Tag: Komisi Eropa

  • UE: Tiongkok Layak Terima Sanksi Baru Atas Xinjiang

    Jakarta | Anggota parlemen Uni Eropa (UE) mendorong untuk meningkatkan sanksi terhadap pejabat Tiongkok yang terlibat dalam dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di wilayah barat Xinjiang.

    Parlemen Eropa mengadopsi resolusi yang tidak mengikat yang mengutuk penindasan sistematis terhadap komunitas Uyghur di Tiongkok, termasuk melalui deportasi massal, pemisahan keluarga, pembatasan agama, dan penggunaan pengawasan yang ekstensif.

    “Parlemen Eropa memberi isyarat bahwa mereka tidak lagi ingin UE terlibat dengan rezim totaliter Tiongkok, yang telah melanggengkan kejahatan terhadap kemanusiaan di provinsi Xinjiang selama lima tahun,” ujar wakil presiden parlemen Heidi Hautala dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Bloomberg.

    Resolusi itu mendesak eksekutif dan negara-negara anggota UE untuk mengadopsi sanksi tambahan yang menargetkan pejabat tinggi Tiongkok serta orang lain yang diidentifikasi dalam file polisi Xinjiang yang diretas.

    Hal ini juga menyerukan Komisi Eropa untuk mengusulkan larangan impor pada semua barang yang diproduksi oleh kerja paksa dan oleh semua perusahaan Tiongkok yang terdaftar sebagai pengeksploitasi kerja paksa.

    Resolusi itu simbolis, namun berisiko membuat marah otoritas Tiongkok setelah UE pada 2021 memberlakukan sanksi yang menargetkan empat warga negara Tiongkok dan satu entitas atas dugaan pelanggaran di Xinjiang.

    Beijing membantah tuduhan tersebut, dengan mengatakan itu adalah bagian dari kampanye untuk menghentikan kebangkitan ekonomi Tiongkok.

    Pada Jumat (10/06/2022), Juru Bicara Komite Urusan Luar Negeri Kongres Rakyat Nasional You Wenze mengatakan, legislatif negara Asia itu mengutuk pengesahan resolusi tersebut. Menurutnya, masalah Xinjiang bukan tentang hak asasi manusia tetapi kontraterorisme.[]

    Pemungutan suara mengikuti rilis file polisi Xinjiang yang diretas bulan lalu yang memberikan bukti baru tentang dugaan kekejaman terhadap sebagian besar etnis minoritas Muslim Uyghur di kamp-kamp penahanan massal di wilayah yang merupakan hampir seperenam dari luas daratan Tiongkok, sementara hanya kurang dari 2% dari populasinya. Laporan pelanggaran HAM telah memicu kecaman internasional dengan AS bersiap melarang semua barang dari kawasan itu pada akhir bulan ini.[]

  • Sony Targetkan Emisi Nol Bersih di Seluruh Bisnisnya Pada 2040

    Jakarta | Perusahaan Jepang Sony memajukan target mencapai netralitas karbon emisi nol bersih di seluruh bisnisnya menjadi tahun 2040. Keputusan itu diambil karena risiko perubahan iklim menjadi lebih nyata dan serius di seluruh dunia, dan transisi ke masyarakat yang terdekarbonisasi telah menjadi masalah yang mendesak.

    Tak hanya itu, Sony juga menyatakan ingin pabriknya sendiri menjadi netral karbon pada tahun 2030, satu dekade lebih awal dari tujuan sebelumnya, dan berencana mencapainya dengan meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan penghematan energi.

    Langkah ini menuai pujian dari berbagai pihak, meskipun ada keraguan bagaimana Sony memenuhi targetnya itu atau bagaimana Sony berinvestasi dalam teknologi baru yang menghilangkan karbon dari atmosfer atau mengubahnya menjadi senyawa yang kurang berbahaya.

    Menghilangkan emisi dari area seperti produk, rantai pasokan dan logistik, sebagian harus dicapai dengan berinvestasi pada perusahaan rintisan yang berfokus pada penghilangan karbon dan proyek yang mendorong penyerapan karbon dengan apa yang disebut ekosistem tambahan.

    Juru kampanye keuangan senior di grup iklim Jepang 350.org Eri Watanabe mengatakan, pengumuman Sony adalah sinyal positif bahwa perusahaan serius menangani perubahan iklim. Namun, menurutnya, metode penghapusan ini tidak terbukti dan tidak pasti apakah itu dapat berkontribusi pada jalur dekarbonisasi.

    Mengutip AFP, pakar iklim PBB mengatakan umat manusia memiliki waktu kurang dari tiga tahun untuk menghentikan kenaikan emisi karbon yang menghangatkan planet, dan kurang dari satu dekade untuk memangkasnya hingga hampir setengahnya untuk mencoba membatasi pemanasan global pada target 1,5 derajat Celcius.

    Jepang, yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil impor, bertujuan menjadi netral karbon pada tahun 2050. Menurut data Komisi Eropa, Jepang adalah penghasil karbon terbesar keenam di dunia, jika UE dihitung sebagai satu blok.[]

  • Gelar KTT, Uni Eropa Minta Tiongkok Tak Bantu Rusia

    Jakarta | Uni Eropa (UE) dan Tiongkok menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) secara virtual pada Jumat (01/04/2022). Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel telah bertemu secara virtual dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang dan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

    Melansir Reuters, dalam pertemuan itu, UE mendesak Tiongkok agar tidak membantu Rusia selama perang dengan Ukraina. Disebutkan juga bahwa segala bantuan yang diberikan kepada Rusia mampu merusak reputasi internasional Tiongkok, dan membahayakan hubungan dengan mitra dagang terbesarnya, Eropa dan Amerika Serikat (AS).

    Menurut seorang pejabat UE yang berbicara secara anonim, lebih dari seperempat perdagangan global Tiongkok adalah dengan Eropa dan AS. Sedangkan dengan Rusia hanya sebesar 2,4%.

    Sejak 2019, UE telah merubah bahasa diplomatiknya terhadap Tiongkok, dari semula menganggap sebagai saingan sistemik, menjadi mitra potensial dalam memerangi perubahan iklim atau pandemi.

    Bahkan, UE dan Tiongkok telah terikat dalam perjanjian investasi sejak akhir 2020. Perjanjian itu dirancang untuk menyelesaikan sejumlah kekhawatiran UE tentang akses pasar timbal balik.

    Namun, penerapan perjanjian itu harus tertunda oleh sanksi UE terhadap Tiongkok yang diduga melakukan pelanggaran HAM di Xinjiang. Begitu juga Tiongkok memasukkan individu dan entitas UE ke daftar hitam.[]