peloporberita.com

Tag: Indonesian Civilian Police Watch ICPW

  • ICPW Minta Polri Lakukan Pembinaan Anggota Setiap 6 Bulan

    peloporberita.com/ – Ketua Presidium Indonesian Civilian Police Watch (ICPW) Bambang Suranto menyarankan agar Polri bergerak cepat melakukan evaluasi pembinaan psikologi dan administrasi terhadap anggota.

    “Kalau perlu (pembinaan) dilakukan sekali 6 bulan, dilakukan secara berkala dan menyeluruh,” tutur Bambang berdasarkan keterangan tertulis, Rabu 27 Oktober 2021.

    “Anggota dievaluasi bukan hanya untuk mengantisipasi penyalahgunaan senjata, tetapi juga penyalahgunaan jabatan,”

    Pernyataan Bambang ini, untuk menanggapi sejumlah pemberitaan terkait Polri dalam beberapa waktu terakhir.

    Seperti beredarnya tagar #PercumaLaporPolisi, kasus pemukulan Kapolres Nunukan terhadap anak buah yang viral di media sosial. Termasuk kasus penembakan anggota Polres Lombok Timur.

    Dalam rentetan pemberitaan mengenai Polri tersebut, Bambang menilai memang ada oknum anggota Polri bersalah, misalnya, memukul anggota.

    “Itu oknum polisinya jelas bersalah, tetapi kita bicara ke depan. Bagaimana kejadian seperti itu tidak terulang lagi,” sebutnya.

    Bambang juga menyesalkan kesalahan satu oknum Polri disebut sebagai kesalahan polisi secara keseluruhan.

    Apalagi menyinggung Presisi yang digaungkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Karena seperti diketahui Presisi adalah sebuah gagasan dan konsep.

    “Anggota dievaluasi bukan hanya untuk mengantisipasi penyalahgunaan senjata, tetapi juga penyalahgunaan jabatan,” tegasnya.

    Menyoal Regulasi

    Dalam skala lebih besar, Bambang melihat ada sebuah kebutuhan di institusi Polri dalam merevisi UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    “Persisnya di Pasal 13 ayat a, b, dan c,” ucap Bambang.

    Sementara tugas dan wewenang Polri yang ada di pasal 13 yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

    Bambang menilai, pendekatan Polri di era keterbukaan dan teknologi sesuai dengan poin C.

    “Jadi, polisi itu mengutamakan perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Bukan penegakan hukumnya yang ditonjolkan,” tegasnya.

    Menurut Bambang, memang dibutuhkan kajian ilmiah  dan komprehensif jika merevisi UU Kepolisian Negara.

    “Ini bisa menjawab tantangan dan tugas kepolisian ke depan. Kenapa tidak dilakukan sekarang?,” tandasnya. []

  • ICPW Nilai Sikap Kapolres Nunukan Ciderai Institusi Polri

    peloporberita.com/ | Jakarta – Ketua Presidium Indinesian Civilian Police Watch (ICPW), Bambang Suranto menyesalkan sikap Kapolres Nunukan yang bersikap tidak selayaknya sebagai seorang perwira menengah.

    “Jika ini dibiarkan, akan merongrong Polri yang Presisi. Sehingga semangat Presisinya jadi tidak bermakna.” 

    Pernyataan ini terkait viralnya sebuah video pendek memperlihatkan Kapolres Nunukan, KBP, AS melakukan kekerasaan kepada anak buahnya, Brigpol anggota Polres Nunukan. Dalam video tersebut, dia terlihat memukul dan menendang seorang anggota polisi.

    "Apalagi, peristiwa ini terjadi pada peringatan ke-69 Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari, tidak pantaslah, ya," tutur Bamsur panggilan akrabnya berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/, Selasa, 26 Oktober 2021.

    Kapolres Nunukan

    Sebelumnya, sebuah video viral memperlihatkan anggota Polres Nunukan, Brigpol SL, dipukul dan ditendang oleh atasannya, Kapolres Nunukan AKBP SA. Pemukulan tersebut terjadi pada 21 Oktober 2021 di Aula Markas Polres Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).

