peloporberita.com

Tag: KemenKopUKM

  • Bazaar Blitar Djadoel 2022 Percepat Kebangkitan UMKM

    Jakarta – Bazaar Blitar Djadoel 2022 yang digelar Pemerintah Kota Blitar, Jawa Timur, menjadi momentum efektif untuk mempercepat kebangkitan UMKM. Hal ini disampaikan Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki saat membuka acara tersebut di Alun-Alun Kota Blitar pada Jumat (17/06/2022). Meski demikian menurutnya, semua acara bersifat massal harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.

    “Semakin banyak event yang bisa mendatangkan orang banyak, baik lokal ataupun turis asing akan menggerakkan ekonomi khususnya UMKM. Saya lihat beberapa kota yang punya event ratusan itu UMKMnya bisa tumbuh besar,” tuturnya dikutip Sabtu, (18/06/2022).

    Bazaar Blitar Djadoel 2022, merupakan rangkaian dari peringatan Bulan Bung Karno (Ir Soekarno) yang digelar pada 17 – 27 Juni 2022. Di Bazaar tersebut ditampilkan berbagai atraksi kesenian dan budaya daerah. Serta ditampilkan juga barang-barang lawas dan antik serta berbagai stand bagi UMKM dan pedagang kaki lima.

    Dalam kesempatan yang sama Wakil Walikota Blitar, Tjutjuk Sunario mengatakan Bazaar Blitar Djadoel digelar dengan melibatkan berbagai kalangan mulai dari pekerja seni budaya hingga ratusan UMKM yang ada di wilayah kota Blitar. Pihaknya ingin agar event tersebut benar-benar mampu mendorong kebangkitan UMKM dan ekonomi masyarakat sekitar yang sempat terpuruk akibat adanya pandemi.

    Bazaar Blitar Djadoel 2022 yang digelar Pemerintah Kota Blitar, Jawa Timur

    “Bazaar ini diselenggarakan untuk menambahkan semangat ekonomi kreatif dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Event ini akan menjadi pengungkit UMKM, pengungkit ekonomi apalagi UMKM jadi tulang punggung ekonomi nasional,” kata Tjutjuk.

    Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga tradisi dan budaya lokal di tengah disrupsi teknologi informasi yang berkembang begitu pesat seperti saat ini. Selain itu kebangkitan ekonomi juga menjadi agenda yang juga perlu diakselerasi lantaran selama pandemi yang berlangsung lebih dari dua tahun tersebut benar-benar membuat pelaku usaha khususnya UMKM terpuruk.

    “Kita harap masyarakat di kota Blitar di tengah kemajuan teknologi tetap mewarisi budaya yang adi luhung ini. Melalui acara ini mari kita rawat warisan budaya kita karena bangsa yang besar adalah yang menghargai budaya bangsa,” tandasnya. []

    [irp]

  • KemenKopUKM: Pengurus dan Pengawas Koperasi Tingkat III dan IV Wajib Fit and Proper Test

    Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) membangun pengawasan koperasi secara efektif untuk mengatasi koperasi bermasalah. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi dalam konferensi pers terkait koperasi bermasalah secara virtual dikutip Minggu, (29/05/2022).

    Ia menjelaskan, di dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop) No. 9 Tahun 2020 terkait pengawasan koperasi, terdapat klasifikasi 4 kategori koperasi berdasarkan jumlah modal, aset, dan anggota, sebagaimana mengadopsi pengawasan perbankan dalam kategori BUKU I, II, III dan IV.

    Saat ini, lanjut Deputi Zabadi, koperasi yang masuk kategori tingkat III dan IV berjumlah lebih dari 779 koperasi. Koperasi kategori ini baik pengurus dan pengawasnya wajib melalui fit and proper test.

    Adapun fit and proper test tersebut menurut Zabadi, memiliki empat faktor utama.

    1. Integritas kecakapan sebagai subjek hukum. Apakah yang bersangkutan ada tidak dalam blacklist di dunia keuangan. Dimana akan ada tanda persyaratan TDL (Tanda Daftar Lolos) serta bukti daftar kolektibilitas berdasarkan SLIK OJK.

    2. Reputasi, pengurus dan pengawas tak boleh mengalami kredit macet.

    3. Kompetensi, tak hanya menjalankan bisnis, tetapi juga pemahaman tentang koperasi.

    4. Kemampuan improvisasi dan strategi dalam menghadapi perkembangan teknologi dan harus terus adaptif.

    Zabadi juga menegaskan, koperasi kategori III dan IV ini harus terhubung secara digital. Di mana saat ini sudah diberlakukan pengawasan koperasi secara online.

    “Ada keterhubungan sistem IT. Jadi diawasi secara real time. Itu kenapa kami mengimbau kepada koperasi yang tidak bisa mengadaptasi atau terhubung dengan pengawasan digital KemenKopUKM, agar bisnisnya di-hold dulu hingga bisa terhubung,” ungkapnya.

