peloporberita.com

Tag: Jawa Barat

  • Anak Pertama Ridwan Kamil Hilang saat Berenang di Sungai Aare Swiss, Pencarian Dilanjutkan Hari ini

    Jakarta – Kabar menghilangnya anak pertama Ridwan Kamil, Emmeril Khan Mumtadz (Eril) dibenarkan oleh adik Gubernur Jawa Barat tersebut, Elpi Nazmuzaman. Eril sebelumnya, dilaporkan hilang di Swiss saat berenang di Sungai Aare, Bern pada Kamis (26/05/2022).

    “Bahwa benar anak pertama kakak kami, Ridwan Kamil, yang bernama Emmeril Khan Mumtadaz atau biasa dipanggil Eril mengalami musibah di Bern, Swiss pada 26 Mei 2022 siang hari waktu Swiss,” tutur Elpi dikutip Jumat (27/05/2022).

    Adapun saat kejadian, Ridwan Kamil tengah melakukan perjalanan dinas di Inggris bersama delegasi Pemprov Jabar. Sedangkan menurut Elpi, keluarganya berada di Swiss untuk mencari sekolah untuk Eril yang akan melanjutkan jenjang S2.

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengatakan, bahwa KBRI Bern sudah berkoordinasi dengan kepolisian Swiss dan pencarian yang dilakukan sejak kemarin dilanjutkan hari ini.

    “KBRI Bern telah berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk proses pencarian. Upaya pencarian langsung dilakukan pada 26 Mei dengan menyusuri Sungai Aare dan akan terus dilanjutkan pada hari ini, 27 Mei 2022,” sebut Jubir Kemlu Teuku Faizasyah, Jumat (27/05/2022).

    Kronologi Kejadian

    Elpi mengungkapkan, Kronologi kejadian bermula saat Eril berenang di Sungai Aaree, Bern bersama adik dan kawannya.

    “Saat ingin naik ke permukaan, Eril terseret arus sungai yang cukup deras yang sebelumnya sempat mendapat bantuan dari kawannya. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 Mei 2022 siang hari waktu Swiss dengan kondisi cuaca cerah,” ungkap Elpi.

    Pencarian sudah dilakukan selama 6 jam. Keluarga berharap Eril bisa ditemukan dalam keadaan selamat dan sehat.

    “Kondisi saat ini Eril sedang dalam pencarian tim SAR dan polisi Swiss. Namun pencarian dihentikan sementara karena hari mulai gelap dan rencananya akan dilanjutkan besok pagi,” sebut Elpi.

    [irp]

    “Kami mohon doa agar Eril dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat dan baik. Dapat berkumpul kembali bersama keluarga dalam keadaan sehat wal afiat,” sambungnya.

    Sungai Aare sendiri, adalah tempat berenang langganan saat musim panas. Berenang di Sungai Aare adalah salah satu kegiatan resmi dalam daftar tradisi Swiss UNESCO. Sungai Aare merupakan sungai terpanjang yang mengalir di Swiss dan terletak di Kota Bern, Ibu Kota Swiss dengan panjang 288 kilometer dengan air berwarna biru kehijauan.

    Berenang di sungai tersebut hanya disarankan bagi perenang handal. Selain itu, beberapa hal perlu diperhatikan jika ingin berenang di sama, misalnya anak-anak harus ditemani orang dewasa dan harus terus berada dalam jangkauan orang dewasa.[]

    [irp]

  • Sandiaga Uno Dukung Cisaat Subang Masuk Jaringan Desa Wisata

    peloporberita.com/ – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong Desa Cisaat, Subang, Jawa Barat, untuk masuk ke dalam Jaringan Desa Wisata (Jadesta) melalui partisipasi di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022.

    Hal ini disampaikan Menparekeraf saat mengunjungi Desa Cisaat Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (5/3/2022). Menurutnya, desa wisata Cisaat adalah desa yang memiliki potensi daya tarik alam, budaya, dan produk ekonomi kreatif.

    “Kami mendukung Desa Cisaat ini menjadi desa wisata yang masuk dalam Jadesta bersama 100 desa wisata lainnya/ Insya Allah Kabupaten Subang akan menjadi JAWARA (Jaya, Istimewa, dan Juara). ADWI 2022 masih dibuka pendaftarannya sampai 31 Maret 2022,” tutur Menparekraf.

