peloporberita.com

Tag: Kereta Cepat

  • Menko Luhut dan Dubes RRT Tinjau Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bersama Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia Lu Kang, mengunjungi proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Mereka menuju pembangunan KCIC menggunakan Kereta Inspeksi dari Stasiun Gambir menuju Stasiun Plered.

    “Saya minta kepada Dubes Lu Kang untuk membantu komunikasikan kepada kontraktor dari Cina bahwa diperlukan adanya percepatan untuk mengejar penyelesaian pembangunan. Percepatan perlu segera dilakukan mengingat comercial operation date rencananya akan dilakukan pada Juni 2023,” tutur Menko Luhut saat mengecek perkembangan pembangunan di Subgrade #33 dan Tunnel #6 pada Rabu (30/03/2022).

    Menko Luhut berharap, progres pekerjaan dapat ditingkatkan dari yang awalnya hanya 1,6% dapat menjadi 2,0% setiap bulannya.

    “Setelah agenda kunjungan ini kami akan berkomunikasi dengan kontraktor dari Cina dan menanyakan apakah ada pekerjaan yang masih terkendala dan tertunda serta akan segera dicarikan solusinya,” kata Dubes Lu Kang menanggapi permintaan Menko Luhut.

    Selanjutnya kepada PT WIKA selaku kontraktor dari pihak Indonesia, Menko Luhut meminta untuk dapat memberikan kualitas terbaiknya demi menunjang keamanan dan keselamatan proyek kereta cepat ini.

    “Saya minta juga seluruh isu yang masih tertahan dapat kita bahas pada pertemuan yang akan diagendakan dalam dua minggu kedepan agar semua masalah dapat terselesaikan dengan baik,” ungkapnya.

    Menko Luhut dan Dubes China untuk Indonesia Lu Kang, mengunjungi proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Rabu (30/03/2022). (Foto: Kemenko Marves)
    Menko Luhut dan Dubes China untuk Indonesia Lu Kang, mengunjungi proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Rabu (30/03/2022). (Foto: Kemenko Marves)

    Menko Luhut juga menyampaikan bahwa sebelumnya ada longsor yang membuat pengerjaan menjadi tertunda beberapa bulan, tetapi setelah peninjauan ini kita sudah bisa bergerak lagi untuk menyelesaikan pembangunan utamanya di Tunnel #6.

    Menurutnya, pengerjaan pembangunan kereta cepat saat ini masih terjadwal dengan baik dan akan segera dikejar untuk dapat melakukan uji coba. Rencana uji coba akan dilakukan pada bulan Februari 2023 dari Stasiun Padalarang sampai Stasiun Tegalluar.

    “Sejauh ini semua perkembangan dari pekerjaan Kereta Cepat Jakarta – Bandung dapat berjalan dengan baik dan memuaskan, kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok juga terjalin dengan baik. Semoga pembangunan cepat selesai dan dapat kita nikmati bersama manfaatnya,” tandas Menko Luhut. []

  • Jokowi Berharap Kereta Cepat Jakarta-Bandung Beroperasi Juni 2023

    peloporberita.com/ – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (17/1/2022) meninjau proyek pembangunan Terowong 2 Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Lokasi yang ditinjau Kepala Negara adalah Pintu Masuk Tunnel 2 yang terletak di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

    “Sampai saat ini, secara keseluruhan Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah diselesaikan 79,9 persen, yang kita harapkan nantinya di akhir tahun 2022 ini sudah bisa diuji coba dan kemudian pada bulan Juni 2023 bisa kita operasionalkan,” tutur Presiden.

    Jokowi berharap, beroperasinya moda transportasi massal ini nantinya dapat mengurangi kemacetan dan mempercepat mobilitas orang dan barang.

    “Harapan kita, dengan selesainya Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini akan mengurangi kemacetan, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Bandung, juga mempercepat mobilitas orang dan juga barang. Dan kita harapkan ini menjadi sebuah daya saing yang baik bagi negara kita,” ungkapnya.