    [irp]

    KemenKopUKM Tutup 95 Cabang Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa Tidak Berizin
    Deputi Bidang Perkoperasian Ahmad Zabadi. (Foto:pelopor.id/KemenkopUKM)

    Zabadi berpesan, tugas-tugas yang dilaksanakan KemenKopUKM terhadap koperasi bermasalah merupakan sebuah ikhtiar, bagaimana bisa dilakukan semaksimal mungkin, dan meminimalisir kerugian anggota. Kepada pengurus koperasi yang menyeleweng agar ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

    “Dan bagi koperasi yang masih memiliki prospek baik, diharapkan punya tata kelola yang baik pula, dilakukan secara profesional. Karena ini bagian dari restrukturisasi koperasi, guna mengembalikan kepercayaan anggota maupun masyarakat terhadap koperasi,” harap Zabadi. []

    [irp]

  • Kawal KSP-SB Patuhi Sanksi, KemenKopUKM Kirim 3 Surat Teguran Hingga Bentuk Tim Khusus,

    Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui Deputi Bidang Perkoperasian telah mengirim 3 surat agar Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) mematuhi sanksi terhadap mereka.

    Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi dalam konferensi pers terkait koperasi bermasalah secara virtual, Rabu (25/05/2022).

    Surat pertama dari KemenKopUKM berupa teguran kepada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB), untuk mematuhi status ‘Dalam Pengawasan Khusus’ yang telah diberikan sebelumnya.

    Bahkan KemenKopUKM juga telah membentuk tim khusus agar segala kewajiban KSP-SB dan KSP-FIM dipenuhi. Mulai dari laporan kegiatan hingga menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT).

    Surat Deputi Bidang Perkoperasian Nomor: B-186/D.1/PK.02.00/V/2022 tanggal 21 Mei 2022, hal Surat Teguran terhadap KSP-SB berisikan beberapa poin.

    1. Hingga saat ini, KSP-SB belum melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran sesuai skema perdamaian PKPU yang telah dihomologasi.

    2. KSP-SB telah melakukan Nota Kesepahaman dengan KSP-FIM, yang mengandung substansi, antara lain pengalihan kewajiban pembayaran PKPU dari KSP-SB kepada KSP-FIM.

    3. Nota Kesepahaman tersebut dilakukan tanpa melalui putusan Rapat Anggota, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada koperasi.

    4. KSP-SB telah menerbitkan surat edaran dan melakukan sosialiasasi kepada para Anggota terkait sebagaimana dimaksud pada poin kedua, telah menimbulkan keresahan pada para anggota.

    5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menetapkan KSP-SB sebagai koperasi Dalam Pengawasan Khusus.

    6.KSP-SB wajib melaporkan segala aktivitas perkoperasian, baik secara kelembagaan, usaha maupun keuangan kepada Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM.

    7.Jika KSP-SB tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 6, maka akan dikenakan sanksi lebih berat.

    Tak cukup sampai disitu, Deputi Bidang Perkoperasian juga melayangkan surat kedua Nomor: B-189/D.1/PK.02.00/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, mengenai Nota Kesepahaman KSP-SB dengan KSP-FIM.

    Surat itu, berisi permintaan secara tegas agar Nota Kesepahaman ditinjau Kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Jika akan diteruskan wajib disampaikan dan disetujui dalam forum Rapat Anggota.

    [irp]

    Selanjutnya, Deputi Bidang Perkoperasian kembali mengirim surat ketiga Nomor: B-191/D.1/PK.02.00/V/2022 tanggal 24 Mei 2022, terkait Kewajiban Rapat Anggota.

    Isinya soal kewajiban segera melaksanakan Rapat Anggota dengan melibatkan dan menghadirkan seluruh anggota, dan berkoordinasi dengan Tim Pendamping dari Deputi Bidang Perkoperasian untuk setiap tahapan-tahapan Rapat Anggota.

    Dalam mengawasi kepatuhan KSP-SB atas ketiga surat tersebut, KemenKopUKM juga telah membentuk Tim khusus untuk melakukan pendampingan, terkait pelaksanaan RAT KSP-SB. Dimana telah mulai melakukan pendampingan kepada manajemen KSP pada hari selasa 24 Mei 2022.

    [irp]

    “Tim ini bersama dengan pengurus, pengawas dan perwakilan anggota akan menyusun RAT, dan artinya dimulai dengan persiapan dan sosialisasi RAT yang diawali rapat-rapat anggota pada awal Juni,” jelas Zabadi.

    Selanjutnya dari tim manajemen diminta untuk menyusun konsep pelaksanaan RAT yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022.

    Tim meminta kepada pihak manajeman untuk selambat-lambatnya tanggal 1 Juni sudah bisa mempresentasikan rencana pelaksanaan RAT kepada Tim Pendamping.