    Ia juga mengapresiasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) desa yang memiliki slogan “Datang sebagai tamu, pulang membawa ilmu” yang sudah mengambil peran untuk membangun potensi desa.

    “Potensi Desa Cisaat yang bisa dikembangkan adalah potensi buah nanas, wisata edukasi susu sapi perah, dan satu program yang memiliki unsur keberlanjutan energi baru dan terbarukan yaitu produk arang dari kayu mahoni yang sudah diekspor,” ungkap Sandiaga.

    Menparekraf memaparkan, pada tahun 2016 desa ini sudah ditetapkan oleh Bupati Subang sebagai desa wisata. Desa Wisata Cisaat juga menjadi desa wisata edukasi yang sudah didatangi 1.254 wisatawan pada 2016 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 1.850 wisatawan.

    “Subang ini destinasi yang lokasinya tidak terlalu jauh dengan Jakarta dan menawarkan potensi yang menarik bagi wisatawan. Yang bisa diunggulkan adalah wisata edukasinya karena lain dari pada yang lain. Saya harapkan ini menjadi best practice bagi desa wisata lain,” tandas Sandiaga Uno. []

  • Koperasi Produsen di Garut Ekspor Kopi Perdana ke Belanda

    peloporberita.com/ – Koperasi Produsen Sari Buah Kopi dari Desa Mekarsari, Cikajang, Garut, Jawa Barat, melepas ekspor kopi yang dipesan Belanda. Pesanan itu, sebanyak 2 kontainer dengan nilai ekspor sebesar Rp4 miliar. Ekspor kopi tersebut, dilakukan berdasarkan kerjasama yang baik antara PT Astra Internasional Tbk dan Institut Pertanian Bogor (IPB).

    Menurut Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi dan UKM, Luhur Pradjarto ekspor ini menjadi bukti bahwa dengan pengelolaan dan kerjasama yang baik oleh berbagai pihak, ekspor produk perkebunan bisa dilakukan oleh koperasi. Hal ini, disampaikannya dalam acara Pelepasan Ekspor Kopi tersebut, Rabu, (2/3/2022).

    “Kegiatan pelepasan ekspor seperti ini diharapkan dapat berkelanjutan, tidak berhenti disini saja, agar menghasilkan nilai ekspor yang terus meningkat. Saya sangat bangga dan apresiasi sekali dengan optimisme para petani milenial ini untuk memajukan komoditas unggulan daerah khususnya kopi,” tutur Luhur.

    Luhur menyampaikan, permintaan kopi dunia saat ini trennya sedang meningkat. Pada 2021 lalu volume ekspor kopi Indonesia mencapai 380,17 ribu ton atau naik sekitar 1,21 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 375,60 ribu ton. Sedangkan nilai ekspor kopi sebesar USD842,52 juta. Terdapat kenaikan sekitar 4,11 persen dibandingkan 2020 yang sebanyak USD809,20 juta.

    Luhur menambahkan bahwa Pemerintah juga siap memfasilitasi para pelaku UMKM dan koperasi mendapatkan akses pembiayaan murah karena targetnya tahun 2024 sebesar 30 persen kredit perbankan untuk UMKM.

    Hal senada disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Menurutnya, masa depan ekonomi Indonesia ditopang olah sektor pertanian dengan syarat harus dipadukan dengan teknologi. Oleh sebab itu dia berharap para lulusan perguruan tinggi dapat kembali ke desa untuk membangun ekonomi dengan konsep modern.

    “Ini bisa terwujud dengan kolaborasi pentahelix yang erat. Jawa Barat itu ekspor rata rata per tahun untuk produk pertanian Rp200 milar. Mudah mudahan bisa kita tingkatkan sampai triliun dengan praktik yang baik seperti har ini sehingga Jawa Barat bisa menjadi unggulan eksportir kopi di Indonesia,” tegasnya.

    Sementara Rektor IPB, Arif Satria menyatakan pihaknya kini telah mendampingi 53 desa di Jawa Barat untuk mengembangkan produk lokalnya agar bisa menembus pasar ekspor. Di sektor pertanian, dia berharap para petani yang tergabung dalam wadah koperasi atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dapat mengaplikasikan teknologi inovasi yang dikembangkan oleh IPB agar produktivitasnya meningkat.