    Brigpol itu langsung jatuh tersungkur di lantai. Kapolres pun terlihat masih menendang sekali lagi. Pelaku kemudian ditenangkan oleh istrinya. Sedangkan korban masih duduk di lantai sambil menahan sakit.

    Bamsur menegaskan, sikap kekerasaan terhadap anggotanya, dimata publik berpotensi mencederai institusi Polri. “Apalagi Polri sendiri mengusung prediktif, responsibilitas, dan transparansi atau biasa disebut presisi,” sebut Bamsur.

    Jika ini dibiarkan, sambungnya, akan merongrong Polri yang Presisi. “Sehingga semangat Presisinya jadi tidak bermakna,” ucap aktivis ’98 ini.

    Karena itu, Ketua ICPW mengapresiasi sikap Kapolda Kaltara yang langsung menonaktifkan AKBP SA dari jabatannya. Pencopotan itu tertuang surat perintah (sprint) bernomor 953 yang ditanda tangani Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Bambang Kristiyono, Senin, 25 Oktober 2021.

    Diketahui, pelaku akan diperiksa oleh Propam Mabes Polri untuk kasus tersebut. Sikap tegas Polri, kata Bamsur patut diapresiasi bersama. Namun, tidak kalah pentingnya UU No 2 Thn 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 13. “Selama ini hanya menonjolkan penegakkan hukumnya, tapi pengayoman dan pelayanan ke masyarakat tidak menonjol,” tandas Bamsur.

    Ketua ICPW mengusulkan, ke depan agar dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap anggota Polri secara berkala. “Bukan hanya, untuk mengantisipasi penyalahgunaan senjata tetapi juga, penyalahgunaan jabatan,” pungkasnya. []

  • ICPW Puji Kapolri Terbitkan TR Terkait Ketertiban Anggota

    peloporberita.com/ – Indonesia Civilian Police Watch (ICPW) mengapresiasi Surat Telegram Rahasia (TR) yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Telegram bernomor ST/2162/X/HUK.2.8./2021 itu berisi pencegahan terhadap aksi kekerasan oleh anggota Kepolisian.

    “Ini bisa dijadikan role model. Kepemimpinan organisasi yang efektif, sigap. Ketika ada kesalahan cepat ditindak, tidak sibuk membela diri.”

    Ketua Presidium ICPW Bambang Suranto menyebut, TR tersebut sebagai wujud sikap tanggap dan ksatria Kapolri yang mengakui adanya kekeliruan yang dilakukan jajarannya.

    “Ini kepemimpinan yang menjadi teladan bagi kita semua. Bahwa ketika ada masalah, cepat diselesaikan dan mengakui kesalahan. Tidak ngeles, berapologi, membela diri, apalagi sampai menyalahkan orang lain,” tutur Bambang berdasarkan keterangan tertulis yang diterima peloporberita.com/, Selasa, 19 Oktober 2021.

    Menurut Bambang, yang dilakukan Kapolri patut dicontoh anggota dan pimpinan kepolisian lainnya, baik di tingkat terbawah hingga atas. Bahkan, harus ditiru oleh pimpinan institusi lainnya.

    “Ini bisa dijadikan role model. Kepemimpinan organisasi yang efektif, sigap. Ketika ada kesalahan cepat ditindak, tidak sibuk membela diri. Beri sanksi, bangun sistem pencegahan, lalu lakukan evaluasi,” ujarnya.

    Selain itu lanjut Bambang, 11 poin dalam TR Kapolri juga membuktikan bahwa program Presisi yang digagas Jenderal Sigit bukanlah isapan jempol belaka. Tetapi, Program tersebut merupakan terobosan yang nyata dirasakan perubahannya oleh masyarakat.

    “Jadi bukan jargon semata, tapi upaya atau niat baik Kapolri dalam melakukan pembenahan terhadap organisasi dan person-person di Polri,” tegasnya.

    Selanjutnya, ICPW berharap agar aksi kekerasan oknum Polri terhadap masyarakat ini menjadi yang pertama dan terakhir, terutama pasca terbitnya TR Kapolri. Sehingga, pada akhirnya Polri bisa semakin Presisi, benar-benar dipercaya serta dicintai masyarakat.

