Tidak Jelas

    peloporberita.com/ – Anggota Komisi VIII DPR RI Delmeria menilai, Kementerian Agama (Kemenag) tidak komunikatif dalam menjalankan program-programnya. Salah satunya, soal program revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) yang ia anggap tidak jelas.

    Hal ini disampaikan Delmeria dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Senin (24/1/2022).

    “Ditanya (program) ada ketertutupan, kami ini bukan minta uang, kami ingin lihat seperti apa progresnya, sampai sekarang tidak jelas apa yang dijalankan. Bunyinya aja ada, tidak jelas mana di lapangan, kita tidak dapat berita itu,” tutur Politisi Partai NasDem itu.

    Delmeria menyayangkan sikap Kemenag yang terlalu tertutup, padahal
    Komisi VIII DPR RI merupakan mitra kerja Kemenag.

    “Kalau kami tanya, kami ingin adanya keterbukaan antara kita dengan Kemenag yang menjadi mitra kerja kami, perhatikan kami, kami tidak ingin proyek,” ucap legislator dapil Sumatera Utara II itu.

    Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pun menjawab setuju bahwa komunikasi merupakan hal penting. Ia menegaskan kepada jajarannya kedepannya untuk dapat lebih responsif lagi dalam berkomunikasi dengan para stakeholder, seperti Komisi VIII.

    “Soal komunikasi, ini saya setuju bahwa ini penting, kalau ada jajaran tidak memberi respon, sampaikan ke saya supaya langsung eksekusi. Saya butuh kinerja yang cepat dan responsif serta komunikasi yang baik (dari jajaran Kemenag) dengan para DPR,” kata Gus Yaqut sapaan akrab Kemenag. []

  • Rawan Bencana Alam, Hasbi Jayabaya Usul Pemkab Relokasi Permukiman Penduduk di Pandeglang

    peloporberita.com/ – Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten, disarankan untuk segera merelokasi permukiman penduduk di Pandeglang, khususnya di Kecamatan Sumur. Sebab, ancaman gempa bumi dari Selat Sunda dapat terjadi sewaktu-waktu dan lebih dahsyat dari gempa yang terjadi di Banten pada 14 Januari lalu. Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pun menyatakan, gempa megathrust berkekuatan hingga M 8,7 berpotensi terjadi di wilayah Selat Sunda.

    Hal ini diungkapkan Anggota Komisi VIII DPR RI Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Pandeglang Irna Narulita beserta jajaran, perwakilan Kementerian Sosial dan jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kabupaten Pandeglang, Banten.

    “Sudah seharusnya ada relokasi (permukiman), khususnya di Kecamatan Sumur, seperti yang kita tahu pada tahun 2018 pernah terjadi tsunami, kemudian awal (tahun) 2022 ini mengalami gempa bumi di lokasi yang sama, hampir di titik yang sama,” tuturnya berdasarkan keterangan tertulis di laman resmi DPR RI yang dikutip Senin,(24/1/2022)

    “Pemerintah Daerah dan baik pemerintah pusat maupun Komisi VIII sebagai DPR harus mengambil langkah tertentu untuk segera merelokasi (permukiman warga) tahun ini. Apalagi di daerah ini BMKG sudah menjelaskan ada (potensi gempa) megathurst yang bisa terjadi lebih dari 8 skala Richter, ini sangat berbahaya,” sambung politisi PDI-Perjuangan tersebut.

    Hasbi juga menyarankan agar Pemkab Pandeglang segera bersurat atau duduk bersama dengan Kementerian ATR/BPN dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat memikirkan daerah mana saja yang dapat dijadikan tempat relokasi penduduk Kecamatan Sumur.

    “Agar bisa dipikirkan dimana saja daerah yang misalnya ada lahan pemerintah yang tidak terpakai atau tidur untuk sementara bisa dijadikan tempat relokasi warga kecamatan sumur,” ungkap Legislator dapil Banten I ini.

    Selanjutnya, Hasbi ingin relokasi permukiman warga dapat segera dilakukan dengan mulai mensosialisasikan kepada warga Pandeglang, khususnya di Kecamatan Sumur bahwa daerah tempat tinggal mereka sangat berbahaya yaitu rawan akan bencana gempa bumi dan tsunami sehingga sudah tidak layak lagi dijadikan sebagai tempat tinggal.

    “Daerah yang rawan (bencana) sudahlah tidak perlu dijadikan tempat tinggal lagi, hanya saja di lapangan memang tidak bisa semudah itu, tapi kita harus mulai mensosialisasikan bagaimana berbahayanya kalau mereka tidak pindah, jika terjadi bencana (lagi) bisa menelan korban jiwa,” tandasnya. []