    Koperasi Produsen di Garut Ekspor Kopi Perdana ke Belanda
    Koperasi Produsen di Garut Ekspor Kopi Perdana ke Belanda. (foto:Pelopor.id/KemenKopUKM)

    “Kita terus berupaya meningkatkan inovasi, alhamdulillah desa-desa yang kita dampingi mulai berkembang. IPB berusaha maksimal mendongkrak potensi desa terutama di masa krisis sektor pertanian selalu unggul tahan banting dan tidak pernah mengalami kontraksi,” tandasnya.

    Dalam kesempatan yang sama Ketua Koperasi Produsen Sari Buah Kopi, Juanda bersyukur bahwa perjuangannya untuk membangun koperasi produksi kopi akhirnya membuahkan hasil. Walaupun usia koperasi masih tergolong muda namun untuk pemrosesan dan produksi kopi sudah dilakukannya selama tujuh tahun.

    Selama itu, jatuh bangun membangun koperasi produksi kopi telah dirasakannya. Dan kini koperasi dengan luas lahan produktif sebesar 2.815 hektare ini akhirnya pecah telor mengekspor produk kopi atas nama koperasi. []

  • Dorong Full Mekanisasi Sektor Pertanian, Kementan Kucurkan Taxi Alsintan di Jawa Barat

    peloporberita.com/ – kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pembangunan pertanian Indonesia agar full mekanisasi sebagaimana sektor pertanian negara-negara maju. Salah satu upayanya adalah melalui program Taksi Alsintan (alat mesin pertanian).

    Direktur Alsintan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan Andi Nur Alam Syah mengatakan, Taksi Alsintan merupakan program penyediaan alsintan secara mandiri melalui fasilitasi bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan program tersebut, petani bisa dengan mudah memiliki Alsintan tanpa harus lagi mengandalkan bantuan pemerintah.

    Hal ini disampaikan Andi Nur Alam Syah pada acara penyerahan Alsintan untuk pengembangan program Taxi Alsintan melalui KUR di Balai Besar Penilitian Padi Sukamandi, Subang, Jawa Barat.

    “Hari ini di Subang, Kementan realisasikan 36 unit combine harvester dan 4 unit traktor roda empat untuk Provinsi Jawa Barat dan untuk Kabupaten Subang sendiri 3 unit combine harvester dan 2 unit traktor traktor roda dua,” tuturnya , Sabtu (26/2/2022).

    Nur Alam juga menyampaikan, realisasi penyaluran Alsintan di Provinsi Jawa Barat akan terus ditingkatkan volumenya dan selanjutnya diklasterkan untuk terkoneksi dengan Taxi Alsintan.

    Provinsi Jawa Barat sebagai sentra produksi pangan khususnya padi nasional, lanjut Nur Alam, harus ditopang penuh dengan hadirnya Taxi Alsintan sehingga dapat menghadapi dampak perubahan iklim ekstrem sehingga kedepannya penyediaan pangan tetap terjamin bahkan surplus yang dapat digunakan untuk ketahanan pangan nasional bahkan ekspor.

    “Bantuan alsintan yang dikucurkan pemerintah selama ini sudah banyak namun pengelolaannya kurang optimal. Nah, dengan Taxi Alsintan menjadikan petani dan kelompok tani maupun Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) tertransformasi menjalankan usahanya menjadi sebuah bisnis yang lebih modern. Usaha tani menjadi lebih efisien dan keuntungan yang diterima pun menjadi berlipat,” tegas Nur Alam.

    Ia juga menegaskan bahwa pihaknya telah berkolaraborasi dengan pihak perbankan dan perusahaan penyedia alsintan sehingga sejumlah problem dalam proses penyaluran KUR alsintan bisa teratasi dan para petani bisa langsung mendapatkan alsintan yang dikehendakinya.

    “Dengan perbankan dan penyedia, kita sepakat mempermudah payment (DP) atau uang muka KUR alsintan. Petani kini hanya terbebani DP 10 persen yang sebelumnya 30 persen dan penyedia alsintan siap membantu membayarkan DP 20 persen,” tandasnya.

     

    Sebelumnya, Mentan SYL mengatakan program Taxi Alsintan merupakan langkah kongkret mendorong pembangunan pertanian berbasis mekanisasi modern dalam jumlah besar di tingkat petani secara mandiri, dimana tidak lagi mengandalkan bantuan bersumber dari APBN.