    “Masyarakat dan kita semua saya kira cinta Polri. Karena itu kritik-kritik konstruktif disampaikan. Orang kalau perhatian terhadap sesuatu kan artinya peduli, sayang. Semoga Polri di bawah Jenderal Sigit bisa semakin baik kinerja dan citranya di mata masyarakat,” pungkas Bambang. []

  • ICPW Bagi Ratusan Paket Sembako Kepada Sopir Bajaj Hingga Pemulung

    peloporberita.com/ – Indonesian Civilian Police Watch (ICPW), kembali melakukan aksi bakti sosial dengan membagikan ratusan paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu atau terdampak pandemi Covid-19.

    “Inilah bentuk kepedulian ICPW untuk masyarakat serta mendukung pemerintah menekan Covid-19.”

    “Sembako dibagi kepada para pemulung yang ada di sekitar Gunung Sahari, juga sopir bajaj di Pademangan Barat, serta tukang-tukang ojek,” tutur Ketua Presidium ICPW Bambang Suranto, Sabtu, 16 Oktober 2021.

    Bambang menyampaikan, pembagian baksos merupakan bentuk kepedulian ICPW dan wujud semangat gotong-royong dalam membantu masyarakat. Proses penyaluran sembako juga dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan. Yakni menggunakan masker, jaga jarak, menggunakan handsanitizer dan tidak menimbulkan kerumunan.

    ICPW
    ICPW membagikan sembako langsung kepada masyarakat kurang mampu. (Foto:Pelopor.id/ICPW)

    “Inilah bentuk kepedulian ICPW untuk masyarakat serta mendukung pemerintah menekan Covid-19. Tetap jaga kesehatan bersama dengan tetap patuh protokol kesehatan,” ungkap Bambang.

    Kancil (50) sopir bajaj yang ikut menerima paket sembako, sangat berterimakasih dengan adanya bantuan sembako dari ICPW karena ikut meringankan bebannya.

    “Terima kasih karena sudah berbagi. Jujur hari-hari ini memang sangat susah. Setoran ke bos Rp80 000 per hari. Kadang kita nombok,” kata Kancil yang sehari-hari mangkal di Ampera 7, Pademangan Barat, Jakarta Utara.

    ICPW
    ICPW membagikan sembako langsung kepada masyarakat kurang mampu. (Foto:Pelopor.id/ICPW)

    Ucapan senada juga disampaikan seorang pemulung bernama Amin (54), bapak dua orang anak yang sedang duduk di bangku SMK dan SMP itu berterimakasih atas sembako yang diberikan ICPW. Pasalnya uang dari hasil dari memulung, bisa digunakan untuk keperluan lainnya yang belum terpenuhi.

    “Sehari mulung rata-rata dapat Rp50 000.Kalau dapat sembako ya Alhamdulilah nanti uang hasil mulung enggak buat beli beras tetapi buat yang lain karena sudah dapat sembako,” sebut  Amin.

    Bambang Suranto
    Ketua Presidium ICPW Bambang Suranto membagikan sembako langsung kepada Surip di Jalan Pegangsaan hingga Pulo Gadung. (Foto:pelopor.id/ICPW)

    Sembako dari ICPW, juga diterima Surip, seorang pemulung sampah plastik dan kardus. Surip mulai melakukan aktivitas tersebut mulai pagi sampai jam a6 sore untuk menafkahi keluarganya.

    “Dari barang bekas ini aku dapat ‘menghidupi’ keluargaku. Istriku satu, anakku dua
    Walaupun aku belum dapat meneruskan cita-cita anakku lewat bangku sekolah. Setidaknya, dapat meneruskan roda kehidupan seadanya,” sebut Surip.