    [irp]

    “Tim Pendamping juga akan mensosialisasikan kepada kelompok perwakilan anggota terkait pelaksanaan RAT TB 2021 KSP-SB,” tambahnya.

    Kepada pihak III dalam ini rencana pengalihan aset KSP-SB kepada KSP FIM menurut Zabadi, ini tentu sangat berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku.

    “Untuk itu kami segera mengeluarkan sanksi sekaligus menetapkan mereka (KSP-FIM) dalam pengawasan khusus,” pungkas Deputi Zabadi. []

    [irp]

  • KemenKopUKM: Keamanan Pangan Penting Bagi Pelaku Usaha Mikro Agar Dapat SPP-IRT

    Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menegaskan, bahwa pengetahuan dan penerapan keamanan pangan sangat penting bagi pelaku usaha mikro agar usaha mereka bisa mendapatkan SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) untuk meningkatkan citra produk dan skala usaha mereka.

    Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Eddy Satriya di Hotel Mercure Kuta Bali, Selasa (24/05/2022), dalam Rapat Konsultasi Pendaftaran Sertifikasi Produk Bagi Usaha berupa Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan Penyelenggaraan Fasilitasi Usaha Mikro pada Area Infrastruktur Publik Bali.

    Kegiatan tersebut, merupakan bagian dari keterlibatan UMKM pada acara Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali yang diharapkan dapat menjadi momentum kebangkitan pelaku UMKM khususnya di Provinsi Bali yang selama ini sangat terdampak pandemi Covid-19.

    Bali, adalah tuan rumah Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 yang merupakan forum multi pemangku kepentingan yang diinisiasi oleh PBB dalam Penanggulangan Risiko Bencana (PRB). Acara ini akan berlangsung pada 23 hingga 28 Mei 2022.

    GPDRR 2022 dilaksanakan di Nusa Dua Bali dan diharapkan menghadirkan sekitar 4.000 hingga 5.000 peserta dari 193 negara.

    “Momentum ini juga harus dioptimalkan dalam menciptakan peluang usaha bagi UMKM dan lapangan kerja yang lebih luas, serta wujud dari pemulihan dan kebangkitan ekonomi tidak hanya secara nasional tapi juga global,” tutur Eddy.

    KemenKopUKM: Keamanan Pangan Penting bagi Pelaku Usaha Mikro Agar Dapat SPP-IRT

    Eddy menerangkan, para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam acara ini berkesempatan untuk mendapatkan fasilitasi Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) sebagai salah satu syarat pemenuhan komitmen untuk mendapatkan SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) yang saat ini dapat diterbitkan melalui OSS.

    “Hal ini tentunya berdampak pada tingginya permintaan sertifikasi PKP oleh UMK, mengingat 99 persen pelaku usaha di Indonesia merupakan UMKM. Untuk itu, kegiatan ini diharapkan dapat membantu pelaku UMK maupun pemerintah daerah dalam pemenuhan komitmen SPP-IRT sehingga semakin banyak pelaku UMK bertransformasi dari informal ke formal,” ungkap Eddy.

    Selain itu, KemenKopUKM juga telah membentuk Garda Transfumi di wilayah Bali yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMK untuk mendapatkan pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Di tahun 2022, secara nasional telah berhasil diterbitkan lebih dari 19 ribu NIB oleh relawan Garda Transfumi.

    [irp]

    Eddy menilai bahwa salah satu bentuk konkret manfaat memiliki izin usaha dan sertifikasi produk adalah dapat diikutsertakan pada kegiatan fasilitasi promosi pada infrastruktur publik. Sesuai amanat PP Nomor 7 Tahun 2021, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, maupun pihak swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMK paling sedikit 30 persen dari total luas lahan pada area infrastruktur.

    “Sebagai wujud implementasi regulasi tersebut, KemenKopUKM telah memfasilitasi penyelenggaraan promosi bagi usaha mikro di empat wilayah di Indonesia, yaitu event MotoGP Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Gernas BBI di Harbour Bay Batam Kepulauan Riau, Showcase Ramadhan di Stasiun Bandung Jawa Barat, dan dukungan GPDRR 2022 di Kuta Bali,” tegas Eddy.

    [irp]

    Kegiatan ini secara resmi dibuka di Hotel Mercure Kuta yang dilanjutkan meninjau ke lokasi ruang promosi produk Foodhall “Olah Oleh Umi” di Beachwalk Shopping Center Bali yang dilaksanakan pada 24-29 Mei 2022, diikuti oleh 16 dari 40 pelaku usaha mikro yang telah lolos kurasi produk bekerja sama dengan Dinas KUKM Provinsi Bali, Gojek, dan Tokopedia. Dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan omzet pelaku UMK.

    Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadinase menambahkan bahwa saat ini pelaku UMKM sangat menggeliat dan dengan acara seperti ini, sosialisasi terkait SPP-IRT dapat dilakukan dengan lebih efektif.

    “Kami mengapresiasi kegiatan dan program ini, semoga kegiatan ini terus berlanjut dan mampu membangkitkan pelaku usaha mikro kita di Bali. Semoga kegiatan ini juga dapat meningkatkan penghasilan pelaku UMKM,” tandas Ekadinase. []

    [irp]

  • KemenKopUKM Perkuat Koperasi Petani untuk Bangun Pabrik Minyak Sawit Merah

    Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, sudah saatnya petani sawit berkoperasi agar bisa mengakselerasi hilirisasi dan memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.

    Hal ini, disampaikan Teten saat menerima audiensi Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi). Audiensi ini, sekaligus sebagai tindak lanjut pertemuan Fortasbi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Maret 2022.

    “Salah satu pesannya (Presiden Jokowi) adalah, supaya asosiasi petani bisa membangun pabrik minyak sawit merah atau minyak makan merah,” tutur MenKopUKM Teten Masduki di Kantor KemenKopUKM, Jakarta, Selasa (24/05/2022).

    Selain itu, Presiden juga berpesan agar inisiatif Kelompok Petani Sawit Swadaya berperan dalam tata produksi minyak sawit dan minyak goreng melalui organisasi koperasi.

    Menteri Teten juga mengungkapkan, akan ada piloting pembangunan pabrik pengolahan minyak sawit merah di sejumlah lokasi, antara lain Kalimantan Tengah, Riau, dan Jambi.

    Termasuk membentuk gugus tugas pembangunan pabrik minyak sawit merah yang melibatkan KemenKopUKM, LPDB-KUMKM, BPDPKS, serta asosiasi dan organisasi petani.

    [irp]

    Tujuannya adalah untuk mewujudkan keinginan petani sawit menjadi bagian supply chain minyak goreng di dalam negeri sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

    “Jadi para petani tak harus pusing lagi di mana menjual buah tandan segar (TBS) sawit,” ungkap MenKopUKM.

    Nah dalam piloting tersebut, MenKopUKM memfokuskan isu kelembagaan, pembiayaan, maupun perluasan pasar petani sawit secara swadaya.

    [irp]

    KemenKopUKM juga akan menyiapkan ekosistem serta membangun korporatisasi petani yang terhubung dengan market, pembiayaan, dan teknologi pengolahan yang modern.

    “Dari sisi pembiayaan, kita juga akan mengkombinasikan pembiayaan swadaya petani dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), LPDB, dan perbankan,” ucap Teten.

    MenKopUKM optimistis, upaya pembangunan pabrik minyak sawit merah oleh koperasi ini akan mampu memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Sebab saat ini tercatat sebesar 42 persen atau sebesar 6,7 juta hektare lahan sawit dikelola oleh petani sawit swadaya.

    “Jika semua petani dalam koperasi ini bergabung, setidaknya 35 persen dari produksi CPO nasional bisa disediakan oleh petani sawit. Jika Presiden memberikan arahan bahwa suplai minyak goreng di dalam negeri bisa dari mereka, ini sangat bisa,” tandas MenKopUKM.

    Agar tak terjadi simpang siur terkait minyak sawit merah ini, Menteri Teten menjelaskan, minyak sawit merah ini merupakan standar baru dari minyak sawit yang ada selama ini. Sebenarnya minyak sawit ini memiliki warna kuning kemerahan. Minyak sawit merah sudah ada dan diproduksi di negara lain.

    [irp]

    “Justru minyak sawit merah ini lebih sehat dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan vitamin A. Dari sisi produksi pun pengolahan minya sawit merah ini sangat efisien dan kompetitif dari sisi harga. Kami sudah ada FGD dan standarisasi dengan BSN, tidak mengubah standar tetapi kami ingin standar baru,” pungkas Teten.

    Dalam kesempatan yang sama, Senior Advisor Fortasbi Rukaiyah Rafik memastikan, koperasi yang tergabung dalam asosiasinya merupakan koperasi yang telah memiliki standar internasional.

    Yaitu berupa sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) dan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Sehingga bisa dipastikan standar dan kualitas minyak makan sawit ini berkualitas tinggi.

    [irp]

    “Pembangunan pabrik ini menjadi kabar baik bagi petani sawit swadaya di Indonesia dengan harga sawit yang tidak stabil. Mengingat sebelumnya terjadi penurunan ekspor yang sangat besar akibat larangan ekspor CPO,” ucap Rukaiyah.

    Ke depannya, petani diharapkan tidak hanya memproduksi TBS saja, tapi juga melalui koperasi petani bisa berdagang.

    “Kami juga membutuhkan dukungan MenKopUKM, sehingga petani swadaya berpikir dengan kelembagaan, koperasi merupakan jalan terbaik, dalam membangun posisi tawar di pemerintah maupun pihak lain,” sebutnya.

