peloporberita.com

Tag: Jepang

  • Menteri Pertahanan Jepang Bakal Bertemu dengan ASEAN

    Jakarta | Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi pada Jumat (17/06/2022) mengatakan akan mengadakan pertemuan para menteri pertahanan dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau the Association of Southeast Asian Nations (Asean) pada pekan depan di Kamboja.

    Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengawasi secara dekat peningkatan ketegasan maritim Tiongkok di wilayah tersebut.

    “Ini adalah kesempatan yang berarti untuk bertukar pandangan tentang masalah keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Saya berharap dapat mempromosikan saling pengertian dan kepercayaan,” kata Kishi yang dikutip dari Kyodo News, Jumat.

    Dia menambahkan bahwa Jepang bermaksud untuk mempertahankan dan memperkuat wilayah Indo-Pasifik.

    Menurut Kementerian Pertahanan, pertemuan yang dijadwalkan berlangsung dari Selasa hingga Rabu itu, akan menjadi pertemuan langsung pertama antara menteri pertahanan Jepang dan Asean sejak November 2019.

    Jepang telah berusaha meningkatkan hubungan dengan anggota Asean di bidang pertahanan lantaran mereka berada di wilayah strategis penting yang menguasai jalur laut utama, termasuk Laut Tiongkok Selatan. Beberapa anggota memiliki sengketa wilayah dengan Tiongkok di laut.

    Kishi mengatakan dia juga akan mengadakan pertemuan terpisah dengan rekan-rekannya, termasuk Kamboja, Indonesia, Brunei dan Vietnam. Adapun kelompok regional 10 anggota juga termasuk Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Filipina.[]

  • Turis Asing Bisa ke Jepang Lagi Mulai 10 Juni

    Jakarta | Setelah dua tahun pembatasan Covid-19, Jepang akhirnya berencana membuka pintunya kembali bagi turis asing secara bertahap mulai 10 Juni. Meski demikian, pemerintah Jepang menerapkan sejumlah syarat mutlak, salah satunya mengenai pemakaian masker.

    Pemerintah Jepang menegaskan bahwa turis asing yang ingin berwisata ke negara itu wajib memakai masker, meski di luar ruangan. Selain itu, turis asing juga harus memiliki asuransi kesehatan swasta dan didampingi oleh pemandu wisata selama mereka berlibur di Jepang.

    Badan Pariwisata Jepang atau Japan Tourism Agency (JTA) menegaskan bahwa hanya pengunjung dengan paket wisata yang akan mendapat izin masuk selama fase pertama pembukaan kembali.

    “Pemandu wisata harus sering mengingatkan peserta tur tentang tindakan pencegahan infeksi yang diperlukan, termasuk mengenakan dan melepas masker, di setiap tahap tur,” tulis pedoman JTA, seperti dikutip dari Reuters.

    JTA menegaskan bahwa pemakaian masker sangat diwajibkan, bahkan di luar ruangan harus tetap memakai masker dalam situasi di mana orang berbicara dalam jarak dekat.

    Sebelumnya, Jepang menerapkan sejumlah aturan pembatasan paling ketat di dunia selama pandemi, termasuk menutup pintu bagi hampir semua orang yang bukan penduduk Jepang.

    Kini, negara tersebut mulai melonggarkan aturan pembatasannya lantaran sudah banyak negara lain yang juga membuka pintu masuk bagi warga negara asing.

    Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pun berjanji untuk menyelaraskan langkah-langkah perbatasan dengan negara kaya lainnya.[]

  • Survei: Warga Asean Pilih Tiongkok Sebagai Mitra Masa Depan Terpenting

    Jakarta | Hasil jajak pendapat pemerintah Jepang yang dirilis Rabu (25/05/2022) menunjukkan bahwa hampir setengah dari orang yang disurvei di Asia Tenggara memilih Tiongkok sebagai mitra paling penting di kawasan itu di masa depan, melampaui Jepang untuk pertama kalinya.

    Survei menunjukkan 48% responden dari 10 anggota Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) memilih Tiongkok, tidak berubah dari survei terakhir pada tahun fiskal 2019. Diikuti oleh 43% untuk Jepang, turun 8 poin, dan 41% untuk Amerika Serikat, naik 4 poin.

    Ini menandai pertama kalinya Beijing menduduki peringkat pertama sejak Kementerian Luar Negeri Jepang memulai survei dalam format saat ini pada tahun fiskal 2015.

    Hasilnya mungkin mencerminkan hubungan yang semakin dalam dengan Tiongkok dan meningkatkan pengaruhnya di Asean melalui diplomasi vaksin dalam memberikan suntikan vaksin Covid-19 untuk negara-negara berkembang, kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang seperti dikutip dari Kyodo News.