    Kepala Negara juga menjelaskan bahwa pembangunan Terowongan 2 ini memerlukan kehati-hatian lantaran kontur tanahnya.

    “Di sini (Terowongan 2) ada masalah yang harus kita selesaikan, masalah teknis yang harus kita selesaikan. Tetapi tadi dari keterangan yang ada di lapangan, Dirut KCIC, juga dari Menko Marinves, juga dari Kementerian PU bahwa terowongan yang kedua ini memang berjalannya agak lambat, karena memang jenis tanah yang ada di sini memang memerlukan kerja yang penuh kehati-hatian,” tandasnya. []

  • Rachmat Gobel Kritik APBN Danai Proyek Kereta Cepat

    peloporberita.com/ – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, mengkritik langkah pemerintah yang mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

    Menurut Gobel, APBN seharusnya difokuskan untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

    “Jika ada perusahaan yang tak mampu menyetorkan biaya tambahan maka sahamnya terdelusi dengan sendirinya. Ini proses bisnis yang biasa saja. Ini namanya business to business. Jangan memaksakan diri dengan meminta dana dari APBN.”

    “Soal kereta cepat biar kita serahkan ke investornya. Ini sesuai dengan ide awal yang berprinsip business to business,” tutur Gobel Sabtu, 30 Oktober 2021.

    Langkah tersebut telah resmi diterbitkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

    Semula, pemerintah menyetujui pembuatan kereta cepat itu tak akan memakan APBN lantaran menganut skema business to business. Meski demikian, hingga saat ini anggaran pembangunan terus membengkak.

    “Yang pasti hingga kini sudah bengkak dua kali. Kondisi ini sudah berkebalikan dengan tiga janji semula serta sudah lebih mahal dari proposal Jepang. Padahal dari segi kualitas pasti Jepang jauh lebih baik,” tegas Gobel.

    Baca juga :

    Ia pun meminta agar pemerintah berfokus pada prioritas penggunaan anggaran saat ini, yakni untuk penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan pembangunan ibukota negara baru. Selain itu Gobel meminta Pemerintah untuk konsisten dengan skema pembangunan yang sejak dari awal sudah diputuskan.

    Gobel menilai, pembengkakan biaya seharusnya diserahkan ke perusahaan konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN VIII.

    “Jadi jika terjadi pembengkakan biaya maka diserahkan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Dan jika ada perusahaan yang tak mampu menyetorkan biaya tambahan maka sahamnya terdelusi dengan sendirinya. Ini proses bisnis yang biasa saja. Ini namanya business to business. Jangan memaksakan diri dengan meminta dana dari APBN,” Tandas politisi Partai NasDem tersebut.

    Gobel pun, meminta KCIC untuk bertindak secara transparan dan jujur dalam menggarap proyek tersebut. Adapun kebutuhan investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak dari 6,07 miliar dollar AS atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS) menjadi 8 miliar dollar AS atau setara Rp114,24 triliun.

    Baca juga :

    Estimasi ini sedikit turun dari perkiraan awal mencapai 8,6 miliar dollar AS atau Rp122,8 triliun. Estimasi peningkatan biaya proyek tidak setinggi sebelumnya karena perusahaan melakukan efisiensi, seperti memangkas biaya, pembangunan stasiun, dan lainnya.

    Berdasarkan keterangan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Kereta Api Indonesia (KAI) Salusra Wijaya, kebutuhan investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan meningkat lantaran Indonesia belum menyetor modal awal senilai Rp4,3 triliun.

    Padahal, setoran itu seharusnya dilakukan sejak Desember 2020. Jumlah itu belum termasuk estimasi tanggung jawab sponsor dalam membiayai pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar Rp4,1 triliun.[]

  • Proyek Kereta Cepat Akhirnya Pakai APBN, Faisal Basri: Sampai Kiamat Tidak Balik Modal

    peloporberita.com/ | Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mengalami pembengkakan biaya, akhirnya diputuskan untuk lanjut dengan dukungan APBN.