    Salah satu koperasi yang telah menyatakan kesiapannya membangun pabrik minyak sawit merah ini adalah Ketua KUD (Koperasi Unit Desa) Tani Subur, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah Sutiyana.

    [irp]

    Menurut Rukaiyah, pembentukan koperasi sekunder ini dalam hal pasokan bahan baku sudah sangat siap.

    “Lahan kami ada sekitar 7.300 hektare. Kami sangat siap memproduksi 30 ton per jam. Saat ini kami sudah menentukan lokasi pendirian pabrik itu sendiri. Insya Allah kami menjadi koperasi yang pertama di Indonesia yang punya pabrik minyak sawit di Indonesia,” papar Sutiyana.

    Dari sisi investasi, Sutiyana mengungkapkan akan mendapat bantuan dari BPDPKS sekitar Rp120 miliar per pabrik. Jika kurang akan ditambah dari pinjaman dana bergulir LPDB.

    “Dan kami siap mengembalikan dana bergulir yang diberikan,” tandasnya. []

    [irp]

  • KemenKopUKM Bakal Fasilitasi UKM Unggulan Ikut Pameran Nasional dan Internasional, Ini Syaratnya

    peloporberita.com/ – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM) bakal memfasilitasi UKM unggulan Indonesia yang terpilih untuk mengikuti sejumlah pameran berskala nasional dan internasional yang akan berlangsung pada bulan Maret-April 2022.

    Deputi bidang UKM KemenKopUKM, Hanung Harimba Rachman mengatakan, pendaftaran untuk itu telah ditutup 31 Januari 2022 secara daring. Dari UKM yang terdaftar, kemudian diseleksi secara administrasi kelengkapan untuk dipanggil dalam kegiatan kurasi di Semarang, Jawa Tengah pada 11-12 Februari lalu.

    “Fasilitasi diberikan kepada UKM terpilih sesuai kuota serta yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku,” tuturnya, Senin (14/2/2022).

    Lebih dari 828 pelaku UKM yang tersebar di 26 provinsi Indonesia ikut mendaftar. Dari jumlah tersebut, 230 pelaku UKM sudah memenuhi kelengkapan administrasi dari 22 provinsi dan 103 terkonfirmasi hadir dalam kegiatan kurasi yang akan berlangsung pada 11-12 Maret 2022 di Hotel Horison Semarang, Jawa Tengah.

    “Para pelaku UKM mendaftarkan produk mereka dalam berbagai macam kategori, di antaranya craft, fashion & accessories, culinary, home decor, furniture, dan coffee & condiments,” ungkap Hanung.

    KemenKopUKM Bakal Fasilitasi UKM Unggulan Ikut Pameran Nasional dan Internasional, Ini Syaratnya
    Barang-barang hasil buatan UKM. (Foto:pelopor.id/KemenkopUKM)

    Untuk melakukan pemilihan UKM yang layak dan siap masuk ke pasar global, empat kurator dihadirkan dengan pertimbangan potensi menjadi local champion di pasar domestik dan memiliki potensi untuk masuk di pasar internasional.

    Setiap UKM yang hadir diberikan waktu maksimal 5 menit untuk meyakinkan tim kurator. Waktu tersebut dipergunakan untuk beberapa hal diantaranya satu menit Elevator Pitch, kemudian dilanjutkan dengan tanya-jawab dari tim kurator dengan UKM.

    “Bagi UKM yang lolos seleksi tahap awal dalam kehadirannya di kegiatan kurasi yang berlangsung, dilakukan juga pengambilan gambar produk-produk unggulan yang dibawa oleh para pelaku UKM untuk di foto dan kemudian akan dibuatkan dalam direktori data pelaku usaha unggulan Indonesia binaan Kementerian Koperasi dan UKM untuk tahun 2022,” sebutnya.

    Dari hasil kegiatan kurasi yang berlangsung, diperoleh informasi bahwa masih banyak pelaku UKM yang memerlukan pengembangan inovasi produk maupun sertifikasi standar global agar bisa bersaing di pasar internasional.

    KemenKopUKM, melalui Deputi Bidang UKM, memiliki lima agenda pameran yang akan diselenggarakan yaitu pameran IFEX dan JIFFINA khusus untuk kategori furniture dan home décor, INACRAFT yang ditujukan bagi pelaku UKM kategori kerajinan, serta Jakarta Coffee Show dan Specialty Coffee Expo bagi kategori produk kopi, teh, dan coklat.

    Syarat dan ketentuan umum yang diberlakukan adalah bagi produk yang sudah siap ekspor dan memiliki standar global, memiliki omzet minimal Rp2 miliar per tahun (skala kecil – menengah), memiliki legalitas usaha (SIUPP, NPWP, NIB, TDP, atau ijin usaha), memiliki situs resmi/media sosial, memiliki brand yang terdaftar, produk harus otentik – bukan barang imitasi/kw.

