peloporberita.com

Tag: Karhutla

  • Pengendalian Karhutla Indonesia Diapresiasi ASEAN

    peloporberita.com/ – Indonesia menjadi Chair dan tuan rumah pada pertemuan 22nd Meeting of the Ministerial Steering Committee (MSC) on Transboundary Haze Pollution atau pertemuan tingkat menteri lingkungan hidup ke-22 anggota MSC countries untuk membahas isu-isu terkait kabut asap lintas batas (transboundary haze pollution), akibat kebakaran hutan dan lahan khususnya di MSC countries (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand).

    Pertemuan tahun ini adalah pertemuan MSC on THP ke-22 dengan Indonesia sebagai tuan rumah dan chair, dan adalah Malaysia sebagai vice-chairperson. Pertemuan ini diselenggarakan secara virtual pada Selasa (30/11/20210).

    Pada pertemuan ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong yang mewakili Menteri LHK, menjadi chair atau pimpinan sidang. Delegasi yang hadir antara lain:
    1) Dato Seri Setia Ir. Haji Suhaimi bin Haji Gafar, Minister of Development, Brunei Darussalam;
    2) Ir. Laksmi Dhewanthi, MA, IPU, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) , KLHK, Indonesia;
    3) R. Basar Manullang, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Indonesia;
    4) Dato’ Sri Tuan Ibrahim Tuan Man, Minister of Environment and Water;
    5) Dato’ Seri IR. DR. Zaini Bin Ujang, Secretary General, Ministry of Environment and Water, Malaysia;
    6) Grace Fu, Minister of Sustainability and the Environment, Singapore;
    7) Mr. Athapol Charoenshunsa, Director General of Pollution Control. Department, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand; dan
    8) Dr. Lim Jock Hoi, Secretary General of ASEAN Secretariat.

    Sub-regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution (MSC), adalah komite pengarah setingkat Menteri yang dibentuk pada tahun 2006 oleh ASEAN Ministers Meeting on Environment (AMME).

    Tujuannya, untuk mengawal implementasi program dan kegiatan kerja sama penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah selatan ASEAN (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand).

    Komite dibentuk di tingkat sub-regional mengingat adanya perbedaan karakteristik musim kemarau di ASEAN sebelah selatan dan sebelah utara. Keketuaan MSC ditunjuk secara bergiliran dari negara anggota dengan durasi 1 tahun.

    Baca juga : 

    MSC, melakukan pertemuan setiap tahun pada semester pertama sebelum dimulainya periode musim kemarau. Jika diperlukan dapat melakukan pertemuan kembali pada periode semester ke dua. MSC dibantu oleh sebuah Technical Working Group (TWG) yang beranggotakan pejabat eselon I (senior officials) dari masing-masing negara anggota.

    Saat membuka pertemuan ini, Wakil Menteri LHK menyatakan bahwa pertemuan MSC-22 merupakan pertemuan tingkat Menteri yang sangat penting, untuk berbagi informasi dan diskusi berbagai isu yang dapat memperkuat implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP).

    The 26th Conference of Parties of UNFCCC (COP26) yang baru saja selesai dilaksanakan, menghasilkan Glasgow Climate Pact dan Paris Rule Book yang akan menjadi pedoman pelaksanaan Paris Agreement.

    Diharapkan dari pedoman tersebut dapat menjadi semangat untuk mempercepat pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control yang dapat berkontribusi positif terhadap pengurangan Gas Rumah Kaca (GRK) di Regional ASEAN.

    Pada pertemuan ini juga, negara-negara MSC Countries mengapresiasi upaya Indonesia dalam penanganan kabut asap lintas batas, sehingga dalam 2 tahun terakhir tidak terdapat transboundary haze pollution. []

  • Setiap Pembangunan Harus Seimbang dengan Menurunkan Deforestasi dan Emisi

    peloporberita.com/ | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan kembali pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah harus seiring dengan kebijakan menurunkan deforestasi dan emisi.

    ”Presiden Jokowi juga menekankan, setiap kementerian dalam membangun apapun harus memperhatikan lingkungan dan dampaknya. Pesan itu telah direalisasikan dalam langkah kerja lapangan yang dalam beberapa waktu ini terus berlangsung,” tegas Siti Nurbaya di Glasgow, Kamis (04/11/2021).

    Selama 6-7 tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam bentuk kerja nyata, terutama dalam menekan angka deforestasi dan penurunan emisi. Pada 2020, angka deforestasi menurun drastis menjadi hanya 115,2 ribu ha dan merupakan angka deforestasi terendah dalam 20 tahun terakhir.