    Taxi Alsintan adalah terobosan baru dan jawaban pembangunan pertanian Indonesia saat ini agar full mekanisasi sebagaimana sektor pertanian negara-negara maju yang tingkat produksinya tinggi dan kualitas pangan yang dihasilkan pun tinggi.

    “Dengan Taxi Alsintan, semua orang bisa memiliki alsintan secara pribadi dengan kita gunakan KUR, kemudian menggunakan sistem bagi hasil dengan petani. Kami masih butuh 1 juta alsintan untuk meningkatkan produktivitas, 1 traktor sehari bisa 4 hektar, waktu pengolahan lahan harus cepat, lahan jangan dibiarkan lama tidak ditanami. Paling lama 5 hari lah. Maka, olah lahan harus dikebut, pakai mekanisasi semua, sehingga bisa tercapai 1 tahun 4 kali panen,” pungkas Mentan. []

  • Ridwan Kamil Dukung Polisi Tindak Tegas GMBI Akibat Demo Ricuh

    peloporberita.com/ – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mendukung Polri dalam menindaklanjuti demo ormas GMBI yang berujung cekcok di Polda Jabar, Kamis (27/1/2022) lalu.

    Menurut pria yang akrab disapa Kang Emil ini, perkelahian dan pelecehan terhadap lambang Polda Jabar itu sangat disesalkan.

    “Saya mendukung tindakan nya yang tegas dari kepolisian memproses mereka yang melanggar hukum,” tutur Gubernur Jawa Barat tersebut berdasarkan keterangan tertulis yang dikutip Minggu, (30/1/2022).

    Terkait masalah ini, menurut Kang Emil, sebagai warga negara yang tinggal di negara hukum sudah sepantasnya menuruti aturan yang berlaku dan tidak mengganggu kenyamanan orang lain, bahkan ketika menyampaikan aspirasi sekalipun.

    “Kita hidup di negeri hukum dan negeri belas kasih. Berikan aspirasi dengan baik-baik dan tidak merusak fasilitas publik, apalagi sampai melecehkan simbol institusi,” ungkapnya.

    Selanjutnya, Mantan Wali Kota Bandung ini juga mengajak kita semua untuk bersama-sama menjaga kondusivitas Jawa Barat.[]

  • Sandiaga Uno: Naik Balon Udara Tidak Perlu ke Cappadocia, di Ciater Juga Ada

    peloporberita.com/ – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, wisata dengan balon udara tidak perlu jauh-jauh pergi ke Cappadocia, Turki. Lantaran di dalam negeri tersedia wisata balon udara tersebut. Tepatnya berada di Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

    “bisa naik balon udara yang tidak perlu ke Cappadocia cukup ke Ciater. Ini adalah salah satu bukti bangga berwisata #DiIndonesiaAja untuk kebangkitan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” tutur Menparekraf saat “Sarasehan dan Dialog Interaktif dengan Penggerak Wisata dan Pelaku UMKM” di Subang, Jawa Barat, Minggu (23/1/2022).

    Sandiaga mengatakan, Selain wisata balon udara, Subang juga memiliki desa-desa wisata yang memiliki daya tarik kuat. Ia pun mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Subang bersama pelaku parekraf yang berkomitmen dalam mengembangkan desa wisata.

    Beberapa waktu lalu, Pemkab Subang sempat membawa para pelaku parekraf, khususnya pengelola desa wisata untuk melakukan studi banding ke BUMDes Graha Mandala, Magelang, Jawa Tengah, yang dinilai telah berhasil mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pariwisata dan ekonomi kreatif.

    “Naik balon udara yang tidak perlu ke Cappadocia cukup ke Ciater,”

    Dalam studi banding tersebut, pengelola desa wisata serta pelaku parekraf Subang menggali ilmu tentang peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam tata kelola manajemen kepariwisataan desa wisata.

    “Adalah program Desa wisata. Kemarin saya berhenti di Balkondes Borobudur dan bertemu grup-grup Pokdarwis dari Desa Sidajaya yang melakukan pertukaran ilmu di sana. Kita harapkan desa wisata ini bisa menjadi lokomotif bagi kebangkitan pariwisata. Pariwisata saat ini sudah berubah yang tadinya rombongan hanya lihat-lihat (Rohali) saat ini menjadi rombongan jadi beli (Rojali),” ungkapnya.