    Selain itu, produk telah memiliki market (minimal lokal), telah memiliki sertifikasi produk (makanan/minuman: PIRT, Halal, BPOM, HACCP, Organik, ISO, FSSC; kosmetik: BPOM, Halal; dan Home Décor: SVLK, ISO), serta memiliki kemasan yang menarik dan informatif. []

  • Bank DKI Resmi Jadi Penyalur KUR

    peloporberita.com/ – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) dan Bank DKI melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan dalam rangka pembiayaan subsidi bunga/subsidi marjin KUR (Kredit Usaha Rakyat). Dengan penandatanganan perjanjian kerjasama ini, selanjutnya Bank DKI sudah bisa menyalurkan KUR kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di DKI Jakarta.

    Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM, Eddy Satriya mengapresiasi keseriusan Bank DKI Jakarta dalam upaya mendorong pengembangan usaha UMKM di wilayah DKI Jakarta melalui penyaluran KUR. Adapun plafon KUR yang akan disalurkan Bank DKI mencapai Rp1 triliun tahun 2022 ini.

    “Saat Covid-19 tentu mereka butuh tambahan dana yang murah. Jadi kami apresiasi kerja kerasnya menajemen Bank DKI yang sudah mengkoordinasikan dan memperbaiki infrastruktur IT dan sudah mampu memenuhi regulasi sehingga compliance terhadap aturan tata laksana penyaluran KUR,” tutur Eddy pada Senin, (7/2/2022).

    Ia juga meminta penyaluran KUR dilakukan secara profesional dan mengedepankan aspek kehati-hatian. Hal ini penting dilakukan, lantaran subsidi KUR yang dibayarkan pemerintah adalah dana dari APBN yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.

    “Kami berharap Bank DKI dapat memaksimalkan distribusi KUR ini kepada mereka yang benar – benar membutuhkan. Jangan karena sanak saudara atau teman kemudian kita prioritaskan, kita harus utamakan profesionalisme,” ungkapnya.

    Eddy menjelaskan, pihaknya menargetkan penyaluran kredit perbankan kepada UMKM dapat mencapai 30 persen di tahun 2024. Sedangkan Tahun ini pagu KUR dinaikkan menjadi Rp373,17 triliun dari Rp285 triliun di tahun lalu. Selain itu, Pemerintah juga memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen dari Januari sampai dengan Juni 2022, sehingga suku bunga KUR yang sebelumnya sebelumnya 6 persen menjadi 3 persen.

    “KUR atau kredit UMKM harus digenjot karena nanti kita harus mencapai 30 persen penyaluran kredit perbankan ke UMKM di tahun 2024. Ini memang lebih kecil dibandingkan negara – negara lain yang telah maksimalkan SME (small medium enterprise) dalam pembiayaannya,” tandas Eddy.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kredit UMK dan Usaha Syariah, Babay Parid Wazdi yang mewakili Bank DKI mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen penuh menyalurkan KUR sesuai dengan aturan dan pedoman yang ada. Dengan bekal pengalaman penyaluran KUR di tahun 2013-2014 lalu, Bank DKI optimis penyaluran KUR tahun ini akan jauh lebih baik.

    Babay menegaskan, Bank DKI telah melakukan asessment dan memetakan dengan cermat para calon penerima KUR. Menurutnya, UMKM yang ada di PT Pasar Jaya atau sekitarnya sangat potensial diberikan dukungan akses KUR ini.

    “Di Pasar Jaya itu ada sekitar 108 ribu pedagang. Kita sudah lakukan pemetaan mana yang bayar iuran lancar, mana yang lancar bayar listrik dan air. Mereka itu yang akan kita target. Ada juga nasabah di lingkungan Pasar Jaya yang sudah kami petakan potensinya,” kata Babay.

    Selanjutnya, Bank DKI juga menyasar para UMKM yang menjadi vendor kebutuhan barang dan jasa bagi sejumlah rumah sakit atau puskesmas di DKI Jakarta. Menurutnya di DKI Jakarta terdapat 38 RSUD dan 400 Puskesmas yang telah menjalin kemitraan dengan UMKM.

    “Jadi dengan peta yang sudah jelas ini, insyaallah kredit kita aman tidak seperti jaman dulu. Kami udah lakukan sosialisasi dan pelatihan dan ada asessment berkelanjutan juga,” pungkas Babay. []

  • Teten Masduki: Fondasi Telah Kuat, UMKM Masuk Fase Pemulihan Transformatif di 2022

    peloporberita.com/ – Kementerian Koperasi dan UMKM telah menancapkan fondasi ekosistem usaha yang adaptif selama 2 tahun terakhir masa pandemi Covid-19. Kini, menuju 2022, koperasi dan UMKM siap memasuki fase pemulihan transformatif (transformative recovery).