    Baca juga: Menteri LHK Siti Nurbaya: Indonesia Serius Kendalikan Perubahan Iklim, Bukan Basa-basi atau Narasi Saja

    Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga bisa ditekan hingga 82 persen pada 2020, ketika dunia sedang mengalami cuaca esktrem yang mengakibatkan sejumlah negara seperti Amerika dan Kanada harus mengalami karhutla.

    Pemerintah RI juga melaksanakan kebijakan lainnya dengan moratorium hutan primer dan gambut seluas 66 juta ha, penataan regulasi, pengendalian dan pemulihan lahan gambut lebih kurang 3,4 juta ha. Selain itu juga dilakukan optimasi lahan tidak produktif, penegakan hukum, restorasi, rehabilitasi hutan untuk pengayaan tanaman dan peningkatan serapan karbon.

    ”Sejak 2019 Presiden telah meningkatkan penanaman kembali 10 kali lipat, dan pengelolaan hutan lestari,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya. []

  • Mendagri: Aplikasi ASAP Terobosan Besar Tangani Karhutla

    peloporberita.com/ | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, aplikasi Sistem Analisa Pengendalian Karhutla atau ASAP Digital Nasional merupakan terobosan besar untuk menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Terlebih, setiap tahunnya ada beberapa titik api yang muncul di beberapa daerah di Indonesia.

    Hal ini disampaikan Tito dalam peluncuran Aplikasi tersebut oleh Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) bersama beberapa menteri, seperti Mendagri, Menteri KLHK, beserta Panglima TNI, perwakilan dari Kemenko Polhukam, dan Kepala Badan Restorasi Gambut. Peluncuran ini, juga dihadiri oleh para Gubernur serta Kapolda melalui sambungan virtual, pada Rabu, 15 September 2021.

    “Selain terhadap Karhutla, Asap Digital juga memonitoring terkait bencana alam, perlindungan terhadap hewan langka, serta ilegal mining.”

    “Aplikasi ASAP ini merupakan sebuah terobosan yang sangat maju yang dikembangkan oleh Kapolri untuk mempermudah dan memantau situasi, serta dapat meminimalisasi terjadinya kebakaran hutan,” tutur Mendagri berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/, Kamis, 16 September 2021.

    Saat berdialog dengan Kapolsek Wilayah Jambi, Mendagri menuturkan, Indonesia pernah mengalami dua kali kebakaran hutan yang hebat, yakni pada 2015 dan 2019 saat dirinya masih menjabat sebagai Kapolri.

    “Kami mengerti betul usaha baik anggota Polri, TNI, masyarakat yang turut serta membantu mencari titik api serta memadamkan api, berjuang,” kenang Mendagri.

    Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, peluncuran aplikasi ini merupakan tindak lanjut dari program Kapolri yang diteruskan kepada Presiden RI. Aplikasi ini, kata dia, dapat memonitoring secara langsung dari aplikasi yang sebelumnya sudah disepakati melalui MoU dengan beberapa lembaga negara.

    Salah satu isi kesepakatan itu, yakni memasang 20 titik CCTV di beberapa lokasi wilayah Indonesia. Pada tahap pertama, ada 10 Polda yang telah memasang CCTV ini. Selanjutnya, pada tahap kedua, jumlah titik pemasangan ini bakal ditambah.

    “ASAP Digital Nasional merupakan penyempurnaan aplikasi yang sudah dilakukan sebelumnya di beberapa wilayah, yang nantinya ke depan diharapkan dapat bekerja secara cepat,” tegas Kapolri.

    “Selain terhadap Karhutla, Asap Digital juga memonitoring terkait bencana alam, perlindungan terhadap hewan langka, serta ilegal mining. Saat ini sudah terpasang 28 titik cctv di 10 Polda yang ke depannya akan ditambah 40 titik CCTV,” sambungnya.

    Aplikasi ini mempunyai beberapa fitur, di antaranya memiliki CCTV yang mampu memperbesar tangkapan gambar hingga 40x zoom. Selain itu, aplikasi ini juga mampu memonitoring hotspot (titik panas), titik sumur bor aktif, lalu lokasi hutan tanam industri, prakiraan cuaca, hingga mampu memonitoring kondisi udara.

    Kapolri berharap, keberadaan aplikasi ini dapat digunakan dan dimaksimalkan oleh para anggota untuk melihat serta memantau titik api. []