    Sandiaga Uno
    Menparekraf Sandiaga Uno. (Foto:Pelopor.id/Kemenparekraf)

    Sandiaga juga menyoroti, produk ekonomi kreatif di Subang yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Namun, Sandiaga juga mendorong para pelaku UMKM untuk terus berinovasi, seperti dari segi kemasan agar bisa lebih memiliki daya tarik bagi wisatawan.

    “Di Subang saya juga tadi mencoba beberapa produk-produk ekonomi kreatif seperti jus nanas yang enak sekali dan rengginangnya juga enak. Namun dari segi kemasan rengginangnya tidak eye catching,” tegasnya.

    Untuk itu Kemenparekraf memiliki program BEDAKAN (Bedah Desain Kuliner Nusantara) yang akan memberikan pendampingan bagi pelaku parekraf dalam menghadirkan kemasan yang lebih menarik.

    “Produk kemasan lebih baik, minat masyarakat untuk membeli naik 80 persen. Selama ini banyak pelaku UMKM ekonomi kreatif tidak terlalu memperhatikan kemasannya karena sudah laku karena enak. Lantaran content is king, packaging is queen. King and Queen as a Kingdom atau digital ekosistem yang mampu produk-produk tersebut naik kelas,” tandasnya. []

  • Kata Timboel Siregar Soal Terobosan UMP Ala Ridwan Kamil

    peloporberita.com/ – Penetapan Upah Minimum (UM) berdasarkan ketentuan PP No. 36 Tahun 2021 menimbulkan polemik, insiden dan kreativitas Gubernur. Hampir semua Gubernur menetapkan kenaikan UM di 2022 berdasarkan PP No. 36 tahun 2021.

    Namun tidak dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi keputusan UMP 2022 menjadi 5,1 persen sehingga menimbulkan polemik lanjutan. Sedangkan Gubernur Banten, malah memancing amarah buruh dengan ucapan-ucapannya yang menimbulkan insiden hingga ke kepolisian.

    Di tengah polemik ini, muncul terobosan Gubernur Jawa Barat yang mencoba mencari titik tengah diantara banyak kepentingan. Menurut Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Terobosan pria yang disapa Kang Emil itu, perlu diapresiasi.

    “Beda dengan Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat tidak merevisi UMP dan UMK 2022 namun mengeluarkan keputusan “inovatif” tentang kenaikan upah bagi pekerja yang sudah bekerja 1 tahun atau lebih, yang selama ini tidak pernah diatur secara detail oleh Pemerintah,” tutur Timboel berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/, Rabu, (5/01/2022)

    Timboel Siregar

    Sebab menurut Timboel Siregar, ketentuan hukum positifnya hanya mengamanatkan kenaikan upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih ditentukan oleh kesepakatan antara pekerjat/buruh/ SP/SB dengan Manajemen perusahan.

    “Dengan menggunakan “pintu masuk” kewajiban Perusahaan membuat Struktur Skala Upah (SSU), Pemerintah bisa masuk mengatur nilai SSU tersebut. Ketentuan yang dibuat oleh Pak Ridwan Kamil ini tidak melanggar aturan, walaupun dalam UU Cipta Kerja maupun PP No. 36 Tahun 2021 Manajemen Perusahaan memiliki kewenangan membuat SSU,” ungkapnya.

    Timboel Siregar menjelaskan, menurut teori, Perikatan Hukum dapat dibangun melalui regulasi dan perjanjian. Pak Gubernur Jawa Barat membuat perikatan hukum baru dalam regulasi yang mewajibkan seluruh perusahaan menaikkan upah pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke atas antara 3,27 persen sampai 5 persen dari UM Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang berlaku tahun 2022.

    “Hal ini diatur dalam Diktum Kesatu Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 tentang Kenaikan upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih pada perusahaan di Jawa Barat, yang ditandatangani tanggal 31 Desember 2021,” tegasnya.

    Faktanya lanjut Timboel Siregar, selama ini masih banyak pekerja/buruh yang sudah bekerja satu tahun atau lebih dibayar sebatas UM atau malah kurang dari UM yang berlaku. Hal ini yang membuat Upah Minimum menjadi isu tahunan bagi pekerja/buruh. Pelanggaran ini tidak pernah diselesaikan oleh Pemerintah Cq. Kementerian Ketenagakerjaaan cq. Pengawas Ketenagakerjaan di pusat maupun di propinsi.