    “Pemulihan yang tidak sekedar tumbuh kembali seperti kondisi sebelum pandemi; tetapi sekaligus menyiapkan UMKM dan koperasi lebih siap menghadapi krisis ataupun perubahan lingkungan di masa-masa akandatang,” tutur Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki, Kamis (30/12/2021) dalam Konferensi Pers Akhir Tahun 2021.

    Menteri Teten menjelaskan, ada 5 fondasi yang telah disiapkan, pertama fondasi kemudahan akses pembiayaan, yakni kepada pelaku usaha mikro dengan pemberian hibah (BPUM) kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro sebesar Rp15,36 triliun pada 2021. Di luar BPUM ada juga pembiayaan PNM yang tumbuh.

    Kepada para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) itu, diberikan tambahan subsidi bunga KUR 3% dan telah disalurkan kepada 7,5 juta debitur dengan pembiayaan Rp278,38 triliun atau 97,81% dari target Rp285 triliun per 30 Desember 2021.

    Sedangkan kepada pelaku koperasi diberikan fasilitas pembiayaan bunga ringan (3% sliding) dengan realisasi sebesar Rp1,64 triliun atau 102,6% dari target Rp1,6 triliun (LPDB, per 26 Desember 2021).

    Kedua, fondasi perluasan pasar dan digitalisasi dimana dalam kurun satu tahun, onboarding UMKM meningkat pesat dari sebelumnya 8 juta di awal 2020 menjadi 16,9 juta pada November 2021.

    MenkopUKM Teten Masduki beserta para Deputi. (Foto: Pelopor.id/M Firman)
    MenkopUKM Teten Masduki beserta para Deputi. (Foto: peloporberita.com/KemenkopUKM)

    “Belanja pemerintah menjadi prioritas di tengah proses pemulihan pasar dalam dan luar negeri. Realisasi belanja pemerintah untuk UMKM telah mencapai Rp350 triliun atau 79,1% dari target Rp442,43 triliun,” ungkap Menteri Teten.

    Fondasi ketiga adalah kemitraan, yang telah dimulai kemitraan dengan 9 BUMN dan sejumlah perusahaan perusahaan swasta pada 2021 seperti PT Mitra Bumdes Nusantara, Microsave Consulting, Uniqlo, IKEA, Tokopedia, MNC Group, Ina Product, Grab, dan Gojek.

    Keempat, fondasi pendataan, yang disinergikan ke dalam NIB, BPUM, KUR, dan Koperasi. Kelima, fondasi reformasi birokrasi melalui penyederhanaan kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM dari sebelumnya 6 kedeputian pada 2020 menjadi hanya 4 kedeputian pada 2021.

    MenkopUKM Teten Masduki beserta para Deputi

    Adapun Smesco Indonesia, diarahkan fokus pada pengembangan UMKM dan koperasi berdaya saing global. LPDB sendiri, fokus pada pengembangan koperasi sektor riil dan pengembangan model bisnis.

    MenKopUKM mengatakan fase pemulihan transformatif merupakan tahap kebangkitan koperasi dan UMKM bermodalkan lima fondasi adaptasi yang telah disiapkan di sepanjang 2021.

    “Pemulihan transformatif di 2022 dapat diwujudkan mengingat Indonesia memiliki populasi anak muda (generasi milenial, generasi Z, dan generasi post gen Z) mencapai 64,69% dari total 270,20 juta jiwa penduduk. Di samping itu, perempuan, anak muda, dan ekonomi hijau akan menjadi penggerak ekonomi ke depan. Kepemimpinan Indonesia di G-20 menjadi memomentumnya,” tandas MenKopUKM. []

  • MenkopUKM: Ada 3 Agenda dalam Fase Pemulihan Transformatif Koperasi dan UMKM 2022

    peloporberita.com/ – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan dalam fase pemulihan transformatif pada tahun 2022 pihaknya memiliki 3 agenda yang merupakan telah disiapkan di sepanjang tahun 2021 ini.

    Agenda transformasi pertama adalah, sebanyak 70% program KemenkopUKM akan menyasar langsung pelaku UMKM dan koperasi “anak muda” “perempuan” dan fokus untuk mendukung pengembangan usaha ramah lingkungan.

    Transformasi kedua, mendorong pembiayaan UMKM dan koperasi bergeser dari sektor perdagangan ke sektor riil.

    “Karena hanya dengan sektor rill kita membuka lapangan pekerjaan lebih luas dan memperkuat kemandirian pangan nasional. Pembiyaaan LPDB kita patok 40% untuk sektor rill agar juga memacu pembiayaan perbankan dan non perbankan lebih terkonsolidasi ke dalam ekosistem sektor riil,” tutur Teten Masduki Kamis (30/12/2021) dalam Konferensi Pers Akhir Tahun 2021.