    “Roda terus berputar, aku dapatkan Rp75 000 hingga Rp100 000, dari hasil penjualan, barang bekasku. Tentunya, aku tidak juga mudah mendapatkannya. Tapi semangat itu tetap kujaga, demi menjaga gerak ‘roda’ hidup istri anakku,” sambungnya. []

  • ICPW: Upaya Tekan Pungli Dilakukan Dirlantas Bukan Semata Sikapi Aduan Emerson Yunto

    peloporberita.com/ | Jakarta – Indonesian Civilian Police Watch (ICPW) menyampaikan bahwa upaya menekan praktik pungutan liar (pungli) di Samsat dan Satpas SIM sudah sejak lama dilakukan Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo. Bukan semata dilakukan menyikapi aduan mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yunto. ICPW pun, mengapresiasi upaya Sambodo itu.

    “ICPW sangat mengapresiasi upaya Dirlantas Polda Metro Jaya dalam menekan praktik-praktik pungli di satker-satker (satuan kerja)-nya,” tutur Ketua Presidium ICPW Bambang Suranto, Jumat, 17 September 2021.

    “Kalau mau menyelesaikan masalah silakan komunikasi langsung ke pihak terkait, duduk bersama, inventarisir masalah, lalu beri masukan yang tepat.”

    Kombes Sambodo sendiri memiliki lima langkah yang kini tengah digalakkan, khususnya untuk mencegah pungli. Pertama membangun sistem berbasis online guna mengurangi pungli di satpas dan samsat, yang diwujudkan melalui aplikasi SINAR untuk perpanjangan SIM, SIONDEL dan SIGNAL untuk perpanjangan STNK, e-TLE untuk tilang.

    Selain itu, fungsi pengawasan di kantor samsat juga terus ditingkatkan, melalui hadirnya kamera CCTV. juga dibuka kotak pengaduan masyarakat. Serta punishment atau sanksi yang tegas bagi anggota yang kedapatan melakukan pungli, antara lain mutasi demosi, turun pangkat dan sebagainya.

    Bambang menyebut, langkah-langkah yang telah dikerjakan Kombes Sambodo itu patut dihargai. Kendati dalam praktiknya masih ditemukan kekurangan.

    “Ini kan sudah ada niatan baik. Perkara masih ada pungli, itu soal lain. Mari kita benahi bersama, beri masukan yang konstruktif, yang membangun. Bukan malah menyudutkan apalagi menjatuhkan,” tegasnya.

    “Karena kalau bicara pungli dan korupsi, coba tunjukkan di mana institusi di negara ini yang bersih dari kedua hal itu? Di KPK yang konon institusi paling suci saja ‘tercemar’,” sambung Bambang.

    Meski demikian, Bambang mengaku berterima kasih atas kritik dan masukan Emerson terhadap jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Namun, ia berharap hal itu tetap disampaikan secara proporsional atau tak berlebihan. Sebab jika berlebihan, justru akan menambah masalah, bukan sebaliknya.

    “Kritik dan saran itu disampaikan secara terukur. Jangan melebar kemana-mana, sampai-sampai presiden dibawa-bawa. Presiden saya kira urusannya banyak. Persoalan seperti ini cukup diselesaikan dan dikomunikasikan melalui Dirlantas saya kira sudah tuntas,” tandasnya.

    Salah satu pernyataan yang dianggap berlebihan menurut Bambang, adalah ucapan Emerson yang menyebut pebalap MotoGP serta F1 Valentino Rossi dan Lewis Hamilton, tak mungkin bisa punya SIM kalau pembuatannya di Indonesia. Pernyataan yang disampaikan melalui surat terbuka kepada Presiden Jokowi itu dipandang terlalu hiperbola.

    “Kalau istilah anak sekarang lebay. Sebab itu sama saja mengatakan bahwa puluhan hingga ratusan juta masyarakat Indonesia pemilik SIM, semua hasil dari suap. Ini kan bisa tersinggung banyak orang, termasuk keluarga dia sendiri pemilik SIM, yang seharusnya merasa terlecehkan dengan pernyataan itu,” tandas Bambang.

    “Kalau mau menyelesaikan masalah silakan komunikasi langsung ke pihak terkait, duduk bersama, inventarisir masalah, lalu beri masukan yang tepat. Saya yakin Dirlantas akan sangat terbuka terhadap masukan yang disampaikan sosok sekaliber Emerson,” tambahnya. []