    “Saya menilai keputusan Gubernur Jawa Barat ini menjadi terobosan hukum baru ke depan untuk memastikan semua pekerja akan mendapatkan kenaikan upah, tidak hanya pekerja yang masa kerjanya di bawah 1 tahun. Hal ini memastikan juga pekerja di Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat yang tidak naik UM-nya, namun dengan adanya surat keputusan ini maka pekerja dengan masa kerja satu tahun ke atas akan menerima kenaikan antara 3,27 persen sampai 5 persen dari UM Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang berlaku tahun 2022,” tandasnya.

    Timboel Siregar juga menyampaikan bahwa selama ini pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih tidak memiliki kepastian mendapat kenaikan upah. Walaupun ada Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tapi sangat jarang yang mengatur tentang persentase kenaikan upah. Pada umumnya hanya diamanatkan sebatas normative saja yaitu berdasarkan kesepakatan.

    “Dengan Surat Keputusan ini Pak Ridwan Kamil mengembalikan marwah utama hubungan industrial yaitu hadirnya dialog sosial pengupahan antara pekerja dan pengusaha yaitu berupa perundingan untuk menentukan kenaikan upah antara 3,27 persen sampai 5 persen. Mekanisme Dialog sosial yang di UU Cipta Kerja dan PP No. 36 tahun 2021 sudah tidak ada lagi, coba dibangun lagi dengan surat keputusan Gubernur Jawa Barat ini,” sebutnya.

    Timboel Siregar juga meminta Ridwan Kamil agar tidak berhenti pada surat keputusan ini saja. Tetapi, harus memastikan Pengawas Ketenagakerjaan bekerja dengan professional dan merespon seluruh aduan pelanggaran UM dan surat keputusan ini. Pengawas Ketenagakerjaan juga harus mampu menindaklanjuti hasil temuan ke ranah hukum berikutnya bila memang ada pelanggaran UM dan surat keputusan.

    “Pak Gubernur Ridwan Kamil harus membuat kanal-kanal pelaporan yang lebih mudah atas pelanggaran UM dan surat keputusan 561 ini, dan memastikan tindaklanjut laporan tersebut tidak lebih dari seminggu sejak dilaporkan. Pak Gubernur harus mengawasi dan memonitor kinerja Pengawas Ketenagakerjaan sehingga para pengawas ketenagakerjaan di Jawa Barat bekerja lebih baik lagi,” tandasnya.

    Sementara seluruh Pengusaha di wilayah Jawa Barat harus mematuhi surat keputusan no. 561 ini, karena sifatnya mengikat. Dan bagi kalangan SP/SB dan pengusaha di tempat kerja harus mulai berunding menindaklanjuti surat keputusan ini. []

  • Disdukcapil Kabupaten Bogor Masuk 50 Daerah Terendah Cakupan Akta Kelahiran

    peloporberita.com/ | Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membentuk tim percepatan cakupan Akta Kelahiran di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Langkah ini dilakukan untuk merespons lambatnya penuntasan target kinerja penerbitan Akta Kelahiran yang dilakukan Dinas Dukcapil Kabupaten Bogor. Bahkan, menurut Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, Dinas Dukcapil Kabupaten Bogor masuk kategori 50 daerah dengan cakupan penerbitan Akta Kelahiran terendah di Indonesia.

    “Semestinya Kadis Dukcapil Bogor bisa lebih optimal lagi bekerjanya dan memperbaiki manajemen kerja. Karena dengan jumlah penduduk kabupaten terbesar di Indonesia dengan 5,2 Juta penduduk, perlu ikhtiar khusus,” ungkap Zudan di Kantor Dinas Dukcapil Bogor, Kamis (04/11/2021).

    Baca juga: Kemendagri Luncurkan Stiker Hologram Pajak Kendaraan Bermotor

    “Persentase anak yang memiliki Akta Kelahiran di Kabupaten Bogor hingga Oktober 2021 saja hanya di kisaran 80-81 persen. Masih jauh dari target nasional yang sebesar 95 persen,” lanjut Zudan.