    Ketika ditanya mengenai negara mana yang mereka yakini sebagai mitra penting saat ini, 56% responden memilih Tiongkok, turun 3 poin namun tetap berada di urutan teratas. Kemudian 50% memilih Jepang, turun 7 poin.

    Firma riset pemasaran yang berbasis di Hong Kong, Ipsos yang ditugaskan oleh Kementerian Luar Negeri, melakukan survei secara online dan secara langsung pada bulan Januari. Survei itu mencakup 2.700 responden di semua anggota Asean, kecuali Myanmar yang dilanda konflik, mulai dari usia 18 hingga 59 tahun.[]

  • Jepang Lipatgandakan Batas Kedatangan Turis Asing Mulai Juni

    Jakarta | Semakin banyak negara yang memutuskan hidup berdampingan dengan Covid-19, seiring dengan gencarnya vaksinasi di berbagai negara. Perekonomian pun beranjak pulih, termasuk dari sektor pariwisata yang paling terpukul ketika pandemi dimulai pada 2020. Sejumlah negara kini semakin melonggarkan berbagai pembatasan.

    Salah satunya adalah Jepang yang mulai bulan depan akan melipatgandakan batas kedatangan warga asing menjadi 20.000 orang per hari.

    Mengutip Reuters, Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno pada Jumat (20/05/2022) mengatakan bahwa pelancong dari sebagian besar negara tidak akan diminta untuk memberikan hasil tes negatif Covid-19, mereka juga tidak harus dikarantina pada saat kedatangan.

    Jepang menerima pelancong bisnis, pelajar asing, dan akademisi tetapi bukan turis, kecuali dalam jumlah terbatas dalam uji coba paket wisata. Matsuno mengatakan, pengalaman dengan uji coba akan digunakan dalam keputusan selanjutnya untuk dibuka kembali lebih lanjut.

    Kebijakan ini termasuk untuk pada pendatang dari semua anggota lain dari Kelompok Tujuh atau Group of Seven (G7), yang menyumbang hingga 80% dari pendatang asing di Jepang.

    G7 adalah sebuah grup yang terdiri dari tujuh negara, yaitu Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya dan Amerika Serikat (AS). Anggota G7 adalah negara-negara yang mewakili lebih dari 64% kekayaan bersih global atau sekitar USD 263 triliun.[]

  • Kunjungan Biden ke Asia Dibayangi Kekhawatiran Nuklir Korea Utara

    Jakarta | Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berangkat ke Korea Selatan dan Jepang pada Kamis (19/05/2022) untuk memperkuat kepemimpinan AS di Asia. Perjalanan Biden dibayangi oleh kekhawatiran uji coba nuklir Korea Utara dan juga saat perhatian Gedung Putih telah tertuju ke Rusia dan Eropa.

    Kunjungan Biden ini disebut-sebut sebagai bukti bahwa AS sedang membangun sejumlah langkah baru-baru ini untuk memperkuat porosnya selama bertahun-tahun ke Asia, di mana kekuatan komersial dan militer Tiongkok yang meningkat telah melemahkan dominasi AS selama beberapa dekade.

    Sebelum Biden terbang ke Seoul, Biden bertemu dengan para pemimpin Finlandia dan Swedia di Gedung Putih, untuk merayakan aplikasi mereka bergabung dengan NATO, seperti dikutip dari AFP.

    Gedung Putih mengatakan, selama putaran pertama, Biden akan mengunjungi pasukan AS dan Korea Selatan, namun tidak akan melakukan perjalanan kepresidenan tradisional ke perbatasan berbenteng yang dikenal sebagai DMZ antara Korea Selatan dan Korea Utara.

    Setelah Korea Selatan, Biden ke Jepang pada hari Minggu untuk mengadakan pertemuan puncak dengan para pemimpin kedua negara, serta bergabung dengan pertemuan puncak regional Quad, pengelompokan Australia, India, Jepang dan AS.

    Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan menegaskan tidak ada ketegangan antara masalah Eropa dan Asia, bahkan ia menyebutnya saling memperkuat.

    “Ada sesuatu yang cukup menggugah dari pertemuan dengan presiden Finlandia dan perdana menteri Swedia untuk memperkuat momentum di balik aliansi NATO dan tanggapan dunia bebas terhadap Ukraina, kemudian naik pesawat dan terbang ke Indo-Pasifik,” ucap Sullivan.[]

  • Sony Targetkan Emisi Nol Bersih di Seluruh Bisnisnya Pada 2040

    Jakarta | Perusahaan Jepang Sony memajukan target mencapai netralitas karbon emisi nol bersih di seluruh bisnisnya menjadi tahun 2040. Keputusan itu diambil karena risiko perubahan iklim menjadi lebih nyata dan serius di seluruh dunia, dan transisi ke masyarakat yang terdekarbonisasi telah menjadi masalah yang mendesak.

