Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari mempertanyakan progres pengembangan vaksin merah putih kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko. Sebab, pandemi akan jadi Eendemi, tetapi vaksin merah putih belum juga selesai.
“Saat Bapak Presiden memberikan tugas khusus kepada beberapa entitas untuk menyelesaikan vaksin merah putih ini, sampai hari ini, dimana Menkes mengumumkan pandemi akan menjadi endemi dengan vaksinasi yang sudah sekian persen, ditambah vaksin booster, tapi ternyata vaksin merah putih juga belum selesai,” tutur Ratna saat rapat Komisi VII di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/03/2022).
Menurut Ratna, kelanjutan progres vaksin merah putih merupakan tanggung jawab moral yang sangat besar, bahwa ternyata bangsa ini belum memiliki kemandirian di bidang kesehatan. Politisi PKB ini juga mempertanyakan, nasib para peneliti yang terlibat dalam vaksin merah putih ini.
Sebab, sebelumnya dijelaskan bahwa Lembaga Eijkman baru masuk uji pra klinis, sementara peneliti lainnya sudah uji klinis. Hal ini menurutnya ada sedikit dispute.
“Apa yang belum dimiliki Eijkman tapi dimiliki orang lain, sehingga mereka terlambat?” tanya politisi daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur IX ini yang dikutip dari laman resmi parlemen RI. []
peloporberita.com/ | Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menilai, pemerintah tidak pernah memiliki rencana melakukan pencegahan agar subsidi gas elpiji tepat sasaran. Hal ini menanggapi keputusan pemerintah melalui PT Pertamina Patra Niaga yang menaikkan harga gas elpiji nonsubsidi sebesar 21 persen dari rata-rata harga CPA (Contract Price Aramco) sepanjang 2021.
Menurut Diah, tidak semua pengguna gas elpiji nonsubsidi adalah masyarakat golongan menengah ke atas, melainkan banyak juga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), seperti warung makan dan industri mikro makanan.
Terkait hal itu, ia sangat menyayangkan keputusan pemerintah, meskipun pengguna gas elpiji nonsubsidi hanya 7%, relatif terbilang sedikit dibanding pengguna gas elpiji subsidi yang mencapai 93%.
Ia justru khawatir dengan kenaikan harga ini, para pengguna gas elpiji nonsubsidi akan beralih ke elpiji bersubsidi. Jika hal itu sampai terjadi, maka akan semakin memberatkan kondisi APBN yang hingga kini harus menanggung beban subsidi minyak dan gas (migas).
“Di tengah situasi masyarakat sedang berat, kami dari F-PKS (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) sangat menyayangkannya. Karena kenaikan (harga komoditas energi) yang berturut-turut, BBM naik, gas juga naik. Harusnya (harga) jangan naik dulu, tunggu sampai perekonomian membaik dulu,” kata Diah seperti dikutip dari Parlementaria.
Diah melanjutkan, meski Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi gas alam yang besar di dunia, namun pada kenyataannya masih mengimpor gas elpiji. Pasalnya, Indonesia tidak memiliki teknologi dan infrastruktur untuk mengolah bahan baku menjadi gas elpiji yang siap pakai.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak bergantung pada pasokan impor terus menerus. Namun harus juga mulai melakukan mitigasi usaha serius pada pengolahan sumber daya alam (SDA) yang ada hingga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan gas elpiji di dalam negeri.[]
peloporberita.com/ – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi mengusir langsung Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim dari rapat Komisi VII DPR RI. Pengusiran Silmy, lantaran ia dianggap telah menghina dan menantang parlemen.
Usai mengusir Silmy, Komisi VII DPR RI mengatakan bahwa pihaknya akan menginvestigasi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tepatnya terhadap pabrik blast furnace yang sudah selesai dibangun tapi tidak beroperasi alias mangkrak.
Investigasi ini, terkait desas-desus bahwa Krakatau Steel bermain sebagai trader baja sehingga membuat Indonesia dibanjiri impor baja.
“Yang beredar di tengah masyarakat kan kita sering mendengar bahwa KS ini salah satu trader, kan lucu. Itu yang tadi saya sampaikan kenapa saya bilang jangan sampai maling teriak maling,” tutur Bambang dalam rapat Komisi VII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/2/2022).
Soal pengusiran, awalnya rapat Komisi VII DPR membahas soal blast furnace. Bambang selaku Pimpinan rapat, mengaku bingung dengan kebijakan Krakatau Steel soal blast furnace. Sebab menurut Bambang, Dirut Krakatau Steel itu ingin menghentikan operasi pabrik blast furnace, namun ingin juga memperkuat produksi baja dalam negeri.
“Tadi Pak Dir (Dirut Krakatau Steel) bilang blast furnace ini dihentikan karena rugi, betul nggak?” kata Bambang .
Kemudian Bambang menyampaikan soal tindakan Silmy yang meminta pendapat pihak Kejaksaan Agung soal blast furnace. Setelah itu Bambang kembali mempertanyakan keinginan Dirut Krakatau Steel yang ingin menghentikan pabrik blast furnace beroperasi, namun juga ingin memperkuat produksi dalam negeri.
“Tadi Dirut bilang untung. Jelas-jelas bahwa blast furnace ini salah satu sudah beroperasi, diakui di sini sejak 11 Juli 2019. Sebentar dulu Pak Dirut. Jadi diakui sudah beroperasi dan ada semangat seperti semangat Presiden kita bahwa ingin memperkuat produksi baja dalam negeri,” ungkap Bambang.
“Bagaimana pabrik untuk blast furnace ini dihentikan, tapi satu sisi ingin memperkuat produksi dalam negeri,” tanya Bambang heran.
Kemudian Bambang melontarkan pernyataan ‘maling teriak maling’.
“Ini jangan ‘maling teriak maling’, begitu loh. Jangan kita ikutan bermain pura-pura nggak ikut bermain,” ucapnya.
Usai pernyataan ‘maling teriak maling’ ini, Rapat Komisi VII memanas lantaran Dirut Krakatau Steel langsung memotong pernyataan Bambang.
Bambang yang tak terima pernyataannya dipotong, langsung mengusir Silmy.
“Anda tolong ini dulu, hormati persidangan ini. Ada teknis persidangan. Kok kayanya Anda nggak pernah menghargai Komisi. Kalau sekiranya Anda nggak bisa ngomong di sini, Anda keluar!” tegas Bambang.
Balik membalas perkataan Bambang, Bos Krakatau Steel itu lalu menyatakan bersedia keluar dari ruang rapat.
“Baik, kalau memang harus keluar kita keluar,” kata Silmy.
Tanggapan Silmy inilah yang dianggap menantang dan memantik reaksi sejumlah anggota Komisi VII DPR. Seorang anggota Komisi VII menilai, sikapn Dirut Krakatau Steel itu menantang.
“Pimpinan, untuk menjaga marwah kita punya sidang ini, beliau sudah nantangin begitu, ya keluar saja,” sahut anggota Komisi VII.
Bambang pun kesal dan Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra itu menyebut Dirut Krakatau Steel telah menghina parlemen.
“Anda sudah contempt of parliament,” ucap Bambang sambil menunjuk-nunjuk.
Dirut Krakatau Steel Silmy Karim, sempat meminta maaf dan ingin menjelaskan bahwa tidak bermaksud menantang. Namun keputusan Komisi VII sudah bulat. Jajaran PT Krakatau Steel, termasuk Silmy kemudian dipersilakan keluar dari rapat Komisi VII DPR. []