    Karena itu, Zudan turun tangan langsung di tengah aparatur Dinas Dukcapil Kabupaten Bogor untuk memberikan instruksi strategi percepatan cakupan Akta Kelahiran menuju 95 persen.

    “Saya perintahkan agar dibentuk tim yang akan segera turun ke tiap-tiap sekolah, ke SD, SMP, SMA, dan sederajat,” perintah Zudan. Dengan turun langsung ke sekolah, Zudan yakin target penerbitan Akta Kelahiran 95 persen dapat segera terpenuhi. []

  • Pangdam Siliwangi Minta Ormas Jawa Barat Tidak Mudah Terprovokasi

    peloporberita.com/ | Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Agus Subiyanto menjalin silaturahmi dengan para Ketua Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) se-wilayah Jawa Barat, di Kafe dan Restro Kalaras, Jalan Kolonel Masturi Kota Cimahi.

    Dalam keterangan tertulis Penerangan Kodam III/Siliwangi, Minggu (31/10/2021), acara silaturahmi itu sebagai upaya menjalin komunikasi sekaligus membangun kebersamaan antara Kodam III/Slw dengan seluruh elemen masyarakat Jawa Barat.

    “Momentum ini untuk berbagi informasi dan berdiskusi, pecahkan permasalahan yang ada di Jawa Barat. Pasalnya, ormas itu dapat membangun masyarakat beserta kehidupan orang Jawa Barat itu sendiri,” ungkap Pangdam Agus Subiyanto.

    Pangdam mengatakan, ormas di Jawa Barat sudah kompak dan kuat. Ia pun berharap, kegiatan seperti ini bisa membuat saling mengingatkan agar tidak mudah terprovokasi oleh kepentingan kelompok atau segelintir kepentingan perorangan.

    Baca juga: Jenderal Andika Perkasa Berangkatkan 50 Prajurit TNI AD Latihan ke Singapura

    Pada kesempatan tersebut, Pangdam Agus Subiyanto juga menyampaikan sekaligus mengajak anggota ormas melaksanakan vaksin dan menjadi relawan untuk menyukseskan program pemerintah. “Bagi yang belum divaksinasi, silahkan datang ke Kesdam, vaksinatornya ada, vaksinnya juga ada, tinggal datang,” imbau Pangdam.

    Selain itu, Pangdam memberikan ruang dan tempat, bahkan siap memfasilitasi ormas dalam mendisiplinkan anggotanya melalui kegiatan bela negara.

    Di akhir acara, Pangdam Agus Subiyanto membagikan buku hasil karya tulisnya yang berjudul “Believe” serta mengajak menggelorakan untuk mewujudkan ”Siliwangi adalah Rakyat Jawa Barat dan Banten, Rakyat Jawa Barat dan Banten adalah Siliwangi”. []

  • Ridwan Kamil Pantau Perkembangan Proyek MNC di Lido

    peloporberita.com/ | Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus memantau progres pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di Kabupaten Bogor, yang merupakan KEK pertama di Jawa Barat.

    “Wajib menunjukkan ada progres. Jadi harusnya dalam dua atau tiga tahun, 10 persen total pembangunan itu harus terwujud secara nyata,” kata Ridwan Kamil di Lapangan Gasibu, Bandung, Jumat (22/10/2021).

    Untuk diketahui, kawasan MNC Lido City mendapat persetujuan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (KEK Pariwisata), tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido.

    Baca juga: Nama Ganjar Pranowo Melejit di Survei Terbaru, Bambang Pacul Sebut itu Hanya Potret

    Setelah menyandang status KEK, badan usaha dan pelaku usaha di kawasan MNC Lido City akan mendapat kemudahan perizinan, termasuk soal rencana membangun taman bermain sekelas Disneyland dan Universal Studio di dalamnya.

    Selain itu, badan usaha dan pelaku usaha di kawasan MNC Lido City juga bisa menikmati berbagai kemudahan dan fasilitas insentif perpajakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 237/PMK.010/2020. Beberapa di antaranya adalah insentif pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

    Tidak hanya taman bermain, saat ini MNC Group juga sedang membangun pusat produksi film dan sinetron bernama Movieland, yang ditargetkan beroperasi tahun depan. Sebelumnya, MNC telah memiliki dua fasilitas produksi di Jakarta, yaitu di Kebon Jeruk dan Kebon Sirih. []