    Tak hanya itu, Sony juga menyatakan ingin pabriknya sendiri menjadi netral karbon pada tahun 2030, satu dekade lebih awal dari tujuan sebelumnya, dan berencana mencapainya dengan meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan penghematan energi.

    Langkah ini menuai pujian dari berbagai pihak, meskipun ada keraguan bagaimana Sony memenuhi targetnya itu atau bagaimana Sony berinvestasi dalam teknologi baru yang menghilangkan karbon dari atmosfer atau mengubahnya menjadi senyawa yang kurang berbahaya.

    Menghilangkan emisi dari area seperti produk, rantai pasokan dan logistik, sebagian harus dicapai dengan berinvestasi pada perusahaan rintisan yang berfokus pada penghilangan karbon dan proyek yang mendorong penyerapan karbon dengan apa yang disebut ekosistem tambahan.

    Juru kampanye keuangan senior di grup iklim Jepang 350.org Eri Watanabe mengatakan, pengumuman Sony adalah sinyal positif bahwa perusahaan serius menangani perubahan iklim. Namun, menurutnya, metode penghapusan ini tidak terbukti dan tidak pasti apakah itu dapat berkontribusi pada jalur dekarbonisasi.

    Mengutip AFP, pakar iklim PBB mengatakan umat manusia memiliki waktu kurang dari tiga tahun untuk menghentikan kenaikan emisi karbon yang menghangatkan planet, dan kurang dari satu dekade untuk memangkasnya hingga hampir setengahnya untuk mencoba membatasi pemanasan global pada target 1,5 derajat Celcius.

    Jepang, yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil impor, bertujuan menjadi netral karbon pada tahun 2050. Menurut data Komisi Eropa, Jepang adalah penghasil karbon terbesar keenam di dunia, jika UE dihitung sebagai satu blok.[]

  • Tokyo Bakal Mengakui Hubungan Sesama Jenis Mulai November

    Jakarta | Tokyo akan mulai mengakui hubungan kemitraan sesama jenis mulai November, setelah merevisi aturan saat ini. Hingga sekarang, Jepang adalah satu-satunya negara dari negara Kelompok Tujuh (G7) yang tidak mengakui serikat sesama jenis, dan konstitusinya menetapkan bahwa pernikahan hanya akan dilakukan dengan persetujuan bersama dari kedua jenis kelamin.

    Namun, dalam beberapa tahun terakhir, otoritas lokal di seluruh Jepang telah membuat langkah untuk mengakui hubungan sesama jenis, meskipun pengakuan itu tidak membawa hak yang sama seperti pernikahan di bawah hukum.

    “Kami mengumpulkan opini dari publik selama dua bulan terakhir dan kami mendengar opini (dari pasangan sesama jenis) yang mengatakan mereka ingin diakui sebagai pasangan,” kata juru bicara pemerintah Tokyo yang dikutip dari AFP.

    Pemerintah berencana meminta legislator untuk menyetujui revisi peraturan daerah bulan depan, dan kemudian mulai menerima aplikasi untuk sertifikat pada bulan Oktober dan menerbitkannya pada November.

    Juru bicara tersebut menambahkan bahwa pemerintah kota sedang mempertimbangkan untuk menawarkan berbagai layanan yang saat ini hanya tersedia untuk pasangan menikah bagi mereka yang memiliki sertifikat kemitraan, termasuk melamar apartemen yang dikelola kota.

    Pada tahun 2015, distrik Shibuya Tokyo menjadi tempat pertama di Jepang yang mulai mengeluarkan sertifikat “kemitraan” simbolis untuk pasangan sesama jenis, yang kemudian diikuti oleh sejumlah daerah lain.

    Aktivis mengatakan, lebih dari 200 kota kini telah mengakui kemitraan sesama jenis, memberikan hak pasangan, termasuk kemampuan mengunjungi pasangan di rumah sakit dan menyewa properti bersama-sama.

    Saat ini, Taiwan adalah satu-satunya negara di Asia dengan kesetaraan pernikahan, setelah mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan melegalkan hubungan sesama jenis pada tahun 2019.[]

  • Tingkatkan Kualitas Layanan Sosial, Risma Bakal Kirim Pegawai Kemensos Belajar di Jepang

    Jakarta – Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, dirinya bakal membuka kesempatan bagi para pegawai Kementerian Sosial untuk belajar di negara maju.

    Hal ini, untuk memberikan layanan terbaik kepada penerima manfaat sehingga dibutuhkan SDM handal yang ahli di bidangnya, baik terkait dengan anak, lanjut usia (lansia) dan penerima manfaat jenis lainnya.