    Awalnya, proyek ini memang digagas secara bussines to bussines, bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengatakan proyek kereta cepat ini tidak akan dibiayai negara. Namun dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, kereta cepat Jakarta-Bandung kini boleh dibiayai APBN.

    Biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diprediksi melonjak hingga mencapai US$ 1,9 miliar atau sekitar Rp 26,9 triliun (dalam kurs Rp 14.200). Dengan demikian total nilai proyek kerja sama Indonesia-China ini telah menembus US$ 7,9 miliar atau setara Rp 113 triliun.

    Menanggapi hal ini, Ekonom Faisal Basri menilai, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan sulit balik modal, meski menjual tiket dengan harga mahal. “Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat. Barang kali nanti tiketnya Rp 400.000 sekali jalan. Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal,” kata Faisal dalam sebuah webinar, dikutip pada Kamis (14/10/2021).

    Baca juga: Luhut Pandjaitan Resmi Pimpin Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    Berbeda dengan Indonesia, Malaysia justru menghentikan proyek kereta cepatnya ketika mengalami pembengkakan biaya.

    Berdasarkan data-data dari berbagai sumber yang dirangkum Pelopor, Malaysia pada akhir 2020 menghentikan Proyek High-Speed Rail (HSR) yang telah disepakati sejak 2016. Proyek itu digarap bersama Singapura untuk menghubungkan Singapura dan Kuala Lumpur.

    Jika proyek itu terealisasi, maka dapat menghemat waktu tempuh dari sekitar 4 jam menjadi hanya 90 menit. Perekonomian Malaysia yang terdampak pandemi menjadi salah satu alasan penghentian proyek kereta cepat itu.

    Baca juga: Singapura Izinkan Wisatawan dari 11 Negara Masuk Tanpa Karantina

    “Kedua pemerintah telah melakukan beberapa diskusi terkait perubahan tersebut dan belum dapat mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, Perjanjian HSR telah berakhir pada 31 Desember 2020,” kata para pemimpin Malaysia-Singapura, seperti dikutip dari Channelnewsasia.

    Malaysia lebih memilih membatalkan proyek tersebut, meski harus membayar kompensasi kepada Singapura untuk biaya pembangunan yang sudah dikeluarkan. Tercatat hingga Maret 2021, Malaysia diketahui telah membayar kompensasi SGD 102 juta, sedangkan biaya yang telah dikeluarkan Singapura untuk proyek tersebut mencapai lebih dari SGD 270 juta. []

  • Luhut Pandjaitan Resmi Pimpin Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    peloporberita.com/ – Menko Maritim dan investasi Luhut Binsar Panjaitan, resmi ditunjuk Presiden Jokowi menjadi pimpinan komite proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Komite tersebut beranggotakan, Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan.

    “Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengoordinasikan percepatan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.”

    Penunjukan dan pembentukan komite tersebut tertulis dalam Peraturan Presiden 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Dalam perpres itu disebutkan, pergantian posisi pimpinan komite, dari sebelumnya menko perekonomian Airlangga Hartarto, menjadi Menko Luhut Panjaitan.

    “Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengoordinasikan percepatan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung,” sebut Perpres tersebut.

    Adapun menko luhut secara spesifik akan bertugas mengkoordinasikan pengembangan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung.

    “Konsorsium badan usaha milik negara dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), menyampaikan laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai pimpinan Komite dan kementerian/lembaga terkait secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama pembangunan prasarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung,” sebut pasal 16 dalam  perpres tersebut.

    Selain itu, juga terjadi perubahan kepemimpinan konsorsium dari semula dipimpin PT Wijaya Karya (Persero) Tbk digantikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. []