    Sedangkan pada pemulihan transformatif ketiga, menargetkan sedikitnya 30% dari total UMKM sudah masuk ke dalam ekosistem digital, yakni 20 juta UMKM pada 2022.

    MenkopUKM Teten Masduki beserta para Deputi
    MenkopUKM Teten Masduki beserta para Deputi. (Foto: peloporberita.com/M Firman)

    “Melalui ketiga agenda pemulihan transformatif tersebut, target Kementerian Koperasi dan UKM pada 2022 bisa terpenuhi,” ungkap MenKopUKM.

    Teten optimistis kontribusi koperasi terhadap PDB akan tercapai lebih dari 6,2% (diatas target RPJMN di 2024 yaitu 5,5%); kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 63%; Rasio Kewirausahaan Nasional sebesar 3,75%; Koperasi Modern sebanyak 150 unit; Kontribusi Ekspor UKM terhadap Ekspor Non Migas sebesar 15,8%; Rasio kredit perbankan di atas 20%; Usaha Mikro yang bertransformasi dari Informal ke formal di 2022 bertambah menjadi 5,5 juta UMKM.

    “Seluruh pencapaian pada 2021 ini dan 2022 ke depannya mustahil dicapai jika kami hanya bekerja sendiri. Kami menjalin kolaborasi dengan banyak pihak. Untuk itu kami ucapkan terima kasih untuk para pihak yang terlibat dalam kolaborasi memajukan UMKM dan koperasi di Tanah Air. Terima kasih kepada seluruh pelaku UMKM dan koperasi yang menunjukkan ketangguhan selama pandemic Covid-19,” tandas Menteri Teten. []

  • KemenKopUKM : Pencapaian Pembiayaan Koperasi Melebihi Target di 2021

    peloporberita.com/ – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) mengungkapkan bahwa sepanjang 2021 kinerja pembiayaan dengan bunga rendah bagi pelaku usaha koperasi telah melampaui target.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Konferensi Pers Akhir Tahun tentang Capaian Program KemenKopUKM Tahun 2021 dan Rencana Program Kerja tahun 2022, Jakarta 30 Desember 2021.

    “Subsidi bunga KUR 3 persen telah diberikan kepada 7,5 juta debitur. Dengan total pembiayaan sebesar Rp 278,38 triliun atau 91,81 persen dari target per 30 Desember 2021,” ungkap Teten, di kantor KemenkopUKM, Kuningan, Jakarta.

    “Lalu kepada pelaku koperasi juga diberikan fasilitas pembiayaan dengan bunga ringan 3 persen dengan realisasi sebesar Rp 1,64 triliun atau 102,6 persen dari target kita Rp 1,6 triliun,” sambungnya.

    Teten menjelaskan, masalah utama yang dihadapi UMKM adalah sektor pembiayaan. Terutama sektor usaha yang unbankable atau informal. Di sektor ini, Hibah Produktif telah disalurkan ke 12,8 juta pelaku usaha dengan total Rp 15,36 triliun per November 2021.

    Kemudian penyerapan PNM Mekar tumbuh 96,3 persen year-on-year menjadi Rp 42,1 triliun. Serta PNM Ulamm mencatatkan pertumbuhan 29,3 persen menjadi Rp 2,79 triliun.

    “Jadi dari angka itu cukup meyakinkan bahwa proses pembiayaan bagi usaha mikro atau sektor informal semakin baik,” tuturnya.

    Menteri Teten juga menerangkan bahwa sepanjang tahun 2021 ini, pihaknya mencatat pembiayaan koperasi lewati target. Selain itu, di sektor perluasan pasar dan digitalisasi per November 2021 tercatat sebanyak 16,9 juta pelaku usaha sudah onboarding.

    “Jadi artinya ada kenaikan di atas 100 persen sejak pandemi,” pungkasnya.

    Sedangkan sektor kemitraan UMKM dengan usaha besar di 2021 sudah dimulai dengan 9 perusahaan pelat merah dan perusahaan swasta. Di antaranya PT Mitra Bumdes Nusantara, Micro Subconsulting, Uniqlo, Ikea, MNC Group, Tokopedia, BNI, Grab, hingga Gojek.

    Soal pendataan, selama ini UMKM informal sulit untuk melakukan pendataan, padahal pendataan penting sebagai basis penyusunan kebijakan, dan ini akan disinergikan ke dalam nomor induk berusaha.

    “Kemarin juga kita melakukan BPUM dan menjalin data, KUR dan juga koperasi,” tandasnya.

    Selanjutnya, reformasi birokrasi di internal Kementerian, dimana dilakukan penyederhanaan kelembagaan di Kemenkop UKM dari sebelumnya 6 kedeputian menjadi 4 kedeputian. []