    “Saya berencana memberangkatkan temen-temen ke Jepang untuk melihat fasilitas dan belajar di sana supaya kita tidak banyak tertinggal,” tutur Risma saat memberikan arahan di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial secara daring di Jakarta, Rabu (27/04/2022).

    Mensos menjelaskan, dengan mengasah pengetahuan, diharapkan terbentuk SDM yang profesional dan bertugas pada posisi yang tepat. Misalnya lansia, anak-anak, dan lainnya.

    “Mungkin setelah melalui assesmen dibutuhkan psikolog. Maka para pimpinan UPT diminta menghadirkan psikolog bukan ditangani oleh SDM seadanya,” tegas Risma.

    Ia juga menyampaikan bahwa yang tak kalah penting adalah memastikan peralatan di sentra milik Kemensos sesuai kebutuhan dan mengikuti perkembangan sesuai zaman.

    “Selain itu, untuk mendukung peningkatan layanan agar lebih baik di balai-balai perlu digelar training personel untuk saling bertukar ilmu dan pengalaman, seperti bagaimana menangani lansia, penyandang disabilitas, anak maupun ODGJ,” tandas Mensos. []

  • KKP Ingin Jepang Bebaskan Tarif Bea Masuk Produk Tuna Kaleng Indonesia

    Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ingin produk tuna Indonesia, khususnya tuna kaleng dibebaskan dari bea masuk ke pasar Jepang seperti produk tuna dari Thailand maupun Filipina.

    Selama ini, produk tuna asal Indonesia terkena tarif bea masuk Most Favoured Nation (MFN) oleh Pemerintah Jepang

    “Dalam Public Private Dialogue Track 1.5 Indonesia-Jepang yang berlangsung kemarin di Jakarta, kami sampaikan kembali mengenai pembebasan tarif bea masuk ini,” tutur Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Artati Widiarti melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (26/04/2022).

    Artati menjelaskan, keuntungan yang akan didapat Jepang melalui penghapusan empat pos tarif tuna asal Indonesia, yaitu memperluas sumber pasokan tuna untuk importir negara tersebut dengan harga yang bersaing sekaligus mendukung pemberantasan IUU Fishing dan perikanan berkelanjutan.

    Pembebasan tarif bea masuk tuna Indonesia, telah dibahas dalam perundingan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) sejak tahun 2014 silam.

    [irp]

    Kemudian pada 2018, Jepang menyampaikan akan membuka akses pasar tuna kaleng Indonesia dengan syarat memperoleh perizinan atas operasi armada milik badan usaha joint venture investasi Jepang.

    Pasca pemberlakuan Omnibus Law dan peraturan pelaksanaannya, syarat yang diajukan Jepang secara otomatis terpenuhi. Untuk itu, KKP kini meminta otoritas Jepang untuk membuka akses pasar produk tuna kaleng Indonesia di negeri Sakura.

    “Untuk itu pada pertemuan ini, KKP minta dukungan dari METI dan Keidanren untuk mempertimbangkan penghapusan bea masuk ke Jepang untuk produk tuna kaleng Indonesia dengan menekankan keuntungan yang akan didapat oleh investor Jepang,” tegas Artati. []

    [irp]

  • Jepang Bakal Tingkatkan Produksi Baterai untuk EV

    Jakarta | Pemerintah Jepang menargetkan pangsa pasar baterai isi ulang secara global bisa mencapai 20% pada tahun 2030. Untuk mendukung target itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi global di perusahaan Jepang hampir 10 kali lipat menjadi 600 GWh.

    “Kami akan meningkatkan dukungan kami untuk membantu industri baterai Jepang memulihkan pangsa pasar global, yang telah hilang selama beberapa tahun terakhir dalam pertempuran dengan saingan China dan Korea Selatan,” ujar Direktur di Kementerian Industri Jepang Nobutaka Takeo seperti dilansir dari Reuters.

    Untuk target 2030, Jepang akan meningkatkan kapasitas produksi domestik baterai yang digunakan dalam kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) dan sistem penyimpanan energi menjadi 150 GWh pada tahun 2030, dari sekitar 20 GWh saat ini.

    Langkah itu juga bertujuan memperluas kapasitas produksi global oleh produsen baterai Jepang menjadi 600 GWh pada tahun 2030, dari saat ini yang berkisar 60-70 GWh, dan akan menargetkan komersialisasi skala penuh dari baterai solid-state sekitar tahun 2030.

    Baterai adalah produk andalan bagi Jepang untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. Pasalnya, baterai adalah teknologi paling penting dalam elektrifikasi mobil dan perangkat mobilitas lainnya.[]